SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
NPP
(Nomor Pendaftaran Pakan)
&
CPPB
(Cara Pembuatan Pakan
Yang Baik)
Wulan Riska Hadi Ananda.,S.Pt
Wastukan Ahli Pertama
ARAH KEBIJAKAN PAKAN
 Mengacu pada Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia
Nomor
22/PERMENTAN/PK.110/6/2017
 “Tentang Pendaftaran dan
Peredaran Pakan”
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
PERMENTAN No 22/2017
 Pakan adalah bahan makanan tunggal atau
campuran, baik yang diolah maupun yang tidak
diolah, yang diberikan kepada hewan untuk
kelangsungan hidup, berproduksi, dan
berkembang biak
 Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan
untuk memperoleh Nomor Pendafataran Pakan
agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan
 Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran
Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke
Luar Negeri baik yang diperdagangkan maupun
yang tidak diperdagangkan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
 Nomor Pendaftaran Pakan yang
selanjutnya disingkat NPP adalah
Surat Keterangan yang memuat huruf
dan angka yang menerangkan
indentitas pakan untuk diedarkan
 Pengujian Mutu dan Keamanan
Pakan adalah serangkaian kegiatan
dan tata cara menguji sampel Pakan
untuk mengetahui mutu dan
keamanan pakan.
 Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan
Pakan adalah Laboratorium milik pemerintah
atau pemerintah daerah yang telah
terakreditasi untuk menyelenggarakan
pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan
Pakan
 Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan
adalah Keterangan tertulis yang dikeluarkan
oleh pejabat berwenang yang menyatakan
bahwa Pakan yang didaftarkan telah Lulus uji
mutu dan Keamanan Pakan
 Formula Pakan adalah susunan mengenai jenis
dan proporsi setiap bahan pakan yang digunakan
dalam pembuatan pakan dengan
mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan
kandungan zat makanan.
 Label Pakan yang selanjutnya disebut label
adalah setiap keterangan mengenai pakan yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya,
atau bentuk lain yang disertakan pada pakan,
dimasukkan ke dalam , ditempelkan pada atau
merupakan bagian kemasan pakan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Peredaran Pakan Pabrikan
 Pakan yang dibuat dan diedarkan
wajib memiliki NPP
 Untuk memperoleh NPP, pelaku
usaha harus mempunyai sertifikat
mutu dan keamanan pakan
 Untuk memperoleh sertifikat
dilakukan pengujian mutu dan
keamanan pakan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Persyaratan Pendaftaran Pakan
Memenuhi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis
Syarat administrasi :
 KTP Pimpinan perusahaan
 NPWP Perusahaan
 Akte pendirian perusahaan
 Surat keterangan domisili
 SIUP
 Pernyataan benar dan sah
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Syarat Teknis
 Surat Rekomendasi Dinas Provinsi
 Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pakan
 Contoh label
 Jenis bahan pakan dan formula pakan yang
digunakan
 Jenis pelengkap dan imbuhan pakan yang
digunakan
 Jenis bahan, ukuran, dan Volume kemasan
 Pernyataan tidak menggunakan MBM (untuk
Pakan ternak Ruminansia), hormon sintetik
dan antibiotik imbuhan (AGP)
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tata Cara Pengujian
 Dilakukan oleh lembaga pengujian mutu
dan keamanan pakan
 Pengujian Mutu Pakan : kadar air, protein
kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, Ca, P
dan aflatoksin total
 Pakan ruminansia ditambah pengujian
TDN dan NDF
 Untuk pakan unggas dan babi ditambah
uji asam amino dan kadar urea
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tata cara NPP
1. Pelaku usaha mengajukan permohonan
tertulis kepada kepala dinas
kabupaten/kota dengan tembusan provinsi
2. Kadis Kab/kota menugaskan wastukan atau
PPC bersertifikat utk mengambil sampel
dengan surat tugas.
3. Bila Kab/kota tidak punya wastukan minta
ke dinas terdekat, provinsi atau pusat.
4. Teknik pengambilan sampel sesuai SNI
pengambilan contoh padatan
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Sertifikat Mutu dan Keamanan
Pakan
 Pengujian mutu dan keamanan pakan
yang sesuai SNI dan PTM pakan
diterbitkan sertifikat
 Sertifikat diberikan pada pelaku usaha
dengan tembusan pusat, provinsi dan
kab/kota.
 Masa berlaku sertifikat 3 bulan,
 Biaya pengujian dibebankan kepada
pelaku usaha
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Tata cara Pendaftaran Pakan
 Pelaku usaha mengajukan permohonan
kepada Dirjend PKH melalui Kepala
PPVTPP secara online.
 Permohonan dilengkapi persyaratan
administrasi dan teknis.
 Apabila persyaratan administrasi dan
teknis benar maka Dirjend PKH atas nama
Menteri Pertanian menerbitkat SK NPP.
 Masa berlaku NPP selama 5 tahun
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
Kewajiban Pemegang NPP
 Pemegang NPP menyampaikan laporan
produksi dan peredaran pakan setiap 3
bulan ke Dirjen PKH melalui Kepala
PPVTPP secara online.
 Pabrik pakan dalam memproduksi pakan
harus mempunyai sertifikat CPPB.
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
PEREDARAN PAKAN
 Pakan yang diedarkan harus memenuhi
persyaratan :
 1. Cara Pembuatan Pakan Yang Baik
(CPPB)
 2. Kemasan
 3. Label
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
CPPB
 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
240/Kpts/OT.210/4/2003
 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan
Yang Baik (CPPB)
 CPPB menyangkut seluruh aspek produksi
dan pengendalian mutu pakan yang
bertujuan untuk menjamin agar pakan yang
dibuat untuk diedarkan memenuhi standar
mutu dan tujuan penggunaanya, dalam
rangka melindungi konsumen dari kerugian
akibat pakan yang dihasilkan bermutu
rendah
Pakan merupakan faktor penting dan strategis dalam upaya peningkatan
produksi dan produktifitas ternak, sehingga harus terjamin mutunya sesuai
SNI atau Persyaratan Teknis Minimal, melalui pengujian yang dilaku-
kan oleh laboratorium Pemerintah atau Swasta yang ditetapkan.
Dasar Pemikiran:
Sebagai acuan tentang teknis pembuatan pakan yang baik bagi
Perorangan ataupun Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan
pembuatan pakan dengan maksud untuk diedarkan.
Agar pakan yang digunakan konsumen benar-benar memenuhi standar
mutu yang disyaratkan menyangkut proses produksinya maupun kadar
unsur atau zat yang terkandung di dalamnya, untuk dapat mencapai
produktivitas ternak yang baik dan optimal.
Tujuan :
Maksud :
Ruang Lingkup Pengawasan CPPB meliputi :
Bahan Baku
Lokasi
Bangunan
Peralatan &
Produksi
Keseluruhan Proses Produksi Pakan
Higiene & Sanitasi
Personalia
Pakan yang sesuai dengan
standar mutu yang disyaratkan
PENGAWASAN
Pengawasan
Mutu pakan
Pelayanan purna jual
KEMASAN
 Persyaratan Kemasan yang dimaksud
adalah
 menggunakan bahan yang kedap air
 Tidak Toksik
 Tidak menurunkan mutu dan keamanan
Pakan
Persyaratan Label
 Dibuat dari bahan yang tidak mudah
Rusak
 Mudah dibaca
 Ditulis atau dicetak dengan menggunakan
bahasa indonesia
 Ditempatkan pada bagian yang mudah
dilihat
Label paling kurang memuat
 NPP
 Merek Dagang
 Nama dan Alamat Perusahaan/produsen dan
atau Pelaku Usaha Pemasukan/Pengeluaran
 Jenis dan Kode Pakan
 Kandungan Nutrisi
 Kandungan Aflatoksin
 Bahan Pakan yang digunakan
 Imbuhan Pakan yang digunakan
 Berat Bersih
 Cara Penggunaan
 Tanggal dan Kode Produksi
 Label diberi warna dasar dan kode pakan
sesuai dengan jenis Pakan
 Pada Kemasan Pakan Unggas dan Pakan
Babi wajib dicantumkan frasa “
DILARANG DIGUNAKAN UNTUK
PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI,
KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA),
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
dan diberi warna merah.
materi
materi
materi
materi
materi
materi
materi
materi
materi
materi
materi

More Related Content

What's hot

Konsumsi dan Permintaan Daging Sapi dan Kerbau Masyarakat Indonesia
Konsumsi dan Permintaan Daging Sapi dan Kerbau Masyarakat IndonesiaKonsumsi dan Permintaan Daging Sapi dan Kerbau Masyarakat Indonesia
Konsumsi dan Permintaan Daging Sapi dan Kerbau Masyarakat Indonesia
Muhammad Sirod
 

What's hot (20)

PPT SAPI manajemen pemeliharaan.pptx
PPT SAPI manajemen pemeliharaan.pptxPPT SAPI manajemen pemeliharaan.pptx
PPT SAPI manajemen pemeliharaan.pptx
 
Formula Pakan Ternak Unggas
Formula Pakan Ternak UnggasFormula Pakan Ternak Unggas
Formula Pakan Ternak Unggas
 
Pakan Ternak Ruminansia
Pakan Ternak RuminansiaPakan Ternak Ruminansia
Pakan Ternak Ruminansia
 
intervensi spesifik stunting
intervensi spesifik stuntingintervensi spesifik stunting
intervensi spesifik stunting
 
MATERI PANGAN LOKAL.ppt
MATERI PANGAN LOKAL.pptMATERI PANGAN LOKAL.ppt
MATERI PANGAN LOKAL.ppt
 
ketahanan pangan
ketahanan panganketahanan pangan
ketahanan pangan
 
Penilaian Kualitas Pakan Ternak
Penilaian Kualitas Pakan TernakPenilaian Kualitas Pakan Ternak
Penilaian Kualitas Pakan Ternak
 
Ayam unggul balitbangtan dan perbibitan 31 juli 2018
Ayam  unggul balitbangtan dan  perbibitan 31 juli 2018Ayam  unggul balitbangtan dan  perbibitan 31 juli 2018
Ayam unggul balitbangtan dan perbibitan 31 juli 2018
 
Sni karkas dan daging sapi
Sni karkas dan daging sapiSni karkas dan daging sapi
Sni karkas dan daging sapi
 
Pengembangan Pangan Lokal.pptx
Pengembangan Pangan Lokal.pptxPengembangan Pangan Lokal.pptx
Pengembangan Pangan Lokal.pptx
 
Pertemuan i nutrisi unggas- zatmakanan
Pertemuan i nutrisi unggas- zatmakananPertemuan i nutrisi unggas- zatmakanan
Pertemuan i nutrisi unggas- zatmakanan
 
SNI dan UKM
SNI dan UKMSNI dan UKM
SNI dan UKM
 
Teknologi pengolahan pakan sapi
Teknologi pengolahan pakan sapiTeknologi pengolahan pakan sapi
Teknologi pengolahan pakan sapi
 
Usaha perunggasan yang terintegrasi hulu hilir
Usaha perunggasan yang terintegrasi hulu hilirUsaha perunggasan yang terintegrasi hulu hilir
Usaha perunggasan yang terintegrasi hulu hilir
 
Presentasi Tentang vegetarian
Presentasi Tentang vegetarianPresentasi Tentang vegetarian
Presentasi Tentang vegetarian
 
1. a. pengertian tentang ternak ruminansia
1. a. pengertian tentang ternak ruminansia1. a. pengertian tentang ternak ruminansia
1. a. pengertian tentang ternak ruminansia
 
1. KETAHANAN PANGAN.ppt
1. KETAHANAN PANGAN.ppt1. KETAHANAN PANGAN.ppt
1. KETAHANAN PANGAN.ppt
 
Survey karkas presentasi 2012
Survey karkas presentasi 2012Survey karkas presentasi 2012
Survey karkas presentasi 2012
 
Konsumsi dan Permintaan Daging Sapi dan Kerbau Masyarakat Indonesia
Konsumsi dan Permintaan Daging Sapi dan Kerbau Masyarakat IndonesiaKonsumsi dan Permintaan Daging Sapi dan Kerbau Masyarakat Indonesia
Konsumsi dan Permintaan Daging Sapi dan Kerbau Masyarakat Indonesia
 
Manajemen pemeliharaan ternak kambing
Manajemen pemeliharaan ternak kambingManajemen pemeliharaan ternak kambing
Manajemen pemeliharaan ternak kambing
 

Similar to materi

Kuliah-7-Sertifikasi-produk-olahan-pangan-PIRT-dan-Halal.ppt
Kuliah-7-Sertifikasi-produk-olahan-pangan-PIRT-dan-Halal.pptKuliah-7-Sertifikasi-produk-olahan-pangan-PIRT-dan-Halal.ppt
Kuliah-7-Sertifikasi-produk-olahan-pangan-PIRT-dan-Halal.ppt
namakuBENTO2
 
Presentasi insert pangan (1)
Presentasi insert pangan (1)Presentasi insert pangan (1)
Presentasi insert pangan (1)
Wa Ode AsriFa
 
Presentasi solo, 25 februari 2014
Presentasi solo, 25 februari 2014Presentasi solo, 25 februari 2014
Presentasi solo, 25 februari 2014
agus_ibnu_hasan
 
NPP Pakan tentang Penetapan Nomor Pakaan
NPP Pakan tentang Penetapan Nomor PakaanNPP Pakan tentang Penetapan Nomor Pakaan
NPP Pakan tentang Penetapan Nomor Pakaan
PokjaUKPBJ
 
Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023
Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023
Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023
cupayoyo01
 
Bahan presentasi umkm 2014
Bahan presentasi umkm 2014Bahan presentasi umkm 2014
Bahan presentasi umkm 2014
agus_ibnu_hasan
 

Similar to materi (20)

Kuliah-7-Sertifikasi-produk-olahan-pangan-PIRT-dan-Halal.ppt
Kuliah-7-Sertifikasi-produk-olahan-pangan-PIRT-dan-Halal.pptKuliah-7-Sertifikasi-produk-olahan-pangan-PIRT-dan-Halal.ppt
Kuliah-7-Sertifikasi-produk-olahan-pangan-PIRT-dan-Halal.ppt
 
Presentasi insert pangan (1)
Presentasi insert pangan (1)Presentasi insert pangan (1)
Presentasi insert pangan (1)
 
Presentasi solo, 25 februari 2014
Presentasi solo, 25 februari 2014Presentasi solo, 25 februari 2014
Presentasi solo, 25 februari 2014
 
Standar pelayanan-sertifikat-kelayakan-pengolahan
Standar pelayanan-sertifikat-kelayakan-pengolahanStandar pelayanan-sertifikat-kelayakan-pengolahan
Standar pelayanan-sertifikat-kelayakan-pengolahan
 
digitalisasi legalitas pirt dgn oss.pptx
digitalisasi legalitas pirt dgn oss.pptxdigitalisasi legalitas pirt dgn oss.pptx
digitalisasi legalitas pirt dgn oss.pptx
 
NPP Pakan tentang Penetapan Nomor Pakaan
NPP Pakan tentang Penetapan Nomor PakaanNPP Pakan tentang Penetapan Nomor Pakaan
NPP Pakan tentang Penetapan Nomor Pakaan
 
KEBIJAKAN HSP Dinkes Prov DKI Jakarta (1).pptx
KEBIJAKAN HSP Dinkes Prov DKI Jakarta (1).pptxKEBIJAKAN HSP Dinkes Prov DKI Jakarta (1).pptx
KEBIJAKAN HSP Dinkes Prov DKI Jakarta (1).pptx
 
Standirasi Sertifikasi Pangan.pdf
Standirasi Sertifikasi Pangan.pdfStandirasi Sertifikasi Pangan.pdf
Standirasi Sertifikasi Pangan.pdf
 
Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023
Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023
Bimtek 12 September 2023Bimtek 12 September 2023
 
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOMKebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan - BPOM
 
Diktat mata kuliah standarisasi hasper
Diktat mata kuliah standarisasi hasperDiktat mata kuliah standarisasi hasper
Diktat mata kuliah standarisasi hasper
 
P IRT (UKM) .ppt
P IRT  (UKM) .pptP IRT  (UKM) .ppt
P IRT (UKM) .ppt
 
TP2-Penerapan CPPOB.pptx
TP2-Penerapan CPPOB.pptxTP2-Penerapan CPPOB.pptx
TP2-Penerapan CPPOB.pptx
 
SOSIALISASI PERIZINAN PANGAN TAHUN 2022 (1) (1).pptx
SOSIALISASI PERIZINAN PANGAN TAHUN 2022 (1) (1).pptxSOSIALISASI PERIZINAN PANGAN TAHUN 2022 (1) (1).pptx
SOSIALISASI PERIZINAN PANGAN TAHUN 2022 (1) (1).pptx
 
Bahan presentasi umkm 2014
Bahan presentasi umkm 2014Bahan presentasi umkm 2014
Bahan presentasi umkm 2014
 
Isi Standar Pelayanan 2023.pdf
Isi Standar Pelayanan 2023.pdfIsi Standar Pelayanan 2023.pdf
Isi Standar Pelayanan 2023.pdf
 
2 of 2. PPT BANDENG GEPUK & PEPES ARSIK.pdf
2 of 2. PPT BANDENG GEPUK & PEPES ARSIK.pdf2 of 2. PPT BANDENG GEPUK & PEPES ARSIK.pdf
2 of 2. PPT BANDENG GEPUK & PEPES ARSIK.pdf
 
Materi Halal .pdf
Materi Halal .pdfMateri Halal .pdf
Materi Halal .pdf
 
materisosialisasipirt-230102032115-c3f55a1e.pdf
materisosialisasipirt-230102032115-c3f55a1e.pdfmaterisosialisasipirt-230102032115-c3f55a1e.pdf
materisosialisasipirt-230102032115-c3f55a1e.pdf
 
Materi Sosialisasi PIRT.pptx
Materi Sosialisasi PIRT.pptxMateri Sosialisasi PIRT.pptx
Materi Sosialisasi PIRT.pptx
 

Recently uploaded

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
iman333159
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 

Recently uploaded (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 

materi

  • 1. NPP (Nomor Pendaftaran Pakan) & CPPB (Cara Pembuatan Pakan Yang Baik) Wulan Riska Hadi Ananda.,S.Pt Wastukan Ahli Pertama
  • 2. ARAH KEBIJAKAN PAKAN  Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017  “Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan” Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 3. PERMENTAN No 22/2017  Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak  Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendafataran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan  Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke Luar Negeri baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 4.  Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah Surat Keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan indentitas pakan untuk diedarkan  Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan pakan.
  • 5.  Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah Laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan  Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan adalah Keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah Lulus uji mutu dan Keamanan Pakan
  • 6.  Formula Pakan adalah susunan mengenai jenis dan proporsi setiap bahan pakan yang digunakan dalam pembuatan pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan.  Label Pakan yang selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pakan, dimasukkan ke dalam , ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 7. Peredaran Pakan Pabrikan  Pakan yang dibuat dan diedarkan wajib memiliki NPP  Untuk memperoleh NPP, pelaku usaha harus mempunyai sertifikat mutu dan keamanan pakan  Untuk memperoleh sertifikat dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 8. Persyaratan Pendaftaran Pakan Memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Syarat administrasi :  KTP Pimpinan perusahaan  NPWP Perusahaan  Akte pendirian perusahaan  Surat keterangan domisili  SIUP  Pernyataan benar dan sah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 9. Syarat Teknis  Surat Rekomendasi Dinas Provinsi  Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pakan  Contoh label  Jenis bahan pakan dan formula pakan yang digunakan  Jenis pelengkap dan imbuhan pakan yang digunakan  Jenis bahan, ukuran, dan Volume kemasan  Pernyataan tidak menggunakan MBM (untuk Pakan ternak Ruminansia), hormon sintetik dan antibiotik imbuhan (AGP) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 10. Tata Cara Pengujian  Dilakukan oleh lembaga pengujian mutu dan keamanan pakan  Pengujian Mutu Pakan : kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, Ca, P dan aflatoksin total  Pakan ruminansia ditambah pengujian TDN dan NDF  Untuk pakan unggas dan babi ditambah uji asam amino dan kadar urea Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 11. Tata cara NPP 1. Pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan tembusan provinsi 2. Kadis Kab/kota menugaskan wastukan atau PPC bersertifikat utk mengambil sampel dengan surat tugas. 3. Bila Kab/kota tidak punya wastukan minta ke dinas terdekat, provinsi atau pusat. 4. Teknik pengambilan sampel sesuai SNI pengambilan contoh padatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 12. Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan  Pengujian mutu dan keamanan pakan yang sesuai SNI dan PTM pakan diterbitkan sertifikat  Sertifikat diberikan pada pelaku usaha dengan tembusan pusat, provinsi dan kab/kota.  Masa berlaku sertifikat 3 bulan,  Biaya pengujian dibebankan kepada pelaku usaha Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 13. Tata cara Pendaftaran Pakan  Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Dirjend PKH melalui Kepala PPVTPP secara online.  Permohonan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.  Apabila persyaratan administrasi dan teknis benar maka Dirjend PKH atas nama Menteri Pertanian menerbitkat SK NPP.  Masa berlaku NPP selama 5 tahun Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 14. Kewajiban Pemegang NPP  Pemegang NPP menyampaikan laporan produksi dan peredaran pakan setiap 3 bulan ke Dirjen PKH melalui Kepala PPVTPP secara online.  Pabrik pakan dalam memproduksi pakan harus mempunyai sertifikat CPPB. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 15. PEREDARAN PAKAN  Pakan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan :  1. Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB)  2. Kemasan  3. Label Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
  • 16. CPPB  Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 240/Kpts/OT.210/4/2003  Tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB)  CPPB menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu pakan yang bertujuan untuk menjamin agar pakan yang dibuat untuk diedarkan memenuhi standar mutu dan tujuan penggunaanya, dalam rangka melindungi konsumen dari kerugian akibat pakan yang dihasilkan bermutu rendah
  • 17. Pakan merupakan faktor penting dan strategis dalam upaya peningkatan produksi dan produktifitas ternak, sehingga harus terjamin mutunya sesuai SNI atau Persyaratan Teknis Minimal, melalui pengujian yang dilaku- kan oleh laboratorium Pemerintah atau Swasta yang ditetapkan. Dasar Pemikiran: Sebagai acuan tentang teknis pembuatan pakan yang baik bagi Perorangan ataupun Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pembuatan pakan dengan maksud untuk diedarkan. Agar pakan yang digunakan konsumen benar-benar memenuhi standar mutu yang disyaratkan menyangkut proses produksinya maupun kadar unsur atau zat yang terkandung di dalamnya, untuk dapat mencapai produktivitas ternak yang baik dan optimal. Tujuan : Maksud :
  • 18. Ruang Lingkup Pengawasan CPPB meliputi : Bahan Baku Lokasi Bangunan Peralatan & Produksi Keseluruhan Proses Produksi Pakan Higiene & Sanitasi Personalia Pakan yang sesuai dengan standar mutu yang disyaratkan PENGAWASAN Pengawasan Mutu pakan Pelayanan purna jual
  • 19. KEMASAN  Persyaratan Kemasan yang dimaksud adalah  menggunakan bahan yang kedap air  Tidak Toksik  Tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan
  • 20. Persyaratan Label  Dibuat dari bahan yang tidak mudah Rusak  Mudah dibaca  Ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa indonesia  Ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat
  • 21. Label paling kurang memuat  NPP  Merek Dagang  Nama dan Alamat Perusahaan/produsen dan atau Pelaku Usaha Pemasukan/Pengeluaran  Jenis dan Kode Pakan  Kandungan Nutrisi  Kandungan Aflatoksin  Bahan Pakan yang digunakan  Imbuhan Pakan yang digunakan  Berat Bersih  Cara Penggunaan  Tanggal dan Kode Produksi
  • 22.  Label diberi warna dasar dan kode pakan sesuai dengan jenis Pakan  Pada Kemasan Pakan Unggas dan Pakan Babi wajib dicantumkan frasa “ DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA), ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah.