JATENG PENGEMBANGAN SDM

1
B P S D M D P r o v i n s i J a w a T e n g a h
J a t e n g C o r p o r a t e U n i v e r s i t y
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
(BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menjadi dasar hukum pembentukan
lembaga yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan SDM
ASN, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah.
2. Dalam membantu tugas Gubernur tersebut, Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan oleh BPSDMD haruslah selaras dengan Visi Gubernur
Jawa Tengah yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”
MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI dan Misi Gubernur Jawa Tengah
yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yaitu Misi
III (Ketiga) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
Jawa Tengah Yang Bersih, Jujur Dan Transparan, “Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi”.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dalam poin 1 (satu),
hal yang menjadi prioritas BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah
pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Hal ini juga
sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara bahwa pengembangan kompetensi

2
merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS
dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier,
dan untuk mengukur kompetensi ASN diperlukan uji kompetensi guna
memperoleh informasi tentang kompetensi ASN yang bersangkutan.
B. MEWUJUDKAN JATENG CORPORATE UNIVERSITY
Jateng Corporate University merupakan tagline yang telah didengungkan
oleh BPSDMD sejak awal tahun 2017, mengandung pengertian bahwa
proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian
pengembangan kompetensi SDM di Jawa Tengah dilakukan secara
terintegrasi dengan lembaga Pemerintah provinsi Jawa Tengah (BPSDMD
dengan semua OPD Provinsi Jawa Tengah) serta Kabupaten/Kota dan
Kementerian/Lembaga. Guna mewujudkan Jateng Corporate University,
terdapat 5 (lima) program percepatan (Quick Win) yaitu :
1. Penyusunan regulasi fasilitasi pengembangan SDM ASN di Provinsi Jawa
Tengah melalui Pergub Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan ASN di Provinsi Jawa Tengah.
Menjadi dasar hukum yang menjamin kelancaran dan mewujudkan
tertib administrasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi
manajerial, teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi.
2. Penyempurnaan sistem informasi kediklatan (SIM DIKLAT) BPSDMD
menjadi SIMAPAN, yang telah mengintegrasikan data pengembangan
SDM dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang
dikelola oleh BKD. Keterpaduan sistem manajemen sumber daya

3
aparatur yang berbasis teknologi informasi menjamin adanya validitas
data, kemudahan dan kecepatan akses data pengembangan SDM
sebagaimana juga diamanatkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, yang
menyatakan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi
diinformasikan melalui sisten informasi pelatihan yang terintegrasi
dengan Sistem Informasi ASN.
3. Sistem Pengembangan SDM dilakukan secara terintegrasi, dimulai dari
proses penetapan standarisasi kompetensi jabatan yang menjadi ranah
Biro Organisasi dilanjutkan dengan proses identifikasi kebutuhan
pengembangan kompetensi melalui SI Jari On AKD dengan sistem Self
Assessment yang menghasilkan database kebutuhan pengembangan
kompetensi. Dimana database tersebut menjadi acuan bagi masing-
masing OPD untuk melakukan perencanaan program pengembangan
kompetensi.
4. Pelatihan Pola Baru, mengadaptasi pelaksanaan diklat kepemimpinan
pola baru, BPSDMD telah merancang pelatihan pola baru untuk
pelatihan teknis dan pelatihan jabatan fungsional dengan sistem on off
campus dan menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang menjadi tugas
bagi masing-masing peserta diklat.
5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi melalui Tes Menggunakan Media
Komputer (TMMK).
5 (Lima) program quick win tersebut merupakan rangkaian program
percepatan pengembangan kompetensi SDM berkelanjutan di Provinsi Jawa

4
Tengah yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah dengan taglinenya Jateng Corporate University.
C. PENGHARGAAN
Penghargaan dari Gubernur Jawa
Tengah Nomor 002.5/017-800.c/2015
tanggal 12 November 2015 atas
prestasi sebagai Instansi Pemerintah
dengan akuntabilitas Kinerja
Berkategori Baik.
Penghargaan dari Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah
tanggal 6 Desember 2016
sebagai Badan Publik Terbaik
Dalam Melaksanakan
Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2016.
Piagam Penghargaan LAN Nomor
065/K.1/PDP.07.3 tanggal 7 Agustus
2017 atas prestasi, dedikasi dan kinerja
sebagai lembaga pendidikan dan
pelatihan terbaik kategori
Pemerintahan Daerah Penyelenggara
Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan dan Prajabatan.

5
D. INOVASI
No Jenis Keterangan
1. Si Jari ON AKD (Sistem
Informasi Jaringan
Online Analisis
Kebutuhan Diklat)
Merupakan aplikasi untuk menjaring
kebutuhan diklat diseluruh OPD Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah maupun OPD yang
menangani pengembangan SDM di
Kabupaten/Kota. Dengan alamat
http://bpsdmd.jatengprov.go.id/jarionakd
2. SIMAPAN SDM (Sistem
Informasi Manajemen
Pengembangan SDM)
Merupakan sebuah aplikasi yang
menyediakan data profil PNS baik di
Pemerintah Provinsi Jateng maupun
Pemerintah Kab/kota, khususnya dalam
peningkatan kompetensi. Domain :
http://simapan.bpsdmd.jatengprov.go.id
3. SIMACAN Merupakan sistem informasi database
memuat profil camat di Jawa Tengah yang
berisi informasi mengenai latar belakang
pendidikan dan riwayat diklat pemerintahan
yang telah diikuti. Dengan alamat
http://simacan.bpsdmd.jatengprov.go.id/
4. PAK WI Online Merupakan Pelayanan Administrasi Kegiatan
Widyaiswara Online. Dengan alamat
http://pakwi.bpsdmd.jatengprov.go.id/
5. e-learning sebagai media pembelajaran secara
elektronik, didalamnya terdapat fitur /
aplikasi :
1) MCC (Media Couching and Counselling
2) CAT / Computer Assisted Test (TMMK)
3) MRA / Media Rencana Aksi
Domain : http://e-learning.jatengprov.go.id

6
6. e-proper merupakan media publikasi inovasi
kepemimpinan bagi peserta Diklat
Kepemimpinan baik penyelenggaraan di
BPSDMD maupun Pola Kemitraan di
Kabupaten /Kota. Domain :
http://eproper.bpsdmd.jatengprov.go.id/
7. Alona Merupakan aplikasi layanan open data
kediklatan. Dengan alamat :
http://opendata.bpsdmd.jatengprov.go.id/
8. SIMEVDIK (Sistem
Informasi Evaluasi
Kediklatan)
Merupakan aplikasi Untuk Evaluasi Diklat
Meliputi Tenaga Pengajar, Alumni, &
Pelaksanaan Diklat di BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah. Domain :
http://evaluasi.bpsdmd.jatengprov.go.id.
9 e-public Merupakan aplikasi yang menyediakan
layanan informasi, pengaduan, survei
pelayanan dan keberatan atas layanan
informasi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
Domain : http://epublic.bpsdmdjateng.info
10 Infosewa sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk
Memberikan informasi prosedur sewa aset
(gedung) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang dikelola oleh BPSDMD. Domain :
http://infosewa.bpsdmdjateng.info/

7
E. SERTIFIKASI
Berdasarkan hasil Re-Akreditasi oleh Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun
2015, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Jawa Tengah mendapat kepercayaan
AKREDITASI KUALIFIKASI A untuk
menyelenggarakan program Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat): (1) Prajabatan Golongan, 1 (2) Prajabatan
Golongan II, (3) Prajabatan Golongan III, (4) Kepemimpinan Tingkat IV,
(5) Kepemimpinan Tingkat III, (6) Kepemimpinan Tingkat II.
Berdasarkan Prosedur TUV NORD Indonesia
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah
menerapkan sistem manajemen sesuai standar
atas ruang lingkup penyediaan layanan
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat
II, III dan IV, Prajabatan Golongan I, II, III,
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001:2015.
Registrasi Sertifikat Nomor 16 00I 14149,
tanggal 26 September 2017.

8
BAB II
PROGRAM KEGIATAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JATENG TAHUN 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan tahun kelima
atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018 yang diarahkan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Yang Berkeadilan dan Berdikari” sebagaimana tertuang dalam Surat
Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0020975 tanggal 27
Desember 2016 perihal arah kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2018.
Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan Jawa Tengah ,
terdapat 6 isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 yaitu
Kemiskinan, Pengangguran, Infrastruktur, Kedaulatan Pangan, Kedaulatan
Energi dan Tata Kelola, Kondusivitas, dan Demokratisasi. Keenam isu
strategis tersebut dijabarkan dalam Surat Edaran Gubernur yang menjadi
pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh OPD di Provinsi
Jawa Tengah dalam menyusun rencana kerjanya guna mencapai target
akhir RPJMD tersebut diatas.

9
B. PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT TAHUN 2018
Hal-hal yang menjadi platform penyusunan Program Diklat Tahun 2018
adalah prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana
disebutkan dalam Surat Edaran Gubernur dan hasil Sinkronisasi Program
Diklat Tahun 2018 yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang lalu.
BPSDMD sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan mengambil
peranan untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia ASN
Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan menyusun jenis diklat tahun 2018
guna mendukung pencapaian target sasaran akhir RPJMD. Beberapa
program diklat yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan
Tahun 2018 antara lain :
1. Penguatan Daya Saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi
unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan : Pelatihan
Fungsional Kewirausahaan Bagi Penyuluh Pertanian dan Diklat Teknis
Pengelolaan Pasar Tradisional.
2. Penguatan Percepatan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran,
peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil
untuk masyarakat miskin : Pelatihan Peningkatan Kinerja Penyuluh
Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Diklat Teknis
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Penguatan Kualitas dan kompetensi SDM diberbagai dan cakupan
layanan Sosial Dasar : Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Akreditasi
Puskesmas, Diklat Teknis Manajemen Sekolah dan Diklat Teknis Catatan
Sipil.

1 0
4. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi yang didukung pembangunan
pertanian dalam arti luas : Diklat Teknis Pengawasan Benih Tanaman
Perkebunan, Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan, Pelatihan
Fungsional Pengembangan Metodologi Pertanian Berbasis Partisipasi
Bagi Penyuluh Pertanian, Diklat Teknis Pengelolaan Budidaya Perikanan
Kawasan Minapolitan dan Diklat Teknis Pendampingan Sertifikasi
Organik Tanaman Pangan.
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan
keberlangsungan SDA dan lingkungan serta pengurangan resiko
bencana : Diklat Teknis Manajemen Perencanaan Penanggulangan
Bencana, Diklat Teknis AMDAL dan Diklat Teknis Pengembangan
Kawasan Strategis & Cepat Tumbuh.
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik : Diklat
Teknis Renstra Dan Renja, Diklat Teknis Administrasi Dasar Bagi PNS,
Diklat Teknis Pelayanan Publik, Diklat Teknis Perbendaharaan, Diklat
Teknis Perencanaan Pembangunan dan Diklat Perencanaan dan
Penganggaran.

1 1
C. JENIS DIKLAT DAN JADWAL PELAKSANAAN DIKLAT
TAHUN 2018
1. BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1
Pelatihan Peningkatan Kinerja
Penyuluh Sosial Dalam
Penanggulangan Kemiskinan
Angkatan I
1 30 5 - 23 Feb
2
Pelatihan Jabatan Fungsional
Perawat Jenjang Ahli Angkatan I
1 30
12 Feb - 2
Maret
3
Pelatihan Analis Kepegawaian
Keahlian
1 30
14 Feb - 9
Maret
4
Pelatihan Dasar Satpol PP Pola
150 Jam
1 35
19 Feb – 16
Maret
5
Pelatihan Dasar Fungsional
Penyuluh Pertanian Ahli
1 30
19 Feb – 23
Maret
6
Pelatihan Fungsional
Kewirausahaan Bagi Penyuluh
Pertanian Angkatan I
1 30
13 - 29
Maret
7
Pelatihan Penguatan Bagi
pengawas Sekolah SMU dan
SMK Angkatan I
1 35 2 – 12 April
8
Sanitarian Jenjang Ahli
Angkatan I
1 30 2 – 20 April
9
Pelatihan Penyuluh Keamanan
Pangan
1 30 10 – 27 April
10
Pengawas Sekolah SMU dan
SMK
1 35 2 – 13 Juli
11
Bidan Jenjang Ahli
1 30 3 – 20 Juli

1 2
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
12
Pengembangan Metodologi
Pertanian Berbasis Partisipasi
Bagi Penyuluh Pertanian
1 30 5 – 27 Juli
13
Kepala Sekolah SMU dan SMK
Angkatan II
2 35
23 Juli – 3
Agust
14
Nutrisionis Jenjang Ahli
1 30
24 Juli – 10
Agust
15 Pelatihan Surveilans Kesehatan 1 30 1 – 16 Agust
16
Pengawas Sekolah SMU dan
SMK Angkatan II
2 35
20 – 31
Agust
17
Perawat Jenjang Ahli Angkatan
II
2 30
23 Agust – 7
Sept
18
Pelatihan Higiene Sanitasi
Makanan dan Minuman
1 30 5 – 21 Sept
19
Angkatan II
2 30
18 Sept – 5
Okt
20
Sanitarian Jenjang Terampil
Angkatan I
1 30
25 Sept – 12
Okt
21
Kewirausahaan bagi Penyuluh
Pertanian Angkatan II
2 30 2 – 19 Okt
22 Pelatihan Calon Kepala Sekolah 1 35
*23 Agust –
14 Des
23
Sanitarian Jenjang Ahli
Angkatan II
2 30 9 – 26 Okto

1 3
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
24
Pelatihan District Food Inspector
(Pengawas Pangan Daerah)
1 30 1 – 16 Nop
25
Sanitarian Terampil Angkatan II
2 30
27 Nop – 14
Des

1 4
2. BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1
Diklat Teknis Renstra Dan Renja
Angkatan I
1 35 19 – 23 Feb
2
Diklat Teknis Administrasi Dasar
Bagi PNS Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Angkatan I
1 28
19 Feb - 2
Maret
3
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Angkatan II
2 28
19 Feb - 2
Maret
4
Diklat Teknis Penanganan
Penyandang Masalah Kesos
Angkatan I
1 35
20 Feb – 9
Maret
5
Diklat Teknis Pengelolaan Aset
Angkatan I
1 35 6 – 23 Maret
6
Diklat Teknis Manajemen Lalu
Lintas
1 35 6 – 23 Maret
7 Diklat Teknis Pelayanan Publik 1 35
26 Maret –
13 April
8
Angkatan II
2 35
26 Maret –
13 April
9
Diklat Teknis Manajemen
Perencanaan Penanggulangan
Bencana
1 35 3 – 20 April
10
Diklat Teknis Perbendaharaan
Angkatan I
1 35 3 – 13 April
11
Angkatan II
2 35 10 – 27 April
12
Diklat Teknis Penyusunan
Dokumen Akreditasi Puskesmas
(BIP) Angkatan I
2 30 10 – 27 April

1 5
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
13
Bagi PNS di Lingkungan
Pemprov Jateng Angkatan III
3 28 14 – 25 Mei
14
Bagi PNS di Lingkungan
Pemprov Jateng Angkatan IV
4 28 14 – 25 Mei
15
Angkatan II
2 35 14 – 25 Mei
16
Diklat Teknis Renstra dan Renja
Angkatan II
2 35 21-25 Mei
17 Diklat Teknis Manajemen Konflik 1 35 21 – 25 Mei
18
Diklat Teknis Perencanaan
Pembangunan
1 35 3 – 20 Juli
19 Diklat Teknis AMDAL 1 35 3 – 20 Juli
20
Sekolah
1 35 10 – 27 Juli
21
(BIP) Angkatan II
1 30 10 – 27 Juli
22
Diklat Perencanaan dan
Penganggaran
1 35 1 – 21 Agust
23 Diklat Teknis Catatan Sipil 1 35 1 – 21 Agust
24
Diklat Teknis Pengelolaan
Budidaya Perikanan Kawasan
Minapolitan
1 35 13-31 Agust
25
Diklat Teknis Pengembangan
Kawasan Strategis & Cepat
Tumbuh Angkatan I
1 35 13-31 Agust
26
Diklat Teknis Pendampingan
Sertifikasi Organik Tanaman
Pangan
1 35 3 – 21 Sept

1 6
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
27
Tumbuh Angkatan II
2 35 3 – 21 Sept
28
Keuangan Desa Angkatan I
1 35
18 Sept – 5
Okt
29
Diklat Teknis Pengelolaan Pasar
Tradisional
1 35
18 Sept – 5
Okt
30 Diklat Teknis Deteksi Dini 1 35 2 – 19 Okto
31
Kepegawaian
1 35 2 – 19 Okto
32
Perijinan Bangunan
1 35 9 – 26 Oktor
33
Diklat Teknis Pengawasan Benih
Tanaman Perkebunan
1 35 9 – 26 Okto
34
Diklat Teknis Pranata Humas
Angkatan I
1 35 5 – 9 Nop
35
Kearsipan
1 35 5 – 23 Nor
36
1 33 13 - 30 Nop
37
Keuangan Desa Angkatan II
2 35 13 - 30 Nov
38
Angkatan II
2 35 3 – 7 Des

1 7
3. BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL
3.1. DIKLAT KEPEMIMPINAN
NO
JENIS
DIKLAT
AKT
JML
PST
PELAKS
1 Diklat PIM II IX 60 6 Maret - 9 Juli
Diklat PIM II X 60 24 Juli – 19 Nov
2 Diklat PIM III XXXV 40 25 Feb – 20 Juli
Diklat PIM III XXXVI 40 12 Maret – 27 Juli
Diklat PIM III XXXVII 40 9 April – 10 Agust
Diklat PIM III XXXVIII 40 7 Mei – 7 Sept
Diklat PIM III XXXIX 40 17 Juli -16 Nov
3 Diklat PIM IV CVIII 40 13 Maret – 20 Juli
Diklat PIM IV CIX 40 20 Maret – 27 Juli
Dikat PIM IV CX 40 9 April – 15 Agust
Diklat PIM IV CXI 40 24 April – 21 Sept
Diklat PIM IV CXII 40 25 Juni – 26 Okt
Diklat PIM IV CXIII 40 3 Juli – 9 Nov
Diklat PIM IV CXIV 40 18 Juli – 30 Nov

1 8
3.2. PRAJABATAN
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1 Diklat Prajabatan Gol II 1 40 9 - 17 Jan
11 Diklat Prajabatan Gol II 13 40 24 Jan - 1
Feb
Feb
13 Diklat Prajabatan Gol II 16 40 30 Jan- 7
Feb
Feb

1 9
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
Feb
16 Diklat Prajabatan Gol II 19 40 31 Jan- 8
Feb
17 Diklat Prajabatan Gol II 22 40 6 - 14 Feb
27 Diklat Prajabatan Gol II 51 40 21 Feb - 1
Maret
Maret

2 0
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
Maret
Maret
Maret
Maret
33 Diklat Prajabatan Gol II 68 40 6 - 14 Maret
37 Diklat Prajabatan Gol II 75 40 19-27 Maret
39 Diklat Prajabatan Gol II 78 40
26 Maret - 4
April
26 Maret - 4
April
2 April - 10
April
42 Diklat Prajabatan Gol II 81 40 2 - 10 April

2 1
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
3.3. DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMDA (DIKLAT PEMERINTAHAN
DESA)
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1 Diklatpemda Kades IX 30
19 Feb - 9
Maret
2 Diklatpemda Kades X 30 9 - 27 April
3 Diklatpemda Lurah I 30
22 Juli - 10
Agustus
4 Diklatpemda Lurah II 30 5 - 28 Sept
5 Diklatpemda Camat I 30
8 Okto -
16 Nov

2 2
4. KEGIATAN DIKLAT BERDASARKAN BULAN
JANUARI
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST PELAKS
11 Diklat Prajabatan Gol II 13 40 24 Jan - 1 Feb
24 Jan - 1 Feb
13 Diklat Prajabatan Gol II 16 40 30 Jan- 7 Feb
16 Diklat Prajabatan Gol II 19 40 31 Jan- 8 Feb

2 3
FEBRUARI
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1
Angkatan I
1 30 5 - 23 Feb
2
Perawat Jenjang Ahli Angkatan I
1 30 12 Peb – 2 Maret
3 Diklat PIM III
XXX
V
40 25 Peb – 20 Juli
4 Diklatpemda Kades IX 30 19 Feb - 9 Maret
15 Diklat Prajabatan Gol II 51 40 21 Feb - 1 Maret

2 4
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
27 Feb - 7 Maret
21
Pelatihan Analis Kepegawaian
Keahlian
1 30 14 Feb - 9 Maret
22
Pelatihan Dasar Satpol PP Pola 150
Jam
1 35 19 Feb - 16 Maret
23
Pelatihan Dasar Fungsional
Penyuluh Pertanian Ahli
1 30 19 Feb - 23 Maret
24
Diklat Teknis Renstra Dan Renja
Angkatan I
1 35 19 – 23 Feb
25
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Angkatan I
1 28 19 Feb - 2 Maret
26
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Angkatan II
2 28 19 Feb - 2 Maret
27
Angkatan I
1 35 20 Feb – 9 Maret

2 5
MARET
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1 Diklat PIM II IX 60 6 Maret - 9 Juli
2 Diklat PIM III
XXX
VI
40 12 Maret - 20 Juli
3 Diklat PIM IV
CVII
I
40 13 Maret – 20 Juli
4 Diklat PIM IV CIX 40 20 Maret – 27 Juli
11 Diklat Prajabatan Gol II 78 40 26 Maret - 4 April
12 Diklat Prajabatan Gol II 79 40 26 Maret - 4 April
13
Kewirausahaan Bagi Penyuluh
Pertanian Angkatan I
1 30 13 - 29 Maret
14
Angkatan I
1 35 6 – 23 Maret
15
Diklat Teknis Manajemen Lalu
Lintas
1 35 6 – 23 Maret
16 Diklat Teknis Pelayanan Publik 1 35
26 Maret – 13
April
17
DT Penanganan Penyandang
Masalah Kesos Angkatan II
2 35
26 Maret – 13
April

2 6
APRIL
NO JENIS DIKLAT AKT PST PELAKS
1 Diklat PIM III
XXX
VII
40 9 April – 10 Agust
2 Dikat PIM IV CX 40 9 April – 15 Agust
3 Diklat PIM IV CXI 40 24 April – 21 Sept
4 Diklat Prajabatan Gol II 80 40 2 April - 10 April
12 Diklatpemda Kades X 30 9 - 27 April
13
pengawas Sekolah SMU dan SMK
Angkatan I
1 35 2 – 12 April
14
Sanitarian Jenjang Ahli Angkatan I
1 30 2 – 20 April
15
Pelatihan Penyuluh Keamanan
Pangan
1 30 10 – 27 April
16
Perencanaan Penanggulangan
Bencana
1 35 3 – 20 April

2 7
NO JENIS DIKLAT AKT PST PELAKS
17
Angkatan I
1 35 3 – 13 April
18
Angkatan II
2 35 10 – 27 April
19
Diklat Teknis Penyusunan Dokumen
Akreditasi Puskesmas (BIP)
Angkatan I
2 30 10 – 27 April
Mei
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1 Diklat PIM III
XXX
VIII
40 7 Mei – 7 Sept
2
Bagi PNS di Lingkungan Pemprov
Jateng Angkatan III
3 28 14 – 25 Mei
3
Bagi PNS di Lingkungan Pemprov
Jateng Angkatan IV
4 28 14 – 25 Mei
4
Angkatan II
2 35 14 – 25 Mei
5
Angkatan II
2 35 21-25 Mei
6 Diklat Teknis Manajemen Konflik 1 35 21 – 25 Mei
JUNI
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1 Diklat PIM IV CXII 40 25 Juni – 26 Okt

2 8
JULI
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1 Diklat PIM II X 60 11 Juli – 5 Nov
2 Diklat PIM III
XXX
IX
40 17 Juli -16 Nov
3 Diklat PIM IV
CXII
I
40 3 Juli – 9 Nov
4 Diklat PIM IV
CXI
V
40 18 Juli – 30 Nov
5 Diklatpemda Lurah I 30 22 Juli - 10 Agus
6
Pengawas Sekolah SMU dan SMK
1 35 2 – 13 Juli
7
Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan
Jenjang Ahli
1 30 3 – 20 Juli
8
Pengembangan Metodologi
Pertanian Berbasis Partisipasi Bagi
Penyuluh Pertanian
1 30 4 – 27 Juli
9
Pelatihan Penguatan Bagi Kepala
Sekolah SMU dan SMK Angkatan II
2 35 23 Juli – 3 Agust
10
Nutrisionis Jenjang Ahli
1 30 24 Juli – 10 Agust
11
Diklat Teknis Perencanaan
Pembangunan
1 35 3 – 20 Juli
12 Diklat Teknis AMDAL 1 35 3 – 20 Juli
13 Diklat Teknis Manajemen Sekolah 1 35 10 – 27 Juli
14
(BIP) Angkatan II
1 30 10 – 27 Juli

2 9
AGUSTUS
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1 Pelatihan Surveilans Kesehatan 1 30 1 – 16 Agust
2
Pengawas Sekolah SMU dan SMK
Angkatan II
2 35 20 – 31 Agust
3
Perawat Jenjang Ahli Angkatan II
2 30 23 Agust – 7 Sept
4 Diklatpemda Lurah I 30 6 - 31 Agust
5 Pelatihan Calon Kepala Sekolah 1 35
*23 Agust - 14
Des
6
Diklat Perencanaan dan
Penganggaran
1 35 1 – 21 Agust
7 Diklat Teknis Catatan Sipil 1 35 1 – 21 Agust
8
Diklat Teknis Pengelolaan Budidaya
Perikanan Kawasan Minapolitan
1 35 13 – 31 Agust
9
Tumbuh Angkatan I
1 35 13 – 31 Agust
SEPTEMBER
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1
Pelatihan Higiene Sanitasi Makanan
dan Minuman
1 30 5 – 21 Sept
2
Angkatan II
2 30 18 Sept– 5 Okto
3
Pelatihan Jab Fungsional Sanitarian
Jenjang Terampil Angkatan I
1 30 25 Sept– 12 Okto

3 0
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
4 Diklatpemda Lurah II 30 5 - 28 Sept
5
Diklat Teknis Pendampingan
Sertifikasi Organik Tanaman
Pangan
1 35 3 – 21 Sept
6
Tumbuh Angkatan II
2 35 3 – 21 Sept
7
Keuangan Desa Angkatan I
1 35 18 Sept– 5 Okt
8
Diklat Teknis Pengelolaan Pasar
Tradisional
1 35 18 Sept – 5 Okt
OKTOBER
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1
Kewirausahaan bagi Penyuluh
Pertanian Angkatan II
2 30 2 – 19 Okto
2
Sanitarian Jenjang Ahli Angkatan II
2 30 9 – 26 Okto
3 Diklatpemda Camat I 30 8 Okto - 16 Nov
4 Diklat Teknis Deteksi Dini 1 35 2 – 19 Okto
5
Kepegawaian
1 35 2 – 19 Okto
6
Diklat Teknis Pengelolaan Perijinan
Bangunan
1 35 9 – 26 Okto
7
Diklat Teknis Pengawasan Benih
Tanaman Perkebunan
1 35 9 – 26 Okto

3 1
NOVEMBER
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1
Pelatihan District Food Inspector
(Pengawas Pangan Daerah)
1 30 1 – 16 Nop
2
Sanitarian Terampil Angkatan II
2 30 27 Nop – 14 Des
3
Angkatan I
1 35 5 – 9 Nop
4
Kearsipan
1 35 5 – 23 Nop
5
1 33 13 - 30 Nop
6
Keuangan Desa Angkatan II
2 35 13 - 30 Nop
DESEMBER
NO JENIS DIKLAT AKT
JML
PST
PELAKS
1
Angkatan II
2 35
3 – 7 Des

3 2
D. KEGIATAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT
NO URAIAN PELAKSANAAN
1 Pemantauan dan evaluasi
Penyelenggaraan Diklat di BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah
Januari – Desember
2 Evaluasi Pra Diklat, pemantauan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Diklatr di
Kab/Kota Se-Jawa Tengah
Pebruari - September
3 Evaluasi Pasca Diklat Bagi Alumni
Diklat di BPSDMD Prov. Jateng
Maret – November
E. KEGIATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT
F. KEGIATAN REFORMASI KEDIKLATAN
1 Penyusunan Pedoman /
Petunjuk Teknis
Pebruari – November
2 Pemeliharaan dan
Pengembangan Sertifikasi ISO
9001 – 2015
Pebruari – Desember
3 Akreditasi Lembaga Pelatihan
Pemerintah
April – November
No URAIAN PELAKSANAAN
1 Analisis Kebutuhan Diklat / Identifikasi
Kebutuhan Diklat
Januari – Juni
2 Penyusunan / Pengembangan
Kurikulum dan Modul Diklat Berbasis
kompetensi
Januari – Oktober
3 Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Diklat
Baru Kabupaten / Kota di Jawa
Tengah
Januari – Mei

3 3
G. KEGIATAN PENGEMBANGAN STANDARISASI DAN
PROFESIONALISME WIDYAISWARA
1 Seminar Nasional Karya Tulis
Ilmiah
Januari - Oktober
2 Orasi Ilmiah Bagi Pejabat
Fungsional Widyaiswara
Januari - April
H. KEGIATAN SERTIFIKASI APARATUR SIPIL NEGARA
1
Diseminasi Sertifikasi
Kompetensi
Maret
2 Sertifikasi Kompetensi ASN April - Desember

3 4
BAB. III
DUKUNGAN BIAYA, SDM, SARANA DAN PRASARANA
A. PEMBIAYAAN
NO JENIS DIKLAT PEMBIAYAAN JUMLAH DANA
(RP)
1 Diklat Fungsional APBD Provinsi
Jawa Tengah
6.238.532.000
2 Diklat Teknis APBD Provinsi
Jawa Tengah
9.091.641.000
3 Diklat Kepemimpinan APBD Provinsi
Jawa Tengah/BIP
12.032.594.000
4 Diklat Prajabatan APBD Provinsi
Jawa Tengah/BIP
3.016.280.000
5 Pemerintahan Desa APBD Provinsi
Jawa Tengah
1.313.260.000
6 Fasilitasi Penyelenggaraan
Diklat Prajabatan dan
Kepemimpinan
kabupaten/kota
APBD Provinsi
Jawa Tengah
130.000.000
B. INDEKS BIAYA INSTANSI PENGIRIM (BIP) :
NO JENIS DIKLAT
INDEKS BIAYA /PESERTA
(RP)
1 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 20.000.000,-
2 Diklat Kepemimpinan Tingkat III 22.045.000,-
3 Diklat Kepemimpinan Tingkat II 30.261.000,-
4 Diklat Prajabatan Gol 3 Umum 5.545.000
5 Diklat Prajabatan Gol 2 Umum 4.470.000

3 5
6 Diklat Prajabatan Gol 1,2,3 K1/K2 2.200.000
C. DUKUNGAN SDM
NO JABATAN S3 S2 S1 DIP SLTA SLTP SD JML
1 Struktural dan
JFU
- 28 46 - 44 11 11 140
2 Widyaiswara 5 45 7 - - - - 57
3 CPNS - - - - - - - -
4 NON PNS - - 15 6 46 2 - 69
Jumlah 5 73 61 4 84 13 11 266
D. PRASARANA UTAMA
NO URAIAN RUANG JUMLAH KAPASITAS
I. Aula : 2 Unit
1 Balai Sasana Widya Praja 1 500 orang
2 Aula Muria 1 300 orang
Jumlah 800 orang
II.
Gedung Pendidikan /
Prasarana Kegiatan
Pembelajaran
6 unit
1 Eksekutif Merapi
Ruang Kelas 1 unit 100 orang
Ruang Diskusi 6 unit @ 15 org 90 orang
Ruang Transit WI 1 unit
Ruang Kesehatan 1 unit
Sekretariat Panitia 1 unit
Jumlah 190 orang
2 Sindoro

3 6
Ruang Kelas Lt I 4 unit @ 40 org 160 orang
Ruang Kelas Lt II 4 unit @ 60 org 240 orang
Jumlah 480 orang
3 Merbabu
Ruang kelas Lt II 8 unit @ 40 org 240 orang
Ruang Diskusi Lt. I 2 unit @ 40 org 80 orang
Jumlah 400 orang
4 Muria
Ruang Kelas Muria I 1 unit 40 orang
Ruang Kelas Muria II 1 unit 40 orang
Jumlah 80 orang
5 Sumbing I
Ruang Kelas Lt II 4 unit @ 40 org 160 orang
Jumlah 320 orang
6 Sumbing 2
Ruang Kelas Lt I 2unit @40 org 80 org
Ruang Seminar (hall) 1 unit 150 orang
Ruang Transit WI 1unit
Sekretariat Panitia 1unit
Jumlah 230 orang
JUMLAH II 1700 orang
III. Asrama

3 7
1 Sindoro I
Lantai I 9 kmr @ 4 org 36 orang
Lantai II 21 kmr @ 2 org 42 orang
Lantai III 21 kmr @ 2 org 44 orang
Jumlah 120 org
2 Sindoro II
Jumlah
112 orang
3 Sindoro III
Jumlah 104 orang
4 Muria I
Jumlah 44 orang
5 Muria II
Jumlah 32 orang
6 Sumbing I
Lantai I 9 kmr @ 2 org 18 org
Lantai II 8 kmr @ 2 org 16 org
Jumlah 34 org

3 8
7 Sumbing II
Jumlah 96 orang
8 Sumbing III
Jumlah 132 orang
9 Sumbing IV
Jumlah
48 orang
10 Eksekutif Merapi
Jumlah 100 orang
JUMLAH III 822 org
IV Menza / Ruang Makan 4 unit
1 Ruang Makan Eksekutif Merapi 1 unit 110 orang
2 Menza Sindoro 1 unit 300 orang
3 Menza Muria 1 unit 80 orang
4 Menza Sumbing 1 unit 300 orang
JUMLAH IV 790 orang
TOTAL
790ang

3 9
E. PRASARANA PENDUKUNG
NO URAIAN JUMLAH KAPASITAS
1 Ruang Kantor 1 unit 300 orang
2 Laboratorium Bahasa 1 unit 20 orang
3 Laboratorium Komputer 1 unit 40 orang
4 Laboratorium Perkantoran 1 unit 40 orang
5 Rumah Dinas Pimpinan 1 unit
6 Wisma Tenaga Kediklatan 1 unit
7 Perpustakaan 1 unit
8 Sarana Olah Raga
- Lapangan sepak bola 1 unit
- Lapangan tennis 2 unit
- Lapangan Voli 1 unit
- Meja Billiard 1 unit
- Fitness Center 1 unit 10 orang
- Outbound Area 1 unit
- Sepeda Gunung - unit
9 Fasilitas Rekreasi
- Kebun Koleksi Satwa 1 unit
10 Koperasi -
11 Poliklinik 1 unit
12 Tempat Ibadah 1 unit
13 Loundry centre 1 unit
14 Genset 6 unit
15 Pos Keamanan 4 unit
16 Kantin 1 unit 25 org
17 Kendaraan Dinas
- Bus Non AC 1 unit 25 orang
- Ambulans 1 unit -
- Station Wagon 10 unit
- Sepeda Motor 12 unit
- Pick Up 1 unit

4 0
- Kendaraan Roda 3
2 unit
F. SARANA PENDUKUNG
NO URAIAN JUMLAH
1 Papan Tulis 38 unit
2 Flip Chart 74 unit
3 Sarana Multimedia
- Wireless Presentation System (WPS) 20 unit
- Interactive White Board (IWB) 5 unit
- TV Plasma/LCD 280 unit
- Sound system 10 unit
- CD/DVD Player 10 unit
- Audio Recorder 4 unit
- Video Recorder 4 unit
- Kamera digital 20 unit
4 Komputer 180 unit
5 Laptop / Notebook 70 unit
6 LCD Projector 50 unit
7 Jaringan Wifi/internet 2 unit
8 CCTV 20 unit
9 Buku Referensi 4.000 buku
10 Modul / Bahan Ajar
100 k

4 1
G. STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL
Plt. KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
RIENARETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641026 198909 2 001

4 2
H. PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA
DR. Ir. SUT A RWI, M.Sc
195610171980031003
Widy aiswara A hli Utama
Drs. H. SIGIT SUMA RHA EN YA NT O,
SH, MM
195604011980031015
DR. Ir. NUGROHO IN
SA PUT RO, MM
195902181985031001
Drs. JOKO
T RIWIYA T NO, M.Si
195807021984031002
Ir. DJOKO
SUT RISNO, M.Si
195611121985031006
Ir. ENNY
KA RNA WA T I, M.Si
195808301983032004
DR. LILIN BUDIA T I ,SH,MM
196102101986032011
SYA MSI
HA DI SKM, M.Kes
195511111978101002
Drs. SISWA NT A JA KA
PURNA MA , A pt, MKes
196310281989111001
Widy aiswara A hli Mady a

4 3
SUT A RDI, A .Pi
196005311985031005
Drs. Kunto Nugroho HP, M.Si
195801151985031014
Dra. MA RT UT I, MM
195903191986032005
Drs. WA RDJIT O
SOEHA RSO, M.Sc
195801191984031004
SUDIRMA N
MUST A FA , SH, M.Hum
196209161995011001
Ir. SURA T A
195906171991031002
Ir. KRIST IYO SUMA RWONO,
M.Sc
196001111986031010
MUH.
HA RT A DI. SPd. MSi
196011061983021002
Ir. YA T NO
ISWORO, MP
196410101999031002

4 4
Ir. WA RDI
A ST UT I, M.Pd
196608181992032015
Ir. SUPRIYA NT O, M.Si
196205171991031004
Ir. WA HYU KUSNOWIBOWO,
MT
195901201990031003
Ir. IMA N
KRIDA RSO, M.Si
196002071986031015
SRI EST I
REDJEKI, SH, SS, M.Si
196110031986032007
Ir. DJOKO
SUWA RSO, MP
196409161991031009
Dr. DJA T MIKO BUDI NUGROHO,
M.Kes
196006111989111001
DIDIK SINGGIH
HA DI, SE, Msi
196309231996031001
DWI T IT I
SUNDA RI, SKM, M.Kes
196512131988032004

4 5
Drs. IRA WA N
RUMEKSO, MM
196711161990011001
WA HYU
WIDIA RSIH, ST , M.PI
196706071998032001
Widy aiswara Muda
SIT I A MINA H
ZUHRIA H, S.Sos, M.Si
196701181993032003
Widy aiswara Muda
YA ENI, S.Pd
196307051989031014
IKBA L
KHA FID, S.IP, M.Si
196705041986031002
Ir. WA HYU
IST IYA NT I, MM
196405021990032002
GIGUS
NURYA T NO, A .Pi
196708221991031011
HA RINI
SET IJOWA T I, SKM, M.HSc.
196811091993032005
Widy aiswara A hli Muda
SAMONO, S.ST
196703241987031002
Widyaiswara Ahli
Pertama

4 6
37. Drs. Sutarjo, MM/196003251987031004/Widyaiswara Ahli Utama
38. Ir. Hartono Iriyanto, M.Pi./195708271988031004/Widyaiswara Ahli Utama
39. Ir. Agus Sriyanto, M.Si./ 195908151987031009/Widyaiswara Ahli Madya
40. Rahardjanto Pudjiantoro,SH,MT./ 196110111988111001/Widyaiswara Ahli Madya
41. Sriyatun, S.Kep, MM./196901121989032005/Widyaiswara Ahli Muda
42. Iswahyudi, SP, MP./197010282000121002/Widyaiswara Ahli Muda
43. Diyah Mubarokah Akhadiyanti, S.Pi, M.Pi./196901091997032002/Widyaiswara
Ahli Muda
44. Kristiana Widiawati, S.Pi, MT./197112041999032007/Widyaiswara Ahli Muda
45. Drs. Pamungkas Tunggul Wasana, M.Si./197301101992031001/Widyaiswara Ahli
Muda
46. Drs. Heru Gunawan, MM./196911091990031006/Widyaiswara Ahli Muda
47. Arif Efendy, SH, MM./196911021990031003/Widyaiswara Ahli Muda
48. Sodikin, SS, M.Si./196803241998031002/Widyaiswara Ahli Muda
49. Muchamad Rizal, ST, M.Sc, M.Eng./198008272005011010/Widyaiswara Ahli Muda
50. Muhammad Alaziz, SE, MM./197003142005011008/Widyaiswara Ahli Muda
51. Dra. Nila Agustina, MPA./197608171999032005/Widyaiswara Ahli Muda
52. Andis Triyanto, SKM, M.Kes./197505041999031006/Widyaiswara Ahli Muda
53. Edi Winarno AS, ST, M.Kom./197502022005011004/Widyaiswara Ahli Muda
54. Tri Mardiyanti Ratnasari, SE, M.Acc./197103171997032005/Widyaiswara Ahli
Muda
55. Yuni Indarti, S.Sos, MM./197906202009012003/Widyaiswara Ahli Muda
56. Erni Irawati, SE, M.Pd./197308292009012002/Widyaiswara Ahli Muda
57. Agus Pujianto, SH, MM/19700810 1994031004/ Widyaiswara Ahli Pertama

4 7
I. PETA LOKASI

4 8
J. DETAIL SARANA DAN PRASARANA

4 9

5 0

5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6
KATALOG DIKLAT
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN
Klasifikasi Jenis Diklat Fungsional
Rumpun Kepegawaian
Kategori Diklat Dalam Jabatan
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
Latar Belakang Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting
dalam suatu organisasi. Untuk menjalankan roda
organisasi dibutuhkan ASN yang yang memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila
dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya
meningkatkan pelaksanaan manajemen ASN, pemerintah
melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/14/M.PAN/6/2008, menetapkan adanya Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian (JFAK). Oleh karena itu,
para PFAK dituntut lebih produktif, berkualitas dan
profesional dalam menjalankan tugasnya.
Tujuan Peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai pejabat fungsional analis kepegawaian keahlian
Peserta Sasaran PNS Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa
Tengah
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 17

5 7
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT JENJANG
AHLI
Rumpun Kesehatan
Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
Latar Belakang Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok
manusia untuk bertahan hidup. Oleh karenanya harus
dijaga kualitas atau mutu, keamanan dan nilai gizinya agar
makanan menjadi berman aat dan tidak menimbulkan risiko
bagi kesehatan. Semua jenis bahan makanan perlu
mendapat perhatian secara fisik serta kesegarannya
terjamin, terutama bahan-bahan makanan yang mudah
membusuk atau rusak seperti daging, ikan, susu, telor,
makanan dalam kaleng, buah dst. Salah satu upaya
mendapatkan bahan makanan yang baik adalah
menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari
sumber tidak jelas (liar) karena kurang dapat
dipertanggungjawabkan secara kualitasnya.
Tujuan Setelah mengikuti diklat, diharapkan peserta mampu
meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan
agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pejabat fungsional sanitarian.
Peserta Sasaran PNS tenaga/petugas kesehatan Dinas
Kesehatan provinsi/kabupaten/kota
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 14

5 8
PELATIHAN DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA POLA
150 JAM
Rumpun Pemerintahan Umum
Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
Latar Belakang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur utama Sumber
Daya Manusia Daerah Aparatur mempunyai peranan yang
menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Satuan Polisi Pamong Praja yang
mampu memainkan peran tersebut adalah Satuan Polisi
Pamong Praja yang mempunyai kompetensi yang
didindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh
dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral,
bermental baik, profesional, dan sadar akan tanggung
jawab sebagai pelayanan publik., serta mampu menjadi
perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu agar Satuan Polisi Pamong Praja mampu
menjalankan peran dan fungsinya diperlukan Pelatihan
Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi SDM
dimaksud.
Tujuan Tujuan pelaksanaan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong
Praja Pola 150 Jam Tahun 2018 adalah peserta mampu
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat
fungsional Satpol PP.
Peserta Sasaran Satpol PP dari Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se
Jawa Tengah
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 20

5 9
PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
AHLI
Rumpun Pertanian
Latar Belakang Undang – undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
mengamanatkan bahwa peran strategis dari penyuluh
pertanian adalah mewujudkan Strategi Revitalisasi
Sumberdaya Manusia dan Revitalisasi Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian. Disisi lain, untuk memberikan
motivasi dan penghargaan kepada penyuluh pertanian agar
mampu meningkatkan kinerjanya, telah diatur
penjenjangan karir Penyuluh Pertanian melalui Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
Oleh karena itu agar penyuluh pertanian mampu
menjalankan perannya secara profesional, maka
diselenggarakanlah Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh
Pertanian Ahli Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Tujuan Memberikan wawasan berfikir secara komprehensif bagi
penyuluh Pertanian, Meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap sebagai Penyuluh Pertanian,
Meningkatkan profesionalisme Penyuluh Pertanian.
Peserta Sasaran PNS di lingkungan Dinas Pertanian
Provinsi,Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 18

6 0
PELATIHAN FUNGSIONAL KEWIRAUSAHAAN BAGI
PENYULUH PERTANIAN
Rumpun Pertanian
Latar Belakang Dalam mensukseskan program Pembangunan Pertanian
perlu didukung oleh para pelaku yang mempunyai jiwa
Enterpreuneur/Kewirausahaan yang memiliki kemampuan
kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar/kiat dari sumber
daya manusia untuk mencari peluang sukses.
Data yang ada di Bakorluh Provinsi Jawa Tengah Tahun
2014, menunjukkan bahwa jumlah Penyuluh Pertanian
adalah 3.639 PPL dan tidak lebih dari 10% yang dapat
menciptakan para wirausaha yang sukses, karena
mungkin belum mempunyai kemampuan untuk
menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
Tujuan Tujuan pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Bagi
Aparatur Penyuluh Pertanian Tahun 2018 bertujuan untuk
mengembangkan dalam peningkatan sikap dan
keterampilan peserta dalam berwirausaha.
Peserta Sasaran PNS penyuluh pertanian pada Dinas
Pertanian kabupaten/kota
Jumlah 30
Durasi Hari 14

6 1
PELATIHAN PENGUATAN BAGI KEPALA SEKOLAH SMU DAN SMK
Rumpun Pendidikan
Latar Belakang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007
tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, mengatur tentang
persayaratan kualifikasi dan kompetensi yang seyogyanya
dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah. Selanjutnya dalam rangka
menata dan mereformasi kepemimpinan pendidikan di sekolah,
sekaligus melengkapi peraturan sebelumnya, terkait dengan
Kepala sekolah ( principalship ), Pemerintah melalui
Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kembali regulasi baru
yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah.
Hadirnya peraturan ini membawa konsekuensi logis akan
perlunya kebijakan penilaian kinerja Kepala Sekolah di setiap
daerah. Dalam pandangan manajemen, sertifikat bisa dianggap
sebagai bukti formal atas kelayakan dan kewenangan seorang
untuk memangku jabatan, khususnya dalam Jabatan fungsional
tertentu. Jadi untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah sudah
seharusnya memang memiliki sertifikat Pelatihan Penguatan
Kepala Sekolah.
Tujuan Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada
dimensi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial,
dimensi kompetensi kewirausahaan, dimensi kompetensi
supervisi, dan dimensi kompetensi sosial.
Peserta Sasaran Kepala Sekolah SMU dan SMK di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah
Jumlah 70 peserta
Durasi Hari 10

6 2
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN JENJANG AHLI
Rumpun Kesehatan
Latar Belakang Pada dewasa ini permasalahan kesehatan lingkungan semakin
kompleks, sementara permasalahan sanitasi tradisional (jamban,
perumahan, air minum, vektor penyakit, dll) belum terselesaikan
dan pada saat yang bersamaan manusia juga dihadapkan pada
permasalahan kesehatan lingkungan kehidupan modern
(pencemaran, radiasi,pemanasan global, dll), sehingga yang
dihadapi manusia terkait dengan kesehatan lingkungan pada saat
ini bukan hanya tradisional risk tapi juga modern risk. Upaya
kesehatan lingkungan yang dapat dilakukan untuk mengatasi
permasalahan di atas adalah pengendalian faktor-faktor risiko
lingkungan fisik, biologis, sosial yang dapat menimbulkan hal-hal
yang merugikan kesehatan dan daya tahan hidup manusia.
Profesionalisme Sanitarian dituntut untuk mampu memahami
IPTEK, merancang, membangun dan memelihara teknologi
sanitasi serta melakukan manajemen sanitasi untuk sebesar-
besar kepentingan umat manusia. Sanitarian dalam hal ini
merupakan unsur ketenagaan yang pokok dalam Program
Penyehatan Lingkungan di setiap jenjang penyelenggaraan
kegiatan kesehatan.
sebagai pejabat fungsional sanitarian jenjang ahli.
Peserta Sasaran PNS tenaga/petugas kesehatan Dinas Kesehatan
provinsi/kabupaten/kota
Jumlah 30 peserta 2 angkatan
Durasi Hari 14

6 3
PELATIHAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN
Rumpun Ketahanan Pangan
Latar Belakang Keamanan pangan adalah segala upaya yang dapat
ditempuh untuk mencegah adanya indikasi yang
membahayakan pada bahan pangan. Untuk memenuhi
kebutuhan akan keadaan bebas dari resiko kesehatan yang
disebabkan oleh kerusakan, pemalsuan dan kontaminasi,
baik oleh mikroba atau senyawa kimia, maka keamanan
pangan merupakan faktor terpenting baik untuk dikonsumsi
pangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.
Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai
hasil interaksi antara toksisitas mikrobiologik, toksisitas
kimia dan status gizi. Hal ini saling berkaitan, dimana
pangan yang tidak aman akan mempengaruhi kesehatan
manusia yang pada akhirnya menimbulkan masalah
terhadap status gizi (Seto, 2001).
Tujuan Setelah mengikuti diklat diharapkan peserta siap untuk
menjadi petugas/inspektur pangan/penyuluh pangan dalam
melakukan pengawasan dan pembinaan ke industri rumah
tangga pangan (IRTP).
Peserta Sasaran PNS provinsi/kabupaten/kota
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 13

6 4
PELATIHAN PENGUATAN BAGI PENGAWAS SEKOLAH SMU
DAN SMK
Rumpun Pendidikan
Latar Belakang Keberhasilan pendidikan mikro di sekolah tidak hanya
bertumpu pada guru sebagai pengelola proses
pembelajaran, tapi juga Pengawas Sekolah yang bertugas
melakukan supervisi baik aspek akademik ataupun aspek
manajerial yang secara keseluruhan bertujuan untuk
mengawal dan meningkatkan mutu capaian Standar
Nasional Pendidikan (SNP). Mengingat arti penting dan
strategisnya peran Pengawas Sekolah dalam pembangunan
dibidang pendidikan, terlebih lagi pasca berlakunya UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dimana berdampak pada beralihnya kewenangan urusan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus, maka
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan
pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan
khususnya untuk Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
melalui Pelatihan Penguatan Bagi Pengawas Sekolah SMU
dan SMK Tahun 2018.
Tujuan Meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah menuju
pendidikan yang berkualitas, Memberi bekal tambahan
kepada Pengawas Sekolah menghadapi berbagai perubahan
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
tuntutan masyarakat pendidkan yang lebih berkualitas.
Peserta Sasaran 1. Pengawas Sekolah SMU ( Sekolah Menengah
Umum ) ;
2. Pengawas Sekolah SMK ( Sekolah Menengah
Kejuruan )
Durasi Hari 10

6 5
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN JENJANG AHLI
Rumpun Kesehatan
Latar Belakang Sejak dahulu peran Bidan adalah sebagai “primary care”
yaitu sebagai pemberi pelayanan pada perempuan dan
anak-anak. Sekalipun demikian peran ini terus berkembang
dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
konteks dan sistem dimana pelayanan kebidanan ikut serta.
Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi bidang
kesehatan khususnya kedokteran secara tidak langsung
berpengaruh pada pola praktik kebidanan dan pola
pendidikan kebidanan. Adanya bidan yang mulai
menggunakan teknologi sebagai tindakan intervensi secara
fleksibel diakui beberapa Negara meskipun sebagian lainnya
tetap pada filosofi dan ruang lingkup untuk
mempertahankan tidak atau sesedikit mungkin intervensi
dalam praktiknya.
fungsional bidan jenjang ahli
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 14

6 6
PELATIHAN FUNGSIONAL PENGEMBANGAN METODOLOGI
PERTANIAN BERBASIS PARTISIPATIF BAGI PENYULUH
PERTANIAN
Rumpun Pertanian
Latar Belakang Presiden menegaskan bahwa dalam waktu 3 tahun ke
depan, kita harus swasembada pangan. Untuk menjawab
tantangan tersebut perlu melakukan akselerasi dalam
mencapai target swasembada pangan sehingga tututan
perkembangan ekonomi dapat dihadapi dan diadaptasi
dengan baik oleh masyarakat umumnya dan petani
khususnya.
Upaya keberhasilan tersebut para penyuluh pertanian
mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam
membangun sumberdaya manusia pertanian khususnya
petani.
Tujuan Tujuan pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Metodologi
Penyuluhan Pertanian Berbasis Partisipatif Bagi Penyuluh
Pertanian Tahun 2018 bertujuan untuk mengembangkan
metode penyuluhan pertanian secara partisipatif dengan
memanfaatkan informasi inovasi yang dikembangkan petani
untuk membantu pemecahan masalah usaha petani.
Peserta Sasaran PNS penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian
kabupaten/kota.
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 14

6 7
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS JENJANG
AHLI
Rumpun Kesehatan
Latar Belakang Upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas
didukung dengan adanya sumber daya manusia kesehatan
yang profesional, untuk itu Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara RI telah menetapkan 27 jabatan fungsional
kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya
sesuai dengan profesinya masing-masing. Jabatan
fungsional adalah jabatan karier yang hanya diduduki oleh
seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai negeri
Sipil. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah jabatan
fungsional nutrisionis yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang
pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat
maupun rumah sakit, pada perangkat pemerintah provinsi,
kabupaten, kota dan unit pelaksana kesehatan lainnya.
fungsional Nutrisionis jenjang ahli
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 14

6 8
PELATIHAN SURVEILANS KESEHATAN
Rumpun Kesehatan
Latar Belakang Surveilans kesehatan masyarakat adalah pengumpulan,
analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan
sistematis yang kemudian didiseminasikan (disebarluaskan)
kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam
pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya
(DCP2, 2008). Surveilans kesehatan masyarakat
memberikan informasi kewaspadaan dini bagi pengambil
keputusan dan manajer tentang masalah-masalah
kesehatan yang perlu diperhatikan pada suatu populasi.
Surveilans kesehatan masyarakat merupakan instrumen
penting untuk mencegah outbreak penyakit dan
mengembangkan respons segera ketika penyakit mulai
menyebar. Informasi dari surveilans juga penting bagi
kementerian kesehatan, kementerian keuangan, dan donor,
untuk memonitor sejauh mana populasi telah terlayani
dengan baik.
Tujuan Diharapkan peserta mampu meningkatkan kemampuan,
pengetahuan dan keterampilan kepada Surveilans dalam
memberikan pelayanan kesehatan. Agar dapat
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
secara professional.
Peserta Sasaran PNS di lingkungan Dinas Kesehatan,Rumah Sakit
Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
PUSKESMAS di Jawa Tengah.
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 13

6 9
PELATIHAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN
Rumpun Kesehatan
Latar Belakang Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok
manusia untuk bertahan hidup. Oleh karenanya harus
dijaga kualitas atau mutu, keamanan dan nilai gizinya agar
makanan menjadi berman aat dan tidak menimbulkan risiko
bagi kesehatan. Semua jenis bahan makanan perlu
mendapat perhatian secara fisik serta kesegarannya
terjamin, terutama bahan-bahan makanan yang mudah
membusuk atau rusak seperti daging, ikan, susu, telor,
makanan dalam kaleng, buah dst. Salah satu upaya
mendapatkan bahan makanan yang baik adalah
menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari
sumber tidak jelas (liar) karena kurang dapat
dipertanggungjawabkan secara kualitasnya.
agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pejabat fungsional sanitarian.
Peserta Sasaran Sanitarian di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah
Sakit Umun Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota
dan Puskesmasdi Jawa Tengah.
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 11

7 0
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN JENJANG
TERAMPIL
Rumpun Kesehatan
Latar Belakang Pada dewasa ini permasalahan kesehatan lingkungan
semakin kompleks, sementara permasalahan sanitasi
tradisional (jamban, perumahan, air minum, vektor
penyakit, dll) belum terselesaikan dan pada saat yang
bersamaan manusia juga dihadapkan pada permasalahan
kesehatan lingkungan kehidupan modern (pencemaran,
radiasi,pemanasan global, dll), sehingga yang dihadapi
manusia terkait dengan kesehatan lingkungan pada saat ini
bukan hanya tradisional risk tapi juga modern risk. Upaya
kesehatan lingkungan yang dapat dilakukan untuk
mengatasi permasalahan di atas adalah pengendalian
faktor-faktor risiko lingkungan fisik, biologis, sosial yang
dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan kesehatan dan
daya tahan hidup manusia. Oleh karena itu untuk
meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan keahlian
para Sanitarian maka diselenggarakanlah Diklat Jabatan
Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil agar dapat
melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan serta dapat memberikan pelayanan umum
kepada masyarakat secara professional.
fungsional sanitarian terampil.
Peserta Sasaran PNS di lingkungan Dinas Kesehatan,Rumah Sakit
Umum Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
PUSKESMAS di Jawa Tengah
Durasi Hari 14

7 1
PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH
Rumpun Pendidikan
Latar Belakang Program penyiapan calon kepala sekolah yang akan
dilakukan ini merupakan pilot program atau percontohan.
Program ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan
Permendiknas No 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru
sebagai Kepala Sekolah. Melalui program piloting ini
diharapkan akan banyak dinas yang akan mengikuti untuk
menerapkan program penyiapan calon kepala sekolah yang
sesuai dengan Permendiknas No 28 Tahun 2010, sehingga
dapat menghasilkan kepala sekolah yang memiliki
kompetensi sesuai dengan Permendiknas No 13 tahun
2007.
Tujuan Melalui program piloting ini diharapkan akan banyak dinas
yang akan mengikuti untuk menerapkan program penyiapan
calon kepala sekolah yang sesuai dengan Permendiknas No
28 Tahun 2010.
Peserta Sasaran Guru SMA dan SMK PNS di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Tengah
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 17

7 2
PELATIHAN DISTRICT FOOD INSPECTOR
(PENGAWASAN PANGAN DAERAH)
Rumpun Ketahanan Pangan
Latar Belakang Pangan yang bermutu dan aman merupakan hak asasi
manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh
Industri Rumah Tangga Pangan (PIRTP). Undang- Undang
Nomor 36 tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan
bahwa makanan dan minuman yang diguanakan
masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau
persyaratan kesehatan. Guna menunjang perkembangan
dan legalisasai produk pangan industri rumah tangga
diperlukan sumber daya manusia di kabupaten kota yang
dapat membina dan berperan aktif dalam mengawasi serta
mengendalikan peredaran pangan yang diproduksi oleh
industri rumah tangga. Oleh karena itu diselenggarakanlah
Diklat Distric Food Inspector (Pengawasan Pangan Daerah)
untuk menghasilkan tenaga Pengawas Pangan (District
Food Inspector) semakin kompeten sehingga dapat
melakukan pengawasan pangan yang beredar di
Masyarakat.
Tujuan Setelah mengikuti diklat, diharapkan peserta siap menjadi
petugas / inspektur pangan/penyuluh pangan dalam
melakukan pengawasan dan pembinaan Industri Rumah
Tangga Daerah.
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 11

7 3
PELATIHAN PENINGKATAN KINERJA PENYULUH SOSIAL
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Rumpun Sosial
Latar Belakang Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan
masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua
golongan masyarakat yang mempermudah dan
meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi
perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi
kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini
mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni:
memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan
sosial.
Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap peserta dalam penguasaan jabatan
fungsional pekerja sosial sesuai ketentuan yang berlaku
maka dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kinerja Penyuluh
Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018.
Tujuan Setelah mengikuti Pelatihan , peserta mampu melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dalam penguasaan jabatan
fungsional pekerja sosial dalam penanggulangan
kemiskinan.
Peserta Sasaran PNS Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa TengaPNS
yang berasal dari para pekerja sosial di
lingkungan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 14

7 4
DIKLAT TEKNIS PENDAMPINGAN SERTIFIKASI ORGANIK
TANAMAN PANGAN
Klasifikasi Jenis Diklat Teknis
Rumpun Pertanian
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
Latar Belakang Sertifikasi organik adalah rangkain kegiatan penerbitan
sertifikat, sebagai jaminan tertulis yang diberkan oleh
lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi untuk
menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi
standar yang dipersyaratkan yaitu Standar Nasional
Indonesia (SNI) tentang Sistem Pangan Organik. Sebagai
langkah awal dalam mempersiapkan sertifikasi, maka
pengolah harus menetapkan, menerapkan dan menjaga
produk organik yang sesuai dengan ruang lingkup
kegiatannhya. Dalam hal ini pengelola harus
mendokumentasikan kebijkan, sistem, program, prosedur
dan instruksi sejauh diperlukan untuk menjamin mutu
produk organiknya.
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis
aparatur Dinas Pertanian dalam rangka meningkatkan daya
saing produk tanaman pangan.
Peserta Sasaran Aparatur yang menangani pengelolaan sertifikasi
organik tanaman pangan di Kabupaten/Kota se-
Jawa Tengah
Durasi Hari 14

7 5
Diklat Teknis Manajemen Sekolah
Rumpun Pendidikan
Latar Belakang Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti diamanatkan
dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak
memperoleh pendidikan yang layak agar kehidupannya
terjamin. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya
meningkatkan anggaran pendidikan. Meningkatknya
anggaran pendidikan harus diikuti dengan pengelolaan yang
profesional agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa
tercapai.
Tujuan Setelah mengikuti pendidikan, diharapkan peserta mampu
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur
dalam pengelolaan administrasi sekolah.
Peserta Sasaran Aparatur yang menangani pengelolaan sekolah di
SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota se- Jawa
Tengah.
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

7 6
Diklat Teknis Manajemen Lalu Lintas
Rumpun Perhubungan
Sub Bidang Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
Latar Belakang Manajemen lalu lintas merupakan upaya-upaya
pemanfaatan semaksimal mungkin sistem jaringan jalan
yang ada dan bisa menampung lalu lintas sebanyak
mungkin atau menampungh pergerakan orang sebanyak
mungkin dan memperhatikan keterbatasan lingkungan.
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur
dalam pengelolaan manajemen lalu lintas.
Peserta Sasaran Aparatur yang menangani manajemen lalu lintas
di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa
Tengah.
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

7 7
Diklat Teknis Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Rumpun Sosial
Latar Belakang Kondisi negara Indonesia pasca krisis moneter dan ekonomi
global dan lokal ternyata belum pulih secara nyata. Hal ini
tercermin dari belum membaiknya kondisi masyarakat akibat
dampak krisis yang lalu. Dampak krisis moneter dan ekonomi
pada semua bidang kehidupan telah membuat kondisi masalah
kesejahteraan sosial semakin kompleks dan berkembang, selain
masalah kemiskinan, variable dan bobot permasalaham
kesejahteraan sosial lainnya cenderung meningkat. Untuk
mengatasi hal tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah
dan masyarakat.
Tujuan Setelah mengikuti diklat ini, diharapkan peserta mampu
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam
menangani para Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial Eks
Psikotik
Peserta Sasaran Aparatur yang menangani masalah kesejahteraan
sosial eks psikotik dari Provinsi dan Kabupaten/Kota
se-Jawa Tengah.
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

7 8
Diklat Teknis Deteksi Dini / Intelegen
Rumpun Keamanan
Latar Belakang Deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap potensi akan
terjadinya konflik dalam masyarakat, meningkatkan
kepekaan kepada setiap personil yang memiliki tanggung
jawab dalam pemeliharaan kemananan dan ketertiban dari
ancaman konflik sosial. Pendidikan dan pelatihan deteksi
dini ini bagi aparatur digunakan sebagai pengetahuan dasar
dalam melaksanakan tugas guna menunjang kinerja
pimpinan serta institusi yang digunakan untuk memberikan
gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi.
Tujuan Setelah mengikuti diklat ini, diharapkan peserta mampu
memiliki pengetahuan dan keterampilan teknik dasar
penyelidikan, pengamanan dan mendukung suksesnya
pembangunan nasioanl yag menciptakan kondisi negara
yang dinamis.
Peserta Sasaran Aparatur di Provinsi dan Kabupaten/kota se-Jawa
Tengah
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

7 9
Diklat Teknis Administrasi Dasar Bagi PNS Di Lingkungan
Pemerintah Prov. Jateng
Sub Bidang Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
Latar Belakang Sebagai seorang Apartur Sipil Negara harus mempunyai
pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis bidang
administrasi dasar untuk mewujudkan Good Government.
Tujuan Setelah mengikuti pendidikan, diharapkan peserta
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis bidang
administrasi dasar, guna menjamin tertib administrasi, tertib
hukum dan tertib pelayanan.
Peserta Sasaran Aparatur di SKPD Provinsi Jawa Tengah
Durasi Hari 10

8 0
Diklat Teknis Perencanaan Dan Penganggaran
Rumpun Perencanaan
Latar Belakang Sistem perencanaan pembangunan daerah mengalami
perubahan mendasar dengan tuntutan bidang politik,
pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Pilkada
yang berlangsung secara serentak, memberikan banyak
dampak dalam masyarakat dan perubahan yang diharapkan
adalah menuju kearah yang lebih baik demi kesejahteraan
masyarakat. Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih
akan menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja
selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen
RPJMD. Untuk mendukung penyusunan RPJMD maka
dibutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi yang
memahami perencanaan dan penganggaran guna
mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih saat
kampanye.
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta
kompetensi aparatur yang membidangi perencanaan.
Peserta Sasaran Aparatur yang membidangi perencanaan dan
penganggaran dari SKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

8 1
Latar Belakang Aset daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari aset
negara yang harus dikelola secara optimal dengan
memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi
dan akuntabilitas. Barang dan aset daerah merupakan salah
satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin
terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan
Barang Milik Daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi
dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-
unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah dengan PP Nomor
38 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah.
meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pengelolaan
aste daerah agar lebih efesien dan efektif untuk
mencipatakan pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa (good and clean governance).
Peserta Sasaran Aparatur yang bertugas menangani pengelolaan
aset dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa
Tengah.
Durasi Hari 15

8 2
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
Latar Belakang Pelayanan informasi dan kehumasan merupakan kegiatan
yang dilaksanakan oleh pranata humas, mulai dari
perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan serta
pelaksanaan hubungan eksternal dan internal. Melalui
pranata humas, akan terjalin hubungan harmonis antar
lembaga yang ada dalam masyarakat.
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis
aparatur dalam menyampaikan informasi melalui presentasi
dengan memanfaatkan multi media.
Peserta Sasaran Aparatur di SKPD Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten / Kota.
Durasi Hari 5

8 3
Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan
Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang
sangat penting, melalui perencanaan kita bisa
merencanakan dan menyusun kegiatan pembangunan guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu. Di dalam penyusunan perencanaan pembangunan
di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi,
koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan
nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah
harus bersifat mendukung pemcapaian tujuan
pembangunan nasioanal. Untuk itu perencanaan
pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsif, efesien, efektif, akuntable partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan.
meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan
aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai
dengan potensi daerah.
Peserta Sasaran Aparatur di bidang perencanaan pembangunan di
lingkungan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
se- Jawa Tengah.
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

8 4
Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan hal
yang sangat penting dan strategis karena merupakan break
down dari visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang
dalam RPJMD dan RKPD. Renstra mencakup arah umum
yang akan dicapai 5 tahun kedepan, sedangkan Renja
tahunan secara eksplisit menegaskan bagaimana tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Hal ini
merupakan dasar bagi akuntabilitas OPD yang bersangkutan
setiap tahun. Rencana kinerja fokus pada kerangka tujuan
yang spesifik, kuantitatif dan terukur yang menjadi acuan
bagi OPD sesuai arah yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Tujuan Memberikan dan meningkatkan pemahaman ASN terhadap
dokumen renstra dan renja OPD baik dalam tahapan, tata
cara penyusunan dan evaluasinya agar dokumen yang telah
disusun nantinya akan sesuai dengan aturan dan petunjuk
pelaksanaanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat
Peserta Sasaran Aparatur di bidang perencanaan pembangunan di
lingkungan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
se- Jawa Tengah.
Jumlah 35 peserta 2 Angkatan
Durasi Hari 5

8 5
Diklat Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana
Latar Belakang Kemampuan untuk memaknai dan melakukan suatu
tindakan sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana
sangat dibutuhkan oleh setiap aparatur/petugas dengan
mengingat geografis dan geologis Indonesia termasuk
wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu, upaya
penanggulangan bencana perlu dilakukan secara
komprehensif baik sebelum, pada saat berlangsungnya
bencana maupun sesudah bencana. Sehubungan dengan
itu, pemerintah Daerah berupaya untuk mengadakan
peningkatan kapasitas bidang kebencanaan agar tersedia
SDM aparatur yangg kompeten dalam penanganan
bencana.
Tujuan Mempersiapkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi
dalam penanggulangan bencana.
Peserta Sasaran Aparatur yang berasal dari kantor/badan yang
menangani penaggulangan bencana di
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

8 6
Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas
Rumpun Kesehatan
Latar Belakang Untuk meningkatkan pelayanan sarana kesehatan dasar
khususnya puskesmas kepada masyarakat, dilakukan
berbagai upaya peningktan mutu dan kinerja antara lain
dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen
mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan
baik pelayanan klinis, upaya puskesmas dan manajerial.
Akreditasi puskesmas merupakan salah satu mekanisme
regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya
peningkatan mutu dan kinerja pelayanan puskesmas yang
dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan
kewenangan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Tujuan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis
aparatur dalam rangka penyusunan dokumen akreditasi
puskesmas.
Peserta Sasaran Petugas kesehatan di Kabupaten / Kota se –Jawa
Jumlah 33 peserta
Durasi Hari 14

8 7
Diklat Teknis Manajemen Konflik
Latar Belakang Konflik merupakan sebuah realitas yang selalu akan melekat
ditempat kerja. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai
kepentingan individu dan kelompok yang menginginkan
cara mereka menjadi pilihan dalam setiap keputusan
organisasi. Sehingga sangat wajar diperlukan kemampuan
untuk mengelola setiap konflik yang ada.
Tujuan Diklat Teknis Manajemen Konflik bertujuan untuk
membangun kesadaran, mengembangkan kecerdasan
emosi dan mampu mengelola emosi diri sehingga dapat
berinteraksi dengan orang lain dan dapat bernegosisasi
dengan win win solution agar dapat mencegah konflik
reduktif ditempat kerja.
Peserta Sasaran Aparatur di OPD Pemprov dan Pemerintah
Kabupaten / Kota di Jawa
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 5

8 8
Diklat Teknis AMDAL
Latar Belakang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menyatakan bahwa
AMDAl menjadi kajian mengenai dampak besar dan penting
untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Atas dasar pasal
tersebut sangatlah jelas peraturan pemerintah terkait
dengan analisis mengenai dampak lingkungan untuk syarat
perijinan, dimana hasil studi AMDAL akan menjadi bahan
pertimbangan untuk memberikan ijin usaha/kegiatan.
Tujuan Meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan
memprediksi dampak terkecil sehingga pembangunan yang
ada akan memberikan kenyamanan dan manfaat yang
positif bagi masyarakat sekitarnya serta mensinergiskan
antara suatu aktivitas kegiatan dengan lingkungan agar
terciptanya lingkungan yang ramah dan berkelanjutan.
Peserta Sasaran Aparatur yang menangani AMDAL di OPD
Pemprov dan Pemerintah Kabupaten / Kota di
Jawa Tengah
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

8 9
Diklat Teknis Pelayanan Publik
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
Latar Belakang Sejalan dengan semangat membangun dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik di Indonesia sebagai salah satu
faktor penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang
baik (good governance) serta semakin meningkatnya
harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya
maka pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah
strategis antara lain dengan mengeluarkan beberapa
kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di
Indonesia.
Tujuan Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pelayanan
kepada masyarakat.
Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 14

9 0
Diklat Teknis Pengelolaan Perijinan Bangunan
Latar Belakang Untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan
gedung dan menjamin keandalan teknis serta terwujudnya
kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan
gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus
berdasarkan izin mendirikan bangunan gedung (IMB). Izin
mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oelh
Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun, mengubah, memperluas, mengurangi
termasuk merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan teknis yang berlaku
pengelolaan perijinan bangunan kepada masyarakat.
Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.
Jumlah 30 peserta
Durasi Hari 14

9 1
Diklat Teknis Catatan Sipil
Rumpun Kependudukan
Latar Belakang Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi negara,
pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang sesuai
dengan ketentuan hukum untuk menyelenggarakan
pelayanan kepentingan umum, termasuk dalam bidang
kependudukan. Pengertian administrasi kependudukan
adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dokumen dan data kependudukan, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lainnya. Status sebagai warga negara dapat dibuktikan
dengan adanya pengadministrasian penduduk yang
bersangkutan, melalui penertiban akta-akta kependudukan
seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian,
akta kematian dan lain-lain.
administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

9 2
Diklat Teknis Pengelolaan Budidaya Perikanan Kawasan
Minapolitan
Rumpun Perikanan
Latar Belakang Potensi kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan
kekayaan yang luar biasa. Meski demikian, potensi yang
melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Produksi sektor perikanan tangkap yang masih jauh
dibawah China, berdampak pada menurunnya
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Minapolitan mengarah pada kawasan perikanan terintegrasi
yang terdiri dari fasilitas pemasaran, perdagangan, serta
sarana dan prasarana pendukung usaha.
aparatur/penyuluh perikanan dalam pengelolaan budidaya
perikanan.
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

9 3
Diklat Teknis Pengembangan Kawasan Strategis & Cepat
Tumbuh
Rumpun Perencanaan
Latar Belakang Percepatan pembangunan dengan penataan kawasan
strategis dan cepat tumbuh adalah merupakan bagian
kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial
untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber
daya dan geografis yang dapat
Tujuan Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan
di kawasan, meningkatkan pertumnuhan ekonomi di pusat
pertumbuhan, mendorong peningkatkan kerjasama
pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan
antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah
tertinggal disekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem
wilayah pengembangan ekonomi, mengoptimalkan
pengelolaan potensi sumberdaya spesifik darah
provinsi/kabupaten/kota bagi peningkatan perekonomian
daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan
kelestarian lingkungan dan menciptakan perwujudan
keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan
antar wilayah
Peserta Sasaran Aparatur yang menangani perencanaan
pembangunan daerah dari Provinsi dan
Jumlah 35 peserta 2 Angkatan
Durasi Hari 14

9 4
Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian
Latar Belakang Sebagai seorang aparatur sipil negasra yang memiliki peran
sentral yang penting dimana secara langsung berhubungan
dengan masyarakat mendorong pemerintah untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan. Manajemen kepegawaian
merupakan keseluruhan upaya peningkatan efesiensi,
efektivitas dan derajat profesional penyelenggaraan tugas
dan fungsi kepegawaian yang meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi,
penggajiandan pemberhentian.
Tujuan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur
dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.
Peserta Sasaran Aparatur yang menangani kepegawaian di OPD
Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Tengah
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

9 5
Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Rumpun Keuangan
Latar Belakang Desa Merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Yang
Memiliki Batas Wilayah Yang Berwenang Untuk Mengatur
Dan Mengurus Urusan Pemerintahan, Kepentingan
Masyarakat Setemoat Berdasarkan Prakarsa Masyarakat,
Hak Asal Usul, Dan / Atau Hak Tradisional Yang Diakui Dan
Dihormati Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia. Keuangan desa merupakan semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan
keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa.
Tujuan Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap
pengelola keuangan desa yang berdasarkan akuntabilitas
dan transparansi.
Peserta Sasaran Aparatur yang bertugas sebagai pengelola
keuangan desa dari Provinsi dan Kabupaten /
Kota di Jawa Tengah.
Durasi Hari 14

9 6
Diklat Teknis Pengelolaan Pasar Tradisional
Rumpun Keuangan
Latar Belakang Pasar tradisional merupakan salah satu wujud
perekonomian rakyat yang saat ini masih menjadi salah
satu pusat kegiatan ekonomi penting bagi masyarakat.
Proses transaksi bersifat tradisional, pedagang dan pembeli
bertemu secara langsung melalui proses tawar menawar
harga. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang
berpenghasilan rendah, sehingga tercipta suatu kondisi
pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Keterbatasan kemampuan manajerial pengelola pasar
tradisional mempengaruhi kondisi pasar yang bersangkutan,
untuk itu diperlukan perbaikan manajemen pasar tradisional
sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing
terhadap pasar modern.
Tujuan Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan
pasar tradisional.
Peserta Sasaran Aparatur dari OPD Provinsi dan Kabupaten / Kota
di Jawa Tengah
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

9 7
Diklat Teknis Manajemen Kearsipan
Rumpun Keuangan
Latar Belakang Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Atas dasar pemikiran tersebut, BPSDMD
memandang perlu menyelenggarakan diklat teknis
manajemen arsip dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
Tujuan Memberikan pemahaman dasar dan keterampilan teknis
mengenai sistem manajemen arsip yang baik dalam rangka
menunjang terciptanya tertib administrasi.
Peserta Sasaran Aparatur dari OPD Kabupaten / Kota di Jawa
Tengah
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

9 8
Diklat Teknis Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
Rumpun Perkebunan
Latar Belakang Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.
Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat agar tercipta swasembada
pangan. Salah satu upaya yaitu dengan menerapkan
teknologi dibidang pertanian, khususnya bidang pembibitan
atau perbenihan tanaman pangan.
aparatur dinas pertanian dalam rangka meningkatkan daya
saing produk tanaman.
Peserta Sasaran Aparatur dari Dinas Pertanian di Kabupaten /
Kota di Jawa Tengah
Jumlah 35 peserta
Durasi Hari 14

JATENG PENGEMBANGAN SDM

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to JATENG PENGEMBANGAN SDM

Similar to JATENG PENGEMBANGAN SDM (20)

JATENG PENGEMBANGAN SDM