Recommended
More Related Content
Similar to MILITERISME DI INDONESIA
Similar to MILITERISME DI INDONESIA (20)
More from muktiimam
More from muktiimam (10)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
MILITERISME DI INDONESIA
- 2. MILITERISME Militerisme adalah ideologi yang mengutamakan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi masalah atau dalam usaha untuk mencapai tujuan Militarism is an ideology which claims that military is the foundation of a society’s security, and thereby claims to be its most important aspect
- 3. MILITERISME 1. Lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando, keras dan sangat otoriter Ciri-Ciri Kepemimpinan Militeristik : 2. Menghendaki kepatuhan mutlak 3. Senang dengan formalitas, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan 4. Menuntut disiplin tinggi 5. Tidak menghendaki saran, usul, dan kritikan dari bawah 6. Komunikasi cenderung berlangsung searah
- 4. MILITERISME Niccolo Machiavelli : Negara harus menerapkan prinsip “Tangan Besi” dilaksanakan oleh militer Tidak mengakomodir adanya perbedaan Lebih baik ditakuti daripada dicintai
- 5. Pemimpin Negara yang Menganut Paham Militerisme Saddam Husein Moammar Qadhafi Soeharto Augusto Pinochet
- 6. Militerisme di Indonesia Entrypoint Militerisme : Kegagalan Sipil dalam mengelola kekuasaan negara Perasaan berjasa dalam merebut kemerdekaan Perasaan lebih mampu dalam memimpin
- 7. Dwifungsi ABRI Dwifungsi ABRI Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Negara Kekuatan Sosial dan Politik Memegang Posisi Dalam Pemerintahan Tameng untuk Mempertahan- kan Kekuasaan MILITERISME ORDE BARU
- 8. Dwifungsi ABRI diperkuat dengan Peraturan Perundang-Undangan MILITERISME ORDE BARU “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik”
- 9. Trilogi Pembangunan PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis political development as prerequisite of economic development (Lucyan W Pye) Tidak ada kekuatan yang dapat digunakan untuk menciptakan stabilitas selain militer Menempatkan militer sebagai titik sentral pembangunan nasional
- 10. Trilogi Pembangunan PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Soeharto lebih mementingkan pembangunan ekonomi dibanding pembangunan sektor-sektor lainnya GDP/PDB per kapita tahun 1968 = $ 70 GDP/PDB per kapita tahun 1996 > $ 1.000 Produksi Beras tahun 1969 = 12,2 Juta Ton Produksi Beras tahun 1984 = 25,8 Juta Ton Stabilitas Politik Pertumbuhan Ekonomi Demokrasi
- 11. Trilogi Pembangunan PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- 12. Trilogi Pembangunan PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Delapan jalur pemerataan : Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan Pemerataan pembagian pendapatan Pemerataan kesempatan kerja Pemerataan kesempatan berusaha Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan Kegagalan
- 13. Demokrasi Versi Orde Baru TUNTUTAN DEMOKRATISASI Asas Tunggal Massa Mengambang (floating mass) Dwifungsi ABRI Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
- 14. TUNTUTAN DEMOKRATISASI Demokrasi versi Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia Pancasila sebagai asas tunggal tidak lagi digunakan untuk memaksakan keseragaman, tetapi untuk mengakui keberagaman Partai politik sudah bisa memiliki cabang hingga ke tingkat desa Tidak ada lagi Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
- 15. TUNTUTAN DEMOKRATISASI Dwifungsi ABRI dihapus : Dwifungsi ABRI berakhir setelah : Sidang Umum MPR Oktober 1999 menghapus fraksi ABRI di DPR Ditetapkannya UU No.20 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 16. TUNTUTAN DEMOKRATISASI Dwifungsi ABRI dihapus : Ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia “bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional”
- 17. TUNTUTAN DEMOKRATISASI Dwifungsi ABRI dihapus : Alasan : 1. Menghambat proses demokratisasi Tidak adanya kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat 2. Mengurangi profesionalisme ABRI Tingginya Pelanggaran HAM Menghilangkan fungsi check and balance Menyalahi kode etik profesinya Berpotensi memperlemah daya tempur
- 18. PENUTUP "Dengan konsep Repelita, arah pembangunan selama orde baru tertata dengan baik sehingga kebijakan ekonomi pemerintah tidak terkesan `tiba masa tiba akal` seperti dewasa ini" “Ekonomi memang tumbuh, tapi sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan itu adalah konsumsi. Jadi rakyat diajar untuk konsumtif dengan membangun mal-mal, supermarket, hypermarket dan investasi-investasi yang mendorong sikap konsumtif masyarakat” Prof.DR.Halide
- 19. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- Militarism is an ideology that creates a culture of fear
- Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI