2. Kelompok
1
Sejarah Pendaftaran Tanah
Pendapat yang dikemukakan oleh C.G. Van Huls sebagaimana
dikutip oleh Irawan Soerodjo. C.G. Van Huls membagi sejarah
Kadaster di Indonesia dalam 3 (tiga) periode, yaitu:
Periode Kacau Balau
• Terjadi pada masa VOC yang
didirikan pada tahun 1602,pada
masa Belanda untuk
berdagang di Nederlands-
Indie, juga menerima hak untuk
menjalankan kekuasaan
membuat VOC menganggap
dirinya sebagai pemilik dari
tanah tanah yang terletak
dalam daerah-daerah
kekuasaannya. Tanah yang
terletak di daerah kekuasaan
tersebut selain dapat diberikan
kepada bekas pegawai-
pegawai VOC yang menetap di
daerah-daerah
kekuasaannya, juga diberikan
kepada orang-orang yang
sengaja didatangkan dari
negeri Belanda.
Periode Ahli Ukur
Pemerintah
• Pada periode
ini, Gubernur Jenderal
dalam keputusannya
tanggal 18 Januari 1837
Nomor 3
menginstruksikan kepad
para ahli ukur di
Jakarta, Semarang, dan
Surabaya untuk
menyelenggarakan
Kadaster secara terperinci
sesuai dengan pook-
pokok penyelenggaraan
suatu Kadaster dalam arti
yang modern
Periode Pendaftaran
Tanah
• Pada peride ini,
pemerintah Hindia
Belanda pada tahun 1871
membentuk suatu komisi
yang bertugas
mempelajari perlu atau
tidaknya penataan
kembali Kadaster.
Selanjutnya menurut
Hermanses; Motke
mengusulkan penataan
kembali Kadaster harus
diadakan secara radikal
dan sesuai dengan
Kadaster yang
diselenggarakan di negeri
Belanda.
3. Kelompok
1
Asas dan Tujuan pendaftaran tanah
Asas merupakan fundamental yang mendasari
terjadinya ssatu dan merupakan dasar dari suat kegiatan, hal
ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena itu,
dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yan harus menjadi
patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam
pasal 2 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinyatakan
bahwa pendaftaran tanah dilaksakan berdasarkan asas:
a.Asas sederhana
b.Asas aman
c.Asas terjangkau
d.Asas mutakhir
e.Asas terbuka
4. Kelompok
1Tujuan Pendaftaran Tanah Dimuat dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun
1997, yaitu:
Untuk memberikan kepastian umum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperluukan dalam mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rum ah susun yang sudah terdaftar.
Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan. Program
pemerintah di bidang perttahanan dikenal dengan Catur Tertib
Pertahana, yaitu Tertib Hukuum Pertahanan, Tertib Administrasi
Pertahanan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan
Tanah dan Kelestarian Lingkunan Hidup.
5. Kelompok
1
Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan diselenggarakan pendaftaran
tanah,yaitu:
Manfaat bagi pemegang hak
Memberikan rasa aman
Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridisnya
Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak
Hargaa tanah menjadi lebih tinggi
Dapat dijadikaa jaminan utang dengan dibebabani Hak Tanggungan
Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
Manfaat bagi pemerintah
Akan terwujud tertib administrasi pertahanan sebagai salah satu program Catur Tertib
Pertahanan.
Dapat memperlancar kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam
pembangunan.
Dapat mengurangi sengketa di bidang pertahanan, misalnya sengketa batas-batas
tannah, pendudukan tanahsecara liar.
Manfaat bagi calon pembeli dan kreditur
Bagi calon pembeli dan calon kreditur dapat dengan mudah memperoleh ketrangan
yang jelas menggenai fisik dan data yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan
hukum mengenai tanah.
6. Pendaftaran tanah mempunyai sistem yang berbeda antara
negara yang satu dengan negara yang lain. Namun yang banyak diikuti
adalah sistem pendaftaran tanah di Australia yang disebut dengan
Sistem Torrens.Torrens ketika menjadi anggota First Colonial Ministry
dari provinsi South Australia, mengmabil inisiatif untuk mengintroduksi
pendaftran tanah yang di Australia terkenal dengan Real Property Act
Nomor 15 Tahun 1857-1858. Sistem ini kemudian dikenal dengan sistem
Torrens.
Pendaftaran sistem ini berawal dari cita suatu ketentuan bahwa
manakalah seorang mengklaim fee simple baik karena undang-undang
atau sebab lain harus mengajukan suatu permohonan agar lahan yang
bersangkutan diletakkan atas namanya. Permohonan ini kemudian diteliti
oleh Barrister and Conveyancer yang terkenal sebagai examiner of title
(pemeriksa atas hak), dan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961
disebut Panitia Tanah A/B, atau panitia Ajudikasi oleh PP Nomor 24
Tahun 1997.
Kelompok
1
7. Kelompok
1
Pendaftaran tanah yang dianut oleh sistem Torrens ini tentu mempunyai
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pendaftran sistem Torrens ini, yaitu
1. menetapkan biaya-biaya yang tak dapat diduga sebelumnya;
2. meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang;
3. meniadakan kebnyakan rekaman;
4. secara tegas menyatakan dasar haknya;
5. melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yang tidak tersebut dalam
sertifikat;
6. meniadakan (hampir tak mungkin) pemalsuan;
7. tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambahakan kepada
taksasai yang menjengkelkan, oleh karena yang memperoleh kemanfaatan
dari sistem tersebut yang membayar biaya;
8. meniadakan alas hak pajak;
9. dia memberikan suatu alas hak yang abadi,oleh karena negara
menjaminnya tanapa batas;
10. dan lain-lain
8. Kelompok
1
Selain sistem Torrens dalam pendaftaran
dalam pendaftaran tanah di atas, dikenal pula
satu sistem pendaftaran yang lazim disebut
“Pendaftaran Tanah dengan Stelsel Negatif”.
A.P. Parlindungan mengatakan bahwa sejarah
pemilikan tanah secara individual jika hanya
mengandalakan kepada ingatan atau
keterangan saksi pasti tidak teliti, karena
ingatan bisa saja kabur dan saksi-saksi yang
hidup satu masa kan meninggal dunia.
9. Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran yang melibatkan
pemrintah (Badan Pertahanan Nasional) sebagai pelaksana dibantu oleh sebuah
panitia independen. Hal ini sesuai ketentuan pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 1997
dinyatakan seabagi berikut: (1) Dalam melaksanakan pendaftaran secara
sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh sebuah panitia Ajudikasi yang
dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Susunan panitia Ajudikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Ketua Panitia
merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan
Nasional; b. Beberapa orang terdiri dari: 1) Seorang pegawai Badam Pertanahan
Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pertanahan tanah;
2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di
bidang hak-hak atas tanah; 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau
seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. (3) Keanggotaan Panitia
Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam
penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah
desa/kelurahan yang bersangkutan. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia
Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas
pengumpul dan yuridis dan satuan administrasi yang tugas dan susunannnya diatur
oleh Menteri.
Kelompok
1
