SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA
•Download as PPTX, PDF•
1 like•3,870 views
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan negara kesatuan dan federal di Indonesia. Secara garis besar, dokumen ini menjelaskan pengertian dan sistem penyelenggaraan negara kesatuan, penetapan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, perkembangan proses penyelenggaraan negara di Indonesia dari masa ke masa, serta perubahan-perubahan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (18)
Similar to SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA
Similar to SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA
- 1. PENYELENGGARAAN NEGARA KESATUAN DAN FEDERAL KELOMPOK 7 Aditya Bagus Saputra ( 02 ) Ardena Fauziah N W ( 07 ) Rachmadi Prayoga ( 23 ) Yulianti Triwulandari ( 26 ) NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI
- 3. PENGERTIAN NEGARA KESATUANC.F Strong Moh. Kusnadi dan Harmily Negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatau badan legeslatif nasional Abu Daud Busroh Negara kesatuan adalah negara yang susunan negaranya hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara didalam negara Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak ada negara didalam negara Kesimpulan Negara kesatuan adalah negara yang bersifat tunggal atau tidak terbagi atas negara bagian serta dalam pelaksanaannya terdapat 2 sistem utama yaitu sentralisasi dan desentralisasi serta diikuti beberapa sistem lainnya NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PENYELEN GGARAAN PENGUAT AN PENETAP AN
- 4. PENETAPAN BENTUK NEGARA INDONESIA Alasan bentuk negara Indonesia adalah kesatuan didasarkan pada 5 alasan berikut : Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membangun negara federal. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat sebagai negara kesatuan. NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PENYELEN GGARAAN PENGUAT AN PENETAP AN PENGERTI AN PENYELEN GGARAAN PENGUAT AN PENETAP AN
- 5. PENGUATAN BENTUK NEGARA KESATUAN INDONESIAUUD Negara Republik Indonesia pasal : 1 ayat 1 18 ayat 1 18 B ayat 2 25 A 37 ayat 5 Pembukaan UUD Negara republik Indonesia “ Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PENYELEN GGARAAN PENGUAT AN PENETAP AN
- 6. KONSEP SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA KESATUANSISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA KESATUAN Sentralisasi : Pemusatan tugas oleh pemerintah pusat dimana pemerintah pusat mengatur segala urusan pemerintahaan Desentralisasi : Penyerahan kekuasaan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri akan tetapi ada beberapa kebijkan yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PENYELEN GGARAAN PENGUAT AN PENETAP AN
- 7. PERKEMBANGAN PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI
- 8. 18 AGUSTUS 1945 SAMPAI 27 DESEMBER 1949 Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republic dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Adapun sistempemerintahan yang dipakai adalah system pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai landasan adalah UUD 1945, akan tetapi belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan UU. Untuk mengatasi hal itu, melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan. NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 9. Pasal IV Aturan Peralihan ini secara langsung memberikan kekuatan yang teramat luas kepada presiden yang meliputi eksekutif, legeslatif, dan menjalankan tugas DPA. Oleh karena itu, PPKI dalam UUD 1945 mencantumkan dua ayat Aturan Tambahan. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara dictator karena kekuasaan negara terpusat pada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat, yaitu: Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca eks) tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat Pemerintah tanggal tanggal 3 November 1945 Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 10. 17 AGUSTUS 1950 SAMPAI 5 JULI 1959 Pada periode ini Indonesia menggunakan UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 1950. UUDS 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi Ris yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara Pemmerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi Praktik system pemerintahan parlementer pada masa berlakunya UUDS 1950 tidak membawa Indonesia kepada kedaan yang lebih baik, tercermin pada jatuh bangunnya cabinet, yang telah terjadi pergantian sampai 7 kali. NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 11. DAFTAR KABINET PADA MASA BERLAKUNYA UUDS 1950 Kabinet Natsir: 6 September 1950 – 27 April1951 Kabinet Sukiman-Suwiryo: 27 April 1951 – 3 April 1952 Kabinet Wilopo: 3 April 1952 – 30 Juli 1953 Kabinet Ali Sastroamidjojo I: 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 Kabinet Burhanudin Harahap: 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956 Kabinet Ali Sastroamidjojo II: 24 Maret 1956 – 9 April 1957 Kabinet Djuanda (Kabiner Karya): 9 April 1957 – 10 Juli 1959 NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 12. 5 JULI 1959 SAMPAI 11 MARET 1966 Negara kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkeuddukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet pada masa ini dibentuk pada tanggal 9 Desember 1966 dengan nama Kabinet Kerja yang terdiri dari Kabinet Inti Menteri-menteri ex officio Menteri-menteri muda NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 13. Pada periode ini diberlakukan demokrasi terpimpin yang pada awalnya yang idenya dari sila ke-4. namun, lama-kelamaan bergeser jadi dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, yang dalam hal ini pemerintah Dalam periode ini terdapat banyak penyimpangan yang terjadi, antara lain: Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR Gotong Royong (DPRGR) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden Penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS Membentuk Front Nasional Terjadinya pemerasan terhadap Pancasila NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 14. 11 MARET 1966 SAMPAI 21 MEI 1998 Kepempiminan presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya telah jatuh, lalu digantikan oleh Soeharto. Soeharto muncul sebagai pemimpin orde baru yang siap membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Sistem pemerintahan ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu: Perkembangan pendapatan perkapita Suksesnya program transmigrasi Suksesnya program KB Sukses menerangi buta huruf NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 15. Pada periode ini, banyak penyimpangan konstusional yang terjadi yang sekaligus menjadi kelemahan system pemerinatahan pada periode ini, yaitu sebagai berikut: Bidang Ekonomi: Terjadinya praktik monopoliekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralisti sehingga terjadi jurang pemerintah antara pusat dan daerah Bodang Politik: kekuasaan berada di tangan eksekutif. Presiden sebagai badan eksekutif mempunyai keberadaan yang lebih dominan daripada lembaga legislatif Bidang hukum: Perundang-undangan yang berfungsi membatasi kekuasaan presiden kurang memadai sehingga terjadinya prektik KKN NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 16. 21 MEI 1998 SAMPAI SEKARANG Era ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis Berdasarkan hal itu, salah satu reformasi yang dilakukan adalah mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali (1999, 2000, 2001, dan 2002). Perubahan UUD 1945 tidak mengubah sistem pemerintahan, tetap presidensial. Tetapi perubahan UUD 1945 merubah peran dan hubungan presiden dengan DPR dan juga mengubah struktur ketatanegaraan di Indonesia NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 17. PERUBAHAB-PERUBAHAN KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD (Pasal 1) MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A) Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7) Pencantuman HAM (Pasal 28A – 28J) Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara Presiden bukan mandataris MPR MPR tidak lagi menyusun GBHN Pembentukan MK dan KY (Pasal 24B dan 24C) Anggaran pendidikan minimal 20% (Pasal 31) Negara kesatuna tidak boleh dirubah (Pasal 37) Penjelasan UUD 1945 dihapus NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PERIODE 1 PERIODE 4PERIODE 3 PERIODE 2 PERIODE 5
- 19. PENGERTIAN NEGARA FEDERAL Menurut Abu Daud Busroh (1990:64) menyatakan bahwa negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri dan kemudian negara-nwgara tersebut mengadalan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi disamping itu negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang- wewenang yang dapat diurus sendiri. Pendapat yang dikemukakan oleh Al Chaidar (2006:61) yang menyatakan bahwa negara federasi berbicaara tentang sesuatu negara yang besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan suatu konstitusi federal yang didalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri- sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PERBEDA AN FEDERALI SME PELIMPAH AN PRAKTIK
- 20. PERBEDAAN NEGARA FEDERAL DAN SERIKAT Pertama, dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang undang pusat. Kedua, dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang- undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PERBEDA AN FEDERALI SME PELIMPAH AN PRAKTIK
- 21. PRAKTIK KENEGARAAN NEGARA FEDERAL Kendati setiap negara bagian memiliki konstitusi, kepela negara, cabinet sendiri-sendiri tetapi yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan dari negara-negara bahgian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal yan bertentangan dengan konstitusi federal. Namun hubungan ke luar hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Dalam praktikya, kepala negara bagian lazim disebut dengan gubernur negara bagian. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian. NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PERBEDA AN FEDERALI SME PELIMPAH AN PRAKTIK
- 22. PELIMPAHAN KEKUASAAN Pada umumnya, kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi: Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, hankam nasional, perang dan damai Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat Hal-hal tentang uang dan keuangan Hal-hal tentang kepentingan bersama antar negara bagian NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PERBEDA AN FEDERALI SME PELIMPAH AN PRAKTIK
- 23. FEDERALISME DI INDONESIA Federalisme pernah diterapkan di Indonesia dalam rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah konstitusi RIS tahun 1949. berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara Indonesia adalah federal atau serikat dengan 15 negara bagian Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republic. Ciri republic diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS dan Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ii adalah system pemerintahan cabinet semu (quasi parlementer)NEGARA KESATUA N NEGARA FEDERAL PERIODES ASI PENGERTI AN PERBEDA AN FEDERALI SME PELIMPAH AN PRAKTIK
- 24. TERIMA KASIH