KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN

1. ISU PEMBANGUNAN
PERTAHANAN NASIONAL DAN
KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
Adi JAYa
BULUARA
P1400213319

2. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang
dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi
pada masa mendatang.
sering di sebut rumor, kabar burung, dan gosip.
(wikipedia)

3. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1993, isu adalah :
1. Masalah yang dikedepankan untuk ditangani;
2. Kabar angin yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin
kebenarannya;
3. Kabar, desas-desus.

4.  Pembangunan merupakan proses untuk
melakukan perubahan.
(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
 Pembangunan adalah upaya sistematis
melepaskan diri dari keterbelakangan dan upaya
untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
(Benny H. Hoed)

5. Jadi ISU PEMBANGUNAN merupakan masalah utama
yang dihadapi suatu negara dalam prosesnya untuk
melakukan perubahan dan berupaya untuk
memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya.

6. MEMBERIKAN RASA
AMAN DAN NYAMAN
Pembukaan UUD 1945
yaitu Melindungi Segenap
Bangsa Indonesia dan
Seluruh Tumpah Darah
Indonesia.

7. PEMERINTAH DALAM HAL INI LEMBAGA
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
MERUPAKAN GARIS TERDEPAN DALAM
MEMPERTAHANKAN NKRI DAN MENEGAKKAN
HUKUM NASIONAL.

8. Tugas Pertahanan Nasional (National Defence) secara
khusus merupakan kewajiban setiap aparat TNI baik
Angkatan Darat, Laut dan Udara sebagai komponen utama.
TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat
Pertahanan NKRI (UU 34 THN 2004)

9. SEDANGKAN tugas sebagai Keamanan Nasional (Internal
Security) merupakan kewajiban setiap anggota POLRI.
POLRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, serta terselenggaranya perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
(UU No 2 tahun 2002)

10. PERTAHANAN NEGARA disebut
juga PERTAHANAN NASIONAL
adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah
sebuah negara dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman
dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara.

12. PERTAHANAN NASIONAL
Di masa orde baru :
- ABRI sebagai kekuatan pertahanan
keamanan negara dan kekuatan
sosial politik.
Setelah orde baru :
- memisahkan fungsi pertahanan
negara dengan fungsi kamtibmas.

15. JENIS KEKUATAN
NEGARA
INDONESIA MALAYSIA SINGAPURA AUSTRALIA
Personil militer 438.41 RIBU 80 RIBU 72 RIBU 47,137
LAND SYSTEM
TANK 400 69 132 59
ARMORED FIGHTING VEHICLES 506 1229 2192 1526
SELF PROPELLED GUN 647 0 48 0
TOWED ARTELERY PIECES 62 22 262 303
ROCKET PROJECTOR(LMRS) 50 36 18 0
AIR POWER
TOTAL AIRCRAFT 444 244 389 377
HELICOPTER 187 94 86 106
NAVAL POWER
TOTAL STREGH 150 55 39 54
AIRCRAFT CARRIER 0 0 0 0
FRIGATES 6 4 6 12
DESTROYERS 0 0 0 0
SUBMARINES 2 2 6 6
COASTAL CRAFT 70 25 12 14
MINE WARFARE 12 2 6
CORVETTES 23 4 6

16. LAND SYSTEM
TANK
ARMORED FIGHTING VEHICLES
SELF PROPELLED GUN
TOWED ARTELERY PIECES
ROCKET PROJECTOR(LMRS)
AIR POWER
TOTAL AIRCRAFT
HELICOPTER
NAVAL POWER
TOTAL STREGH
AIRCRAFT CARRIER
FRIGATES
DESTROYERS
SUBMARINES
COASTAL CRAFT
MINE WARFARE
CORVETTES

17. Indikator Kekuatan Militer
1. Personil
2. Sistem Persenjataan (Alutsista)
3. Kekuatan Maritim
4. Kekuatan Logistik
5. Sumber Daya Alam
6. Kekuatan Geografis
7. Kekuatan Keuangan (Finansial)
8. Lain-lain (Pendukung)

21. ISU PERTAHANAN
PERBATASAN
- perampokan dan pembajakan,
- penyelundupan,
- imigran gelap,
- penangkapan ikan illegal dan
- kejahatan lintas negara lainnya

22. ISU PERTAHANAN
 Kondisi alamiah negeri kita ditandai dengan letaknya
yang strategis antara dua benua/samudra; serta
limpahan kekayaan alam.
 Konsekuensinya : ketidakmampuan negara mengelola
secara fisik pengelolaan wilayah perbatasannya.
 tiap negara- bangsa akan siap melakukan apa saja untuk
mempertahankan kedaulatan wilayahnya.
 masalah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga
sering problematis dan berpotensi konflik di masa
depan.

23. ISU PERTAHANAN
IDEOLOGI
• Lunturnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
• munculnya kembali ideologi imperial-global
seperti neoliberalisme yang direspons
fenomena radikalisme dan ekstremisme
(antara lain berwajah terorisme).

24. KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
Kriminalitas menurut
bahasa adalah sama
dengan kejahatan
(pelanggaran yang
dapat dihukum) yaitu
perkara kejahatan yang
dapat dihukum menurut
Undang-Undang.

25. KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
POLRI sebagai garis terdepan.
Terpisah dari TNI setelah tumbangnya masa orde baru.
Melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri dengan
melakukan perubahan-perubahan baik struktural,
instrumental dan cultural.
Mengubah paradigma lama yang dahulu polisi ditakuti
kini semakin dicintai (partnership building).

26. Unsur pimpinan
Unsur pengawas dan pembantu umum
Unsur pelaksana tugas pokok
Unsur pendukung
Unsur pelaksana tugas kewilayahan

27. POLISI UMUM : SPKT, sabhara, tahti, obvit, lantas, binamitra. (berseragam)
reskrim, resnarkoba, intelkam. (tak berseragam)
POLISI UDARA : Menyelenggarakan fungsi kepolisian Udara di seluruh wilayah
Republik Indonesia, Memberikan Dukungan Taktis Dan Teknis
Operasional Baik Kepada Mabes Polri Maupun Kepada
Satuan-Satuan Kewilayahan.
POLISI PERAIRAN : Menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup
patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak
pidana dan pencarian & penyelamatan kecelakaan di wilayah
perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan
BRIMOB : Membantu tugas kepolisian kewilayahan dan menangani
kejahatan dengan tingkat intensitas tinggi yang menggunakan
senjata api dan bahan peledak dalam operasi yang
membutuhkan aksi yang cepat.

29. dalam Program Pembangunan Nasional, permasalahan
utama yang dihadapi di bidang pertahanan dan keamanan
adalah
melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap
institusi TNI dan Polri.
- digunakan sebagai
alat kekuasaan pada
masa lalu,
- meningkatnya
gangguan keamanan
dan ketertiban,
-terjadinya
kerusuhan massal
dan berbagai
pelanggaran hukum
serta pelanggaran
hak asasi manusia.

30. 9 KOMITMEN KAPOLDA
1. KAMI DATANG MELAYANI ANDA
2. MAKASSAR BERETIKA
3. POLISI MA’BULO SIBATTANG

31. 9 KOMITMEN KAPOLDA
1. KAMI DATANG MELAYANI ANDA
2. MAKASSAR BERETIKA
3. POLISI MA’BULO SIBATTANG
4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
5. POLICE CARE (POLISI PEDULI)

32. 9 KOMITMEN KAPOLDA
1. KAMI DATANG MELAYANI ANDA
2. MAKASSAR BERETIKA
3. POLISI MA’BULO SIBATTANG
4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
5. POLICE CARE (POLISI PEDULI)
6. POLICE GOES TO SCHOOL
7. KAMPUNG KAMTIBMAS
8. PENCEGAHAN TIPIKOR
9. REKRUITMEN CALON POLISI

33. ISU KEAMANAN
• Masih perlu dilakukan upaya-upaya
untuk mengatasi gerakan separatis
bersenjata seperti di papua.
• Masih tingginya kejahatan konvensional
dan permasalahan pencurian kekayaan,
perompakan, penyelundupan,
pembajakan, dan pencemaran
lingkungan serta perlunya peraturan
perundang-undangan yang jelas dalam
penanganan keamanan di wilayah laut
yurisdiksi nasional Indonesia.
• narkoba yang amat serius mengancam
kehidupan dan masa depan bangsa
melalui penghancuran generasi muda.

34. ISU KEAMANAN
• Perlu ditingkatkannya kemampuan untuk
mencegah dan mengatasi ancaman
transnational crime terutama terorisme yang
dapat mengganggu kedaulatan dan
keselamatan NKRI,
• Masih tingginya potensi konflik sosial politik
berdimensi kekerasan yang dapat
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
terutama menghadapi Pemilu tahun 2014
• Belum terpenuhinya kebutuhan material dan
fasilitas Polri pada tingkat kebutuhan
minimal.

35. JUMLAH LAPORAN TP JAN-DES 2013
NO KASUS BANYAKNYA
1 SAJAM 107
2 PENIPUAN 104
3 ANIAYA BERAT 48
4 PENGGELAPAN 45
5 PERLINDUNGAN ANAK 41
6 KEROYOK 26
7 PENYALAHGUNAAN WEWENANG 20
8 CURAT 18
9 SURAT PALSU 17
10 KDRT 14
11 CURI BIASA 11
12 SEROBOT TANAH 11
13 CURAS 8
14 ZINAH 6
15 PENGRUSAKAN 6
16 RAMPAS HAK 6
17 KET PALSU 5
18 PERJUDIAN 4
19 TIPIKOR 4
20 NIKAH TANPA IJIN 4
21 BBM 4
22 PERCOBAAN PERKOSAAN 3
23 PEMBUNUHAN 2
24 CURANMOR 2
25 PERKOSAAN 1
26 PEMERASAN 1
27 PENADAHAN 1
28 DAGANG ANAK 1
JUMLAH 520

36. REKAPITULASI DATA KASUS NARKOBA JAJARAN POLRESTABES MKS TAHUN 2013
NO JENIS
TAHUN 2013
JML
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOP DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 JTP ( LP Masuk ) 9 14 18 11 14 18 11 13 12 21 17 26 184
PTP ( Penyelesaian ) 22 5 9 9 20 16 11 16 11 17 5 27 168
2 JML TSK
JML TSK JTP 15 14 28 10 21 28 11 17 18 29 27 37 255
JML TSK PTP 28 5 9 10 28 18 19 19 11 22 5 27 201
3 GOLONGAN
BANDAR 2 * * * * I * * * 1 * 2 6
PENGEDAR 2 3 5 1 6 8 5 5 5 8 4 7 59
PEMAKAI 11 11 23 9 15 19 6 12 13 20 23 28 190
255
4 BARANG BUKTI
ECSTACY * * 10 * * 6 11 * 25 * * 5 57
SABU-SABU 3 20 36 14 33 2,84 13 40 70 86 47 110 756
PUTAW * * * * * * * * * * * * *
GANJA 18 * 6 2 4 20 4 1 132 20 1 30 238
SOMADRILL 2 * * * * 460 * * * * * * 462
5 JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI 14 13 26 8 19 25 11 15 15 28 23 37 234
PEREMPUAN 1 1 2 2 2 3 * 2 3 1 4 * 21
255

37. 6 UMUR TSK
17 TAHUN * 2 * * 2 3 * * 4 4 1 2 18
18-20 TAHUN 2 * 2 * 2 6 * 2 4 2 3 4 27
21-25 TAHUN 1 5 12 1 4 4 6 5 * 8 4 13 63
26-30 TAHUN 4 1 6 2 2 2 1 4 3 5 2 10 42
31 THN KE ATAS 8 6 8 7 10 13 4 6 7 10 18 8 105
255
7 PENDIDIKAN
SD 1 2 4 * 3 4 2 5 4 6 4 6 41
SLTP 1 3 2 3 8 8 1 5 4 6 9 5 55
SLTA 13 8 20 7 10 16 7 7 10 15 13 26 152
P T * 1 2 * * * 1 * * 2 1 * 7
255
8 PEKERJAAN
PELAJAR * * * * 1 * * * * 3 * 1 5
MAHASISWA 2 1 6 * 1 2 * * * 2 1 8 23
P N S * 1 2 * * 2 1 2 1 1 * * 10
SWASTA 3 4 8 3 5 4 2 8 1 5 3 8 54
TNI / POLRI * * * * * * * * * * * * *
WIRASWASTA 8 2 5 4 7 4 4 1 3 2 9 9 58
TANI / NELAYAN * * * * 1 * * 1 * * * * 2
BURUH HARIAN * 3 2 1 4 8 3 3 2 11 5 4 46
PENGANGGURAN 2 3 5 2 2 8 1 2 11 5 9 7 57
255

39. NO KESATUAN
TAHUN 2013
JTP PTP
1. RESTABES MKS 25 2
2. SEK U.PANDANG 8 1
3. SEK MARISO 33 7
4. SEK MAKASSAR 36 0
5. SEK MAMAJANG 21 4
6. SEK BONTOALA 67 8
7. SEK TALLO 25 4
8. SEK PANAKUKANG 308 18
9. SEK RAPPOCINI 361 20
10. SEK TAMALATE 77 17
11. SEK MANGGALA 68 8
12. SEK TAMALANREA 125 16
13. SEK BIRINGKANAYA 68 1
J U M L A H 1218 106

40. NO KESATUAN
TAHUN 2014
JTP PTP
1. RESTABES MKS 60 5
2. SEK U.PANDANG 21 3
3. SEK MARISO 20 5
4. SEK MAKASSAR 56 7
5. SEK MAMAJANG 27 3
6. SEK BONTOALA 24 1
7. SEK TALLO 9 6
8. SEK PANAKUKANG 153 11
9. SEK RAPPOCINI 166 6
10. SEK TAMALATE 54 6
11. SEK MANGGALA 31 4
12. SEK TAMALANREA 72 6
13. SEK BIRINGKANAYA 39 6
J U M L A H 732 69

41. NO KESATUAN
TAHUN 2014
JTP PTP
1. RESTABES MKS 4 -
2. SEK U.PANDANG 2 1
3. SEK MARISO 5 -
4. SEK MAKASSAR - -
5. SEK MAMAJANG - 1
6. SEK BONTOALA - -
7. SEK TALLO 1 1
8. SEK PANAKUKANG 13 3
9. SEK RAPPOCINI 16 1
10. SEK TAMALATE 2 5
11. SEK MANGGALA 3 -
12. SEK TAMALANREA 2 -
13. SEK BIRINGKANAYA 2
J U M L A H 50 12

42. TP. CURANMOR JML
JUMLAH KEJADIAN 782
1
TGL.
KEJA DIAN
1 - 5 156
6 - 10 155
11 - 15 137
16 - 20 129
21 - 25 114
26 - 31 91
2
H
A
R
I
SENIN 141
SELASA 96
RABU 99
KAMIS 92
JUMAT 124
SABTU 129
MINGGU 105
3
J
A
M
00-03 174
04-06 141
07-10 67
11-12 46
13-16 64
17-20 82
21-22 94
23-24 114
JML
4
M
E
R
K
DAN
J
E
N
I
S
HONDA SUPRA 20
HONDA REVO 15
HONDA MEGA PRO 0
HONDA BLADE 2
HONDA BEAT 63
YAMAHA JUPITER 168
YAMAHA MIO SOUL 172
YAMAHA SCORPION 17
YAMAHA VISON 13
YAMAHA MIO SPORTY 185
SUZUKI SHOGUN 5
SUZUKI THANDER 1
SUZUKI SATRIA FU 66
SUZUKI SPIN 5
SUZUKI SMASH 6
KAWASAKI NINJA 41
LAIN 3
5 TIPE
BEBEK 711
SPORT 71

43. 6
W
A
R
N
A
HITAM 315
MERAH 246
BIRU 97
PUTIH 44
SILVER 7
ABU-ABU 19
HIJAU 41
LAIN-LAIN 13
8
T
E
M
P
A
T
HALAMAN /DEPAN RUMAH 273
HAL/ DEPAN RUMAH
KOMPLEKS/PERUMAHAN
154
HAL/PARKIR KANTOR/GDG 74
PARKIR PINGGIR JALAN
UMUM
231
PARKIR PASAR 35
HALAMAN MESJID 15
LAIN-LAIN
7
M
O
D
U
S
RUSAK KUNCI
655
DORONG
127

44. NO POLSEK TAHUN 2014
1. SEK U.PANDANG Jl. G. Nona, G. Lampobattang, Jl. G. Bawakaraeng, Jl. Sungai Tangka,
Jl. Alimalaka, Jl. Penghibur, Jl. Lagaligo, Jl. Tinggi Mae, Jl. Jend.
Sudirman, S. Hasanuddin, Jl. Somba Opu.
2. SEK MARISO Komp. Patompo, Pasar Senggol, Jl. Rajawali Rusunawa, Jl. Nuri.
3. SEK MAKASSAR Jl. G. Latomojong, Jl. Bawakaraeng UVRI, Jl. Ablam (Toko Rimo), Jl.
Veteran Pasar Maricaya, Jl. US Harjo Depan Liman, Jl. S. Saddang, Jl.
Yamin
4. SEK MAMAJANG Jl. Veteran Selatan, Jl. Cendrawasih, Jl. Tupai belakang RS Labuang
baji.
5. SEK BONTOALA Jl. Bayam Pasar terong, Jl. Mesjid Raya Almarkas, Perumahan Dosen
Unhas.
6. SEK TALLO Jl. Galangan kapal, Jl. Teuku Umar, Jl. Gatot Subroto, Jl. Pontiku, Jl.
Sunu
7. SEK PANAKUKANG
8. SEK RAPPOCINI Kampus UNM, Kampus UNISMUH, Jl. Faisal, BTN Minasa Upa, Jl.
Rappocini Raya
9. SEK TAMALATE Jl. Manuruki, Jl. Sultan Alauddin, Jl. Bonto Duri, BTN Tabaria, Jl. Dg.
Tata, Komp. Hartaco, Jl. Muhajirin.
10. SEK MANGGALA Jl. Toddopuli VII dan X, Jl. Bontobila
11. SEK TAMALANREA Kampus UNHAS, Jl. Politeknik UNHAS, BTN Asal Mula, Jl. Bung, BTP.
12. SEK BIRINGKANAYA Jl. Pajaiyang, Jl. Pacerakkang, BTP Blok AD/AC, Jl. Goa Ria,
Perumnas Sudian, Perm. Bumi Sudiang Permai.

45. KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR)
POLA WAKTU ;
TP PIDANA CURANMOR KEBANYAKAN TERJADI PADA
HARI SENIN, JUMAT DAN SABTU HAL TSB ANTARA LAIN
TERJADI KARENA SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT
MULAI BEKERJA PD HARI SENIN, TP CURANMOR TERJADI
PALING SERING SIANG DAN MALAM HARI SAAT
AKTIVITAS MASYARAKAT SANGAT PADAT DAN PD SAAT
MASYARAKAT PULANG KERJA DAN MENYIMPAN RANMOR
DITEMPAT YG TIDAK AMAN DAN TIDAK DILENGKAPI
DENGAN PENGAMAN GANDA.
POLA TEMPAT ;
TP. CURANMOR SERING KALI TERJADI DI PINGGIR JALAN
UMUM, HALAMAN KTR, PASAR DAN HALAMAN DEPAN
RUMAH DAN KOMPLEKS.
MODUS OPERANDI ;
PELAKU MELAKUKAN CURANMOR PD UMUMNYA DGN
MODUS RUSAK KUNCI DENGAN KUNCI “T” DAN
MENDORONG.

47. Tidak ada yang bisa menjamin
keamanan di dunia selama keinginan
daging masih menyelimuti hati
manusia.
“ajay”

50. Dinamakan masyarakat global, ditandai adanya saling ketergantungan antar bangsa,
adanya persaingan yang ketat dalam suatu kompetisi dan dunia cenderung
berkembang kearah perebutan pengaruh antar bangsa, baik lingkup regional, ataupun
lingkup global. Dampak dari perubahan yang terjadi pada lingkup regional ataupun
lingkup global tersebut , ikut mempengaruhi perubahan terhadap situasi keamanan
dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru, dari adanya ancaman terorisme,
perampokan dan pembajakan, penyelundupan manusia dan dari berbagai penyakit
menular, seperti ,flu burung, dan yang lain sebagainya. Sekarang tidak hanya lagi
menonjolkan perkembangan kekuatan militer dan persenjataan yang stretegis saja.
Isu-isu ini mengalami peningkatan yang cukup tajam dan berkembang sehingga
menjadi isu dunia, mengapa demikian karma bentuk-bentuk kejahatan semakin
kompleks yang dikendalikan oleh aktor- akror jaringan lintas negara yang sangat rapih
dan kuat dalam segi pendanaannya, teknologi dan pengetahuannya yang sangat
handal.
Di samping menghadapi isu-isu keamanan global, juga menghadapi isu-isu keamanan
domestic (separatis bersenjata) radikalisme dan konflik komunal yang melanda
sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Isu-isu keamanan dunia yang
semakin kompleks tersebut sangat memerlukan penanganan yang lebih
komprehensif.Sejalan dengan perkembangan global, Indonesia sedang berlangsung
mengalami suatu proses perubahab, melalui bentuk gerakan reformasi yang terjadi
diseluruh wilayah Indonesia pada segenap aspek yang memungkinkan tatanan
kehidupan masyarakat yang demokratis, adil, beradab dan sejaktera dapat terwujud.
Keterkaitan dengan berlangsung proses perubahan global, regional dan domestik
telah membentuk suatu ancaman, dan gangguan keamanan Indonesia yang kompleks
dan multi dimensi. Kondisi seperti ini tidak boleh diabaikan tetapi harus segera diatasi
agar stabilitas keamanan domestic dapat tercapai dengan terselenggaranya
pembangunan nasional yang jujur,adil dan berwibawa.
Isu-isu keamanan tersebut perlu penanganan yang serius dan mendesak dan sebagai
prioritas dalam kebujakan pertahanan

51. • TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie mengatakan
bahwa gaji anggota polisi di Indonesia paling kecil jika dibandingkan dengan polisi di negara Asia
Tenggara. Bahkan, Ronny menjelaskan jika dibandingkan dengan gaji kepolisian di Jepang, nilainya
bisa jauh diatas pegawai keuangan negara.
•
Jika dibandingkan dengan instansi penegak hukum di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi, Gaji pegawai polisi yang diperbantukan di KPK bisa naik sampai tiga kali lipat. "Kenapa
harus beda begitu, kenapa kalau kerja di KPK bisa naik gajinya, padahal hampir sama kerjanya," ujar
Ronny ketika dihubungi, Sabtu, 14 September 2013.
Menanggapi pernyataan Ketua Komisi Hukum, HAM dan Keamanan, Gde Pasek yang mengatakan
bahwa anggaran kepolisian sudah besar, Ronny menjelaskan hampir 75 persen anggaran kepolisian
yaitu sekitar Rp 34,2 trilliun terserap untuk membiayai total 400 ribu anggota kepolisian yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Ronny mengatakan untuk pengadaan barang dan biaya operasional hanya sebanyak 25 persen dari
total anggaran atau sekitar Rp 11,4 trilliun. 'Untuk alokasi dana anggaran operasional dan
pengadaan barang dari tahun ketahun tidak pernah naik," ujar Ronny.
Ronny mengatakan jumlah perbandingan anggaran yang 75 persen gaji dan 25 persen untuk
pengadaan dan operasional yang diterima kepolisian tersebut kecil jika dibandingakn dengan
instansi lain. Kecilnya anggaran itu karena jumlah gaji anggota polisi, belum termasuk anggaran
untuk perumahan, transportasi dan uang makan. "Semua item tersebut biayanya ditanggung oleh
anggota tersebut sendiri, sehingga akan berat jika ada anggota polisi yang baru masuk yang
ditempatkan di Jakarta," ujar Ronny.

52. KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
Dat personil
Jumlah yang ada saat ini, sama sekali belum mencukupi jika dibandingkan
luas wilayah teritorial yang harus diamankan. Jumlah ideal personel TNI
untuk mengamankan seluruh wilayah teritorial Indonesia minimal 0,4
persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 800.000 personil. Sekarang,
tercatat hanya 361.823 personil. Indonesia yang sedang mengalami
transisi ke arah demokrasi membutuhkan tentara yang kuat, loyal,
sehingga Indonesia tidak dilecehkan oleh negara lain. Oleh karena itu, TNI
harus melakukan program pengembangan kekuatan TNI hingga 2024.
Sama seperti TNI, jumlah polisi Indonesia pun masih sangat kurang.
Jumlah anggota Polri di seluruh Indonesia saat ini tercatat 363.000 orang.
Ketimpangan rasio jumlah polisi di Indonesia dengan jumlah penduduk
total yaitu 1:1500 atau lebih kecil lagi. Artinya satu polisi mengawasi 1500
orang di negeri ini, padahal standar PBB menyebutkan standar ideal itu
adalah 1:400 atau 1:300.

53. ADAPUN BEBERAPA ISU YANG BERKEMBANG SAAT INI
DALAM TUBUH TNI DAN POLRI ADALAH SEBAGAI
BERIKUT:
- KEWENANGAN POLRI YANG SEMAKIN DI PANGKAS
- POLRI AKAN DI NAUNGI OLEH KEMENDAGRI
- KENAIKAN TUNJANGAN KINERJA
- TNI MULAI MENGEMBALIKAN ASET-ASET NEGARA YANG DI
KUASAI OLEH SIPIL
- PELIBATAN TNI DALAM REKRUITMEN PENYIDIK KPK
- PENGUATAN POS-POS PERBATASAN
- PENGUATAN ALUTSISTA
- SATU POLISI SATU RW
- KEAMANAN BERBASIS TEKNOLOGI.
- bahwa perumusan RUU-Kamnas ini hanya sebuah “titipan
kepentingan” yang banyak dipicu karena adanya perbedaan
kewenangan antara TNI dan Polri.

54. Masukan
Apa yang terjadi sebelum reformasi 1998,terutama mengenai dwifungsi
ABRI,memberikan kenangan buruk bagi rakyat Indonesia tentang arti dari
militeristik yang senantiasa diusung sebagai alat kekuasaan dan bukan
sebagai alat negara.
maraknya kerusuhan belakangan ini ada yang mengkaitkan dengan RUU
Kamnas ini. Basara menganalisis menggunakan hukum dialektika. Tesisnya,
ada kesan bahwa Polri dianggap tak mampu menjaga keamanan dengan
banyaknya kerusuhan yang ada. Lalu, dibangun antitesa, bahwa untuk
urusan keamanan harus melibatkan kembali TNI seperti era yang
lalu. “Sintesanya ya dengan munculnya RUU Kamnas ini,” jelasnya. Basara
meminta agar Polri jangan hanya mengatakan sebagai bagian dari
pemerintah, tetapi harus menggunakan logika hukum ketatanegaraan
yang ada. Dalam UUD 1945, jelas disebutkan bahwa kewenangan menjaga
keamanan nasional adalah ‘milik’ Polri. Sedangkan, TNI menjaga
pertahanan. “Kalau mau konsep ini diubah, ya ubah dulu UUD 1945,”
pungkasnya.
TNI sebagai fungsi National Defence dan POLRI sebagai pengemban tugas
Internal Security harus dipisahkan agar dapat mewujudkan tujuan negara
dalam memberikan perlindungan serta memajukan kesejahteraan umum.

55. Situasi politik yang terjadi pada saat ini dapat menimbulkan hambatan bagi tercapainya rasa
aman dan tenteram bagi masyarakat, bahkan bila berkelanjutan dikhawatirkan dapat
mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berkembangnya konflik vertikal maupun horizontal sebagai dampak kondisi perekonomian
yang belum pulih sangat menyulitkan kehidupan rakyat. Kondisi tersebut dapat mendorong
timbulnya perilaku anarkhis, destruktif dan tindakan otorianisme di kalangan masyarakat
yang pada akhirnya dapat mengganggu proses penyelenggaraan pertahanan dan keamanan
negara.
• mengungkap jaringan terorisme atau penyalahgunaan narkoba, merupakan wujud partisipasi
positif masyarakat dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Di samping itu, keberhasilan
lain yang telah dicapai di bidang keamanan diantaranya meliputi terbentuknya personil Polri
yang lebih mandiri dan profesional, tersusunnya beberapa peraturan perundang-undangan,
terbentuknya satuan kewilayahan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah,
terungkapnya berbagai kasus dan pelaku kerusuhan, serta tertanggulanginya berbagai
ancaman disintegrasi dan konflik horizontal.
• (1) Masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata di Aceh,
Papua, Maluku dan Poso, (2) Masih tingginya kejahatan konvensional dan permasalahan
pencurian kekayaan, perompakan, penyelundupan, pembajakan, dan pencemaran serta
perlunya peraturan perundang-undangan yang jelas dalam penanganan keamanan di wilayah
laut yurisdiksi nasional Indonesia, (3) Masih belum teratasinya pelanggaran batas wilayah
darat di Kalimantan, NTT dan Papua serta penanganan tiga jalur ALKI dan pelanggaran
wilayah udara nasional di wilayah timur Indonesia, (4) Perlu ditingkatkannya kemampuan
untuk mencegah dan mengatasi ancaman transnational crime terutama terorisme yang dapat
mengganggu kedaulatan dan keselamatan NKRI, (5) Masih tingginya potensi konflik sosial
politik berdimensi kekerasan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
terutama menghadapi Pemilu tahun 2004, (6) Belum terpenuhinya kebutuhan material dan
fasilitas TNI dan Polri pada tingkat kebutuhan minimal, serta (7) Belum terpenuhinya
kebutuhan dasar prajurit TNI maupun Polri dalam rangka pelaksanaan tugas.

56. • Polri yang profesional sebagai komponen utama sistem keamanan yang mampu memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum; kerjasama TNI dan Polri dalam
mengatasi berbagai tindakan kriminalitas dan konflik yang berdimensi kekerasan, kejahatan
internasional dan berbagai dimensi kejahatan terorisme internasional, mencegah eskalasi
pertentangan maupun permusuhan yang mengarah pada tindakan kerusuhan sosial yang bersifat
anarkhis, dengan melalui beberapa strategi pembangunan sebagai berikut : (1) Pemulihan
keamanan dan rehabilitasi daerah-daerah konflik serta melanjutkan upaya-upaya dialogis dalam
menghadapi gerakan separatis bersenjata seperti di Aceh, Papua, Maluku dan Poso dalam rangka
menyelesaikan konflik secara damai dalam bingkai NKRI. Apabila hal tersebut tidak dapat
dilaksanakan maka pemerintah pada saatnya harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas
guna mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah nasional dan keselamatan rakyat, (2)
Menegakkan kedaulatan dan meningkatkan pengawasan di pulau-pulau terluar dan daerah-daerah
perbatasan, (3) Meningkatkan kekuatan dan kemampuan TNI maupun Polri pada kebutuhan
minimal untuk menghadapi eskalasi keamanan di dalam negeri khususnya dalam rangka
terjaminnya pelaksanaan Pemilu tahun 2004, (4) Meningkatkan keamanan dan penegakan hukum
baik di darat, laut maupun udara, (5) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi bidang pertahanan
dengan negara-negara sahabat dalam kerangka Confidence Building Measure (CBM), (6)
Meningkatkan kemampuan untuk mengatasi terorisme antara lain dengan melengkapi alat
peralatan satuan-satuan anti teror, meningkatkan kerja sama intelijen, memanfaatkan bantuan
teknologi serta mengadakan pelatihan bersama, dan (7) Membangun pemolisian masyarakat.
• Lembaga analisis militer, Global Firepower(GLP), melansir daftar negara-negara dengan kekuatan
perang terbesar di dunia. Di empat besar ada Amerika,disusul Rusia,China,India Sedangkan
Indonesia berada di posisi 15 dibawah Pakistan,Israel,Mesir. sementara itu Australia di posisi
23,Malaysia33 dan Singapura di posisi 47.

57. Pertama, munculnya kembali ideologi imperial-global seperti
neoliberalisme yang direspons fenomena radikalisme dan
ekstremisme (antara lain berwajah terorisme).
Kedua, narkoba yang amat serius mengancam kehidupan dan
masa depan bangsa melalui penghancuran generasi muda.
Ketiga, masalah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga
sering problematis dan berpotensi konflik di masa depan.
Keempat, lunturnya wawasan dan etos kebangsaan.
muncul polemik perlunya organisasi Polri berada di bawah
struktur suatu kementerian yang tidak langsung di bawah
Presiden.

58. (1) Masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi gerakan
separatis bersenjata di Aceh, Papua, Maluku dan Poso,
(2) Masih tingginya kejahatan konvensional dan permasalahan
pencurian kekayaan, perompakan, penyelundupan, pembajakan,
dan pencemaran serta perlunya peraturan perundang-undangan
yang jelas dalam penanganan keamanan di wilayah laut yurisdiksi
nasional Indonesia,
(3) Masih belum teratasinya pelanggaran batas wilayah darat di
Kalimantan, NTT dan Papua serta penanganan tiga jalur ALKI dan
pelanggaran wilayah udara nasional di wilayah timur Indonesia,
(4) Perlu ditingkatkannya kemampuan untuk mencegah dan
mengatasi ancaman transnational crime terutama terorisme yang
dapat mengganggu kedaulatan dan keselamatan NKRI,
(5) Masih tingginya potensi konflik sosial politik berdimensi kekerasan
yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa terutama
menghadapi Pemilu tahun 2014
(6) Belum terpenuhinya kebutuhan material dan fasilitas TNI dan Polri
pada tingkat kebutuhan minimal, serta
(7) Belum terpenuhinya kebutuhan dasar prajurit TNI maupun Polri
dalam rangka pelaksanaan tugas.

59. aktivitas terorisme, perampokan dan
pembajakan, penyelundupan, imigran gelap,
penangkapan ikan illegal dan kejahatan lintas
negara lainnya.