Amerika Serikat

2. Mukhrizal Effendi, M.SP
2

3. Anda harus membaca isi materi perkuliahan, dan
menuliskan pemahaman anda pada selembar
kertas, serta menyerahkan kepada dosen pada
pertemuan berikutnya sebelum dimulai.
3

4. 4
Buku Wajib
• Inu Kencana dan Andi Azikin, 2011. Perbandingan Pemerintahan.
Refika Aditama: Bandung
Referensi Lain
• Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia
Pustaka Utama : Jakarta
• Wrihatnolo, Randy R. Dan Nugroho, Riant. 2006 Manajemen
Pembangunan Indonesia. Elex Media Komputindo : Jakarta
• Natal Kristiono, 2015. Otonomi Daerah. Buku Ajar UNNES:
Semarang.
• Manik Sukoco. 2012. Kajian Sistem Pemerintah dan Politik di
Indonesia. UNM: Malang.

5. 5
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan
dapat:
1. Wacana
2. Sistem Politik
3. Sistem Pemerintahan
4. Sistem Perekonomian

6. 6
• Dalam perkuliahan ini, anda akan membahas
tentang wacana, dan sistem politik di USA.
• Bagian akhir perkuliahan, akan mempelajari
tentang sistem pemerintahan dan sistem
perekonomian di USA.

7. 7
1. Jelaskan perbedaan perspekfif pemerintah
menurut Montesquieu dan Van Vallenhoeven?
Berikan contohnya
2. Kemukakan dan jelaskan paling sedikit 3
pelaksana kekuasaan tertinggi di Indonesia yang
anda ketahui? Berikan contohnya

8. 8
Bentuk Negara Amerika Serikat
 Bentuk negara Amerika Serikat adalah “federal”, bentuk
pemerintahannya “republik”.
1. Penentuan tugas dan tujuan negara (policy making)
2. Melaksanakan tugas negara (eksekuting)

9. 9
Van Vallenhoeven membagi caturpraja:
1. Pemerintahan: kekuasaan untuk melaksanakan tujuan
negara.
2. Polisi: kekuasaan untuk menjamin keamanan dan
ketertiban umum negara.
3. Peradilan: kekuasaan untuk menjamin keadilan
didalam negara.
4. Pengaturan perundang-undangan: kekuasaan untuk
membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.

10. 10
Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945
ditegaskan sebagai berikut:
1. Negara hukum (rechtstaat)
2. Sistem konstitusional pemerintah berdasarkan
hukum dasar
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR

11. 11
PRESIDEN:
1. Memegang kekuasaan pemerintahan.
2. Memegang kekuasaan membentuk UU
bersama dengan DPR.
3. Memegang kekuasaan menetapkan PP untuk
menjalankan UU.
4. Memegang kekuasaan menetapkan PP
pengganti UU dalam keadaan yang sangat
memaksa.
5. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AU
dan AL
6. Memegan kekuasaan menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain dengan persetujuan DPR

12. 12
7. Memegang kekuasaan menyatakan negara
dalam keadaan berbahaya.
8. Memegang kekuasaan mengangkat duta dan
konsul serta menerima duta dan konsul dari
negara lain.
9. Memegang kekuasaan memberi gelar, tanda
jasa, tanda kehormatan dan lain-lain.
10.Memberi grasi, abolisi, rehabilitasi dan
amnesti.

13. 13
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT:
1. Lembaga tinggi negara yang ditetapkan
membuat peraturan perundang-undangan,
tetapi berbeda-beda bentuknya negara dan
daerah. Di Indonesia untuk di tingkat pusat
disebut DPR dan tingkat daerah disebut DPRD
baik tingkat I maupun tingkat II.
2. Untuk menjamin hak-hak DPR sebagaimana
diatur oleh UUD 1945 antara lain sebagai
berikut:
• Hak petisi
• Hak bugdet
• Hak interpretasi
• Hak amandemen

14. 14
2. Lanjutan dari hak-hak DPR...
• Hak untuk mengajukan pernyataan pendapat
• Hak angket
• Hak prakarsa
• Hak inisiatif
3. Untuk menjamin kewajiban DPR sebagaimana diatur
oleh UUD 1945 antara lain sebagai berikut:
• Mempertahankan, mengamalkan dan
mengamankan Pancasila dan UUD 1945
• Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara
konsekuen GBHN.
• Bersama-sama dengan para eksekutif menyusun
anggaran pendapatan dan belanja.
• Memperhatikan sepenuhnya aspirasi masyarakat
dan memajukan tingkat kehidupan masyarakat.

15. 15
ADA 4 TUPOKSI MA:
1. Fungsi peradilan
2. Fungsi pengawasan
3. Fungsi pengaturan
4. Fungsi pemberian nasehat
 Pelaksanaan tugasnya MA dan badan
peradilan lainnya adalah kekuasaan yang
bebas, dalam arti bebas dari pengaruh
eksekutif maka kedudukan MA dijamin oleh
UU. Ketua MA dan Wakil MA diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usulan DPR.

16. 16
MAHKAMAH AGUNG:
1. Lembaga tinggi negara yang pengadilan
tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang
melaksanakan tugasnya terlepas dari
pengaruh eksekutif dan lainnya.
2. Lembaga yudikatif memiliki kekuasaan untuk
memutuskan permohonan kasasi (tingkat
banding terakhir), memeriksa dan memutuskan
sengketa tentang kewenangan mengadili, serta
peninjauan kembali putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

17. 17
ADA 4 TUPOKSI MA:
1. Fungsi peradilan
2. Fungsi pengawasan
3. Fungsi pengaturan
4. Fungsi pemberian nasehat
 Pelaksanaan tugasnya MA dan badan
peradilan lainnya adalah kekuasaan yang
bebas, dalam arti bebas dari pengaruh
eksekutif maka kedudukan MA dijamin oleh
UU. Ketua MA dan Wakil MA diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usulan DPR.

18. 18
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN:
1. Lembaga tinggi negara yang bertugas
memeriksa tanggung jawab keuangan negara,
kekayaan negara, pelaksanaan anggaran, dan
pendapatan dan belanja negara serta daerah.
2. Lembaga inspektif berwenang untuk meminta
keterangan yang wajib diberikan oleh setiap
orang, badan/instansi baik pemerintah maupun
swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan
UU yang berlaku.

19. 19
ADA 3 TUPOKSI BPK:
1. Fungsi operatif: melaksanakan pemeriksaan
dan pengawasan.
2. Fungsi rekomendasi: memberikan
perimbangan kepada pihak eksekutif dan
legislatif.
3. Fungsi yudikatif: menyelenggarakan proses
tuntutan perbendharaan.
 Pelaksanaan tugasnya BPK berkewajiban
untuk memberikan hasil pemeriksaannya
kepada DPR dan Presiden. Apabila terjadi
perbuatan yang merugikan keuangan negara
khususnya persoalan pidana disampaikan
kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

20. 20
Terima kasih, Semoga
Bermanfaat