Dokumen tersebut membahas konsep dasar pemerintahan dan perbandingan sistem pemerintahan beberapa negara. Secara singkat, dibahas definisi pemerintahan menurut para ahli, fungsi pemerintahan menurut Montesquieu, dan perbedaan sistem pemerintahan di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Cina, dan Indonesia.

1. Anggota :
1. M. Fathur Razaq (01)
2. M. Royan Muchsin (05)
3. Riza Zillaturohmah (09)
4. Paramita Kusuma Dewi (13)
5. Sarah Sakinatus Sya’adah (17)
6. Septi Marfuah (21)
7. Andripa Cahya Nugraha (25)
8. Azzam Afif F (29)
9. Theo Adinata (33)

2. KONSEP DASAR
DAN
PERBANDINGAN
SISTEM
PEMERINTAHAN
NEGARA

3. KONSEP DASAR PEMERINTAHAN

Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa :
PEMERINTAH
PERINTAH
PEMERINTAHAN
sesuatu yang harus dilaksanakan

4. PERINTAH
Tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya,
yaitu :
1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk
melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan
yang menerima perintah.
3. Adanya wewenang atau kekuasaan unruk memberi
perintah.

5. Dalam Bahasa Inggris
PEMERINTAH
tidak memiliki perbedaan
PEMERINTAHAN
bersumber
gubernauculum (kemudi) government
(latin)
bermakna :
1. Melaksanakan wewenang pemerintahan.
2. Cara atau sistem memerintah.
3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah.
4. Wilayah atau Negara yang diperintah.
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang
melaksanakan wewenang dan administrasi hukum
dalam suatu Negara.

6. Pendapat Tokoh terhadap Konsep Pemerintah dan Pemerintahan
Robert mac Iver
Pemerintahan sebagai pemerintahan politik.
Berarti sebagai organisasi yang dipusatkan untuk
mempertahankan suatu sistem ketertiban atas suatu masyarakat.
Wallace S. Sayre
Pemerintahan adalah alat perwakilan yang terorganisir, yang
menyatakan dan menggunakan kekuasaan daripada Negara.
Pressly S. Silas dan
John E. Stoner ;
Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh badan
pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara.
Mr. S.L.S Danurejo
Pemerintahan adalah segala daya upaya Negara untuk mencapai
tujuan. Tujuan tersebut bergantung pada tipe yang melekat pada
Negara tersebut. Andaikan suatu Negara bertipe Negara
kemakmuran, maka Negara itu berarti segala upaya untuk
menciptakan kemakmuran bagi warganya.
Mr. Amrah Muslimin
Pemerintahan suatu Negara merupakan cara mengendalikan
Negara tersebut untuk mencapai tujuannya.

7. PEMERINTAHAN
Mengandung makna :
1. Kumpulan dari berbagai kegiatan atau aktivitas sebagai suatu fungsi
yang sifatnya dinamis. Kegiatan atau aktivitas yang dimaksud
meliputi tugas dan wewenang.
2. Kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu subjek, yakni
organisasi, badan, lembaga dan pejabat-pejabat pemerintahan suatu
Negara.
3. Karena pemerintahan bertujuan untuk mencapai tujuan Negara, maka
dengan sendirinya pemerintahan merupakan bagian dari Negara.

8. KESIMPULAN
Yang dimaksud dengan konsep pemerintahan adalah
badan, lembaga, aparat atau instansi yang menjalankan
tugas-tugas pemerintahan tersebut. Dengan kata lain
bahwa untuk mencapai tujuan Negara perlu diadakan
suatu lembaga yang bertugas menjalankan suatu
rangkaian kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam
Negara tersebut. Hal ini disebut juga sebagai pemerintah.

9. FUNGSI PEMERINTAHAN
menurut Montesquie
1. Pembentukan undang-undang (legislative power = wetgeving)
2. Pelaksanaan undang-undang (executive power = uitvoering)
3. Peradilan (judicial power = rechtspraak)
Dengan mengacu pendapat seorang filsuf prancis di atas
(Montesquie), maka yang disebut dengan pemerintahan dalam arti
luas adalah seluruh fungsi pemerintahan, baik itu legislatif, eksekutif,
maupun yudikatif.

10. PERBANDINGAN SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA
Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam satu negara sangat
dipengaruhi antara lain oleh:
 Komitmen elite politik terhadap sistem politik yang
hendak diwujudkan;
 Sistem kepartaian yang berkembang di negara yang
bersangkutan
 Tradisi politik yang telah berkembang di negara yang
bersangkutan;
 Budaya politik dominan di masyarakat yang
bersangkutan.

11. Perbedaan Sistem
Pemerintahan
Indonesia dan Negara
lain
SMA NEGERI 1 KARANGANYAR
TAHUN AJARAN 2014-2015

12. Amerika Serikat
Teori Trias Politica oleh Montesquieu tetang Pemisahan
Kekuasaan ( Separatio Of Power)
• Kekuasaan legislatif,
dilaksanakan oleh suatu
perwakilan rakyat (Parlemen).
•Kekuasaan eksekutif,
dilaksankan oleh pemerintah
(Presiden atau Raja dengan
bantuan Menteri-menteri)
•Kekuasaan yudikatif,
dilaksanakan oleh badan
peradilan (Mahkamah Agung
dan pengadilan di bawahnya).
Montesquieu

13. Dalam sistem ketatanegaraan Presiden tidak dapat menjatuhkan
kongres dan sebaliknya. Impeachment(Pengadilan Parlemen)
artinya, kongres dapat memanggil Presiden AS jika ia benar-benar
melanggar kontitusi AS.
Seperti mantan Presiden AS, Bill Clinton oleh kongres sehubungan
dengan kasus Monica Lewinsky.
Monica Lewinsky

14. Sistem Check and
Balance
1. Presiden AS dapat mempengaruhi
Kongres melalui pidato
Kenegaraan yg diucapkan Presiden
AS setiap tahun pada pembukaan
UUD. Setiap rancangan UU dari
Presiden kepada Kongres bisa juga
berasal dari Kongres itu sendiri.
2. Presiden AS dapat memilih
Menteri dan penasihat hukum
pribadi. Tetapi tidak dapat
memilih sendiri hakim agung, duta
besar, atau perjanjian internasional
harus melalui senat. Pernyataan
perang adalah kewenangan
Kongres.
3. Badan Peradilan (Yudikatif) atau
Mahkamah Agung (Supreme
court) mempunyai kedudukan
bebas. Dimana MA dapat
melakukan pengawasan terhadap
Presiden dan Kongres.

15. Inggris
Sistem pemerintahan Inggris
menganut sistem Monarki
Konstitusional. Di sebut sistem
Minarki Konstitusional karena
Inggris dikepalai oleh
Raja/Ratu.

16. Pembagian Kekuasaan dalam sistem
pemerintahan Inggris
1. Pemegang kekuasaan Eksekutif terdiri dari ratu dan perdana
menteri. Ratu tidak dapat diganggu gugat, bersifat simbolis
dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban konstitusional.
2. Pemegang kekuasaan legislatif adalah Parlemen Inggris
dengan sistem bikameral yaitu Majelis Rendah dan Majelis
Tinggi.
3. Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Supreme of court of
Judicature dan dewan peradilan lainnya. Dalam bidang
kehakiman Inggris menganut sistem Juri untuk menetapkan
vonis.

17. 1. Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang
anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon
partai politik yang beranggotakan 659
orang. Berperan menyatakan gagasan-gagasan politik.
2. Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para
bangsawan dengan berdasarkan warisan yang
beranggotakan 1200 orang. Yang bertugas melakukan
penelitian dan pertimbangan tambahan untuk
memperbaiki kinerja legislatif.

18. Kekuasaan Legislatif tidak murni dipegang
oleh parlemen karena raja masih sebagai
kekuasaan eksekutif ikut menentukan
dalam pembuatan UU. Menurut Goerge
Jellinek yaitu UU yang merupakan
kehendak negara ditentukan oleh
Raja/Ratu.
Pembentukan UU melibatkan tiga
komponen yaitu, Raja/ratu, Perdana
Menteri dan para Menteri.
Versammlungsrecht adalah kekuasaan
untuk memanggil para anggota parlemen
untuk bersidang guna membuat RUU.
Goerge
Jellinek

19. Australia
Sistem pemerintahan Australia
perpaduan antara pemerintahan
Inggris dan AS. Yaitu sistem
Federasi

20. •Legislatif terdiri dari Senat, dan
Dewan Perwakilan rendah.
Untuk menjadi UU , RUU harus
disetujui oleh Dewan
Perwakilan rendah dan senat
•Eksekutif terdiri oleh Perdana
Menteri dan Menteri-Menteri
Negara.
• Yudikatif mengurusi masalah
sistem peradilan hukum di
bawah suatu lembaga yang
disebut supreme court(MA)

21. Republik Rakyat Cina(RRC)
RRC menganut
sistem partai
Tunggal yaitu Partai
Komunis.

22. • Kekuasaan Legislatif dipegang oleh Kongres Rakyat
Nasional (KRN). Dengan masa jabatan selama empat tahun.
Yang bertugas mengubah dan membentuk UUD, memilih
presiden dan wakil ketua RRC,perdana menteri, ketua MA,
Jaksa agung dan sebagainya. Kota-kota besar di RRC
terdapat lembaga legislatif, seperti Kongres Rakyat Lokal
dan Dewan Rakyat Lokal.
• Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Dewan Negara yang
terdiri dari Perdana menteri dan Para Menteri. Yang
bertanggung jawab kepada KRN.
• Kekuasaan yudikatif terletak pada Mahkamah Rakyat
Agung masa jabatanya empat tahun

23. Indonesia

25.  Bentuk pemerintahan adalah republik, dengan sistem
pemerintahan
 adalah presidensial.
 Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat
dalam satu paket untuk masa jabatan 2004 – 2009.
 Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presi-den,
serta bertanggung jawab kepada presiden.
 Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) danDewan Perwakilan
Daerah(DPD).
 Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang memiliki tugas
membuat UU dan mengawasi jalannya pemerintahan.
 Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan
pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial.