Draf Perjanjian Angkut Batubara

1
Perjanjian Penggunaan Jalan Angkut Batubara No. 021/LGL/MAS-ABAP/III/2021
PERJANJIAN PENGGUNAAN JALAN ANGKUT BATUBARA
No. 021/LGL/MAS-ABAP/III/2021
Perjanjian Penggunaan Jalan Angkut Batubara (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini, di buat
dan ditandatangani pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua
puluh satu (26-03-2021), oleh dan antara:
1. PT Mitra Agro Semesta, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat, berkantor di TCC Batavia Tower
One Lantai 41, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta
Pusat 10220, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili secara patut oleh Budi Mardiono selaku Direktur,
dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Agro Semesta,
(selanjutnya disebut sebagai “MAS”); dan
2. PT Amanah Batu Alam Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
pada hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Kalimantan Selatan, berkantor di Jl. Trikora
Ruko Galuh Marindu 2 Nomor 02, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini
diwakili secara patut oleh Irwan Kurniawan selaku Direktur, dan oleh karenanya secara sah
bertindak untuk dan atas nama PT Amanah Batu Alam Persada (selanjutnya disebut sebagai
“ABAP”).
MAS dan ABAP untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai “Para Pihak”, dan
secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai “Pihak”.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:
A. Bahwa, ABAP adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan
batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP), berdasarkan Keputusan
Bupati Banjar No. 124 Tahun 2014, untuk melakukan kegiatan operasi produksi sumberdaya
batubara pada daerah IUPOP seluas lebih kurang 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar),
berlokasi di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia,
(selanjutnya disebut sebagai “Wilayah IUPOP”);
B. Bahwa untuk menunjang kegiatan pertambangan batubara, ABAP bermaksud menggunakan
dan/atau melintasi sebagian ruas jalan angkut dan lahan yang telah dibangun, digunakan,
dioperasikan dan dirawat/kecuali diatur lain dalam perjanjian ini oleh MAS atau pihak yang
ditunjuk MAS dan MAS bersedia memberikan persetujuan kepada ABAP untuk menggunakan
Jalan Angkut.
C. Para Pihak juga merasa perlu untuk menyepakati ketentuan yang memuat aspek komersial dan
aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (“K3LH”) dan keamanan dalam
penggunaan bersama Jalan Angkut oleh Para Pihak tersebut.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian
ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

2
Pasal 1
DEFINISI DAN INTERPRETASI
1. Definisi
Isitilah-istilah berikut ini (kecuali konteksnya secara tegas menentukan lain) di dalam Perjanjian
ini memiliki arti sebagai berikut:
a. “Hari Kalender”, berarti hari berdasarkan sistem penanggalan Masehi, termasuk hari Sabtu,
Minggu dan hari libur. 1 Hari Kalender terdiri dari 24 jam, 1 minggu terdiri dari 7 Hari Kalender,
1 bulan terdiri dari masing-masing 28 atau 29 atau 30 atau 31 Hari Kalender tergantung bulan
dan/atau tahun, 1 tahun terdiri dari 12 bulan yang berkelanjutan, mulai dari tanggal 1 Januari
dan berakhir tanggal 31 Desember.
b. “Hari Kerja”, berarti hari (selain Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional atau Hari Besar
Keagamaan) pada saat bank di Jakarta buka untuk melakukan kliring untuk kepentingan umum
kegiatan usaha. Hari Kerja tidak termasuk hari kerja operasional kegiatan pertambangan di
lokasi Jalan Angkut Batubara MAS serta wilayah Tambang Batubara ABAP.
c. “Hukum” atau “hukum”, berarti seluruh hukum dan peraturan yang berlaku di Republik
Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:
(i). undang-undang, ordonansi, ketetapan peraturan perundang-undangan;
(ii). kewenangan-kewenangan, pengarahan-pengarahan dan persyaratan dari pemerintah
yang berwenang; dan
(iii). Pajak atau perpajakan yang didefinisikan lebih lanjut dalam peraturan perpajakan yang
berlaku di Indonesia.
d. “Jalan Angkut”, berarti jalan angkut komoditas batubara yang telah dibangun, digunakan,
dioperasikan dan dirawat/kecuali diatur lain dalam perjanjian ini secara terus-menerus oleh
MAS atau pihak yang ditunjuk MAS (Peta dan Koordinat terlampir).
e. “Lahan”, berarti lahan yang telah dibangun, digunakan, dioperasikan dan dirawat/kecuali
diatur lain dalam perjanjian ini secara terus-menerus oleh MAS atau pihak yang ditunjuk MAS.
f. “Perisitiwa Cedera Janji”, berarti sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peristiwa Cedera Janji;
g. “Perangkat Pemerintah” atau “Pemerintah yang Berwenang” berarti Indonesia dan setiap
kementeriannya, departemen atau non-departemen, bagian ketatanegaraannya,
perantaraan, lembaga, perusahaan atau komisi di bawah kontrol langsung atau tidak langsung
dari negara tersebut.
h. “Perwakilan MAS” berarti orang yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk mewakili MAS
dalam melaksanakan Maksud dan Tujuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;

3
i. “Perwakilan ABAP” berarti orang yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk mewakili ABAP
memimpin pelaksanaan Maksud dan Tujuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
j. “Rupiah Indonesia”, atau “IDR” atau “Rupiah” atau “Rp” berarti mata uang sah dari Negara
Republik Indonesia;
2. Interpretasi
a. setiap kata yang menunjukkan jenis kelamin apapun akan mencakup jenis kelamin lainnya,
kecuali konteks menyatakan lain;
b. setiap kata yang menyatakan bentuk tunggal, apabila konteksnya memungkinkan, mencakup
juga bentuk jamak dan sebaliknya;
c. setiap kata “termasuk” atau “mencakup” tidak diinterpretasikan sebagai ketentuan yang
membatasi;
d. setiap ketentuan yang mengandung kata “menyetujui”, “telah disetujui” atau “persetujuan”
mewajibkan persetujuan itu dibuat dalam bentuk tertulis, dan “tertulis” atau “dalam bentuk
tertulis” berarti tulisan tangan, ketik, cetak, atau dibuat secara elektronik dan menghasilkan
catatan yang permanen;
e. rujukan pada peraturan (statute) tertentu akan dibaca seakan-akan kata “atau perubahan,
modifikasi, atau pengesahan kembali dari peraturan mana pun di kemudian hari atau
ketentuan peraturan mana pun yang menggantikannya dan segala peraturan daerah,
peraturan setempat, peraturan, keputusan, dan instrumen peraturan lainnya yang
dikeluarkan berdasarkan peraturan itu” ditambahkan kepada rujukan tersebut;
f. rujukan yang dibuat pada bab, klausul, bagian, pasal, subpasal, ayat, lampiran, atau jadwal
merupakan rujukan pada suatu bab, klausul, bagian, pasal, subpasal, ayat, lampiran atau
jadwal yang tercantum di dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain;
g. setiap kata yang berarti seseorang atau pihak akan mencakup orang perorangan (individu),
badan usaha, atau perusahaan dan organisasi apa pun yang memiliki kapasitas hukum;
h. rujukan pada perjanjian, akta, instrumen, atau dokumen lainnya (termasuk rujukan pada
Perjanjian ini) mencakup hal-hal tersebut sebagaimana telah diubah, dinovasikan,
ditambahkan, dimodifikasi, atau digantikan dari waktu ke waktu sebagaimana disepakati
bersama oleh Para Pihak; dan
i. apabila suatu kata atau frase diberi definisi tertentu, bentuk gramatikal lain dari kata atau
frase itu memiliki arti yang berhubungan.

4
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Para Pihak sepakat bahwa MAS terhitung sejak Tanggal Efektif, dan selama Jangka Waktu
Perjanjian, memberikan izin dan hak kepada ABAP dan/atau pihak dan/atau perusahaan lain yang
bertindak sebagai sub-kontraktor dan/atau vendor dan/atau agen dan/atau supplier dan/atau
yang ditunjuk atau dipekerjakan ABAP untuk melaksanakan hal sebagai berikut:
a. menggunakan Lahan yang telah dibangun, dioperasikan dan dirawat/kecuali diatur lain dalam
perjanjian ini oleh MAS atau pihak yang ditunjuk MAS untuk dilintasi dan digunakan sebagai
jalan angkut ABAP, sudah termasuk tanggul (safety berm); dan
b. turut menggunakan baik sebagian maupun seluruh bagian jalan angkut dan lahan, selain yang
telah diatur dalam ketentuan ayat (1) butir (a) Pasal ini, bilamana dibutuhkan oleh ABAP.
Ketentuan ayat (1) butir (a), dan (b) Pasal ini secara bersama-sama disebut sebagai “Maksud dan
Tujuan”.
2. Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) butir (a) dan (b) Pasal ini, Para
Pihak sepakat untuk melakukan pengelolaan aspek K3LH secara bersama-sama.
Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. Perjanjian ini efektif berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 (“Tanggal Efektif”) dan akan
berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 (“Jangka Waktu Perjanjian”).
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, diakhiri atau dimodifikasi dengan cara apa pun, kecuali secara
tertulis dan disepakati serta ditandatangani oleh Para Pihak.
Pasal 4
TARIF
1. Para Pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Maksud dan Tujuan, ABAP akan dikenakan oleh
MAS tarif atas perlintasan, pemanfaatan dan penggunaan Jalan Angkut sebagai berikut:
a. Tarif atas perlintasan, pemanfaatan dan penggunaan Jalan Angkut sebagaimana diatur pada
Pasal 2 ayat (1) butir (a) adalah :
Section Jalan Jarak (Km) Harga (Ton/Km) Keterangan
Section 1 4,3 Rp 1.500
Section 2 3,4 Rp 1.000 Dirawat oleh ABAP
Section 3 3,6 Rp 1.000
Harga belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN 10%.

5
(selanjutnya disebut “Tarif”).
b. Tarif tersebut sudah termasuk dana pemeliharaan, perawatan/kecuali diatur lain dalam
perjanjian ini dan pengelolaan aspek K3LH Jalan Angkut yang wajib dilaksanakan oleh MAS
dari waktu ke waktu.
c. Panjang Jalan Angkut yang akan diperlukan untuk menilai Tarif, dihitung berdasarkan
Lampiran 1 dalam Perjanjian ini.
d. Jumlah Batubara yang melewati Jalan Angkut ditimbang menggunakan jembatan timbang
(weight bridge) MAS maupun jembatan timbang lain yang disepakati oleh Para Pihak. . Dalam
hal jembatan timbang (weight bridge) MAS maupun jembatan timbang yang ditunjuk oleh
MAS tidak dapat dipergunakan karena alasan apapun, maka Para Pihak sepakat bahwa
perhitungan atas jumlah batubara yang melewati Jalan Angkut akan mengacu pada
perhitungan metode joint survey atau menggunakan cara lain yang disepakati bersama Para
Pihak.
2. ABAP akan memberikan uang muka atas jumlah batubara yang akan melewati Jalan Angkut MAS
sebesar Tarif dikalikan dengan jumlah batubara sejumlah 30.000 MT (tiga puluh ribu metrik ton)
setiap bulannya.
Pasal 5
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN
1. MAS wajib menyiapkan klaim kemajuan bulanan (monthly progress claim) atas pemanfaatan dan
penggunaan Jalan Angkut oleh ABAP, dalam bentuk berita acara tagihan (invoice) untuk kemudian
disetujui oleh perwakilan ABAP (selambat-lambatnya, pada tanggal terakhir bulan yang
bersangkutan/bulan kalender, atau pada saat atau tanggal sebelum akhir setiap bulan kalender
sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh ABAP). Klaim kemajuan bulanan (monthly progress
claim) itu berisi ringkasan tagihan untuk setiap pemanfaatan Jalan Angkut oleh ABAP yang
dilakukan selama bulan yang dimaksud. Klaim kemajuan bulanan (monthly progress claim) ini
wajib dilampirkan pada tagihan bulanan MAS atas pemanfaatan Jalan Angkut yang dilakukan
selama bulan dimaksud itu.
2. ABAP akan menyetujui klaim kemajuan bulanan (monthly progress claim) MAS dalam waktu 3
(tiga) Hari Kalender setelah diserahkannya klaim kemajuan bulanan (monthly progress claim)
kepada ABAP atau perwakilan ABAP di lapangan. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak
menyetujui dan mengakui bahwa apabila tidak adanya tanggapan dari ABAP dalam waktu 3 (tiga)
Hari Kalender maka akan dianggap sebagai penerimaan secara penuh oleh ABAP atas klaim
kemajuan bulanan (monthly progress claim) yang diajukan oleh MAS.
3. Dalam hal terdapat bagian-bagian dari klaim kemajuan bulanan (monthly progress claim) yang
diragukan oleh ABAP, bagian yang tidak diragukan itu harus disetujui dalam 3 (tiga) Hari Kalender
setelah penyerahannya bersama-sama dengan pemberitahuan tertulis kepada MAS mengenai
bagian-bagian yang tidak disetujui dan alasan-alasan tidak disetujuinya klaim kemajuan bulanan
(monthly progress claim) tersebut. Bagian yang diragukan itu kemudian akan menjadi bahan
untuk disurvei bersama oleh Para Pihak, dimana survei tersebut harus dimulai dalam waktu 3 (tiga)

6
Hari Kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh MAS dari ABAP. Persetujuan
atas klaim atau bagian mana pun dari klaim tidak akan ditahan secara tidak wajar. Apabila bagian
yang diragukan itu masih belum terselesaikan berdasarkan ketentuan ini, bagian yang diragukan
itu harus diselesaikan berdasarkan Pasal 17 Perjanjian ini.
4. Seluruh komponen biaya dalam Tarif yang tercantum dalam tagihan bulanan atas pemanfaatan
dan penggunaan Jalan Angkut oleh ABAP belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). MAS
dapat mengenakan PPN atas tagihan apabila MAS telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP) oleh kantor pajak tempat MAS terdaftar. Besaran tarif PPN yang dikenakan adalah
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan undang-undang pemotongan pajak penghasilan (“PPh”) Indonesia, pemotongan
pajak mana pun yang berlaku dan harus dilakukan untuk penggunaan Jalan Angkut oleh ABAP
wajib dipotong oleh MAS dari pembayaran yang jatuh tempo kepada MAS.
6. Dengan merujuk pada klaim kemajuan bulanan (monthly progress claim) yang telah disetujui,
MAS mengeluarkan tagihan (invoice) kepada ABAP di Banjarmasin;
Dokumen penagihan (invoice) yang disampaikan terdiri dari:
- nomor dan tanggal tagihan;
- referensi pada Perjanjian;
- ketentuan pembayaran Perjanjian yang dijadikan referensi untuk menjustifikasi tagihan;
- jumlah kewajiban pajak, misalnya jumlah pemotongan pajak dan PPN;
- bulan tagihan yang dijadikan referensi tagihan;
- untuk Pemanfaatan Jalan Angkut;
- nama dan alamat MAS; dan
Seluruh dokumen penagihan (invoice) dari MAS wajib disertai dengan:
(a) Berita Acara pemanfaatan Jalan Angkut;
(b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) ABAP;
(c) Faktur Pajak (jika MAS adalah PKP); dan
(d) Surat-surat perpajakan lainnya seperti pelaporan spesimen penandatangan faktur pajak dan
lain-lain yang akan diberitahukan kemudian oleh ABAP dengan surat tersendiri.
7. ABAP akan melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan bulanan MAS dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya tagihan-tagihan tersebut Ayat (6) Pasal ini
secara lengkap dan tidak bermasalah dari MAS, kepada rekening bank berikut ini:
Nama Pemilik Rekening : PT Mitra Agro Semesta
Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang : Wisma Bisnis Indonesia - Jakarta
Nomor Rekening : 121.00.770.8888.2

7
8. Dalam hal, terjadi keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang masuk akal, MAS dapat
menghentikan ABAP untuk memanfaatkan Jalan Angkut untuk sementara waktu.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Selain hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, Para Pihak
sepakat bahwa kewajiban dan hak ABAP adalah sebagai berikut:
a. melakukan pembayaran Tarif berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur pada Perjanjian
ini.
b. berhak untuk memanfaatkan dan menggunakan Jalan Angkut sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang diatur pada Perjanjian ini.
c. bersama-sama dengan MAS melakukan koordinasi, komunikasi, menjaga keamanan dan
keselamatan atas penggunaan bersama dan operasional Jalan Angkut, termasuk
memberitahukan MAS apabila ada pihak-pihak yang ditunjuk oleh ABAP yang akan
menggunakan atau memanfaatkan Jalan Angkut terkait dengan kegiatan pertambangan
ABAP; dan
d. melakukan koordinasi dengan MAS dan/atau perwakilan yang ditunjuk MAS, selanjutnya
memberikan pengarahan, petunjuk, larangan, teguran, terkait dengan aspek K3LH dan
keamanan terkait dengan Jalan Angkut dengan menempatkan pengawas operasional selama
pelaksanaan Perjanjian.
2. Selain hak dan kewajiban yang diatur pada Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, Para Pihak
sepakat bahwa kewajiban dan hak MAS adalah sebagai berikut:
a. wajib memberikan hak pemanfaatan dan penggunaan Jalan Angkut kepada ABAP, dan
menjaga keberlangsungannya selama Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan syarat dan
ketentuan yang diatur pada Perjanjian ini;
b. Bersama – sama dengan ABAP melakukan perawatan/kecuali diatur lain dalam perjanjian ini,
pemeliharaan, penyiraman dan perbaikan Jalan Angkut, membuat pos penjagaan dan
pemasangan rambu-rambu jalan untuk keamanan dan keselamatan disepanjang Jalan Angkut
selama berlangsungnya Jangka Waktu Perjanjian;
c. melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku pada Jalan Angkut.
d. wajib menempatkan pengawas operasional selama pelaksanaan Perjanjian;
e. melakukan koordinasi dengan ABAP dan/atau perwakilan yang ditunjuk ABAP, selanjutnya
memberikan pengarahan, petunjuk, larangan, teguran, terkait dengan aspek K3LH dan
keamanan terkait dengan Jalan Angkut;

8
f. memastikan Jalan Angkut, terbebas dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dari pihak lain;
g. menjamin tidak ada gangguan dari pihak lain yang menyebabkan terhentinya operasi ABAP di
Jalan Angkut; dan
h. menerima pembayaran Tarif berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur pada Perjanjian
ini.
Pasal 7
KLAIM
1. MAS dalam Perjanjian ini menjamin ABAP bahwa MAS adalah pihak yang berhak secara sah atas
lahan/tanah Jalan Angkut, yang telah dibangun, dioperasikan dan dirawat /kecuali diatur lain
dalam perjanjian ini oleh MAS atau pihak yang ditunjuk MAS. MAS menjamin ABAP terbebas dari
setiap tuntutan, klaim, gugatan dari pihak ketiga lain mana pun juga dan oleh karenanya dengan
ini MAS menyatakan membebaskan dan melindungi ABAP beserta dengan setiap dan seluruh
pemegang sahamnya, direksinya, dewan komisarisnya, karyawannya, agennya, sub-
kontraktornya, dan perwakilannya dari setiap klaim, tuntutan, gugatan atas penggunaan dan
pemanfaatan lahan/tanah pada Jalan Angkut.
2. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh MAS dalam pelaksanaan
Perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab MAS, dan oleh karenanya MAS dengan ini
membebaskan dan melindungi ABAP beserta dengan setiap dan seluruh pemegang sahamnya,
direksinya, dewan komisarisnya, karyawannya, agennya, sub-kontraktornya, dan perwakilannya
dari setiap klaim, tuntutan, gugatan atas perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang
dilakukan oleh MAS dalam pembangunan, pemanfaatan, penggunaan dan aktivitas Jalan Angkut.
Pasal 8
KOORDINASI
1. Para Pihak setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sepanjang diperlukan untuk melakukan koordinasi dan
mengadakan rapat teknis berkenaan dengan perumusan, pembentukan, pelaksanaan, dan
perbaikan SOP (Standard Operation Procedure) Jalan Angkut, Peraturan K3LH dan golden rules,
sesuai dengan ketentuan teknik penambangan batubara yang baik dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kepentingan kelancaran operasional Para Pihak.
2. Para Pihak akan bekerjasama mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan untuk
menjaga keamanan, K3LH pada wilayah Jalan Angkut MAS beserta saranaprasarana penunjang
masing-masing.
Pasal 9
MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
1. Para Pihak, bersama-sama memiliki komitmen dan bertanggung jawab untuk menjamin
terwujudnya pelaksanaan sebaik mungkin dan terpenuhinya keselamatan dan kesehatan kerja
dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-
prinsip yang diterima secara umum pada industri yang terkait.

9
2. ABAP mengetahui dan memahami bahwa MAS bertanggung jawab diantaranya dalam
terlaksananya kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan,
dan pengelolaan lingkungan hidup atas kegiatan Jalan Angkut sesuai dengan perizinan dan
kerjasama yang dimilikinya.
3. Para Pihak, bersama-sama memiliki komitmen dan bertanggung jawab untuk menjamin
terwujudnya pelaksanaan sebaik mungkin dan terpenuhinya keselamatan dan kesehatan kerja
dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-
prinsip yang diterima secara umum pada industri yang terkait.
4. Masing-masing Pihak akan senantiasa melakukan semua langkah antisipasi yang wajar untuk
menjaga kesehatan dan keselamatan, keamanan personelnya masing-masing dalam melakukan
kegiatannya di wilayah pemanfaatan Jalan Angkut.
5. Masing-masing Pihak menjamin Pihak yang lainnya bahwa kegiatan pada penggunaan Jalan
Angkut yang dioperasikan MAS, wajib mengikuti dan/atau menaati seluruh peraturan, Standard
Operation Procedure (SOP), K3LH yang dibuat bersama-sama oleh Para Pihak dan berlaku bagi
Para Pihak baik yang berhubungan dengan petunjuk keselamatan, petunjuk kebersihan
lingkungan, dan peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh Para Pihak dalam
menjalankan proses kegiatan pertambangan yang baik.
6. Masing-masing Pihak sepakat dan akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk mengurangi efek debu maka knalpot dari seluruh kendaraan yang akan melintas di
lokasi Jalan Angkut yang dioperasikan MAS tidak mengarah ke bawah melainkan harus
mengarah ke atas atau ke samping;
b. menaati seluruh rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang di lokasi Jalan Angkut dan
area sekitarnya yang dioperasikan MAS;
c. secara terus menerus menempatkan minimal 2 (dua) orang petugasnya sebagai pengatur lalu
lintas pada tiap titik persimpangan Jalan Angkut yang dioperasikan MAS;
d. melakukan inspeksi bersama di lokasi Jalan Angkut;
e. secara wajar disertai dengan bukti pendukungnya atau dalam keadaan tertangkap tangan
dapat melakukan teguran kepada pengemudi dan/atau operator, dan karyawan dan/atau
sub-kontraktor dan/atau vendor dan/atau supplier dan/ atau agen dan/atau pihak yang
ditunjuk Pihak lainnya, apabila terbukti melanggar peraturan, SOP (Standard Operation
Procedure), Peraturan K3LH dan golden rules yang dibuat bersama-sama oleh Para Pihak
termasuk memberikan kepada Pihak lainnya rekomendasi penerapan sanksi sebagaimana
diatur pada peraturan, dan/atau SOP (Standard Operation Procedure), dan/atau Peraturan
K3LH dan/atau golden rules kepada pengemudi dan/atau operator, dan karyawan dan/atau
sub-kontraktor dan/atau vendor dan/atau supplier dan/ atau agen dan/atau pihak yang
ditunjuk Pihak lainnya tersebut;

10
f. melaksanakan pertemuan untuk membahas pemenuhan K3LH secara rutin sesuai jadwal yang
disepakati Para Pihak.
7. Para Pihak sepakat bahwa dalam menjalankan Perjanjian ini, Para Pihak akan senantiasa
berkoordinasi dalam hal pemantauan dan pengelolaan lingkungan terkait emisi, getaran, kondisi
udara, debu dan lumpur, demi menjaga keamanan serta kesehatan lingkungan akibat
pemanfaatan atau penggunaan Jalan Angkut yang dioperasikan MAS.
Pasal 10
KODE ETIK
1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan
iktikad baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.
2. Setiap Pihak tidak dibenarkan menawarkan dan/atau menjanjikan dan/atau memberikan segala
bentuk imbalan atau pemberian dalam sifat dan bentuk apa pun, selain segala sesuatu yang telah
diatur dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini untuk mendapatkan perlakuan
istimewa dari Pihak lain tersebut dalam bentuk apa pun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini
dianggap sebagai pelanggaran berat. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan ini oleh salah satu Pihak disertai dengan buktinya, maka dengan ini Pihak tersebut
bersedia dikenakan sanksi administratif atau dilakukan pengakhiran Perjanjian ini seketika.
3. Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya akan
menggunakan upaya terbaiknya untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak akan melakukan praktek suap-menyuap, gratifikasi, korupsi, kolusi,
nepotisme maupun memiliki benturan kepentingan yang bertujuan untuk memperkaya dirinya
sendiri, orang lain, maupun korporasinya.
Pasal 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN
1. MAS menjamin bahwa Jalan Angkut adalah benar dibangun, dioperasikan dan dirawat
2. /kecuali diatur lain dalam perjanjian ini oleh MAS, dan ABAP berhak secara sah untuk
menggunakan Jalan Angkut Batubara tersebut. MAS menjamin bahwa ABAP tidak akan
mendapat tuntutan atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih
dahulu atau turut mempunyai hak atas Jalan Angkut tersebut, dan oleh karenanya ABAP
dibebaskan atas segala beban dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun terkait kepemilikan
dan/atau pengusaan Jalan Angkut.
3. MAS menyatakan dan menjamin memiliki metode, sumber daya, personel, pengetahuan,
kemampuan, pengalaman, keahlian dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk
melaksanakan Perjanjian, dan selanjutnya MAS menyadari bahwa ABAP mengandalkan keahlian,
pengalaman dan keterampilan teknisnya dalam melaksanakan Perjanjian ini. Tanggung jawab
MAS atas pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan, dengan cara apa pun, dikurangi atau dilepaskan
dengan alasan apa pun.

11
4. Masing-masing Pihak merupakan perusahaan yang didirikan dengan patut, tunduk dengan sah,
dan dalam status good standing berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, memiliki
kewenangan yang berhubungan dengan badan hukum untuk menjalankan usaha dengan cara
sebagaimana saat ini usaha dijalankan dan akan dijalankan berdasarkan Perjanjian ini.
5. Masing-masing Pihak dan/atau perwakilannya, (i) memiliki kuasa dan kewenangan korporasi
yang sah dan penuh untuk menandatangani, menyampaikan dan melaksanakan Perjanjian ini;
dan (ii) telah mengambil semua tindakan dan memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk
menandatangani, menyampaikan dan melaksanakan Perjanjian ini; dan (iii) dengan dilakukannya
penandatanganan, penyampaian atau pelaksanaan Perjanjian ini, tidak melanggar suatu
pembatasan oleh hukum, akta pendirian dan/atau anggaran dasarnya ataupun oleh suatu
perjanjian yang mengikatnya.
6. Masing-masing Pihak mempunyai, dan akan menjaga keberlakuannya, selama Jangka Waktu
Perjanjian ini, dari setiap dan semua perizinan, lisensi, sertifikat dan persetujuan, yang
dipersyaratkan, dalam bentuk apa pun dan yang bersifat apa pun, yang diperlukan atau
diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
7. Masing-masing Pihak telah mendapatkan persetujuan dari pihak mana pun untuk
penandatanganan, penyampaian, atau pelaksanaan Perjanjian ini; dan penandatanganan,
penyampaian atau pelaksanaan Perjanjian ini tidak berakibat atau bukan merupakan
pelanggaran atas suatu perjanjian apa pun di mana dirinya merupakan pihak dalam perjanjian itu
atau yang oleh perjanjian itu dirinya terikat, dan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan
anggaran dasarnya, atau melanggar, bertentangan dengan, atau mengakibatkan pelanggaran
Undang-undang, perintah, keputusan, peraturan yang mengikat terhadapnya atau yang
diberlakukan terhadap semua kegiatan usahanya, kepemilikan atau Aset (harta kekayaannya)
nya.
8. Tidak ada klaim, gugatan, tuntutan atau proses hukum yang sedang tertunda terhadap masing-
masing Pihak, yang hasilnya dapat secara signifikan dan secara negatif berpengaruh pada
transaksi-transaksi yang diatur di dalam Perjanjian ini, dan masing-masing Pihak bukan
merupakan subyek yang dikenai suatu putusan, panggilan, putusan atau penetapan yang
berkekuatan hukum tetap dan dapat secara signifikan dan secara negatif berpengaruh pada
kemampuannya dalam melaksanakan transaksi-transaksi yang diatur di dalam Perjanjian ini.
9. Tidak satupun ketentuan dari Undang-undang, peraturan, hak tanggungan/hipotek, kontrak,
laporan keuangan, perjanjian atau keputusan yang berlaku saat ini atas masing-masing Pihak
yang akan bertentangan dengan atau dengan cara apa pun mencegah penandatanganan,
penyampaian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau dokumen atau perjanjian
mana pun lainnya yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
10. Masing-masing Pihak memiliki kecukupan modal kerja dan dukungan finansial untuk
menjalankan usahanya dan untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
11. Masing-masing Pihak telah membaca dan mengerti dengan seksama isi dari Perjanjian ini, dan
setuju untuk mengikatkan diri pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam
Perjanjian ini.

12
Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA
1. Tidak satu Pihak pun akan dianggap melakukan cedera janji atau melanggar Perjanjian sepanjang
pelaksanaan kewajiban-kewajibannya itu dihalangi oleh peristiwa keadaan memaksa yang timbul
setelah tanggal berlakunya Perjanjian.
2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini,
dikecualikan dan/atau dibebaskan dari setiap keterlambatan untuk setiap pemenuhan kewajiban-
kewajibannya dalam Perjanjian ini dan/atau biaya-biaya dan/atau pengeluaran-pengeluaran
dan/atau kerusakan(-kerusakan) apa pun yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Keadaan
Memaksa.
3. Peristiwa keadaan memaksa disetujui dan diakui oleh Para Pihak sebagai peristiwa atau keadaan
yang tidak terduga, di luar prediksi, kendali atau kuasa suatu Pihak yang menyebabkan
keterlambatan, ketidakmampuan, ketidakmungkinan, ketidakabsahan suatu Pihak dalam
memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lainnya.
4. Peristiwa keadaan memaksa mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
a. bencana alam, termasuk gempa bumi, angin puyuh, topan, longsor, gunung meletus, ombak
besar, tsunami, banjir atau keadaan-keadaan lain yang umumnya dikategorikan sebagai
bencana alam;
b. perang dan kekerasan dalam bentuk apa pun (baik yang diumumkan atau tidak), termasuk
perang, perang yang tidak diumumkan, tindakan bersifat perang, peperangan gerilya,
revolusi, kudeta, agresi militer, persiapan perang;
c. kebakaran;
d. ledakan, namun tidak termasuk operasi peledakan yang sifatnya aman yang dilakukan pada
kegiatan pertambangan;
e. epidemi;
f. pemberontakan, terorisme, revolusi, huru hara, kekuasaan militer atau pengambilalihan
kekuasaan atau perang sipil;
g. kerusuhan, kegemparan, pemblokiran, pemogokan (selain dari pemogokan yang diatur atau
dilaksanakan oleh salah satu Personel Pihak atau karyawan lainnya) atau penutupan (lock
out), tidak termasuk yang diakibatkan atau berkaitan dengan kegagalan Pihak memenuhi
kewajiban-kewajibannya untuk dengan baik memperoleh dan selalu memastikan keberlakuan
dari semua lisensi, perizinan, persetujuan, berkas, dokumen yang penting dan/atau
dipersyaratkan dan syarat-syarat lainnya, dalam bentuk atau sifat apa pun, yang
dipersyaratkan oleh badan pemerintah yang berwenang untuk memungkinkannya
melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

13
h. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh bahan radioaktif;
i. tindakan atau tidak adanya; tindakan dari badan pemerintah yang berwenang, Hukum dan
peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang berwenang, kebijakan
dari badan pemerintah yang berwenang atau embargo, tidak termasuk kewajiban Pihak untuk
dengan baik memperoleh dan selalu memastikan keberlakukan dari setiap lisensi, perizinan,
persetujuan, berkas, dokumen yang penting dan/atau dipersyaratkan dan syarat-syarat
lainnya, dalam bentuk apa pun dan yang bersifat apa pun, yang dipersyaratkan oleh badan
pemerintah yang berwenang untuk memungkinkannya melaksanakan kewajiban-
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
j. peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan lainnya yang disepakati dan diakui bersama oleh
Para Pihak sebagai peristiwa keadaan memaksa.
5. Para Pihak menyetujui dan mengakui bahwa peristiwa-peristiwa berikut ini tidak dianggap
sebagai peristiwa keadaan memaksa:
(a) ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, termasuk kewajiban pembayaran,
berdasarkan kontrak atau perjanjian apa pun yang mengikat Pihak mana pun;
(b) kepailitan, atau proses yang berkaitan dengan proses kepailitan; atau
(c) likuidasi atau pembubaran.
6. Selama suatu peristiwa keadaan memaksa, kewajiban-kewajiban dari Para Pihak akan
ditangguhkan sepanjang diperlukan karena peristiwa keadaan memaksa yang terjadi itu dan tidak
satu Pihak pun wajib bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kegagalan atau keterlambatan
dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Kecuali disepakati lain
secara tertulis oleh Pihak yang tidak menyatakan keadaan memaksa (dalam Pasal ini, “Pihak
Lain”), Pihak yang dirugikan (dalam Pasal ini, “Pihak yang Terpengaruh”) tidak berhak
memperoleh kenaikan dalam hal kompensasi yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini semata-
mata akibat dari peristiwa keadaan memaksa itu.
7. Setelah terjadinya suatu peristiwa keadaan memaksa, Pihak yang Terpengaruh akan, dengan
segera, tetapi dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah mengetahui peristiwa itu, menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lain yang menyatakan sifat peristiwa itu, dampak
potensialnya dan kemungkinan lamanya peristiwa itu dan tindakan apa pun yang sedang diambil
untuk mencegah atau meminimalisasi dampaknya. Penangguhan pelaksanaan yang dikarenakan
oleh suatu peristiwa keadaan memaksa tidak akan melebihi ruang lingkup dan melebihi jangka
waktu yang secara wajar diperlukan dan Pihak yang Terpengaruh akan segera melakukan upaya-
upaya terbaiknya yang wajar dan uji tuntas untuk memperbaiki atau untuk mengurangi ketidak-
mampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk
memastikan Pihak Lain memperoleh informasi sepenuhnya mengenai rencana-rencananya untuk
mengatasi dan/atau meringankan situasi yang ada.
8. Apabila peristiwa keadaan memaksa terus berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) Hari
Kalender, Para Pihak wajib mengadakan pertemuan untuk memperbaiki atau mengurangi
dampak peristiwa itu pada Para Pihak dan untuk menyelesaikan rencana komprehensif untuk
mengatasi atau meringankan keadaan. Dalam hal pertemuan yang dimaksud di atas:

14
(a) tidak diadakan, bukan karena peristiwa keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal
ini; atau
(b) tidak berhasil mendapat penyelesaian yang memuaskan kedua belah Pihak,
Para Pihak dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa hal-hal itu akan diselesaikan sesuai
dengan Pasal 17 Penyelesaian Perselisihan dari Perjanjian ini.
9. Apabila suatu Pihak menangguhkan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian
akibat peristiwa keadaan memaksa selama jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) Hari Kalender,
sehingga mempengaruhi Para Pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehubungan dengan
Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.
Pasal 13
PERISTIWA CEDERA JANJI
1. Salah satu Pihak akan berada dalam keadaan Cedera Janji atau melakukan pelanggaran serius atas
Perjanjian ini (“Cedera Janji”) apabila salah satu Pihak:
a. Tidak mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau tidak memenuhi kewajibannya yang
menimbulkan dampak yang signifikan bagi pelaksanaan/penyelesaian Perjanjian ini;
b. Menjadi pailit atau tidak mampu membayar, mengalami likuidasi, menerima putusan yang
memerintahkan penempatan aset pada kurator (a receiving or administration order) yang
ditunjukkan untuknya, atau menjalankan usahanya di bawah pengawasan kurator, wali
amanat, atau manajer untuk kepentingan para krediturnya, atau apabila ada tindakan yang
dilakukan atau suatu peristiwa yang terjadi yang (berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku) memiliki dampak yang sama dengan tindakan-tindakan atau
peristiwa-peristiwa ini; atau
c. Memberikan atau menawarkan untuk memberikan (secara langsung atau tidak langsung)
kepada Pihak lainnya suap atau setara dengan suap, hadiah, tip, komisi, atau benda berharga
lainnya, sebagai dorongan atau imbalan untuk melakukan tindakan apa pun atau tidak
melakukan tindakan sehubungan dengan Perjanjian. Namun, pemberian yang patut (bona
fide) seperti pembayaran bonus oleh pemberi kerja kepada karyawannya tidak dianggap
sebagai Cedera Janji.
Pada peristiwa atau keadaan mana pun yang tersebut di atas, Pihak yang tidak melakukan Cedera
Janji (“Pihak tidak Cedera Janji”) dapat mengakhiri atau membatalkan Perjanjian berdasarkan
Pasal ini.
2. Apabila salah satu Pihak melakukan Cedera Janji sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak
tidak Cedera Janji berhak memberikan Pihak yang melakukan Cedera Janji (“Pihak Cedera Janji”)
tersebut suatu pemberitahuan tertulis, yang setidaknya memuat:
a. menyatakan bahwa pemberitahuan itu merupakan sebuah pemberitahuan berdasarkan ayat
ini;

15
b. menyebutkan dugaan pelanggaran; dan
c. mewajibkan Pihak Cedera Janji untuk memberikan penjelasan dalam bentuk tertulis berikut
dengan upaya dan waktu pemulihan yang diperlukan oleh Pihak tersebut untuk memulihkan
Cedera Janjinya.
3. Atas pemberitahuan tertulis dari Pihak tidak Cedera Janji, Pihak Cedera Janji wajib memberikan
tanggapan atau penjelasan kepada Pihak tidak Cedera Janji selambat-lambatnya 14 (empat belas)
Hari Kalender sejak tanggal Pihak Cedera Janji menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak tidak
Cedera Janji. Tanggapan dari Pihak Cedera Janji tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup:
a. Tanggapan atau penjelasan atas isi surat Pihak tidak Cedera Janji; dan
b. Upaya dan waktu pemulihan yang diperlukan oleh Pihak Cedera Janji untuk memulihkan
Cedera Janjinya.
4. Apabila, hingga waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan Pihak tidak Cedera Janji, Pihak
Cedera Janji tidak memberikan: (a) tanggapan tertulis, atau (b) penjelasan tertulis yang wajar
berikut upaya dan waktu pemulihan yang dapat diterima oleh Pihak tidak Cedera Janji, maka Pihak
tidak Cedera Janji berhak melayangkan surat teguran kepada Pihak Cedera Janji. Surat teguran
dari Pihak tidak Cedera Janji tersebut setidaknya memuat jangka waktu yang ditentukan oleh
Pihak tersebut kepada Pihak Cedera Janji untuk memulihkan Cedera Janjinya.
5. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran Pihak tidak Cedera Janji, Pihak
Cedera Janji belum juga dapat memulihkan Cedera Janjinya, maka Pihak tidak Cedera Janji berhak
melayangkan surat pengakhiran Perjanjian sepihak kepada Pihak Cedera Janji, kemudian
melakukan tindakan apa pun yang dianggap perlu oleh Pihak tidak Cedera Janji terhadap
pelaksanaan Perjanjian termasuk upaya memulihkan biaya langsung yang timbul sebagai akibat
dari pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian sepihak dari Pihak tidak Cedera Janji kepada
Pihak Cedera Janji berlaku sejak tanggal diterimanya surat pengakhiran Perjanjian sepihak dari
Pihak tidak Cedera Janji oleh Pihak Cedera Janji.
6. Apabila dari: (a) surat tanggapan; atau (b) surat penjelasan berikut dengan upaya dan waktu yang
dibutuhkan Pihak Cedera Janji untuk memulihkan Cedera Janjinya dapat disepakati oleh Pihak
tidak Cedera Janji, selanjutnya Pihak Cedera Janji dapat memulihkan Cedera Janjinya kepada Pihak
tidak Cedera Janji, maka Para Pihak sepakat bahwa peristiwa Cedera Janji menjadi gugur.
7. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apabila salah satu Pihak
mengalami peristiwa tidak mampu bayar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (b) Pasal ini,
Pihak tidak Cedera Janji berhak, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak
Cedera Janji, segera mengakhiri Perjanjian ini dan pada peristiwa itu, memperoleh dari Pihak
Cedera Janji seluruh kewajiban Pihak Cedera Janji yang belum dipenuhi kewajibannya oleh Pihak
Cedera Janji, akan tetapi haknya telah dipenuhi oleh Pihak tidak Cedera Janji sebelum pengakhiran
tersebut.

16
Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Para Pihak bersama-sama menyetujui dan mengakui bahwa Perjanjian ini akan dengan sendirinya
berakhir setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
2. Para Pihak bersama-sama menyetujui dan mengakui bahwa pengakhiran lebih awal dari
Perjanjian ini hanya dapat terjadi:
a. setelah terjadi peristiwa Keadaan Memaksa sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian ini; atau
b. setelah terjadinya peristiwa Cedera Janji yang diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini; atau
c. setelah ada kesepakatan bersama di antara Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini
sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
3. Apabila pengakhiran lebih awal terhadap Perjanjian ini diakibatkan oleh suatu Peristiwa Keadaan
Memaksa, Para Pihak menyetujui dan mengakui bahwa proses pengakhiran akan dilaksanakan
sesuai dengan Pasal 12 pada Perjanjian ini.
4. Apabila pengakhiran lebih awal terhadap Perjanjian ini diakibatkan oleh peristiwa Cedera Janji,
Para Pihak menyetujui dan mengakui bahwa proses pengakhiran akan dilaksanakan sesuai dengan
Pasal 13 pada Perjanjian ini.
5. Apabila pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini diakibatkan oleh kesepakatan bersama di antara
Para Pihak, Para Pihak menyetujui dan mengakui bahwa syarat dan ketentuan pengakhiran akan
disepakati bersama oleh Para Pihak. Para Pihak dengan ini menyetujui untuk mengabaikan/
mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek) sepanjang bahwa putusan atau penetapan pengadilan (judicial
pronouncements) atau putusan dipersyaratkan untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian ini
terkait dengan syarat dan ketentuan pada Pasal ini.
Pasal 15
BATAS TANGGUNGJAWAB
1. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terlepas dalam keadaan
apapun, masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab berdasarkanPerjanjian ini atas akibat-
akibat yang timbul dari kerugian/kerusakan tidak langsung atau kerugian/kerusakan turutan,
termasuktetapi tidak terbatas pada kehilangan keuntungan,bisnis, kontrak, waktu, bunga,
produksi, peluang, pasar, goodwill, pendapatan atau tabungan yang dapat diantisipasi oleh
masing-masing Pihak.
2. MAS wajib menjamin, melindungi dan membebaskan ABAP dan pihak yang dijamin dari ABAP dari
dan terhadap setiap penalti, tuntutan, gugatan, biaya, ongkos (termasuk biaya dan ongkos
penasihat hukum yang wajar) serta proses pengadilan, dalam bentuk atau sifat apapun, yang
dialami atau ditimbulkan sebagai akibat MAS atau personelnya tidak mematuhi undang-undang
mana pun, dalam bentuk atau sifat apapun, atau kontrak yang diadakan oleh MAS dengan pihak
ketiga mana pun.

17
3. ABAP wajib menjamin, melindungi dan membebaskan MAS dan pihak yang dijamin dari setiap
penalti, tuntutan, gugatan, biaya, ongkos (termasuk biaya dan ongkos penasihat hukum yang
wajar) serta proses pengadilan, dalam bentuk atau sifat apa pun, yang dialami atau ditimbulkan
sebagai akibat ABAP atau personelnya tidak mematuhi undang-undang mana pun, dalam bentuk
atau sifat apapun, atau kontrak yang diadakan oleh ABAP dengan pihak ketiga mana pun.
4. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir.
Pasal 16
HUKUM YANG MENGATUR
Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terjadinya perselisihan yang timbul baik akibat perbedaan
penafsiran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak
akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal terdapat perselisihan antara Para Pihak yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah ayat (2) di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang
terjadi diantara Para Pihak dengan menggunakan prosedur hukum yang berlaku, dimana Para
Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
3. Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran
dan/atau pembatalan Perjanjian ini.
Pasal 18
KERAHASIAAN
1. Masing-masing Pihak berjanji akan memperlakukan sebagai sangat rahasia, setiap informasi,
dokumentasi, data, cara (know-how), istilah, keadaan, angka dan rumus (secara bersama-sama
disebut di Pasal ini sebagai “Informasi Rahasia”) yang diterima atau diperoleh oleh Pihak itu,
Afiliasi, perusahaan induk, karyawan, agen, atau penasihatnya sebagai akibat dari diadakannya
atau dilaksanakannya Perjanjian ini termasuk informasi mengenai ketentuan-ketentuan
Perjanjian ini, negosiasi yang mengarah kepada Perjanjian ini, perihal Perjanjian ini dan bahwa
masing-masing Pihak tidak akan kapan pun di kemudian hari menggunakan atau mengungkapkan
atau membocorkan kepada siapa pun Informasi Rahasia yang dimaksud dan akan menggunakan
upayanya yang terbaik untuk mencegah publikasi atau pengungkapan dari Informasi Rahasia
tersebut.
2. Larangan yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini tidak akan berlaku untuk mencegah Para Pihak
untuk melakukan pengungkapan:

18
a. yang dipersyaratkan oleh Hukum, Badan Pemerintah yang Berwenang, bursa efek, atau badan
pengawas dan pengaturan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan kepada Para Pihak
atau masing-masing afiliasinya dan dilakukan hanya setelah memberitahukan kepada Pihak
lainnya mengenai persyaratan itu;
b. kepada penasihat profesional untuk tujuan memperoleh nasihat;
c. kepada personel, perwakilan, dan pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam
pelaksanaan Perjanjian ini, tetapi hanya sepanjang diperlukan untuk melakukan Sewa;
d. kepada pihak mana pun yang menyediakan pembiayaan atau sedang mempertimbangkan
untuk menyediakan pembiayaan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini,
dengan ketentuan bahwa masing-masing Pihak akan memastikan bahwa pihak yang dimaksud
dalam huruf (b) hingga (d) ayat (2) Pasal ini akan diinformasikan sifat rahasia informasi tersebut,
akan diarahkan untuk memperlakukan informasi tersebut sebagai Informasi Rahasia, dan akan
diberitahu bahwa dengan menerima informasi tersebut mereka setuju untuk terikat pada
ketentuan Perjanjian ini. Larangan di dalam Pasal ini tidak akan berlaku terkait dengan Informasi
Rahasia apa pun yang datang dari ranah publik selain dari pelanggaran terhadap Pasal ini.
3. Masing-masing Pihak wajib, atas permintaan dari Pihak lainnya setiap saat, mengembalikan
kepada Pihak lainnya Informasi Rahasia apa pun yang ada dan diterimanya (dalam bentuk apa
pun) mengenai Pihak lainnya itu.
4. Para Pihak maupun afiliasi dari masing-masing Pihak tidak akan mengeluarkan siaran pers atau
siaran media atau membuat pengumuman kepada publik mengenai keberadaan,
penandatanganan, atau ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis dari
Pihak lainnya.
5. Pasal mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
Pasal 19
PEMBERITAHUAN
1. Segala komunikasi atau pemberitahuan dan surat menyurat (termasuk namun tidak terbatas
pada surat-menyurat secara elektronik seperti email, faksimili dan lain sebagainya) sehubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin disampaikan secara tertulis ke alamat
sebagai berikut:
MAS: ABAP:
PT Mitra Agro Semesta PT Amanah Batu Alam Persada
TCC Batavia Tower One Lantai 43
Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126
Jakarta Pusat 10220
Telp. : (021) 29529473
Faks. : (021) 29529478
Email :
Up. : Direktur
Jln. Trikora Ruko Galih Marindu 2 No. 2
Sungai Besar, Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan
Telp : 0551-5911091 / 0812 5836 9493
Faks. : -
Email :
Up. : Bpk Untung Wachyudi

19
Atau dapat ditujukan ke alamat lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis.
2. Semua bentuk korespondensi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dianggap telah diterima:
a. dalam hal pengiriman secara langsung atau melalui jasa kurir, pemberitahuan, atau
komunikasi dianggap telah secara efektif diberikan setelah menerima pengakuan tertulis
mengenai penerimaan yang dibuat oleh seorang petugas atau karyawan, agen, perwakilan
yang berwenang dari Pihak penerima;
b. dalam hal pengiriman melalui pos tercatat, pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah
secara efektif diberikan setelah diterima oleh seorang petugas atau karyawan, agen,
perwakilan yang berwenang dari Pihak penerima. Bukti pemberitahuan atau komunikasi
tersebut yang dialamatkan dan dicap sebagaimana semestinya merupakan bukti yang
memadai atas pengiriman dan pemberian pemberitahuan tersebut;
c. dalam hal pengiriman melalui faksimili, pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah
secara efektif diberikan setelah selesainya pengiriman pada setiap hari kerja dan laporan
pengiriman yang menunjukkan bahwa pengiriman telah berhasil dilakukan merupakan bukti
atas pengiriman yang telah berhasil dilakukan tersebut, dengan ketentuan bahwa pengiriman
yang dilakukan setelah pukul 16.00 WIB pada suatu hari kerja akan dianggap telah dikirim dan
diterima oleh Pihak penerima pada hari kerja berikutnya; dan
d. dalam hal pengiriman melalui surat elektronik (email), pemberitahuan atau komunikasi
dianggap telah secara efektif diberikan hanya jika diterima dalam keadaan yang dapat dibaca
dan jika komunikasi tersebut ditujukan secara benar kepada alamat penerima yang khusus
dibuat untuk tujuan tersebut.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat, sebagaimana diatur dalam ayat (1) atau alamat terakhir yang
tercatat pada masing-masing Pihak, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis
kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat
dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka
korespondensi berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana dengan
dikirimkannya pemberitahuan itu melalui elektronik, email, faksimili, surat pos tercatat atau
melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal yang ditujukan ke alamat sebagaimana
diatur pada ayat (1) di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing
Pihak.
Pasal 20
LAIN-LAIN
1. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan atau bermaksud untuk mengalihkan hak-hak
atau kewajiban-kewajibannya mana pun dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis Pihak
lainnya terlebih dahulu. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan tetap mengikat
dan berlaku bagi pihak penerima pengalihan dari Para Pihak.

20
2. Tidak dilaksanakannya suatu hak, atau penundaan pelaksanaan suatu hak oleh salah satu Pihak
yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, tidak dapat diartikan sebagai pelepasan hak tersebut oleh
Pihak yang bersangkutan, dan tidak dapat diartikan sebagai pelepasan dan penundaan dari hak
tersebut oleh Pihak yang bersangkutan di kemudian hari. Pelepasan atau penundaan pelaksanaan
suatu hak dalam Perjanjian ini hanya sah dan berlaku bagi Para Pihak apabila disampaikan secara
tertulis dan disetujui oleh Pihak yang bersangkutan.
3. Perjanjian ini menggantikan setiap dan seluruh Perjanjian, persetujuan, permufakatan, baik lisan
maupun tulisan yang pernah ada atau dibuat oleh dan antara Para Pihak sebelum
ditandatanganinya Perjanjian ini. Lampiran yang melekat pada Perjanjian ini merupakan satu
kesatuan dari Perjanjian ini, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Dalam hal terdapat ketentuan di dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka terhadap
ketentuan tersebut saja lah yang dianggap tidak berlaku, sedangkan untuk ketentuan lainnya di
dalam Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan tetap berlaku
sebagai Perjanjian yang mengikat bagi Para Pihak, kecuali ditentukan sebaliknya oleh ketentuan
hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Perjanjian ini dibuat dengan dilandasi iktikad baik dari masing-masing Pihak tanpa adanya paksaan
atau pengaruh dari Pihak mana pun juga dan karena sebelum ditandatangani telah dibaca dan
dipahami oleh masing-masing Pihak, Perjanjian ini telah disepakati untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuannya.
6. Lampiran-lampiran yang melekat pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini,
sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi
meterai secukupnya dan kemudian ditandatangani oleh Para Pihak pada waktu dan tempat seperti
disebutkan di awal Perjanjian ini dan masing-masing asli Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
MAS, ABAP,
PT Mitra Agro Semesta PT Amanah Batu Alam Persada
Budi Mardiono Irwan Kurniawan
Direktur Direktur

MAS ABAP
21

Draf Perjanjian Angkut Batubara

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Draf Perjanjian Angkut Batubara

Similar to Draf Perjanjian Angkut Batubara (17)

Draf Perjanjian Angkut Batubara