SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
DRAFT KEPUTUSAN DIRJEN
PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENDIS
Rapat Koordinasi Persiapan Updating Data EMIS Madrasah TP 2019/2020
Bagian Data, Sistem Informasi dan Humas - Setditjen Pendidikan Islam
Bogor, 19-21 Agustus 2019
Banyaknya aplikasi pendataan di lingkup Pendis yang tidak
terintegrasi
Kejenuhan operator karena harus menangani banyak
aplikasi pendataan
Kondisi infrastruktur pendataan masih kurang memadai
Pengelolaan data menjadi tidak efektif dan efisien
Publikasi data yang dihasilkan sangat beragam dan tidak
konsisten
1
2
3
4
5
KONDISI SAAT INI PENGELOLAAN DATA
PENDIS
SOLUSI
Integrasi
Data
Pengem-
bangan
Software &
Hardware
Penataan
Regulasi
Sistem
Pendataan
SISTEMATIKA REGULASI
Batang Tubuh
Lampiran
I
II
BATANG TUBUH
MENIMBANG
1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan sistem
pendidikan nasional, Ditjen Pendis perlu mengembangkan dan
melaksanakan sistem informasi pendidikan Islam yang memuat basis
data pendidikan Islam yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;
2. Untuk mewujudkan basis data pendidikan Islam yang sistematis dan
terstruktur sehingga mampu menghasilkan data yang berkualitas
untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung, mengintegrasikan,
mengolah dan menyajikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan
pengumpulan data, perlu menetapkan sistem pengelolaan data dan
sistem informasi pendidikan Islam yang efektif, efisien dan
berkesinambungan.
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
DASAR HUKUM
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
DASAR HUKUM
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Data dan Informasi pada Kementerian Agama;
LAMPIRAN
LATAR BELAKANG
 Data dan informasi merupakan aset dan sumber daya yang sangat penting
bagi suatu organisasi.
 Untuk mewujudkan data dan informasi yang berkualitas maka data dan
informasi harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel,
terintegrasi dan berkesinambungan.
 Ditjen Pendidikan Islam berupaya untuk mengembangkan sistem
pengelolaan data pendidikan Islam yang dikenal dengan Education
Management Information System (EMIS).
 Pengembangan sistem manajemen data di masing-masing unit kerja masih
bersifat parsial dan sporadis sehingga berakibat terjadinya tumpang tindih
proses pendataan yang harus dilakukan oleh sumber data di daerah.
 Ditjen Pendis diharapkan dapat memiliki satu sumber data yang dapat
dijadikan sebagai referensi (rujukan) utama bagi para stakeholder.
TUJUAN
 Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data
pendidikan Islam yang terintegrasi dan menghasilkan data yang representatif
untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal, Kementerian dan pemangku
kepentingan lainnya.
 Mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas kegiatan
pengelolaan data pendidikan Islam yang terintegrasi untuk digunakan oleh
Direktorat Jenderal, Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan.
RUANG LINGKUP
 Data pendidikan Islam dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data pokok dan
data program.
 Data pokok sekurang-kurangnya memuat data referensi identitas satuan
pendidikan, peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan.
 Data program merupakan hasil pengembangan dari data pokok yang diolah
untuk mendukung program pendidikan Islam, seperti Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Sertifikasi Guru, Tunjangan
Profesi Guru, Bantuan Sarana Prasarana, Ujian Nasional, dan lain-lain.
 Data pokok dikelola melalui sistem pendataan EMIS yang meliputi data
Pendidikan Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,
Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DATA
 Tingkat Direktorat Jenderal : Sekretaris Direktorat Jenderal, u.b. Kepala
Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 Tingkat Direktorat : Direktur, u.b. Kepala Subbag Tata Usaha.
 Tingkat Kanwil Provinsi : para Kepala Bidang, u.b. Kepala Seksi Sistem
Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota : para Kepala Seksi sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
 Tingkat Kopertais : Sekretaris Kopertais.
 Tingkat PTKIN : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
(PTIPD) atau pimpinan unit lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
Rektor/Ketua PTKIN yang bersangkutan.
 Tingkat satuan pendidikan lainnya : Kepala Satuan Pendidikan yang
bersangkutan.
MEKANISME PENGELOLAAN DATA
1. Data pokok dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data,
Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi
pendataan EMIS.
2. Direktorat di luar pengelola data pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1)
tidak diperkenankan melakukan pengumpulan data pokok agar tidak terjadi
duplikasi data pokok.
3. Data program dikelola oleh masing-masing Direktorat sesuai dengan tugas
dan fungsinya dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data program
yang terintegrasi dengan data EMIS.
4. Pengelolaan data program yang terintegrasi dengan data EMIS
sebagaimana dimaksud pada poin (3) dilakukan dengan mengacu pada
nomor referensi yang sama, yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.
MEKANISME PENGELOLAAN DATA
5. Pengembangan aplikasi pengelolaan data program oleh masing-masing
Direktorat harus dikoordinasikan dengan Setditjen, u.b. Bagian Datinmas.
6. Data yang terintegrasi disimpan pada infrastruktur pendataan Ditjen.
7. Bagian Datinmas bertanggungjawab untuk :
a. Menyusun standarisasi pengelolaan data dan sistem informasi
manajemen pendidikan Islam yang dijadikan sebagai acuan dalam
pengelolaan data dan pengembangan SIM di lingkungan Ditjen;
b. Mengelola dan menyediakan data referensi pendidikan Islam, yang
meliputi data referensi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga
kependidikan, dan peserta didik; dan
c. Melakukan pengolahan, penyajian dan penyebaran hasil pengolahan data
pokok kepada masing-masing Direktorat dan para pengguna lainnya.
MEKANISME PENGELOLAAN DATA
8. Setiap Direktorat yang memerlukan dukungan dan kerjasama data dengan
lembaga-lembaga terkait/mitra kerja lainnya harus berkoordinasi dengan
Setditjen, u.b. Bagian Datinmas.
9. Data yang berasal dari lembaga-lembaga terkait/mitra kerja lainnya di luar
Ditjen yang dibutuhkan oleh Direktorat sebagaimana dimaksud pada poin
(8), dikumpulkan dan dikelola oleh Setditjen, u.b. Bagian Datinmas.
TUGAS DAN KEWENANGAN (KANWIL
PROVINSI)
1. Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis terkait kegiatan
pendataan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan
yang ada di wilayah kerja masing-masing;
2. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan di tingkat provinsi;
3. Melakukan verifikasi dan validasi data tingkat provinsi;
4. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-
masing untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan Islam melalui
aplikasi EMIS melalui Kankemenag Kabupaten/Kota;
5. Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan
dan pelaksanaan program pendidikan Islam di wilayahnya masing-masing;
TUGAS DAN KEWENANGAN (KANWIL
PROVINSI)
6. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional
pendataan di tingkat Kanwil Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota dan
satuan pendidikan;
7. Memberikan teguran kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya yang
tidak melakukan pemutakhiran data EMIS melalui Kankemenag
Kabupaten/Kota;
8. Menyediakan dan memelihara sarana pengelolaan data di tingkat provinsi;
dan
9. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang admin data EMIS tingkat Kanwil
Provinsi di masing-masing bidang (Bidang Pendidikan Madrasah/PD-
Pontren/PAI/ PAKIS/Pendis), yang ditugaskan untuk mengkoordinir proses
pemutakhiran data di wilayahnya masing-masing.
TUGAS DAN KEWENANGAN (KANKEMENAG
KAB./KOTA)
 Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis kegiatan pendataan
kepada satuan pendidikan yang ada di wilayah kerja masing-masing;
 Melakukan pengelolaan manajemen pendataan di tingkat kabupaten/ kota;
 Melakukan verifikasi dan validasi data tingkat kabupaten/kota;
 Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-
masing untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan Islam melalui
aplikasi EMIS;
 Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan
dan pelaksanaan program pendidikan Islam di wilayahnya masing-masing;
TUGAS DAN KEWENANGAN (KANKEMENAG
KAB./KOTA)
 Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional
pendataan di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan;
 Memberikan teguran kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya yang
tidak melakukan pemutakhiran data EMIS;
 Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di tingkat kabupaten/kota;
dan
 Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang admin data EMIS tingkat
Kankemenag Kabupaten/Kota dari masing-masing seksi (Seksi Pendidikan
Madrasah/PD-Pontren/PAI/PAKIS/Pendis), yang ditugaskan untuk
mengkoordinir proses pemutakhiran data EMIS di wilayahnya masing-
masing.
TUGAS DAN KEWENANGAN (SATUAN
PENDIDIKAN)
 Melakukan pengisian dan pengiriman data pokok melalui aplikasi pendataan
EMIS;
 Melakukan pemutakhiran data EMIS secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam satu semester;
 Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi EMIS di sejumlah
sistem manajemen data di lingkungan Direktorat Jenderal;
 Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan;
 Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan
dan pelaksanaan program kerja di lingkup satuan pendidikan masing-
masing;
 Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional
pendataan di satuan pendidikan masing-masing;
TUGAS DAN KEWENANGAN (SATUAN
PENDIDIKAN)
 Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di satuan pendidikan
masing-masing; dan
 Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang tenaga operator data EMIS tingkat
satuan pendidikan yang bertugas untuk melakukan pengisian dan
pengiriman data melalui aplikasi EMIS.
PEMANFAATAN DATA (1)
1. Setiap pengguna data baik pihak internal maupun eksternal Direktorat
Jenderal dapat memanfaatkan data EMIS yang disajikan untuk publik, baik
melalui publikasi cetak maupun elektronik, secara bebas dan
bertanggungjawab;
2. Masing-masing Direktorat diberikan akses melalui admin tingkat Direktorat
untuk memperoleh data pokok yang dibutuhkan untuk pengambilan
kebijakan dan pelaksanaan program pada unit kerja masing-masing;
3. Pengguna data di luar lingkungan Direktorat Jenderal yang membutuhkan
data EMIS secara khusus, baik institusi maupun perseorangan dapat
mengajukan permintaan data dengan membuat surat permohonan yang
ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
PEMANFAATAN DATA (2)
4. Pengguna data EMIS baik internal maupun eksternal berkewajiban untuk
menyerahkan feedback (umpan balik) hasil pengolahan data pokok di
masing-masing sistem ke database EMIS melalui mekanisme yang
ditentukan.
5. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (4) akan ditetapkan dalam
petunjuk teknis.
TENAGA PENGELOLA DATA
 Tenaga pengelola data di tingkat Direktorat Jenderal disebut admin tingkat
Pusat;
 Tenaga pengelola data di tingkat Direktorat disebut admin tingkat Direktorat;
 Tenaga pengelola data di tingkat Kanwil Provinsi disebut admin tingkat
provinsi;
 Tenaga pengelola data di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota disebut
admin tingkat kabupaten/kota.
 Tenaga pengelola data di tingkat Kopertais disebut admin tingkat Kopertais.
 Tenaga pengelola data di tingkat satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA,
Pesantren, MDT, PDF, SPM, PKPPS, LPQ, PTKI dan Ma’had Aly) disebut
operator data.
PERSYARATAN MINIMUM TENAGA
PENGELOLA DATA
Tenaga pengelola data yang ditunjuk dapat berstatus pegawai negeri atau
bukan pegawai negeri, dengan persyaratan minimum sebagai berikut :
 Memiliki kemampuan teknis yang memadai di dalam mengoperasikan
aplikasi komputer (seperti: MS Excel, Browser, dll) dan pengelolaan
database;
 Memiliki kemampuan untuk memahami alur pendataan dan teknis pengisian
data; dan
 Memiliki komitmen, dedikasi dan etos kerja dalam melaksanakan tugas-
tugas pendataan.
 Jumlah tenaga pengelola data yang ditunjuk di masing-masing tingkatan
dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
MASA PENUGASAN TENAGA PENGELOLA
DATA
 Tenaga pengelola data di setiap tingkatan ditunjuk dan ditetapkan oleh
pimpinan instansi/satuan kerja masing-masing;
 Masa penugasan sebagai tenaga pengelola data sekurang-kurangnya
selama 5 (lima) tahun;
 Jika tidak ada alasan penting dan mendesak, pimpinan instansi/satuan kerja
tidak diperkenankan untuk memindahtugaskan yang bersangkutan sebelum
masa tugasnya berakhir; dan
 Apabila masa penugasan tenaga pengelola data berakhir, pimpinan
instansi/satuan kerja berkewajiban untuk menunjuk penggantinya atau dapat
menunjuk kembali petugas yang sebelumnya.
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENGELOLA
DATA
Kewajiban :
1. Melaksanakan proses penginputan data, pengolahan data, analisis data dan
penyajian data sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dengan
penuh tanggungjawab dan profesional;
2. Memastikan kualitas data yang diinput ke dalam sistem pendataan adalah data
yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
Hak :
1. Mendapatkan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan data
dan sistem informasi secara berjenjang dari unit pengelola data pada tingkat di
atasnya.
2. Mendapatkan honorarium yang dialokasikan dari anggaran masing-masing satuan
kerja atau satuan pendidikan yang menugaskan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
SANKSI
 Setiap entitas data yang meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga
kependidikan, dan peserta didik, yang tidak melakukan pemutakhiran data
EMIS secara periodik tidak berhak untuk mendapat layanan dalam bentuk
apapun dari Direktorat Jenderal.
 Satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS selama 2
(dua) semester berturut-turut akan mendapatkan surat teguran dari Direktur
Jenderal dan dapat menerima sanksi seberat-beratnya berupa rekomendasi
pencabutan izin operasional.
PENGENDALIAN
 Pengendalian infrastruktur sistem jaringan pendataan pendidikan Islam
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, u.b. Biro Hubungan Masyarakat,
Data dan Informasi.
 Pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi
serta integrasi data pendidikan Islam dilaksanakan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan
Masyarakat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 Setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan
data wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
 Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAPORAN
 Sekretaris Direktorat Jenderal, u.b. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi
dan Hubungan Masyarakat melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan
pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam kepada Direktur
Jenderal.
EMIS Data

More Related Content

What's hot

01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmen
01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmen01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmen
01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmenDrs. HM. Yunus
 
JUKNIS PPDB ONLINE 2017/2018 DISDIKBUD JATENG
JUKNIS PPDB ONLINE 2017/2018 DISDIKBUD JATENGJUKNIS PPDB ONLINE 2017/2018 DISDIKBUD JATENG
JUKNIS PPDB ONLINE 2017/2018 DISDIKBUD JATENGABD ROZAK
 
Profil gender kab. pakpak bharat thn 2017
Profil gender kab. pakpak bharat thn 2017Profil gender kab. pakpak bharat thn 2017
Profil gender kab. pakpak bharat thn 2017pandirambo900
 
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)Rumah Studio
 
Panduan kader pk2020
Panduan kader pk2020Panduan kader pk2020
Panduan kader pk2020PusdiklatKKB
 
Salinan pos an 2021-acc (1)
Salinan pos an 2021-acc (1)Salinan pos an 2021-acc (1)
Salinan pos an 2021-acc (1)Guruh Sarip
 
SOSIALISASI PPDB 2017/2018
SOSIALISASI PPDB 2017/2018SOSIALISASI PPDB 2017/2018
SOSIALISASI PPDB 2017/2018ABD ROZAK
 
Tugas dan wewenang pengurus dan sekretariat mpd aceh 2008 2013
Tugas dan wewenang pengurus dan sekretariat mpd aceh 2008 2013Tugas dan wewenang pengurus dan sekretariat mpd aceh 2008 2013
Tugas dan wewenang pengurus dan sekretariat mpd aceh 2008 2013Abrar Qashmal
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020PusdiklatKKB
 
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19MasykurAbror
 
Buku program diklat 2018 9 jan
Buku program diklat 2018   9 janBuku program diklat 2018   9 jan
Buku program diklat 2018 9 janDergo Nurhadi
 
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...RendyTa Zha
 
Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar
Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota MakassarLaporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar
Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota MakassarDian Arisona
 
juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)Amphie Yuurisman
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 

What's hot (20)

01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmen
01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmen01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmen
01.3 permendikbud tahun2016 nomor028 sistem penjaminan mutu dikdasmen
 
JUKNIS PPDB ONLINE 2017/2018 DISDIKBUD JATENG
JUKNIS PPDB ONLINE 2017/2018 DISDIKBUD JATENGJUKNIS PPDB ONLINE 2017/2018 DISDIKBUD JATENG
JUKNIS PPDB ONLINE 2017/2018 DISDIKBUD JATENG
 
Sop pendataan-dikdas-2012
Sop pendataan-dikdas-2012Sop pendataan-dikdas-2012
Sop pendataan-dikdas-2012
 
Profil gender kab. pakpak bharat thn 2017
Profil gender kab. pakpak bharat thn 2017Profil gender kab. pakpak bharat thn 2017
Profil gender kab. pakpak bharat thn 2017
 
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
 
Panduan kader pk2020
Panduan kader pk2020Panduan kader pk2020
Panduan kader pk2020
 
Salinan pos an 2021-acc (1)
Salinan pos an 2021-acc (1)Salinan pos an 2021-acc (1)
Salinan pos an 2021-acc (1)
 
SOSIALISASI PPDB 2017/2018
SOSIALISASI PPDB 2017/2018SOSIALISASI PPDB 2017/2018
SOSIALISASI PPDB 2017/2018
 
Tugas dan wewenang pengurus dan sekretariat mpd aceh 2008 2013
Tugas dan wewenang pengurus dan sekretariat mpd aceh 2008 2013Tugas dan wewenang pengurus dan sekretariat mpd aceh 2008 2013
Tugas dan wewenang pengurus dan sekretariat mpd aceh 2008 2013
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
 
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
Juknis bop pesantren dan pendidikan keagamaan islam pandemi covid 19
 
Buku program diklat 2018 9 jan
Buku program diklat 2018   9 janBuku program diklat 2018   9 jan
Buku program diklat 2018 9 jan
 
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
Perda no 28_tahun_2007_tentang_pembentukan_organisasi_dinas_pendidikan_nasion...
 
Permen tahun2012 nomor29 otk untirta
Permen tahun2012 nomor29 otk untirtaPermen tahun2012 nomor29 otk untirta
Permen tahun2012 nomor29 otk untirta
 
Panduan pas sma
Panduan pas smaPanduan pas sma
Panduan pas sma
 
Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar
Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota MakassarLaporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar
Laporan Kerja Praktek Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar
 
juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)
 
Juknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khususJuknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khusus
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Laporan pkl yuk piks 2
Laporan pkl yuk piks 2Laporan pkl yuk piks 2
Laporan pkl yuk piks 2
 

Similar to EMIS Data

6. Materi Pak Dodi (Emis Pusat)_Pengantar Updating EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
6. Materi Pak Dodi (Emis Pusat)_Pengantar Updating EMIS Madrasah 2019-2020.pptx6. Materi Pak Dodi (Emis Pusat)_Pengantar Updating EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
6. Materi Pak Dodi (Emis Pusat)_Pengantar Updating EMIS Madrasah 2019-2020.pptxNanang Kurniawan
 
6. materi pak dodi (emis pusat) pengantar updating emis madrasah 2019 2020
6. materi pak dodi (emis pusat) pengantar updating emis madrasah 2019 20206. materi pak dodi (emis pusat) pengantar updating emis madrasah 2019 2020
6. materi pak dodi (emis pusat) pengantar updating emis madrasah 2019 2020Nanang Kurniawan
 
Mekanisme pendataan un pendis
Mekanisme pendataan un pendisMekanisme pendataan un pendis
Mekanisme pendataan un pendisNanang Kurniawan
 
Mekanisme Pendataan UN Pendis.pdf
Mekanisme Pendataan UN Pendis.pdfMekanisme Pendataan UN Pendis.pdf
Mekanisme Pendataan UN Pendis.pdfNanang Kurniawan
 
PendataanUNEMISPendis.pptx
PendataanUNEMISPendis.pptxPendataanUNEMISPendis.pptx
PendataanUNEMISPendis.pptxssuser9f7eef
 
Materi pak dodik pengelolaan emis
Materi pak dodik pengelolaan emisMateri pak dodik pengelolaan emis
Materi pak dodik pengelolaan emisNanang Kurniawan
 
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdfKebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdfAgungArdy2
 
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...Ranti Pusriana
 
Emis 17 18 mi
Emis 17 18 miEmis 17 18 mi
Emis 17 18 miEko S
 
5 mekanisme dan tata cara pengisian formulir pk 2020 edit final pedoman
5 mekanisme dan tata cara pengisian formulir pk 2020 edit final pedoman5 mekanisme dan tata cara pengisian formulir pk 2020 edit final pedoman
5 mekanisme dan tata cara pengisian formulir pk 2020 edit final pedomanPusdiklatKKB
 
4. bahan tayang pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pengisian formulir...
4. bahan tayang pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pengisian formulir...4. bahan tayang pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pengisian formulir...
4. bahan tayang pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pengisian formulir...PusdiklatKKB
 
00 kurikulum tot pk 2020
00   kurikulum tot pk 202000   kurikulum tot pk 2020
00 kurikulum tot pk 2020PusdiklatKKB
 
00 kurikulum tot pk 2020
00   kurikulum tot pk 202000   kurikulum tot pk 2020
00 kurikulum tot pk 2020Pusdiklat KKB
 
Kalender 2022 Dapodik.pdf
Kalender 2022 Dapodik.pdfKalender 2022 Dapodik.pdf
Kalender 2022 Dapodik.pdfRmHakim
 
Tugas MPPL 4 - Project Charter Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta D...
Tugas MPPL 4 - Project Charter Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta D...Tugas MPPL 4 - Project Charter Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta D...
Tugas MPPL 4 - Project Charter Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta D...Benito Dannes
 
20191106-Workshop-Data-Statistik-Sektoral-Poso.pptx
20191106-Workshop-Data-Statistik-Sektoral-Poso.pptx20191106-Workshop-Data-Statistik-Sektoral-Poso.pptx
20191106-Workshop-Data-Statistik-Sektoral-Poso.pptxNAFIZAANASYAMARDANI
 
Juknis aplikasi ks 2017 (1)
Juknis aplikasi ks 2017 (1)Juknis aplikasi ks 2017 (1)
Juknis aplikasi ks 2017 (1)arikasilmi
 
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 20204. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020PusdiklatKKB
 
BAHAN PRESENTASI KEBIJAKAN.pptx
BAHAN PRESENTASI KEBIJAKAN.pptxBAHAN PRESENTASI KEBIJAKAN.pptx
BAHAN PRESENTASI KEBIJAKAN.pptxSMAMAARIFNU5
 
Kebijakan Pendataan EMIS 16-17.pptx
Kebijakan Pendataan EMIS 16-17.pptxKebijakan Pendataan EMIS 16-17.pptx
Kebijakan Pendataan EMIS 16-17.pptxUJICOBA26
 

Similar to EMIS Data (20)

6. Materi Pak Dodi (Emis Pusat)_Pengantar Updating EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
6. Materi Pak Dodi (Emis Pusat)_Pengantar Updating EMIS Madrasah 2019-2020.pptx6. Materi Pak Dodi (Emis Pusat)_Pengantar Updating EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
6. Materi Pak Dodi (Emis Pusat)_Pengantar Updating EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
 
6. materi pak dodi (emis pusat) pengantar updating emis madrasah 2019 2020
6. materi pak dodi (emis pusat) pengantar updating emis madrasah 2019 20206. materi pak dodi (emis pusat) pengantar updating emis madrasah 2019 2020
6. materi pak dodi (emis pusat) pengantar updating emis madrasah 2019 2020
 
Mekanisme pendataan un pendis
Mekanisme pendataan un pendisMekanisme pendataan un pendis
Mekanisme pendataan un pendis
 
Mekanisme Pendataan UN Pendis.pdf
Mekanisme Pendataan UN Pendis.pdfMekanisme Pendataan UN Pendis.pdf
Mekanisme Pendataan UN Pendis.pdf
 
PendataanUNEMISPendis.pptx
PendataanUNEMISPendis.pptxPendataanUNEMISPendis.pptx
PendataanUNEMISPendis.pptx
 
Materi pak dodik pengelolaan emis
Materi pak dodik pengelolaan emisMateri pak dodik pengelolaan emis
Materi pak dodik pengelolaan emis
 
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdfKebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
 
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...
SI-PI,Ranti Pusriana,Hapzi Ali,Implementasi Sistem Informasi,Universitas Merc...
 
Emis 17 18 mi
Emis 17 18 miEmis 17 18 mi
Emis 17 18 mi
 
5 mekanisme dan tata cara pengisian formulir pk 2020 edit final pedoman
5 mekanisme dan tata cara pengisian formulir pk 2020 edit final pedoman5 mekanisme dan tata cara pengisian formulir pk 2020 edit final pedoman
5 mekanisme dan tata cara pengisian formulir pk 2020 edit final pedoman
 
4. bahan tayang pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pengisian formulir...
4. bahan tayang pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pengisian formulir...4. bahan tayang pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pengisian formulir...
4. bahan tayang pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pengisian formulir...
 
00 kurikulum tot pk 2020
00   kurikulum tot pk 202000   kurikulum tot pk 2020
00 kurikulum tot pk 2020
 
00 kurikulum tot pk 2020
00   kurikulum tot pk 202000   kurikulum tot pk 2020
00 kurikulum tot pk 2020
 
Kalender 2022 Dapodik.pdf
Kalender 2022 Dapodik.pdfKalender 2022 Dapodik.pdf
Kalender 2022 Dapodik.pdf
 
Tugas MPPL 4 - Project Charter Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta D...
Tugas MPPL 4 - Project Charter Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta D...Tugas MPPL 4 - Project Charter Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta D...
Tugas MPPL 4 - Project Charter Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta D...
 
20191106-Workshop-Data-Statistik-Sektoral-Poso.pptx
20191106-Workshop-Data-Statistik-Sektoral-Poso.pptx20191106-Workshop-Data-Statistik-Sektoral-Poso.pptx
20191106-Workshop-Data-Statistik-Sektoral-Poso.pptx
 
Juknis aplikasi ks 2017 (1)
Juknis aplikasi ks 2017 (1)Juknis aplikasi ks 2017 (1)
Juknis aplikasi ks 2017 (1)
 
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 20204. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
4. bahan ajar pelatihan teknis - mekanisme dan tata cara pk 2020
 
BAHAN PRESENTASI KEBIJAKAN.pptx
BAHAN PRESENTASI KEBIJAKAN.pptxBAHAN PRESENTASI KEBIJAKAN.pptx
BAHAN PRESENTASI KEBIJAKAN.pptx
 
Kebijakan Pendataan EMIS 16-17.pptx
Kebijakan Pendataan EMIS 16-17.pptxKebijakan Pendataan EMIS 16-17.pptx
Kebijakan Pendataan EMIS 16-17.pptx
 

More from Nanang Kurniawan

Verval Peserta Didik_vervalpd.pdf
Verval Peserta Didik_vervalpd.pdfVerval Peserta Didik_vervalpd.pdf
Verval Peserta Didik_vervalpd.pdfNanang Kurniawan
 
Sinkronisasi Madrasah Melalui SISPENA SM.pdf
Sinkronisasi Madrasah Melalui SISPENA SM.pdfSinkronisasi Madrasah Melalui SISPENA SM.pdf
Sinkronisasi Madrasah Melalui SISPENA SM.pdfNanang Kurniawan
 
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdfDitjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdfNanang Kurniawan
 
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdf
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdfKebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdf
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdfNanang Kurniawan
 
Asesmen Nasional 2022 (EMIS Madrasah).pdf
Asesmen Nasional 2022 (EMIS Madrasah).pdfAsesmen Nasional 2022 (EMIS Madrasah).pdf
Asesmen Nasional 2022 (EMIS Madrasah).pdfNanang Kurniawan
 
PanduanSingkat_VervalTIK_EMIS.pdf
PanduanSingkat_VervalTIK_EMIS.pdfPanduanSingkat_VervalTIK_EMIS.pdf
PanduanSingkat_VervalTIK_EMIS.pdfNanang Kurniawan
 
MATERI EMIS 4.0 - ANBK.pdf
MATERI EMIS 4.0 - ANBK.pdfMATERI EMIS 4.0 - ANBK.pdf
MATERI EMIS 4.0 - ANBK.pdfNanang Kurniawan
 
PERUBAHAN APLIKASI EMIS.pdf
PERUBAHAN APLIKASI EMIS.pdfPERUBAHAN APLIKASI EMIS.pdf
PERUBAHAN APLIKASI EMIS.pdfNanang Kurniawan
 
IPI - PEMANTAUAN RAPORT MUTU SNP.pptx
IPI - PEMANTAUAN RAPORT MUTU SNP.pptxIPI - PEMANTAUAN RAPORT MUTU SNP.pptx
IPI - PEMANTAUAN RAPORT MUTU SNP.pptxNanang Kurniawan
 
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.pptKabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.pptNanang Kurniawan
 
BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta - Kebijakan dan Mekanisme Tahun 2022-Ra...
BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta - Kebijakan dan Mekanisme Tahun 2022-Ra...BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta - Kebijakan dan Mekanisme Tahun 2022-Ra...
BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta - Kebijakan dan Mekanisme Tahun 2022-Ra...Nanang Kurniawan
 
IPI - STRATEGI PENILIK DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI.pptx
IPI - STRATEGI PENILIK DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI.pptxIPI - STRATEGI PENILIK DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI.pptx
IPI - STRATEGI PENILIK DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI.pptxNanang Kurniawan
 
Paparan P3PAUD dan Dikmas - Sarikun.pptx
Paparan P3PAUD dan Dikmas - Sarikun.pptxPaparan P3PAUD dan Dikmas - Sarikun.pptx
Paparan P3PAUD dan Dikmas - Sarikun.pptxNanang Kurniawan
 
Kanwil Kemenag DKI Jakarta - Rakorda BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta.pptx
Kanwil Kemenag DKI Jakarta - Rakorda BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta.pptxKanwil Kemenag DKI Jakarta - Rakorda BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta.pptx
Kanwil Kemenag DKI Jakarta - Rakorda BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta.pptxNanang Kurniawan
 
Petunjuk Pengambilan Data Emis RA - Sispena 2021.pdf
Petunjuk Pengambilan  Data Emis RA - Sispena 2021.pdfPetunjuk Pengambilan  Data Emis RA - Sispena 2021.pdf
Petunjuk Pengambilan Data Emis RA - Sispena 2021.pdfNanang Kurniawan
 
2. Materi Pak Denny (Emis Pusat)_Pendataan EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
2. Materi Pak Denny (Emis Pusat)_Pendataan EMIS Madrasah 2019-2020.pptx2. Materi Pak Denny (Emis Pusat)_Pendataan EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
2. Materi Pak Denny (Emis Pusat)_Pendataan EMIS Madrasah 2019-2020.pptxNanang Kurniawan
 
3. Materi Pak Najib (BAN PAUD-PNF)_Sosialisasi Sispena2.0 Kemenag.pptx
3. Materi Pak Najib (BAN PAUD-PNF)_Sosialisasi Sispena2.0 Kemenag.pptx3. Materi Pak Najib (BAN PAUD-PNF)_Sosialisasi Sispena2.0 Kemenag.pptx
3. Materi Pak Najib (BAN PAUD-PNF)_Sosialisasi Sispena2.0 Kemenag.pptxNanang Kurniawan
 
4. Materi Pak Fuad (PDSPK)_Alur Verval Kemenag.pptx
4. Materi Pak Fuad (PDSPK)_Alur Verval Kemenag.pptx4. Materi Pak Fuad (PDSPK)_Alur Verval Kemenag.pptx
4. Materi Pak Fuad (PDSPK)_Alur Verval Kemenag.pptxNanang Kurniawan
 

More from Nanang Kurniawan (20)

Verval Peserta Didik_vervalpd.pdf
Verval Peserta Didik_vervalpd.pdfVerval Peserta Didik_vervalpd.pdf
Verval Peserta Didik_vervalpd.pdf
 
Sinkronisasi Madrasah Melalui SISPENA SM.pdf
Sinkronisasi Madrasah Melalui SISPENA SM.pdfSinkronisasi Madrasah Melalui SISPENA SM.pdf
Sinkronisasi Madrasah Melalui SISPENA SM.pdf
 
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdfDitjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
Ditjen Dukcapil_Pemanfaatan Data NIK.pdf
 
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdf
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdfKebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdf
Kebijakan Akreditasi PAUDPNF Tahun2022.pdf
 
Asesmen Nasional 2022 (EMIS Madrasah).pdf
Asesmen Nasional 2022 (EMIS Madrasah).pdfAsesmen Nasional 2022 (EMIS Madrasah).pdf
Asesmen Nasional 2022 (EMIS Madrasah).pdf
 
PanduanSingkat_VervalTIK_EMIS.pdf
PanduanSingkat_VervalTIK_EMIS.pdfPanduanSingkat_VervalTIK_EMIS.pdf
PanduanSingkat_VervalTIK_EMIS.pdf
 
MATERI EMIS 4.0 - ANBK.pdf
MATERI EMIS 4.0 - ANBK.pdfMATERI EMIS 4.0 - ANBK.pdf
MATERI EMIS 4.0 - ANBK.pdf
 
BROSUR PPDB 2022.pdf
BROSUR PPDB 2022.pdfBROSUR PPDB 2022.pdf
BROSUR PPDB 2022.pdf
 
PEMUTAKHIRAN EMIS.pptx
PEMUTAKHIRAN EMIS.pptxPEMUTAKHIRAN EMIS.pptx
PEMUTAKHIRAN EMIS.pptx
 
PERUBAHAN APLIKASI EMIS.pdf
PERUBAHAN APLIKASI EMIS.pdfPERUBAHAN APLIKASI EMIS.pdf
PERUBAHAN APLIKASI EMIS.pdf
 
IPI - PEMANTAUAN RAPORT MUTU SNP.pptx
IPI - PEMANTAUAN RAPORT MUTU SNP.pptxIPI - PEMANTAUAN RAPORT MUTU SNP.pptx
IPI - PEMANTAUAN RAPORT MUTU SNP.pptx
 
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.pptKabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Provinsi DKI Jakarta.ppt
 
BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta - Kebijakan dan Mekanisme Tahun 2022-Ra...
BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta - Kebijakan dan Mekanisme Tahun 2022-Ra...BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta - Kebijakan dan Mekanisme Tahun 2022-Ra...
BAN PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta - Kebijakan dan Mekanisme Tahun 2022-Ra...
 
IPI - STRATEGI PENILIK DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI.pptx
IPI - STRATEGI PENILIK DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI.pptxIPI - STRATEGI PENILIK DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI.pptx
IPI - STRATEGI PENILIK DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN AKREDITASI.pptx
 
Paparan P3PAUD dan Dikmas - Sarikun.pptx
Paparan P3PAUD dan Dikmas - Sarikun.pptxPaparan P3PAUD dan Dikmas - Sarikun.pptx
Paparan P3PAUD dan Dikmas - Sarikun.pptx
 
Kanwil Kemenag DKI Jakarta - Rakorda BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta.pptx
Kanwil Kemenag DKI Jakarta - Rakorda BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta.pptxKanwil Kemenag DKI Jakarta - Rakorda BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta.pptx
Kanwil Kemenag DKI Jakarta - Rakorda BAN PAUD dan PNF DKI Jakarta.pptx
 
Petunjuk Pengambilan Data Emis RA - Sispena 2021.pdf
Petunjuk Pengambilan  Data Emis RA - Sispena 2021.pdfPetunjuk Pengambilan  Data Emis RA - Sispena 2021.pdf
Petunjuk Pengambilan Data Emis RA - Sispena 2021.pdf
 
2. Materi Pak Denny (Emis Pusat)_Pendataan EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
2. Materi Pak Denny (Emis Pusat)_Pendataan EMIS Madrasah 2019-2020.pptx2. Materi Pak Denny (Emis Pusat)_Pendataan EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
2. Materi Pak Denny (Emis Pusat)_Pendataan EMIS Madrasah 2019-2020.pptx
 
3. Materi Pak Najib (BAN PAUD-PNF)_Sosialisasi Sispena2.0 Kemenag.pptx
3. Materi Pak Najib (BAN PAUD-PNF)_Sosialisasi Sispena2.0 Kemenag.pptx3. Materi Pak Najib (BAN PAUD-PNF)_Sosialisasi Sispena2.0 Kemenag.pptx
3. Materi Pak Najib (BAN PAUD-PNF)_Sosialisasi Sispena2.0 Kemenag.pptx
 
4. Materi Pak Fuad (PDSPK)_Alur Verval Kemenag.pptx
4. Materi Pak Fuad (PDSPK)_Alur Verval Kemenag.pptx4. Materi Pak Fuad (PDSPK)_Alur Verval Kemenag.pptx
4. Materi Pak Fuad (PDSPK)_Alur Verval Kemenag.pptx
 

Recently uploaded

Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasarrenihartanti
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiaNILAMSARI269850
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 

EMIS Data

  • 1. DRAFT KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIS Rapat Koordinasi Persiapan Updating Data EMIS Madrasah TP 2019/2020 Bagian Data, Sistem Informasi dan Humas - Setditjen Pendidikan Islam Bogor, 19-21 Agustus 2019
  • 2. Banyaknya aplikasi pendataan di lingkup Pendis yang tidak terintegrasi Kejenuhan operator karena harus menangani banyak aplikasi pendataan Kondisi infrastruktur pendataan masih kurang memadai Pengelolaan data menjadi tidak efektif dan efisien Publikasi data yang dihasilkan sangat beragam dan tidak konsisten 1 2 3 4 5 KONDISI SAAT INI PENGELOLAAN DATA PENDIS
  • 6. MENIMBANG 1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional, Ditjen Pendis perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Islam yang memuat basis data pendidikan Islam yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 2. Untuk mewujudkan basis data pendidikan Islam yang sistematis dan terstruktur sehingga mampu menghasilkan data yang berkualitas untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung, mengintegrasikan, mengolah dan menyajikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data, perlu menetapkan sistem pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam yang efektif, efisien dan berkesinambungan.
  • 7. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  • 8. DASAR HUKUM 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  • 9. DASAR HUKUM 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama;
  • 11. LATAR BELAKANG  Data dan informasi merupakan aset dan sumber daya yang sangat penting bagi suatu organisasi.  Untuk mewujudkan data dan informasi yang berkualitas maka data dan informasi harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berkesinambungan.  Ditjen Pendidikan Islam berupaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan data pendidikan Islam yang dikenal dengan Education Management Information System (EMIS).  Pengembangan sistem manajemen data di masing-masing unit kerja masih bersifat parsial dan sporadis sehingga berakibat terjadinya tumpang tindih proses pendataan yang harus dilakukan oleh sumber data di daerah.  Ditjen Pendis diharapkan dapat memiliki satu sumber data yang dapat dijadikan sebagai referensi (rujukan) utama bagi para stakeholder.
  • 12. TUJUAN  Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan Islam yang terintegrasi dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal, Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.  Mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas kegiatan pengelolaan data pendidikan Islam yang terintegrasi untuk digunakan oleh Direktorat Jenderal, Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan.
  • 13. RUANG LINGKUP  Data pendidikan Islam dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data pokok dan data program.  Data pokok sekurang-kurangnya memuat data referensi identitas satuan pendidikan, peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan.  Data program merupakan hasil pengembangan dari data pokok yang diolah untuk mendukung program pendidikan Islam, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Sertifikasi Guru, Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Sarana Prasarana, Ujian Nasional, dan lain-lain.  Data pokok dikelola melalui sistem pendataan EMIS yang meliputi data Pendidikan Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
  • 14. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DATA  Tingkat Direktorat Jenderal : Sekretaris Direktorat Jenderal, u.b. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.  Tingkat Direktorat : Direktur, u.b. Kepala Subbag Tata Usaha.  Tingkat Kanwil Provinsi : para Kepala Bidang, u.b. Kepala Seksi Sistem Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota : para Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Tingkat Kopertais : Sekretaris Kopertais.  Tingkat PTKIN : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) atau pimpinan unit lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKIN yang bersangkutan.  Tingkat satuan pendidikan lainnya : Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
  • 15. MEKANISME PENGELOLAAN DATA 1. Data pokok dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi pendataan EMIS. 2. Direktorat di luar pengelola data pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak diperkenankan melakukan pengumpulan data pokok agar tidak terjadi duplikasi data pokok. 3. Data program dikelola oleh masing-masing Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data program yang terintegrasi dengan data EMIS. 4. Pengelolaan data program yang terintegrasi dengan data EMIS sebagaimana dimaksud pada poin (3) dilakukan dengan mengacu pada nomor referensi yang sama, yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.
  • 16. MEKANISME PENGELOLAAN DATA 5. Pengembangan aplikasi pengelolaan data program oleh masing-masing Direktorat harus dikoordinasikan dengan Setditjen, u.b. Bagian Datinmas. 6. Data yang terintegrasi disimpan pada infrastruktur pendataan Ditjen. 7. Bagian Datinmas bertanggungjawab untuk : a. Menyusun standarisasi pengelolaan data dan sistem informasi manajemen pendidikan Islam yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan data dan pengembangan SIM di lingkungan Ditjen; b. Mengelola dan menyediakan data referensi pendidikan Islam, yang meliputi data referensi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan c. Melakukan pengolahan, penyajian dan penyebaran hasil pengolahan data pokok kepada masing-masing Direktorat dan para pengguna lainnya.
  • 17. MEKANISME PENGELOLAAN DATA 8. Setiap Direktorat yang memerlukan dukungan dan kerjasama data dengan lembaga-lembaga terkait/mitra kerja lainnya harus berkoordinasi dengan Setditjen, u.b. Bagian Datinmas. 9. Data yang berasal dari lembaga-lembaga terkait/mitra kerja lainnya di luar Ditjen yang dibutuhkan oleh Direktorat sebagaimana dimaksud pada poin (8), dikumpulkan dan dikelola oleh Setditjen, u.b. Bagian Datinmas.
  • 18. TUGAS DAN KEWENANGAN (KANWIL PROVINSI) 1. Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis terkait kegiatan pendataan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang ada di wilayah kerja masing-masing; 2. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan di tingkat provinsi; 3. Melakukan verifikasi dan validasi data tingkat provinsi; 4. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing- masing untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan Islam melalui aplikasi EMIS melalui Kankemenag Kabupaten/Kota; 5. Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam di wilayahnya masing-masing;
  • 19. TUGAS DAN KEWENANGAN (KANWIL PROVINSI) 6. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di tingkat Kanwil Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan; 7. Memberikan teguran kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS melalui Kankemenag Kabupaten/Kota; 8. Menyediakan dan memelihara sarana pengelolaan data di tingkat provinsi; dan 9. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang admin data EMIS tingkat Kanwil Provinsi di masing-masing bidang (Bidang Pendidikan Madrasah/PD- Pontren/PAI/ PAKIS/Pendis), yang ditugaskan untuk mengkoordinir proses pemutakhiran data di wilayahnya masing-masing.
  • 20. TUGAS DAN KEWENANGAN (KANKEMENAG KAB./KOTA)  Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis kegiatan pendataan kepada satuan pendidikan yang ada di wilayah kerja masing-masing;  Melakukan pengelolaan manajemen pendataan di tingkat kabupaten/ kota;  Melakukan verifikasi dan validasi data tingkat kabupaten/kota;  Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing- masing untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan Islam melalui aplikasi EMIS;  Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam di wilayahnya masing-masing;
  • 21. TUGAS DAN KEWENANGAN (KANKEMENAG KAB./KOTA)  Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan;  Memberikan teguran kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS;  Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di tingkat kabupaten/kota; dan  Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang admin data EMIS tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dari masing-masing seksi (Seksi Pendidikan Madrasah/PD-Pontren/PAI/PAKIS/Pendis), yang ditugaskan untuk mengkoordinir proses pemutakhiran data EMIS di wilayahnya masing- masing.
  • 22. TUGAS DAN KEWENANGAN (SATUAN PENDIDIKAN)  Melakukan pengisian dan pengiriman data pokok melalui aplikasi pendataan EMIS;  Melakukan pemutakhiran data EMIS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester;  Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi EMIS di sejumlah sistem manajemen data di lingkungan Direktorat Jenderal;  Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan;  Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program kerja di lingkup satuan pendidikan masing- masing;  Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di satuan pendidikan masing-masing;
  • 23. TUGAS DAN KEWENANGAN (SATUAN PENDIDIKAN)  Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di satuan pendidikan masing-masing; dan  Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang tenaga operator data EMIS tingkat satuan pendidikan yang bertugas untuk melakukan pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi EMIS.
  • 24. PEMANFAATAN DATA (1) 1. Setiap pengguna data baik pihak internal maupun eksternal Direktorat Jenderal dapat memanfaatkan data EMIS yang disajikan untuk publik, baik melalui publikasi cetak maupun elektronik, secara bebas dan bertanggungjawab; 2. Masing-masing Direktorat diberikan akses melalui admin tingkat Direktorat untuk memperoleh data pokok yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pada unit kerja masing-masing; 3. Pengguna data di luar lingkungan Direktorat Jenderal yang membutuhkan data EMIS secara khusus, baik institusi maupun perseorangan dapat mengajukan permintaan data dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
  • 25. PEMANFAATAN DATA (2) 4. Pengguna data EMIS baik internal maupun eksternal berkewajiban untuk menyerahkan feedback (umpan balik) hasil pengolahan data pokok di masing-masing sistem ke database EMIS melalui mekanisme yang ditentukan. 5. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (4) akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.
  • 26. TENAGA PENGELOLA DATA  Tenaga pengelola data di tingkat Direktorat Jenderal disebut admin tingkat Pusat;  Tenaga pengelola data di tingkat Direktorat disebut admin tingkat Direktorat;  Tenaga pengelola data di tingkat Kanwil Provinsi disebut admin tingkat provinsi;  Tenaga pengelola data di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota disebut admin tingkat kabupaten/kota.  Tenaga pengelola data di tingkat Kopertais disebut admin tingkat Kopertais.  Tenaga pengelola data di tingkat satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA, Pesantren, MDT, PDF, SPM, PKPPS, LPQ, PTKI dan Ma’had Aly) disebut operator data.
  • 27. PERSYARATAN MINIMUM TENAGA PENGELOLA DATA Tenaga pengelola data yang ditunjuk dapat berstatus pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dengan persyaratan minimum sebagai berikut :  Memiliki kemampuan teknis yang memadai di dalam mengoperasikan aplikasi komputer (seperti: MS Excel, Browser, dll) dan pengelolaan database;  Memiliki kemampuan untuk memahami alur pendataan dan teknis pengisian data; dan  Memiliki komitmen, dedikasi dan etos kerja dalam melaksanakan tugas- tugas pendataan.  Jumlah tenaga pengelola data yang ditunjuk di masing-masing tingkatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
  • 28. MASA PENUGASAN TENAGA PENGELOLA DATA  Tenaga pengelola data di setiap tingkatan ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi/satuan kerja masing-masing;  Masa penugasan sebagai tenaga pengelola data sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;  Jika tidak ada alasan penting dan mendesak, pimpinan instansi/satuan kerja tidak diperkenankan untuk memindahtugaskan yang bersangkutan sebelum masa tugasnya berakhir; dan  Apabila masa penugasan tenaga pengelola data berakhir, pimpinan instansi/satuan kerja berkewajiban untuk menunjuk penggantinya atau dapat menunjuk kembali petugas yang sebelumnya.
  • 29. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENGELOLA DATA Kewajiban : 1. Melaksanakan proses penginputan data, pengolahan data, analisis data dan penyajian data sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dengan penuh tanggungjawab dan profesional; 2. Memastikan kualitas data yang diinput ke dalam sistem pendataan adalah data yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Hak : 1. Mendapatkan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan data dan sistem informasi secara berjenjang dari unit pengelola data pada tingkat di atasnya. 2. Mendapatkan honorarium yang dialokasikan dari anggaran masing-masing satuan kerja atau satuan pendidikan yang menugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • 30. SANKSI  Setiap entitas data yang meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS secara periodik tidak berhak untuk mendapat layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat Jenderal.  Satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS selama 2 (dua) semester berturut-turut akan mendapatkan surat teguran dari Direktur Jenderal dan dapat menerima sanksi seberat-beratnya berupa rekomendasi pencabutan izin operasional.
  • 31. PENGENDALIAN  Pengendalian infrastruktur sistem jaringan pendataan pendidikan Islam dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, u.b. Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.  Pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi serta integrasi data pendidikan Islam dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.  Setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan data wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.  Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 32. PELAPORAN  Sekretaris Direktorat Jenderal, u.b. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam kepada Direktur Jenderal.