Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mendukung pelaksanaan program akreditasi PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya dengan meningkatkan akses program yang tepat sasaran, memperkuat mutu satuan yang terakreditasi, dan meng-upgrade PAUD sesuai perkembangan zaman.
1. KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN
Disampaikan pada Rapat Koordinasi BAN PAUD DAN PNF
Provinsi DKI Jakarta
5 April 2022
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN
PROGRAM AKREDITASI PAUD DAN PNF SERTA
MEKANISME PENJAMINAN MUTU LAINNYA
DINAS PENDIDIKAN
2.
3. TREY
research
PAUDDANDIKMAS
1. Memperluas akses terhadap program PAUD dan
Dikmas yang tepat sasaran, proses, dan hasil
pembelajaran
2. Memperkuat mutu satuan PAUD dan Dikmas yang
terakreditasi, mandiri, dan berdaya saing.
3. Meng-upgrade PAUD dan Dikmas sesuai dengan
perkembangan zaman, iptek, dan kearifan lokal.
4. Mempererat hubungan kerja sama pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan pemangku
kepentingan.
5. Meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan
transparan
3
5. TREY
research
v
5
Peningkatan Kompetensi
PTK PAUD dan DIKMAS
melalui Diklat Berjenjang,
Workshop dan Bimtek
Satuan PAUD dan DIKMAS
memiliki NPSN dan
Update DAPODIK
Data Satuan PAUD 165
TKN : 77, TPA Negeri : 22,
KB: 23, SPS 43
PKBM Negeri : 39
KELEMBAGAAN DAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PKBM
Data Satuan PAUD Swasta
:3.852
TK: 1853, TPA :11, KB:359,
SPS:1629
PKBM : 244
7. TREY
research
PerpresNo.59/2017
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan
dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan
pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-
sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk
menempuh pendidikan dasar
(Education 2030 Framework for Action.)
Seruan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 1
(Satu) Tahun
PP No.2 Tahun 2018 ttg SPM (Standar
Pelayanan Minimal
1. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
• Pendataan dan Rekkrutmen
• Penyiapan Anggaran, PTK dan Sarpras
• Koordinasi dan Pembinaan Pembelajaran
• Evaluasi
2. Peran dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan
• Rekrutmen Peserta Didik dan Pendidik
• Penyiapan Perangkat Pembelajaran
• Pelaksanaan Pembelajaran dan Motivasi
• Administrasi Pembelajaran
• Evaluasi Pembelajaran dan Laporan
7
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Gerakan PAUD 1 tahun Pra-SD
9. TREY
research
UPGRADE
• Implementasi kurikulum berbasis kompetensi (K13)
dan kurikulum merdeka belajar
• Memperkuat pemanfaatan IT dalam pembelajaran
• Memperkuat pemanfaatan Bahasa asing untuk
menghadapi globalisasi revolusi industry 4.0
• Memperkuat karakter peserta didik: bekal hidup di
abad 21
• Pemenuhan perangkat IT di Satuan Pendidikan
(PKBM Negeri)
9
11. TREY
research
MEMBANGUN EKOSISTEM PENDIDIKAN
11
Pemerintah
Satuan Pendidikan
Keluarga
Pemerintah Daerah
Masyarakat, Teman
Sebaya , & Dunia Maya
• Otoritas dalam pembinaan anak
• Tempat yang pertama dan utama
dalam pendidikan
Pendukung dan Penyedia
lingkungan sehat
Regulator, Pembinaan
dan Pengawasan
Pelaksanaan proses
pembelajaran
Koordinasi, Supervisi, Pengendali
pelaksanaan program
13. • Mendorong Satuan PAUD dan PNF
agar selalu berupaya meningkatkan
mutu program PAUD dan PNF secara
berkelanjutan, terencana, dan kompetitif
di tingkat kabupaten/kota, provinsi,
regional, nasional, bahkan
internasional.
• Memanfaatkan semua informasi hasil
akreditasi yang handal dan akurat
sebagai umpan balik dalam upaya
meningkatkan kinerja satuan PAUD
dan PNF
13
14. PENGELOMPOKKAN SATUAN PAUD
Level Keterangan Total Provinsi JP JU JB JS JT
P.
Seribu
I PAUD Belum Berizin yang Terdata 189 15 48 40 27 59 0
II PAUD Berizin Belum Akreditasi dan Belum Holistik Integratif (HI) 1.961 181 360 462 401 551 6
III a PAUD Berizin dan Terakreditasi (Belum HI) 1.909 218 207 281 490 692 21
III b PAUD Berizin dan Terakreditasi (Sudah HI) 60 13 16 22 0 9 0
IV PAUD Berizin, Terakreditasi, dan Holistik Integratif 100 27 24 18 0 31 0
I
PAUD
Belum
Berizin yang
Terdata
II
PAUD Berizin
Belum
Akreditasi dan
Belum Holistik
Integratif (HI)
III a
PAUD Berizin
dan
Terakreditasi
(Belum HI)
III b
PAUD Berizin
dan
Terakreditasi
(Sudah HI)
IV
PAUD Berizin,
Terakreditasi,
dan Holistik
Integratif
15. V
STRATEGI PENGENDALIAN MUTU
1. Melaksanakan sosialisasi akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu kepada
satuan pendidikan
2. Melaksanakan pendampingan akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu pada
satuan PAUD dan PKBM.
3. Melakukan pendataan pada satuan PAUD, LKP dan PKBM yang belum
terakreditasi dan akan melakukan proses akreditasi pada tahun 2022 – 2025
16. PENGELOMPOKAN PKBM
SARANA GEDUNG NEGERI
AKREDITASI PKBMN DAN SWASTA
Layak
15% 67%
Cukup Layak Kurang Layak
5%
Tidak Layak
15%
Belum Terakreditasi
Nilai C
Nilai B
Nilai A
11%
41,94%
36,24%
10,68%
18. Pemahaman Satuan Pendidikan
Pelaksanaan Akreditasi
Masih Banyak lembaga yang
belum Terakreditasi
Kesadaran Pentingnya
Akreditasi
Terbatasnya SDM dan Sarpras
Satuan Pendidikan Terbatas
TANTANGAN
19. HASIL PRESENTASE CAPAIAN AKREDITASI PAUD DAN PNF
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016 - 2021
0
500
1000
1500
2000
2500
PAUD PKBM LKP
Sudah Terakreditasi Belum Terakreditasi
No. Jenjang Jumlah
Lembaga
Sudah
Terakreditasi
Belum
Terakreditasi
% yang belum
terakreditasi
1 PAUD 4017 2193 1824 45%
2 PKBM 283 252 31 11%
3 LKP 323 121 202 63%
Total 4623 2566 2057
20. Progres Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi DKI
Jakarta
150
200
800
830
0
600
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
21. Progres Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi DKI Jakarta Tahun
2021
TK SPS TPA KB PKBM RA PPS Total
Kota Jakarta Pusat 15 23 2 0 0 9 0 49
Kota Jakarta Timur 126 65 1 1 10 20 2 225
Kota Jakarta Selatan 55 17 0 1 11 26 0 110
Kota Jakarta Utara 13 7 0 0 6 9 0 35
Kota Jakarta Barat 30 20 0 3 1 34 0 88
Kab. Kepulauan Seribu 2 6 0 0 0 0 0 8
Total 241 138 3 5 28 98 2 515
Kuota 515 satuan pendidikan sudah terpenuhi tanggal 14 Oktober 2021
Kuota tambahan 85 satuan pendidikan sudah terpenuhi tanggal 14 Oktober 2021
TK SPS TPA KB PKBM RA PPS Total
Kota Jakarta Pusat 0 2 0 0 0 0 0 2
Kota Jakarta Timur 21 10 0 0 1 1 0 33
Kota Jakarta Selatan 14 1 0 0 0 13 0 28
Kota Jakarta Utara 4 3 0 0 1 0 0 8
Kota Jakarta Barat 5 4 0 2 2 0 0 13
Kab. Kepulauan Seribu 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 45 20 0 2 4 14 0 85
22. 1. Membantu BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian kelayakan akreditasi yang
juga dapat digunakan sebagai mekanisme penjaminan mutu PAUD dan PNF tingkat
kabupaten/kota.
2. Membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan sosialisasi akreditasi dan
mekanisme penjaminan mutu.
3. Membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi dan mekanisme
penjaminan mutu pada satuan PAUD, LKP dan PKBM.
4. Membantu dalam Peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan asesor.
5. Melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan hasil mekanisme penjaminan mutu serta
mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas
Pendidikan dan Kementerian Agama kabupaten/kota.
6. Kabalitbang dan Perbukuan Kemendikbud dan Direktur Kursus, Ditjen Vokasi pada
Rakornas I Tahun 2021, menjelaskan PP 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan menyatakan bahwa akreditasi LKP tidak menjadi tugas dan tanggungjawab
BAN PAUD dan PNF
Program BAN PAUD dan PNF