2. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 2
1.1 Latar Belakang
Pada dasarnya penataan ruang merupakan pengaturan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
alam dan sumberdaya buatan bagi kegiatan pembangunan berbagai sektor yang membutuhkan
ruang. Penataan ruang adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang
pengembangan kota dan wilayah yang mencakup tiga proses utama yang saling terkait, yaitu
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga
kegiatan tersebut berjalan sebagai suatu siklus kontinu dalam suatu manajemen penataan ruang
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya.
Dalam upaya mengarahkan pembangunan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Karawang telah
menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang. Rencana tersebut telah menjadi
pedoman dan acuan bagi proses perencanaan dan penataan ruang di wilayah Kabupaten
Karawang. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten perlu didetailkan lagi agar dapat lebih operasional.
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya untuk menindaklanjuti Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang akan menyusun Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Karawang.
Rencana Detail Tata Ruang Kota Karawang dimaksudkan untuk mendetailkan arahan
RTRW Kabupaten Karawang agar pelaksanaan rencana dapat dioperasionalkan
dengan program-program pembangunan yang lebih terarah di kawasan perkotaan
Kabupaten Karawang sesuai dengan potensi yang ada.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rancangan
peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang RTRW Kabupaten Karawang 2011 – 2031 sendiri
sudah mencantumkan bahwa kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang meiiputi Kecamatan
Cikampek, Kotabaru, Rengasdengklok, Cilamaya Wetan, Klari, Purwasari, Karawang Barat,
Karawang Timur, Telukjambe Timur dan Telukjambe Barat.
Kawasan perkotaan Karawang secara eksisting memang sudah berkembang dan dikenal sebagai
pusat pemerintahan Kabupaten Karawang, perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan serta
sebagian lainnya merupakan pusat pengembangan industri di Kabupaten Karawang. Agar
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Karawang lebih fokus dan terperinci maka
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Karawang akan dilakukan bertahap sesuai
dengan skala prioritas dengan memperhatikan indikator perkembangan wilayah. Pada tahap
pertama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Karawang meliputi wilayah
Kecamatan Klari, Telukjambe Barat dan Telukjambe Timur, salah satu pertimbangannya adalah
karena pada wilayah ini terdapat jalan akses Tol Karawang Barat yang merupakan pintu gerbang
Kota Karawang dengan perkembangan wilayah sekitar yang relatif pesat yang dicirikan oleh
perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi fungsi lainnya seperti perumahan, industri dan
perdagangan dan jasa.
Perkembangan kegiatan perkotaan tidak menyebar di seluruh wilayah kecamatan
tersebut,sebagian wilayah masih memiliki lahan pertanian yang juga harus dilindungi. Oleh sebab
itu perlu dikenali dan didefinsiikan secara lebih rinci bagian wilayah yang merupakan kawasan
perkotaan serta bagian wilayah lain yang merupakan hinterland. Setiap bagian wilayah yang
sudah dan direncanakan berkembang sebagai kawasan perkotaan semestinya memerlukan
penataan ruang yang lebih rinci sehingga memerlukan penyusunan rencana rinci tata ruang.
Menetapkan dan mengoperasionalkan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan Kabupaten
Karawang, perlu mempertimbangkan beberapa aspek kebutuhan pembangunan kota, baik untuk
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.
Oleh karena itu RDTR merupakan perwujudan ”kegiatan” yang membentuk suatu
kawasan kedalam ruang, yang terukur baik untuk memenuhi aspek ekonomi, sosial,
budaya, keamanan, kenyamanan, keserasian dan keterpaduan serta
berkesinambungan. Dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan yaitu tercipta
lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama, kegiatan penunjang serta
pelengkapannya dalam suatu kawasan.
Gambar 1.1
Lahan Pertanian di Kota Karawang (Desa Margakaya, Kec. Teluk Jambe Barat)
Sumber: Hasil Observasi, 2013
3. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 3
Dengan adanya penataan RDTR kawasan perkotaan kabupaten Karawang ini di harapkan dapat
menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan dan meningkatkan daya guna dan hasil
guna pelayanan dalam upaya memanfaatkan ruang secara optimal.
Selain itu Penataan Ruang Wilayah tersebut dapat membantu menetapkan prioritas
pengembangan kota dan menjadi pedoman bagi tertib pembangunan dan tertib pengaturan
ruang secara rinci. Bagi pemerintah akan menjadi acuan dalam pemberian perijinan bagi
masyarakat dan pihak swasta merupakan acuan dalam pengembangan dan perencanaan pada
kawasan kota tersebut.
Dengan dibuatnya RDTR Kawasan Perkotaan Karawang diharapkan dapat mengakomodir
kebutuhan-kebutuhan perkembangan Perkotaan Karawang dalam mengatasi pertumbuhan dan
permasalahan yang ada serta memacu perkembangan wilayah-wilayah sekitar.Oleh sebab itu,
pada tahapan selanjutnya agar RDTR dapat operasional dilapangan terutama sebagai perangkat
pengendalian, maka untuk lebih menjabarkan RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Karawang
diperlukan juga Peraturan Zonasinya.Peraturan zonasi tersebut, disusun untuk mengatur
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan
sesuai dengan RDTR. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh
dilaksanakan pada setiap zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan amplop
ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan
garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang
dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Tumbuhnya Kabupaten Karawang secara umum memberikan tekanan pada aspek lingkungan,
kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.Perkembangan yang sedang dan terus
berlangsung ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan, ketidaknyamanan dan bahkan dapat
mengganggu kelestarian lingkungan.Implikasi lainnya adalah terdapatnya penggunaan lahan yang
tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang mempertimbangan daya dukung
lingkungan.Hal tersebut diindikasikan oleh berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung,
konversi lahan sawah dan muculnya kerusakan lingkungan.
Pembangunan Hotel, Apartemen, dan perumahan
yang tidak terkendali di Kota Karawang menjadi salah satu
permasalahan ruang yang terjadi.
“”
Gambar 1.2
Apartemen Emerald Hill
Sumber: Hasil Observasi, 2013
4. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan RDTR
Dasar hukum yang dijadikan landasan terlaksananya pekerjaan ini antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah.
5. Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.
7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi;
8. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dan RPP Perubahan RTRWN;
9. Keputusan Presiden No.32 Tahun1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Presiden No.57 Tahun 1998 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
11. Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2007 tentang Fasilitas Umum
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka HIjau di Kawasan Perkotaan.
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai damapak
lingkungan hidup.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/ PRT/ M/ 2007 tentang Teknik Analisis Aspek
Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata
Ruang.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan Budidaya.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang RTRW Kabupaten Karawang tahun 2011-
2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Landasan hukum adalah
peraturan baku sebagai
tempat berpijak atau titik
tolak dalam melaksanakan
kegiatan – kegiatan tertentu
“
”
5. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 5
Kawasan Perencanaan
termasuk dalam Kawasan
Perkotaan Karawang
1.3 Tinjauan terhadap RTRW Kabupaten
1.3.1 Rencana Struktur Ruang
Berdasarkan kriteria ketersediaan prasarana dan sarana, maka seluruh kecamatan di Kabupaten
Karawang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 1.1 Pengelompokan Kecamatan BerdasarkanKetersediaan Prasarana dan Sarana
No. Pengelompokan Definisi Kecamatan Terindikasi
1. I Kelompok Kecamatan yang memiliki prasarana
dan sarana memadai, dapat melayani
kecamatannya sendiri dan bahkan dapat
melayani seluruh wilayah Kabupaten
Karawang. Khusus Kecamatan Cikampek
bahkan memliki fasilitas umum yang ddapat
melayani skala regional
• Cikampek
• Karawang Barat
2. II Kelompok Kecamatan yang memiliki prasarana
dan sarana memadai, dapat melayani
kecamatannya sendiri dan beberapa
kecamatan di sekitarnya
• Karawang Timur
• Rengasdengklok
• Cilamaya Wetan
• Cilamaya Kulon
3. III Kelompok Kecamatan yang memiliki prasarana
dan sarana cukup memadai,yang pada
umumnya hanya bisa melayani kecamatannya
sendiri
• Pangkalan
• Tegalwaru
• TelukJambe Timur
• TelukJambe Barat
• Klari
• Purwasari
• Tirtamulya
• Jatisari
• Kotabaru
• Lemahabang
• Telagasari
• Majalaya
• Cibuaya
• Batujaya
4. IV Secara umum bahkan terlihat tidak memiliki
prasarana dan sarana yang mendukung
kegiatan perkotaan
• Tempuran
• Banyusari
• Pakisjaya
• Ciampel
• Tirtajaya
• Pedes
• Cilebar
• Rawamerta
• Jayakerta
• Kutawaluya
Sumber : RTRW Kab. Karawang, 2010 – 2030
Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, dan Klari termasuk pada kelompok III yaitu
kelompok yang memiliki sarana dan prasarana cukup memadai yang umumnya hanya bias
melayani kecamatannya sendiri.
Gambar 1.3Peta Tinjauan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan di Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011
6. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 6
Pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Karawang terdiri dari :
Tabel 1.2 Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Karawang
No. Jenis Pusat Kegiatan Kecamatan Keterangan
1. Pusat Kegiatan
Nasional
(PKN)
- Berdasarkan RTRWN tidak teralokasi PKN di
Kabupaten Karawang
2. Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW)
Cikampek Kecamatan Cikampek merupakan bagian
dari PKW Cikampek – Cikopo
3. Pusat Kegiatan Lokal
(PKL)
Karawang Barat,
Karawang Timur,
Rengasdengklok,Cikampek
dan Cilamaya Wetan
• Cikampek sebagai bagian dari PKW
Cikampek – Cikopo juga ditetapkan
sebagai PKL dalam rangka mendukung
perwujudan PKW tersebut
• Karawang Barat sebagai pusat kegiatan
dengan cakupan pelayanan hingga
seluruh wilayah Kabupaten Karawang,
dan diarahkan untuk pengembangan
pusat pemerintahan Kabupaten
Karawang, permukiman perkotaan serta
interchange dari sistem jaringan jalan
primer (tol)
• Karawang Timursebagai pusat kegiatan
dengan cakupan pelayanan beberapa
kecamatan di sekitarnya dan diarahkan
untuk pengembangan industri serta
permukiman perkotaan
• Rengasdengklok sebagai kawasan
perdesaan yang berkembang dengan
peran sebagai pusat koleksi dan
distribusi hasil pertanian, khususnya
pertanian lahan basah serta permukiman
skala terbatas dan industri yang terkait
dengan produk pertanian lahan basah
• Cilamaya Wetan dipersiapkan sebagai
PKL dalam rangka mendukung
keberadaan rencana pelabuhan
internasional di Kecamatan Tempuran.
Pilihan terhadap Cilamaya Wetan,
karena secara eksisting sudah lebih
berkembang sebagai pusat kegiatan bagi
wilayah sekitarnya, dibandingkan
dengan kecamatan sekitarnya seperti
Cilamaya Kulon dan Tempuran.
Pengembangan Cilamaya Wetan harus
tetap mempertahankan ciri
perdesaannya dan keberadaan kawasan
pertanian lahan basah
No. Jenis Pusat Kegiatan Kecamatan Keterangan
5. Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK)
Merupakan ibukota
kecamatan lainnya di
kawasan perkotaan
• Meliputi kecamatan-kecamatan : Klari,
Purwasari, Jatisari, Telukjambe Barat,
Telukjambe Timur,Kotabaru, Tirtamulya,
Telagasari, Batujaya, Majalaya, Pedes,
Cilamaya Kulon, Tegalwaru, Pangkalan,
Lemahabang
• Kecamatan Telagasari, Majalaya dan
Tegalwaru diarahkan menjadi PPK
karena secara eksisting sudah
berkembang sebagai kawasan perkotaan
terbatas, meski tidak terlalu didukung
oleh kondisi lingkungan. Oleh sebab itu
maka pengembangannya harus sangat
memperhatikan kemampuan lahan
dalam menerima beban kegiatan
6. Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL)
Kecamatan lainnya yang
tidak termasuk dalam
PKW, PKL dan PPK
Kecamatan yang termasuk adalah :
Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, Ciampel,
Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar, Rawamerta,
Jayakerta, dan Kecamatan Kutawaluya
Sumber : RTRW Kab. Karawang, 2010 – 2030
Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, dan Klari termasuk PPK
(Pusat Pelayanan Kawasan).
1.3.2 Rencana Pola Ruang
A. Kawasan Perlindungan Setempat
Arahan perwujudan atau perlindungan kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Karawang
terdiri dari:
(1). Kawasan sekitarsitu dan bendung adalah daerah di sekitar situ dengan jarak 50 m dari titik
pasang tertinggi ke arah darat yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan
fungsi situ dan bendung, meliputi:
a. Bendung Walahar berada di Kecamatan Klari;
b. Situ Kamojing berada di Kecamatan Cikampek;
c. Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel; dan
d. situ-situ di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timurdan Karawang Barat
7. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 7
(2). Kawasan sekitar mata air adalah daerah berdiameter 100 m di sekitar mata air yang secara
langsung mempengaruhi keberlangsungan fungsi mata air di Kecamatan Pangkalan;
(3). Kawasan yang berada di bawah jalur SUTET dan SUTT adalah daerah garis sempadan
jaringan tenaga listrik dengan jarak 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan listrik
yang berada di:
a. Kecamatan Telukjambe Barat;
b. Kecamatan Telukjambe Timur;
c. Kecamatan Ciampel;
d. Kecamatan Klari;
e. Kecamatan Purwasari; dan
f. Kecamatan Cikampek.
(4). Kawasan perlindungan setempat yang berada di kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai
RTH
Tabel 1.3Daerah Perlindungan Setempat di Kabupaten Karawang
Kecamatan
Sempadan
Pantai
(Ha)
Sempadan
Sungai
(Ha)
Mata Air
(Ha)
SUTET
Kec.Pangkalan 259,30 14,72
Kec.Tegalwaru 81,59
Kec.Ciampel 370,03
Kec.Telukjambe Timur 165,19
Kec.Telukjambe Barat 258,82
Kec.Klari 304,40
Kec.Cikampek 38,31
Kec.Purwasari 90,45
Kec.Tirtamulya 160,53
Kec.Jatisari 426,20
Kec.Banyusari 236,26
Kec.Kota Baru 58,49
Kec.Cilamaya Wetan 122,98 277,91
Kec.Cilamaya Kulon 48,60 9,77
Kec.Lemahabang 16,85
Kec.Tegalasari 78,35
Kec.Majalaya 121,11
Kecamatan
Sempadan
Pantai
(Ha)
Sempadan
Sungai
(Ha)
Mata Air
(Ha)
SUTET
Kec.Karawang Timur 67,28
Kec.Karawang Barat 264,07
Kec.Rawamerta 35,49
Kec.Tempuran 74,58 149,75
Kec.Kutawaluya 75,48
Kec.Rengasdengklok 321,70
Kec.Jayakerta 209,61
Kec.Pedes 51,93 342,85
Kec.Cilebar 92,12 329,05
Kec.Cibuaya 208,60 669,86
Kec.Tirtajaya 62,01 556,59
Kec.Batujaya 10,73 413,57
Kec.Pakisjaya 108,18 479,72
Sumber: RTRW Kabupaten Karawang, 2010-2030
8. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 8
B. Kawasan Rawan Bencana
Kabupaten Karawang memiliki beberapa daerah bahaya, yaitu bahaya beraspek hidrometerologi,
berupa banjir (terutama di sepanjang aliran sungai) dan gelombang pasang (ROB) (di daerah
dekat pantai) serta bahaya yang beraspek geologi berupa longsor.
Tabel 1.4Kawasan Rawan Bencana dan Luasnya di Kabupaten Karawang
Kecamatan
Banjir
(Ha)
ROB/Gelombang
Pasang
(Ha)
Longsor
(Ha)
Pangkalan 314 - 2.303
Tegalwaru - - 2.700
Ciampel 2.568 - 161
Telukjambe Timur 2.982 - -
Telukjambe Barat 3.693 - -
Klari 2.102 - -
Cikampek - - -
Purwasari - - -
Tirtamulya - - -
Jatisari 1.142 - -
Banyusari 1.095 - -
Kotabaru 82 - -
Cilamaya Wetan 1.047 699 -
Cilamaya Kulon - 319 -
Lemahabang - - -
Telagasari - - -
Majalaya - - -
Karawang Timur 326 - -
Karawang Barat 1.693 - -
Rawamerta - - -
Tempuran - 1.119 -
Kutawaluya - - -
Rengasdengklok 1.224 - -
Jayakerta - - -
Pedes - 951 -
Cilebar - 1.701 -
Cibuaya - 2.220 -
Tirtajaya - 392 -
Batujaya 9.141 73 -
Pakisjaya 2.154 761 -
Sumber: RTRW Kabupaten Karawang, 2010-2030
Kawasan Perencanaan dilewati
oleh rencana pola ruang
Sempadan Sungai
Gambar 1.4Peta Tinjauan Kawasan Perlindungan Setempat Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011
9. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 9
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk peningkatan kesejahteraan
penduduk, dalam arti keberadaan hutan produksi dapat difungsikan sebagai lahan produktif
dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut. Kawasan
peruntukan hutan produksi di Kabupaten Karawang ditetapkan untuk memberikan ruang
pengelolaan pada hutan produksi yang sudah ada. Hutan produksi di Kabupaten Karawang
termasuk dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Purwakarta. Sehingga kawasan peruntukan
hutan produksi di Kabupaten Karawang adalah meliputi Hutan Produksi di Kabupaten Karawang
yang termasuk dalam KPH Purwakarta.
Secara umum hutan produksi dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
1. Hutan Produksi Terbatas
Hutan produksi terbatas, ciri-ciri pokok kawasan hutan tetap terpelihara, pengolahan hutan
ini perlu mengindahkan prinsip-prinsip kelestariannya. Artinya kawasan hutan produksi
terbatas tidak boleh dilakukan alih fungsi penggunaannya, ini disebabkan hutan produksi
terbatas didasarkan atas kondisi fisik lahan yang masuk dalam kategori kawasan konservasi.
2. Hutan Produksi Tetap
Pada hutan produksi tetap pada dasarnya hasil hutan dapat dikelola seoptimal mungkin,
tetapi tetap memberlakukan prinsip dasarnya yakni “apa yang diambil dari alam harus
diganti dengan hal yang serupa kepada alam” sehingga pengambilan hasil hutan harus
dilaksanakan secara bergilir dan dilakukan penanaman kembali sebagai bagian dari upaya
pelestarian sekaligus mempertahankan kualitas alam.
Kawasan peruntukan hutan produksi yang ada di Kabupaten Karawang sebagaimana diuraiakan di
atas ditetapkan sebagai berikut :
Tabel 1.5Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Di Kabupaten Karawang
No Fungsi Kawasan Luas (Ha) Lokasi
1 Hutan Produksi Tetap 10.557,6 • Kecamatan Pangkalan, yang
tersebar di Desa Mekarbuana,
Wargasetra, Cigunungsari,
Medalsari, Cipurwasari,
Cintalaksana, Cintawargi,
Cintalanggeng, Kutalanggeng,
Kawasan Perencanaan
merupakan wilayah yang
memiliki potensi genangan banjir
Gambar 1.5Peta Tinjauan Kawasan Rawan Bencana Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011
10. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 10
No Fungsi Kawasan Luas (Ha) Lokasi
Kutamaneuh dan Desa amansari.
• Spot-spot di Kecamatan
Tegalwaru, Ciampel, Telukjambe
Barat, Telukjambe Timur
Hutan Produksi terbatas 3.643,15 • Kecamatan Pangkalan dan
Tegalwaru
Sumber: RTRW Kabupaten Karawang, 2011
C. Kawasan Peruntukan Pertanian
Arahan lokasi pengembangan pertanian pangan di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 1.6Arahan Lokasi Pengembangan Pertanian Pangan di Kabupaten Karawang
Kecamatan Luas (ha) Keterangan
Purwasari, Telukjambe Barat,
Telukjambe Timur, Karawang
Barat, Karawang Timur, Klari,
Tirtamulya, Jatisari, Banyusari,
Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon,
Lemahabang, Telagasari,
Majalaya, Rawamerta, Tempuran,
Kutawaluya, Rengasdengklok,
Jayakerta, Pedes, Cilebar, Cibuaya,
Tirtajaya, Batujaya, Pakisjaya
81.529 • Sawah dengan irigasi/ pengairan yang telah
ada, SI Tarum Utara, SI Tarum Timur, SI
Tarum Barat, dan saluran irigasi dari
Bendung Cibeet, Barugbug, Pucung
• Dipertahankan sebagai pertanian tanaman
lahan basah
• Sebagian merupakan spot-spot hamparan di
antara kawasan perkotaanatau non
pertanian lahan basah lainnya
Pangkalan, Teglawaru, Cilamaya
Wetan, Cilamaya Kulon, Batujaya
3.223 • Sawah beririgasi setengah teknis
• Sawah dengan irigasi/ pengairan yang telah
adadipertahankan sebagai pertanian
tanaman lahan basah. Jika diperlukan dapat
ditingkatkan menjadi lahan beririgasi teknis
penuh
• Merupakan spot-spot hamparan di antara
kawasan perkotaan
Pangkalan, Tegalwaru, Purwasari,
Cilamaya Kulon, Batujaya
3.357 • Berupa lahan bertanian dengan irigasi
sederhana
• Potensial dikembangkan menjadi lahan
pertanian basah jika disediakan pelayanan
irigasi teknis
Pangkalan, Tegalwaru, Klari,
Rengasdengklok, Batujaya,
Pakisjaya
2.648 • Merupakan lahan pertanian tadah hujan
• Potensial dikembangkan menjadi lahan
pertanian basah jika disediakan pelayanan
irigasi teknis
TOTAL 90.757
Sumber : RTRW Kabupaten Karawang, 2011
D. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Potensi sumber daya mineral atau bahan galian di Kabupaten Karawang sangat erat kaitannya
dengan kondisi geologi-nya. Kondisi geologi yang menentukan pembentukan endapan bahan
galian antara lain adalah litologi, morfologi, tektonik, dan struktur geologi. Berdasarkan kondisi
geologinya, potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Karawang pada umumnya jenis yang
merupakan mineral konstruksi seperti :
a. Batu andesit di Kecamatan Tegalwaru;
b. Pasir dan sirtu di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat,
Karawang Barat, Jayakerta, Batujaya, Pakisjaya ;
c. Batu gamping di Kecamatan Pangkalan ;
d. Minyak dan gas bumi di berbagai wilayah kabupaten.
Tabel 1.7Sebaran Lokasi Pertambangan di Kabupaten Karawang
Bahan
Galian
Lokasi Perkiraan Jumlah
Cadangan
Potensi
Batu Andesit G.Sinalanggeng, G.Cengkik,
G.Cipaga dan Tegalanwaru, Kec.
Tegalwaru dan Kec. Pangkalan
340 juta m³
Pasir dan Sirtu S.Cisadane, S.Citarum, Telukjambe
dan Rengasdengklok
205 juta m³
Batu Gamping Kecamatan Pangkalan 54 juta m³
Sudah Dieksploitasi
Batu Andesit Kec. Tegalwaru, Gunung
Sinalanggeng, Gunung Cengkik,
Gunung Cipaga, Kec. Tegalwaru,
Kec. Pangkalan
> 50 Ha
Pasir dan Sirtu Kec. Klari, Kec. Ciampel,
Telukjambe Barat dan Timur
± 30 Ha
Batu Gamping Kec. Pangkalan ± 500 Ha
Sumber :RTRW Kabupaten Karawang, 2011
11. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 11
E. Kawasan Peruntukan Industri
Kegiatan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. kegiatan industri
yang dipusatkan di kawasan industri, yaitu kawasan yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang
telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Sementara itu di luar kawasan industri yang masih
berada di kawasan peruntukan industri terdapat bentangan lahan yang diperuntukan bagi
kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pembangunan kawasan industri bertujuan untukpengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan
yang berwawasan lingkungan, percepatan pertumbuhan industri, meningkatkan daya saing,
kepastian lokasi terutama untuk pembangunan infrastruktur dan kerja sama antarsektor. Kawasan
Industri berisi perusahaan-perusahaan industri.
Pada dasarnya usaha industri diarahkan agar berlokasi di Kawasan Industri atau Zona Industri
agar penyediaan prasarana dan sarana bisa lebih efektif serta efisien. Pelayanan yang terpusat
akan bisa dirancang lebih terpadu, lengkap, cepat dan optimal.
Pada konteks ke depan, pengembangan kawasan peruntukan industri lebih difokuskan untuk
mengoptimalkan kawasan dan zona industri serta kegiatan industri yang sudah ada. Sebagai
gambaran Kegiatan industri di Kabupaten Karawang sampai saat ini memiliki luas 19.055,1 Ha
atau 10,87 % dari luas Kabupaten Karawang, yang terdiri dari :
• Kawasan Industri Khusus seluas 8.100 Ha (terdiri dari 5 kawasan) Kecamatan Cikampek
• Kawasan Industri seluas 5.837,5 Ha (terdiri dari 19 kawasan) Kecamatan Telukjambe
Timur, Telukjambe Barat, Cikampek dan Pangkalan
• Zona Industri seluas 5.117,6 Ha (Kecamatan Telukjambe Timur, Telukjambe Barat,Klari,
Cikampek, Purwosari, Ciampel, Pangkalan, Karawang Timur dan Karawang Barat)
Memperhatikan kondisi di atas, maka pengembangan industri di Kabupaten Karawang
dialokasikan pada bagian selatan tepatnya di Kecamatan Klari, Telukjambe Timur, Karawang
Timur, Karawang Barat, Jatisari, Pangkalan, Ciampel dan Cikampek. Industri-industri tersebut
dikembangkan dalam kawasan industriataupun di luar kawasan industri.
Kawasan Perencanaan
termasuk dalam Kawasan
Pertambangan tereksploitasi
Gambar 1.6Peta Tinjauan Kawasan Peruntukan Pertambangan Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011
12. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 12
F. Kawasan Peruntukan Permukiman
Rencana pengembangan permukiman di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.8Rencana Pengembangan Permukiman di Kabupaten Karawang
Kecamatan Peruntukan permukiman
Pangkalan Permukiman perdesaan
Tegalwaru Permukiman perdesaan
Ciampel Permukiman perkotaan kepadatan sedang
TelukJambe Timur Permukiman perkotaan kepadatan sedang
TelukJambe Barat Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Klari Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Cikampek Permukiman perkotaan kepadatan tinggi
Purwasari Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Tirtamulya Permukiman perdesaan
Jatisari Permukiman perdesaan
Banyusari Permukiman perdesaan
Kotabaru Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Cilamaya Wetan Permukiman perkotaan kepadatan rendah
Cilamaya Kulon Permukiman perdesaan
Lemahabang Permukiman perdesaan
Telagasari Permukiman perdesaan
Majalaya Permukiman perdesaan
Karawang Timur Permukiman perkotaan kepadatan tinggi
Karawang Barat Permukiman perkotaan kepadatan tinggi
Rawamerta Permukiman perdesaan
Tempuran Permukiman perdesaan
Kutawaluya Permukiman perdesaan
Rengasdengklok Permukiman perkotaan kepadatan sedang
Jayakerta Permukiman perdesaan
Pedes Permukiman perdesaan
Cilebar Permukiman perdesaan
Cibuaya Permukiman perdesaan
Tirtajaya Permukiman perdesaan
Batujaya Permukiman perdesaan
Pakisjaya Permukiman perdesaan
Sumber Data: RTRW Kab. Karawang, 2011
Beberapa kawasan industri
direncanakan dibagian Selatan
Kawasan Perencanaan
Gambar 1.7Peta Kawasan Peruntukan Industri Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011
13. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 13
1.3.3 Rencana Sistem Transportasi dan Sistem Jaringan
1.3.3.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Karawang mencakup :
1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan
Rencana jaringan jalan bebas hambatan merupakan bagian dari perencanaan pengembangan
sistem jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan bebas hambatan Jakarta – Cikampek dan
Cikampek – Bandung.Terkait dengan keberadaan jaringan jalan bebas hambatan tersebut,
ditetapkan rencana sebagai berikut :
• Menjaga daerah milik jalan tol bekerja sama dengan PT Jasa Marga atau pengelola
jalan tol lainnya
• Menata kawasan sekitar interchange agar lalu lintas keluar dan masuk Kabupaten
Karawang dapat terjaga kelancarannya, sekaligus dapat memberikan citra baik bagi
Kabupaten Karawang
• Penambahan interchange baru dengan maksud menambah tingkat aksesibilitas ke
wilayah dalam Kabupaten Karawang lainnya harus disertai dengan studi kelayakan
terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan kajian lalu lintas angkutan jalan
• Terkait dengan rencana pengembangan jalan tol ruas Cikampek ke tujuan lain, maka
harus dilakukan kajian mengenai pembukaan interchange untuk diusulkan ke pihak
pengelola jalan tol.
2. Jaringan Jalan Nasional
Jaringan jalan nasional meliputi jaringan jalan primer yang melintasi Kabupaten Karawang.
Jaringan jalan primer adalah jaringan jalan yang mengubungkan antarwilayah
(kabupaten/kota). Rencana pengembangan jaringan nasional di Kabupaten Karawang
meliputi:
a. Jalan Arteri Primer
• Memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029, dalam rangka pengembangan
sistem prasarana jalan yang menghubungkan antarPKN dan atau antarPKW, maka
akan dikembangkan jaringan jalan primer. Jaringan jalan primer adalah jaringan jalan
yang menghubungkan secara menerus (thru traffic) antara PKN di WP Bodebekpunjur
Kawasan Perencanaan termasuk
dalam rencana permukiman
perkotaan
Gambar 1.8Peta Kawasan Permukiman Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011
14. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 14
dan WP Ciayumajakuning. Untuk mendukung rencana tersebut maka akan
ditingkatkan ruas jalan Cikampek – Cirebon dan Cikampek – Bandung
• Peningkatan jalan arteri primer terdiri atas :
(1). Ruas jalan Cikampek – Cirebon
(2). Ruas jalan Cikampek – Bandung
(3). Ruas jalan Cikampek – Karawang
b. Jalan Kolektor Primer
Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan negara yang melintas di wilayah
Kabupaten Karawang. Ruas-ruas jalan tersebut berfungsi sebagai pengumpulan dari
sistem jaringan jalan sekunder sebelum masuk ke jalan bebas hambatan dan jaringan
jalan arteri primer lainnya. Rencana terkait dengan pengembangan jaringan jalan kolektor
primer adalah :
• Penataan ruas jalan negara yang ada di Kabupaten Karawang agar fungsinya dapat
dijaga, yaitu melalui :
(1). Pembatasan parkir serta pengurangan hambatan samping lainnya
(2). Pembatasan akses langsung dari persil bangungan ke jaringan jalan negara
tersebut
(3). Segera membangun jaringan jalan pendukung jaringan jalan negara tersebut
• Apabila ada pembangunan pusat kegiatan baru maka perlu dilakukan kajian lalu lintas
pada proses perencanaannya
• Pembangunan jalan kolektor primer baru yang menghubungkan antara kawasan
pelabuhan internasional di Tempuran dan Jalan Tol Jakarta Cikampek serta Pusat
Kegiatan Cikampek atau sistem jaringan primer lainnya
• Peningkatan jalan Lingkar Karawang (Tanjungpura-Wadas) sebagai pemecahan
kesemrawutan lalu lintas kendaraan berat agar tidak lagi melalui kawasan perkotaan
Karawang
• Pengembangan jalan kolektor primerdi utara (lingkar utara) Kabupaten Karawang
dengan arahan :
(1). Pengembangan jalan kolektor primer ini harus didahului dengan berbagai kajian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain studi kelayakan, studi AMDAL
dan lainnya. Seluruh rekomendasi dan hasil kajian lainnya harus dijadikan dasar
proses pembangunan dan pengelolaan jalan lingkar tersebut
(2). Pengembangan jalan kolektor primerdi utara Kabupaten Karawang merupakan
hasil peningkatan jaringan jalan yang sudah ada. Pembangunan ruas jalan baru
diperbolehkan sepanjang diperlukan dengan alasan teknis dan ekonomis, tidak
berdampak signifikan terhadap keberadaan terhadap lahan pertanian, serta
memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku
(3). Akses jaringan jalan sekunder ke jalan rencana ini dibatasi hingga seminimal
mungkin
(4). Akses persil ke jalan rencana ini tidak diizinkan kecuali dengan jika ada
pertimbangan khusus yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada
(5). Setiap pembukaan persil harus melalui kajian kelayakan dan tidak bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku
(6). Lalu lintas di jalan kolektor primer utara ini hanya untuk lalu lintas menerus
dengan tingkat pelayanan (LOS) cukup tinggi
• Pembangunan ruas jalan baru ruas jalan lingkar timur perkotaan Karawang (ruas
Telukjambe – Warungbambu)
• Peningkatan status ruas jalan Cikalong – Cilamaya
3. Jaringan Jalan Provinsi
a. Peningkatan jaringan jalan kolektor primer :
• Ruas jalan Tanjungpura – Rengasdengklok – Batujaya
• Ruas jalan Kosambi – Curug – batas Purwakarta
b. Peningkatan status ruas jalan kolektor primer :
• Ruas jalan Johar - Badami – Pangkalan – Loji – Kutamaneuh (batas Purwakarta)
• Ruas jalan Pangkalan (Tegalloa) – Baged/batas Bogor
• Ruas jalan Johar – Telagasari – Lemahabang – Cilamaya Wetan (Krasak)
• Ruas jalan Johar – Belendung – Gempolhaji /batas Subang
• Ruas jalan Telukjambe Barat – Kobakbiru/batas Bekasi (jalan terusan Kalimalang)
15. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 15
c. Pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan eksisting ruas jalan Batujaya – Tirtajaya –
Jayakerta – Pedes – Cilebar – Tempuran – Cilamaya Kulon – Cilamaya Wetan (Jalan
Lingkar Pantai Utara)
4. Jaringan Jalan Kabupaten
a. Peningkatan jaringan jalan kolektor primer yang terdiri dari :
• Ruas jalan Johar – Krasak
• Ruas jalan Rengasdengklok - Batujaya
• Ruas jalan Batujaya – Pakisjaya
• Ruas jalan Karangjati – Cilamaya
• Ruas jalan Cikangkung – Cemara
• Ruas jalan Rengasdengklok - Sungai Buntu
• Ruas jalan Johar – Rengasdengklok
• Ruas jalan Cikampek – Tempuran
• Ruas jalan Telagasari – Pagadungan
• Ruas jalan Telukjambe - Arteri Galuh Mas
• Ruas jalan Warungkebon – Cengkrong
• Ruas jalan Mekarjaya – Tamelang
• Ruas jalan Kosambi – Telagasar
b. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan menuju ke objek wisata
c. Peningkatan jalan lokal primer :
• Pisang sambo - Tambak Sumur • Duren - Bengle
• Pangkalan - Bts. Purwakarta • Wadas - Karangsinom
• Payungsari - Srijaya • Mekarjati - Mekarjaya
• Ciranggon - Kutagandok • Rw. Gempol Wetan - Muara Baru
• Teluk Ambulu - Kertajaya • Duren II - Walahar
• Jatisari - Bayur • Kosambi - Walahar
• Telagasari - Turi • Pinayungan - Sirnabaya
• Kosambi - Telagasari • Anggadita - Warung Bambu
• Dawuan - Sukaati • Walahar - Mulyasari
• Bengle - Ciranggon • Bojong Tugu-Jati Peureuh
• Sungai Buntu - Pojok Laban • Blok Belimbing - Pawarengan
• Rawasikut - Lemah Duhur • Kamijaya - Payungyon
• Lampean Sukaati • BBK Bogor - Kamuning
• Rawamerta - Cibadar • Suka seuri - Bbk. Maja
• Bedeng - Cikande • Bbk. Maja-Bayur Sukamulya
• Cimahi - Dawuan • Jomin Timur-Simpang Jomin
• Pulojaya-Manggungjaya • Balong gandu-Lapangbola
• Rawamerta - Pasir Kamuning • Jatisari - Kalijati
• Duren I – Walahar • Mekarsari-Jatisari
• Lamaran – Pasir Kaliki • Majalaya-Pasirtalaga
• Rawamerta – Tunggak Jati • Pasirjengkol-Bengle
• Karang Pawitan – Purwamekar • Bengle-Warung Bambu
• Pasir Jengkol – Bengle • Cariumulya-Pasirmulya
• Sedari – Srikamulyan • Sarijaya - Sukamerta
• Tempuran – Muara Ciparage • Pasirkaliki - Sarijaya
• Pancawati – Cilewo • Sukapura-Dayeuhluhur
• Bedeng Dua – Kutagandok • Tempuran barat - Ciparagejaya
• Jatisari – Brugbug • Ciptamargi - Lemahkarya
• Dayeuhluhur - Sindangmukti • Ciptamargi - Cibadar I
• Cilewo – Lemahmukti • Sukaratu - Sukaraja
• Sampalan – Ciborontok • Jl. Suhud Hidayat
• Cijalu – Kamojin • Sarijaya - Rawamerta
• Pasirkaliki-Palawad • Cilebar - Cikangkung
• Sukapura - Gombongsari • Palawad - Pasirjengkol
• Sindangmukti – Sukaraja • Johar - Margasari
• Mekarjaya – Jarakosta • Bambu Raki - H. Amin
• Tanjungsari – Sampora • Jatibaru - Pacing
• Tempuran Barat - Muara Ciparage • Balonggandu - Kalijati
• Pasirjengkol - Kondangjaya
• Peningkatan jalan lokal primer ruas jalan Karawang – Pangkalan – Cariu (Kabupaten
Bogor), Pangkalan – Tegalwaru – Kutamaneuh – Kabupaten Purwakarta dan Kobak Biru –
Tegal Danas (Kabupaten Bekasi)yang merupakan bagian dari arahan pengembangan
16. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 16
jaringan jalan lintas kabupaten dan penghubung dengan kawasan maupun kegiatan yang
mempunyai nilai strategis bagi Kabupaten Karawang.
d. Jalan Kolektor Sekunder
Jaringan jalan kolektor sekunder ini memegang peranan penting karena menrupakan
pengumpul sistem pergerakan sekunder (dalam wilayah), termasuk sistem jaringan jalan
yang menghubungan antar pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Karawang. Rencana
pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder, meliputi :
• Tanjungpura – Rengasdengklok
• Cikalongsari – Cilamaya Wetan
• Karawang Timur – Cilamaya Wetan (via Telagasari dan Lemahabang)
• Rengasdengklok – Cilamaya Wetan (via Pedes, Tempuran, dan Cilamaya Kulon)
• Karawang Timur – Telukjambe Timur – Ciampel – Bendungan Curug (yang merupakan
akses juga ke Kawasan Industri, dan sejajar Saluran Induk Tarum Barat
• Karawang – Telukjambe Timur – Ciampel – Bendungan Curug
• Cikampek – Cilamaya (Cikalongsari – Cilamaya)
• Karawang – Cilamaya (Telagasari dan Lemahabang)
• Pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang menghubungan antara
Rengasdengklok dan kecamatan-kecamatan hinterland-nya
• Pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang menghubungan antara Karawang
Barat dan kecamatan-kecamatan hinterland-nya
• Pembangunan dan peningkatan ruas jalan yang menghubungan antara Cikampek dan
kecamatan-kecamatan hinterland-nya.
• Pembangunan dan peningkatan jalan akses menuju ke potensi atau objek wisata
seperti Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pasir Putih (Cilamaya Wetan), Curug - Ciampel,
Pantai Pisangan serta objek atau potensi wisata lainnya.
e. Jalan Lokal Sekunder
Jaringan jalan lokal sekunder merupakan jaringan jalan di lingkungan permukiman atau
lingkungan kegiatan lainnya baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pengelola
lingkungan tersebut. Secara bertahap ke depan, jaringan jalan lokal diarahkan agar
dilayani oleh jaringan jalan kolektor sebelum masuk ke jaringan arteri.
Tabel 1.9Jaringan Jalan Berdasarkan Klasifikasi Jalan
No. Ruas Jalan
Jaringan Jalan
Nasional Provinsi Kabupaten
1. Tol Jakarta –Cikampek √
2. Tol Jakarta – Bandung √
3. Jakarta –Cikampek √
4. Cikampek – Cirebon √
5. Cikampek– Bandung √
6. Karawang Barat – Pangkalan – Cariu √
7. Pangkalan – Tegalwaru – Kutamaneuh –
Kabupaten Purwakarta
√
8. Kobak Biru – Tegal Danas √
9. Klari (kosambi) – Bendungan Curug –
Purwakarta termasuk Dawuan - Cimahi
√
10. Cikampek – Karawang Timur √
11. Karawang Timur – Karawang Barat √
12. Karawang Barat – Rengasdengklok √
13. Tanjungpura – Rengasdengklok –
Batujaya
√
14. Karawang Timur – Cilamaya Wetan (Via
Tegal Sari dan Lemahabag)
√
15. Rengasdengklok – Cilamaya Wetan (Via
Pedes, Tempuran, dan Cilamaya Kulon)
√
16. Karawang TImur – Telukjambe Timur –
Ciampel – Bendungan Curug
√
17. Jatisari – Cilamaya Wetan √
Sumber: RTRW Kabupaten Karawang
17. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 17
1.3.3.2 Rencana Sistem Jaringan Listrik
Penyediaan listrik di Kabupaten Karawang sampai saat ini sebagian besar dilakukan oleh PT
(Persero) PLN. Berdasarkan RTRW Kab.Karawang 2011, kebutuhan listrik untuk kawasan
perencanaan (Kecamatan Klari, Teluk Jambe Barat, dan Teluk Jambe Timur) adalah sebagai
berikut.
Tabel 1.10Kebutuhan Listrik Hingga 2030di Kawasan Perencanaan
No. Kecamatan
Perkiraan Kebutuhan Listrik (MW)
Rumah
Tangga
Instansi.
Komersial
Industri Fasum Total
1 Klari 15,05 8,60 0,72 2,44 26,81
2 TelukJambe Barat 6,46 0,03 0,69 0,72 7,90
3 TelukJambe Timur 13,04 0,05 0,49 1,36 14,94
Sumber : RTRW Kabupaten Karawang, 2011
Arahan pengembangan sistem jaringan listrik di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:
1. 100% kegiatan di kawasan perkotaan dan 75% kegiatan di kawasan akan mendapatkan
pelayanan kelistrikan. Untuk itu maka diperlukan upaya memperluas jaringan pelayanan ke
seluruh bagian wilayah, terutama untuk mendukung pertumbuhan kawasan-kawasan
permukiman baru dan berbagai sub pusat pelayanan baru yang hendak dikembangkan.
2. Pelayanan kelistrikan diharapkan dapat melayani 100% untuk fasilitas umum serta unit
industri besar, kecil, sosial, instansi, dan komersial, baik di kawasan perkotaan maupun di
perdesaan
3. Pengembangan jaringan energi listrik :
• Pembangunan jalur SUTET 500 KV PLTU Indramayu – GITET Cibatu di Kecamatan
Klari, Ciampel, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Purwasari, dan Kecamatan
Cikampek
• Pembangunan jaringan kabel dalam tanah energi listrik di kawasan perkotaan
• Pembangunan jaringan kabel udara energi listrik bertegangan menengah dan rendah di
kawasan perdesaan
• Pembangunan gardu distribusi menengah, pembangkit baru untuk kawasan industri
atau penambahan kapasitas di sistem pembangkit yang sudah ada
• Peningkatan pelayanan kelistrikan untuk fasilitas umum serta unit industri besar, kecil,
sosial, instansi, dan komersial, baik di perkotaan maupun di perdesaan
Terdapat rencana pengembangan
jalan arteri sekunder, kolektor
sekunder, dan rencana
pengembangan stasiun kereta api.
Gambar 1.9Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kab. Karawang
Sumber: RTRW Kab. Karawang, 2011
18. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 18
• Daerah yang berada di bawah jalur SUTET harus menjadi kawasan perlindungan
setempat untuk menjaga tingkat keamanan bagi masyarakat terhadap bahaya radiasi
listrik
4. Desa yang dilalui jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) 500 KV PLTU
Indramayu – Gitet Cibatu di Kabupaten Karawang adalah :
• Desa Curug Kecamatan Klari
• Desa Mulyasari, Kutanegara dan Parungmulya Kecamatan Ciampel
• Desa Margakarya dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat
• Desa Paseur Jaya Kecamatan Telukjambe Timur
• Desa Tamelang Kecamatan Purwasari
• Desa Kamujing Kecamatan Cikampek
5. Jaringan listrik di kawasan perkotaan menggunakan SKTM (Saluran Kabel Tegangan
Menengah) 20 KV untuk distribusi jaringan listrik tingkat pada jaringan tingkat tiga, yaitu
jaringan distribusi yang menghubungkan dari gardu induk, penyulang (feeder), SUTM,
gardu distribusi, sampai dengan ke Instalasi Pemanfaatan (Pelanggan/ Konsumen) dengan
panjang maksimum 15-20 Km, yang kemudian dilanjutkan dengan SKTR (Saluran Kabel
Tegangan Rendah) 40 V -1000 V khususnya di kawasan yang padat penduduk, seperti
permukiman dan pusat kota dengan radius pelayanan 350 m.
6. Pembangunan jaringan kabel dalam tanah energi listrik di kawasan perkotaan;
7. Pembangunan jaringan kabel udara energi listrik bertegangan menengah dan rendah di
kawasan perdesaan;
8. Meningkatkan kapasitas listrik (daya terpasang) secara bertahap dengan membangun gardu
distribusi menengah, pembangkit baru (terutama untuk kawasan industri) atau penambahan
kapasitas di sistem pembangkit yang sudah ada.
9. Penambahan Gardu Distribusi Menengah, dengan radius setiap 500 m untuk kawasan
perkotaan dan setiap 2.500 penduduk untuk kawasan perdesaan.
10. Ketentuan yang ditekankan dalam penyediaan pelayanan adalah :
• Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana
besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi
blok siap bangun;
• Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija
(daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di
trotoar.
• Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan
yang bebas dari kegiatan umum;
• Penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter
dari muka tanah;
• Daerah di bawah tegangan tinggi tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau
kegiatan lain yang bersifat permanen karena akan membahayakan keselamatan;
• Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan tegangan tinggi harus mengikuti ketentuan yang
berlaku
11. Untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi, sekaligus mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan, maka diperlukan strategi untuk menjadikan kabupaten Karawang
sebagai wilayah yang hemat energi, antara lain dengan arahan:
• Mengalokasikan ruang untuk pengembangan stasiun pengisian bahan bakar gas untuk
mendorong penggunaan bahan bakar gas sebagai alternatif bensin dan solar
• Mendukung rencana pengembangan jaringan pipanisasi gas
• Mendukung rencana penggunaan batubara sebagai sumber energi di kawasan industri
• Mengembangkan fasilitas pembuatan bioenergi atau biomassa sebagai alternatif
sumber energi yang terintegrasi dengan sistem pengolahan persampahan.
• Mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya dan angin di sepanjang pantai
dan daerah pertanian sebagai sumber energi alternatif untuk pengolahan hasil
pertanian dan perikanan
• Penyediaan lampu penerangan jalan dan pengaturan lalu lintas yang menggunakan
listrik tenaga surya
• Merumuskan aturan bangunan dan pengembangan RTH yang dapat membantu
menurunkan suhu lingkungan sehingga dapat mengurangi penggunaan pendingin
udara
• Mengatur daya dan jam operasi lampu penerangan untuk papan reklame.
19. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 19
Rencana pengembangan sistem jaringan energi lainnya, meliputi:
1. Pemanfaatan energi batu bara untuk industridapat dikembangkan di kawasan industri atau
pada industri yang diizinkan berada di luar kawasan industri, yaitu di:
a. Kecamatan Cikampek;
b. Kecamatan Telukjambe Timur;
c. Kecamatan Telukjambe Barat;
d. Kecamatan Klari;
e. Kecamatan Ciampel; dan
f. Kecamatan Pangkalan.
2. Pemanfaatan sumber energi gas alam untuk industri dilayani melalui jaringan pipa gas alam
bawah tanah;
3. Pemanfaatan bahan bakar gas untuk kendaraan dilayani oleh SPPBE yang akan
dikembangkandi:
a. Kecamatan Karawang Barat;
b. Kecamatan Karawang Timur;
c. Kecamatan Rengasdengklok;
d. Kecamatan Purwasari;
e. Kecamatan Jatisari;
f. Kecamatan Lemah Abang;
g. Kecamatan Cikampek ; dan
h. Kecamatan lainnya.
1.3.3.3 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan prasarana telekomunikasi telah mencapai sebagian besar pusat-pusat pelayanan
kecamatan.Adapun proyeksi kebutuhan telekomunikasi di kawasan perencanaan berdasarkan
RTRW Kab. Karawang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.11Kebutuhan Telekomunikasi Hingga 2030di Kawasan Perencanaan
No. Kecamatan
Perkiraan Kebutuhan Sambungan Telepon
Jumlah RT Jumlah SST
1 Klari 33.454 33.454
2 TelukJambe Barat 14.363 10.772
3 TelukJambe Timur 28.969 28.969
Sumber : RTRW Kabupaten Karawang, 2011
Arahan penyediaan sistem jaringan telepon di Kabupaten Karawang adalah :
1. Perluasan jaringan telepon tetap dan seluler hingga ke seluruh desa yang ada di Kabupaten
Karawang
2. Penyediaan fasilitas telepon umum di seluruh kantor pemerintahan hingga ke tingkat desa dan
kawasan permukiman
3. Jaringan kabel telepon di pusat perdagangan dan jasa dan permukiman di kawasan perkotaan
secara bertahap diarahkan menggunakan jaringan bawah tanah
4. Penyediaan jaringan telepon tetap di seluruh pusat kegiatan di Kabupaten Karawang
5. Memperluas jangkauan telepon seluler dengan mempermudah perizinan pengembangan BTS
• Di Kecamatan Pakisjaya dan Tirtajaya
• Di daerah terpencil dan pesisir Kabupaten Karawang
6. Penambahan BTS harus mengacu kepada Permen Kominfo nomor 02-2008 tentang Pedoman
Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Berdasarkan Peraturan
Menteri tersebut maka pembangunan BTS mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:
7. Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :
✓ Penyelenggara telekomunikasi;
✓ Penyedia Menara; dan/atau
✓ Kontraktor Menara.
• Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang
berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
• Pemberian Izin Mendirikan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan
ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
• Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan atau Kontraktor Menara dalam
mengajukan Izin Mendirikan Menara wajib menyampaikan informasi rencana
penggunaan Menara Bersama.
• Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi menara sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 20
• Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan Menara harus
mempertimbangkan aspek–aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan
prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama.
• Pengaturan penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud harus memperhatikan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang
transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan
untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.
• Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin
keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan
kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:
✓ penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
✓ ketinggian Menara;
✓ struktur Menara;
✓ rangka struktur Menara;
✓ pondasi Menara; dan
✓ kekuatan angin.
• Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau
Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama
tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan
Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
8. Pengembangan sistem dan jaringan internet untuk mewujudkan e-government dan
peningkatan akses masyarakat ke sumber informasi penting
9. Mendukung pengembangan Provinsi Jawa Barat sebagai cyber province
1.3.3.4 Rencana Sistem Jaringan Air Bersih
Sumber air baku di Kabupaten Karawang dari segi volumenya cukup berlimpah, mengingat
banyaknya sungai yang melewati Kabupaten Karawang. Hal yang perlu dipertahankan adalah
menjaga kualitas air sungai sebagai sumber air baku, karena bila pencemaran terus berlangsung,
biaya penyediaan air bersih di Kabupaten Karawang akan menjadi sangat mahal.
Kondisi yang ada, layanan air bersih di perkotaan masih dibawah 50%. Di perdesaan bahkan
tingkat layanan air bersih jauh dibawah dibandingkan dengan perkotaan. Bahkan di kawasan
pesisir, kesulitan air bersih menjadi isu utama dalam peningkatan kualitas kehidupan. Adapun
kebutuhan air bersih di kawasan perencanaan berdasarkan RTRW Kab. Karawang adalah sebagai
berikut:
Tabel 1.12Kebutuhan Air Bersih Hingga 2030di Kawasan Perencanaan
No. Kecamatan
Perkiraan Kebutuhan Air Bersih 2030 (liter/dtk)
Rumah
Tangga
Industri Total
1 Klari 121,97 23,97 145,94
2 TelukJambe Barat 40,73 1,84 42,57
3 TelukJambe Timur 105,62 1,39 107,01
Sumber : RTRW Kabupaten Karawang, 2011
Arahan pengembangan sistem jaringan air bersih di Kabupaten Karawang adalah :
1. Ditargetkan pelayanan air minum di Kabupaten Karawang dapat melayani 90% kegiatan di
kawasan perkotaan dan 70% kegiatan di kawasan perdesaan
2. Di kawasan perkotaan pelayanan air bersih merupakan penyediaan satuan rumah (SR),
sedangkan di perdesaan difokuskan pada penyediaan hidran umum (HU)
3. Dibutuhkanpembangunan WTP (Water Treatment Plant) yang menyebar disesuaikan dengan
pola penyebaranpenduduknya, serta daerahnya (perkotaan dan non perkotaan), khususnya di
Kecamatan Karawang Barat, Cikampek, Rengasdengklok, Karawang Timur, Kotabaru, Klari
dan Telukjambe Timur, serta di Cilamaya Wetan
4. Peningkatan kemampuan dan kualitas instalasi pengolahan air baku dan penampungan yang
ada.
5. Pelayanan air minum dengan sistem perpipaan direncanakan diperluas, sehingga semua
pusat-pusat pelayanan/kawasan perkotaan dapat dilayani, baik dengan jaringan antar
kawasan, maupun lokal kawasan itu sendiri (Cabang PDAM dan Air Bersih IKK). Disamping itu
untuk pelayanan yang ada sekarang direncanakan peningkatan pelayanan.
6. Sarana penyediaan air minum yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air bagi
kegiatan yang teralokasi dalam wilayah perencanaan meliputi seluruh jaringan distribusi ke
seluruh lokasi-lokasi kegiatan yang dialokasikan. Pemenuhan air bersih yang menuju ke
21. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 21
jaringan distribusi diambil melalui jaringan induk, jaringan sekunder dan jaringan tersier
terdekat dengan lokasi kegiatan.
7. Daerah pelayanan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pembebanan debit air
minum yang akan didistribusikan ke seluruh daerah pelayanan dan tingkat kegiatan yang
direncanakan pada kawasan yang dilayani.
1.3.3.5 Rencana Sistem Jaringan Drainase
Arahan pengembangan sistem drainase di Kabupaten Karawang hingga tahun 2031 diarahkan:
a. Saluran pembuangan primer meliputi:
1. Sungai Citarum;
2. Sungai Cilamaya;
3. Sungai Cikalong;
4. Sungai Cibeet;
5. Sungai Ciwadas;
6. Sungai Citapen;
7. Sungai Ciherang; dan
8. Sungai Cibulan-bulan.
b. Saluran pembuang sekunder meliputi:
1. Sungai Cigentis;
2. Sungai Citaman;
3. Sungai Cihambulu;
4. Sungai Cipagaduren;
5. Sungai Ciomas;
6. Sungai Cibuyat;
7. Sungai Ciawitemen;
8. Sungai Cijati;
9. Sungai Cacaban;
10. Sungai Cibarengkok; dan
11. Sungai Cipicung.
c. Pembangunan saluran drainase tertutup untuk daerah komersial dan pusat kota;
d. Pemeliharaan dan penataan jaringan drainase perkotaan dari endapan lumpur,
sampah, dan bangunan;
e. Pembangunan jaringan drainase di seluruh kawasan peruntukan industri;
f. Pembangunan jaringan drainase di seluruh kawasan permukiman dan kawasan
perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan;
g. Pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman perdesaan, kawasan
permukiman perkotaan berkepadatan tinggi dan kawasan industri;
h. Pembangunan saluran drainase di seluruh jalan arteri sekunder, kolektor primer, dan
kolektor sekunder;
i. Membangun tanggul di sepanjang Sungai Citarum dan sungai besar lainnya yang
melintasi kawasan industri, perkotaan, dan permukiman
1.3.3.6 Rencana Sistem Jaringan Air Limbah
Produksi limbah di Kabupaten Karawang terutama berasarl dari sektor domestik (rumah tangga)
dan industri. Adapun timbulan air limbah di kawasan perencanaan berdasarkan RTRW Kab.
Karawang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.13Proyeksi Timbulan Air Limbah Hingga 2030di Kawasan Perencanaan
No. Kecamatan
Perkiraan Limbah 2030 (liter/hari)
Rumah
Tangga
Rumah
Tangga
Rumah Tangga
1 Klari 1.505.419 23.229 1.528.648
2 TelukJambe Barat 502.694 22.185 524.879
3 TelukJambe Timur 1.303.613 15.921 1.319.534
Sumber : RTRW Kabupaten Karawang, 2011
Pengembangan sistem layanan limbah di Kabupaten Karawang kemudian diarahkan menjadi :
22. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 22
a. Sistem jaringan pengelolaanlimbah harus memperhatikan layanan bagi kawasan
permukiman kepadatan tinggi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pengembangan
industri di kawasan perkotaan;
b. Pengembangan jaringan pengelolaan limbah, meliputi:
1) Pembangunan sistem limbah dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing
kecamatan di Kabupaten Karawang
2) Pembangunan IPAL di kawasan industri secara mandiri yang melayani seluruh
kegiatan yang ada di kawasan industri
3) Penyediaan sistem pengolahan limbah di kawasan peruntukan industri yang
dilakukan secara terpadu untuk melayani seluruh industri yang ada secara terpisah
dengan sistem wilayah
4) Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 oleh rumah sakit, industri besar di luar
kawasan industri dan kawasan peruntukan industri
5) Pengolahan limbah di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa di
kawasan perkotaan dilayani dengan menyediakan beberapa IPAL bersama.
6) Penyediaan sarana mobil tinja di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan
dan jasa di kawasan perdesaan
7) Penyediaan MCK umum di setiap lingkungan permukiman di kawasan perdesaan;
8) Penyediaan IPAL komunal dan sistem perpipaan limbah di setiap kecamatan di
kawasan perdesaan secara bertahap
9) penyediaan IPAL dan IPLT dalam skala wilayah Kabupaten dibangun di lokasi yang
berjarak aman sesuai ketentuan dari kawasan permukiman, perkotaan serta
perdagangan dan jasa
10) Seluruh perencanaan pengembangan sistem limbah harus menjadi bagian dari
Rencana Induk Pengelolaan Limbah Daerah
1.3.3.7 Rencana Sistem Jaringan Persampahan
Proyeksi timbulan sampah di kawasan perencanaan berdasarkan RTRW Kab. Karawang adalah
sebagai berikut:
Tabel 1.14Proyeksi Timbulan Sampah Hingga 2030di Kawasan Perencanaan
No. Kecamatan
Perkiraan Timbulan Sampah 2030 (liter/hari)
Rumah
Tangga
Rumah
Tangga
Rumah Tangga
1 Klari 451.626 80.100 11.466.000
2 TelukJambe Barat 150.808 76.500 36.750
3 TelukJambe Timur 391.084 54.900 63.000
Sumber : RTRW Kabupaten Karawang, 2011
Arahan pengembangan penyediaan sampah di Kabupaten Karawang adalah:
1. Mewujudkan tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang denganpencapaian
layanan hingga mencakup :
• 90% kegiatan dan wilayahdi kawasan perkotaan
• 70% kegiatan dan wilayah di kawasan perdesaan
• 100% kegiatan untuk kawasan industri (besar dan rumahan), komersial (perdagangan
dan jasa), dan instansi.
2. Revitalisasi Tempat Pengolahan dan Pembuangan Akhir Sampah(TPPAS) Jalupang
(Cikampek) dan memfungsikan TPPASLeuwisisir (Telukjambe Barat) mencakup hal :
• Meningkatkan kapasitas pengelolaannya.
• Secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang ada menutup penggunaan sistem open
dumping dan menggantikannya dengan teknologi yang berbasis pada sistem sanitary
landfiil
• Secara bertahap dikembangkan menjadi tempat pengolahan sampah sesuai dengan
namanya yaitu TPPAS yang menyediakan sekaligus fasilitas pengolahan dan pemrosesan
akhir
3. Penambahan TPPAS baru untuk melayani kawasan bagian utara di Kabupaten Karawang
sekaligus menjadi cadangan bagi kebutuhan TPPAS di masa datang untuk mengantisipasi
seandainya kedua TPPAS yang ada sudah melebihi umur kegiatannya. Arahan bagi
pengembangan TPPAS tersebut adalah :
• Harus dilakukan kajian kelayakan lebih dulu, dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku
23. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 23
• Lokasi diarahkan di bagian utara Kabupaten Karawang untuk menghindari dari badan air,
kawasan perkotaan, permukiman serta untuk mempermudah sistem transportasinya.
Pilihan lokasi di tempat lain dimungkinkan jika memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan
telah melalui kajian terlebih dahulu
• Kriteria yang diberikan untuk penambahan TPPAS adalah :
a) Lokasi berada pada radius terjauh 30 Km dari pusat permukiman di setiap
kecamatan di Kabupaten Karawang (karena pertimbangan ongkos angkutan);
b) Jarak minimum 500 s/d 1.000 m dari daerah permukiman;
c) Berada di hilir arah arus angin dominan;
d) Di dalam kawasan TPPAS tersedia sabuk hijau selebar minimal 100 m;
e) Konstruksi memenuhi SK-SNI. dan perlu diawali dengan studi kelayakan.
• Telah memenuhi kaidah teknis, kelembagaan serta ekonomis
• Seluruh aspek perencanaannya menjadi bagian dari rencana induk pengelolaan
persampahan Kabupaten Karawang
4. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan
sampah
5. Penyediaan transfer depo dan TPS di kawasan permukiman, komersial dan industri di
kawasan perkotaan
6. Perluasan pelayanan persampahan ke kawasan perdesaan terutama ke kawasan permukiman
7. Pengolahan sampah di perkotaan tidak diizinkan dengan cara dibakar
8. Industri, kawasan industri, dan rumah sakit harus menyediakan sendiri fasilitas pengolahan
sampah B3
9. Khusus untuk kawasan perdesaan diarahkan :
• Pengolahan sampah di kawasan perdesaan dalam jangka pendek masih diperbolehkan
secara mandiri dengan pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait
• Dalam jangka menengah diarahkan pada pengelolaan sampah secara komunal
• Dalam jangka panjang sistem pengelolaan sampah wilayah (Kabupaten Karawang)
diharapkan sudah dapat melayani seluruh bagian wilayah di Kabupaten Karawang
10. Mendorong dikembangkannya manajemen persampahan yang berbasis 3R (reduce – reuse –
recycle)
11. Seluruh perencanaan pengembangan sistem persampahan harus menjadi bagian dari
Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Daerah yang akan disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1.3.3.8 Rencana Ruang Terbuka Hijau
Pada kawasan yang bersifat perkotaan di Kabupaten Karawang, seperti kawasan peruntukan
industri, permukiman, perdagangan dan jasa, perlu disediakan ruang terbuka hijau (RTH) untuk
mempertahankan dan atau memperbaiki kualitas lingkungan. Berdasarkan RTRW Kabupaten
Kaawang, kondisi RTH di kawasan Perencanaan adalah sebagai berikut.
Tabel 1.15Ketersediaan RTH berdasarkan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Karawang
No
Kawasan
Perkotaan
Struktur
Perkotaan
Luas
(Ha)
Ruang Terbuka Hijau
Eksisting
Kebutuhan
Tambahan untuk
Mencapai
Minimum (30%)
Luas % Luas %
1. Telukjambe Timur PPK 4.013 557,20 13,88 646,70 16,12
2. Telukjambe Barat PPK 7.336 2.483,50 33,85 - -
3. Klari PPK 5.937 1.378,34 23,21 402,76 6,79
Sumber: Hasil analisis 2009
Arahan pengembangan RTH di Kabupaten Karawang adalah:
• Kawasan perkotaan di Kabupaten Karawang harus menyediakan RTH setidaknya 30% dari
keseluruhan luas kawasan perkotaan yang ada
• RTH di kawasan perkotaan minimal meliputi 20% dari ruang publik dan 10% dari ruang
privat
• Kawasan perkotaan Kabupaten Karawang yang telah melebihi batas minimum yaitu 30%
dari luas kawasan, mempertahankan luasan RTH yang ada. Upaya untuk mempertahankan
RTH ini terkait dengan arahan perlindungan kawasan lindung serta pengembangan
24. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 24
prasarana dan sarana wilayah dan kawasan peruntukan yang ada di kawasan perkotaan
tersebut.
• Rencana RTH yang akan dikembangkan hingga tahun 2031di kawasan perkotaan yang
berada di:
a. Kecamatan Telukjambe Timur
b. Kecamatan Telukjambe Barat
c. Kecamatan Klari
d. Kecamatan Cikampek
e. Kecamatan Purwasari
f. Kecamatan Karawang Timur
g. Kecamatan Karawang Barat
h. Kecamatan Rengasdengklok, dan
i. Kecamatan Cilamaya Wetan
• Di Kawasan perkotaan di Kecamatan Klari dan Purwasari, penambahan luas RTH dapat
dilakukan penyediaan taman kota, penghijauan ruang milik jalan, serta penghijauan di
lahan-lahan privat.
1.3.4 Rencana Kawasan Strategis
Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan
ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.Kawasan strategis kabupaten yang berada
di wilayah Kota Karawang adalah Kawasan Strategis Industri Telukjambe.
Kawasan srategis yang dimaksud adalah Kawasan Strategis Industri Telukjambe yang berlokasi di
Desa Purwadana di Kecamatan Telukjambe Timur.Yang perlu diperhatikan untuk melindungi
keberadaan kawasan dan zona industri dalam kawasan strategis ini adalah :
• Pengembangan sistem jaringan drainase yang mampu menampung run off, termasuk
ketika debit hujan tinggi
• Menyediakan ruang terbuka hijau yang secera efektif dapat menyerap air hujan dengan
baik
• Menyediakan sistem pompa agar dapat dengan segera mengeringkan kawasan dari
genangan yang terjadi
• Menyediakan sistem pengendali banjir yang efektif
1.4 Tinjauan Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Karawang adalah :
1. Mengembangkan kawasan serta pusat-pusat kegiatan yang terhirarkis dalam rangka
mendukung pengembangan pertanian dan industri
2. Melestarikan lahan tanaman pangan yang mendukung pengelolaan pertanian lahan basah
berkelanjutan
3. Memantapkan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri
4. Mengembangkan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan
yang ada serta mampu melayani keseluruhan wilayah
5. Memantapkan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan
6. Mengembangkan pola ruang wilayah yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang
dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya.
Untuk lebih menjabarkan kebijakan penataan ruang tersebut, maka dalam rangka mewujudkan
tujuan penataan ruang di Kabupaten Karawang, strategi penataan ruang Kabupaten Karawang
dirumuskan sebagai berikut :
(1). Strategi pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat kegiatan yang terhirarkis
dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan industri yang meliputi :
• Mengembangkan kawasan perkotaan Cikampek meliputi Kecamatan Cikampek,
Kotabaru, Purwasari, dan kawasan perkotaan Karawang meliputi Kecamatan Karawang
Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Klari.
• Mengembangkan kecamatan Klari, Purwasari, Jatisari, Telukjambe Barat, Telukjambe
Timur, Kotabaru, Tirtamulya, Telagasari, Batujaya, Pedes, Majalaya, Cilamaya Kulon,
Tegalwaru, Pangkalan, dan Lemahabang yang memiliki potensi sebagai pusat
pelayanan kawasan
• Mengembangkan pusat koleksi dan distribusi kegiatan pertanian lahan basah,
perkebunan, dan hortikultura di Kecamatan Rengasdengklok dan Cilamaya Wetan
25. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 25
• Mengembangkan pusat-pusat pengembangan industri di Kecamatan Cikampek,
Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, dan Ciampel
(2). Strategi pelestarian lahan tanaman pangan yang mendukung pengelolaan pertanian lahan
basah berkelanjutan meiputi :
• Menetapkan kawasan yang secara eksisting didominasi oleh lahan pertanian sebagai
kawasan peruntukan pertanian
• Meminimalkan potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi peruntukan dan
penggunaan lahan lainnya
• Memperhatikan secara khusus kawasan pertanian yang mempunyai desakan paling
besar untuk terjadinya alih fungsi lahan akibat perkembangan kawasan perkotaan
koridor Karawang – Cikampek
• Memperhatikan secara khusus potensi alih fungsi lahan pertanian yang tinggi akibat
pengembangan pelabuhan internasional Cilamaya
(3). Strategi pemantapan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri meliputi :
• Mengarahkan pengembangan industri di Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat,
Telukjambe Timur, Klari, Ciampel, Karawang Barat, Karawang Timur, Pangkalan dan
Rengasdengklok sebagai kawasan peruntukan industri
• Menangani secara khusus kawasan industri yang rawan terhadap potensi banjir
• Mengembangkan penanganan khusus bagi industri-industri yang secara eksisting sudah
berdiri di luar kawasan industri dan kawasan peruntukan industri
(4). Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat
kegiatan yang ada serta mampu melayani keseluruhan wilayah
• Mempertegas sistem hirarkis jaringan jalan dengan mengembangkan sistem jaringan
jalan yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan
• Menjaga agar peningkatan ataupun pembangunan jaringan jalan di bagian utara
Kabupaten tidak menimbulkan bangkitan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan
lahan pertanian dan kawasan pesisir
• Mengembangkan terminal dalam tipe yang sesuai di setiap pusat kegiatan
• Mengembangkan secara bertahap sistem angkutan massal yang berbasis kereta api
• Mengembangkan jaringan pelayanan air minum, kelistrikan, limbah dan persampahan
secara optimal sehingga dapat melayani kawasan pengembangan industri dan kawasan
perkotaan lainnya, serta secara bertahap melayani seluruh kawasan perdesaan
• Mengembangkan pasar induk skala regional di kawasan perkotaan
(5). Strategi untuk pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutanmeliputi :
• Memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan
untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup
• Melindungi dan menjaga fungsi lindung yang ada di kawasan lindung yang ditetapkan
• Memperhatikan secara khusus keberadaan Situs Batujaya sebagai bukti kesejarahan
keberadaan Kabupaten
(6). Strategi pengembangan pola ruang wilayah yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang
dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya, yang
meliputi :
• Menetapkan pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan peruntukan hutan
produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, permukiman, industri serta
peruntukan lainnya
• Merumuskan ketentuan pemanfaatan ruang di setiap kawasan peruntukan dengan
prinsip setiap kegiatan yang akan dikembangkan tidak mengganggu fungsi utama
kawasan serta menurunkan kualitas ruang
• Melindungi fungsi dan keberadaan kawasan hutan produksi, pengembangan pertanian
dan permukiman
• Memprioritaskan pengembangan kawasan pertanian dan industri
• Menjaga keberadaan kawasan pertahanan dan keamananyang berada di
Kecamatan Tegalwaru dan Telukjambe Timur
26. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 26
1.5 Tujuan RDTR
1.5.1 Maksud
Maksud Penyusunan RDTR Perkotaan Karawang adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan baik bersifat fisik konstruksi maupun fisik non konstruksi, yang memuat rencana
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik seluruh wilayah perkotaan maupun blok
wilayah. Dengan melalui kajian mengenai indikasi kebutuhan luasan dan batas wilayah
berdasarkan hasil analisa potensi dan permasalahan serta fenomena pembangunan yang
berkembang selama ini dengan pelibatan peran serta masyarakat dan aparat (OPD) setempat/
terkait, untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka program pembangunan kota untuk
jangka waktu 5 (lima) ,10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendatang.
1.5.2 Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini, adalah :
1. Terdefinisinya Kawasan Perkotaan Karawang yang merupakan bagian wilayah dari Klari,
Telukjambe Barat dan Telukjambe Timur
2. Terakomodirnya kebutuhan-kebutuhan Kota Karawang dalam mengatasi pertumbuhandan
permasalahan yang ada di Kota Karawang dimasa mendatang;
3. Terciptanya perwujudan ruangkecamatan yang terpadu, serasi, selaras, seimbang,
berkelanjutan, berdayaguna dan berhasilguna;
4. Berfungsinya hasil/produk perencanaan sebagai alat pengendali, rujukan, referensi juga
pedoman dalam memberikan rekomendasi alokasi ruang bagi aparat (OPD) sekaligus
informasi rencana perkembangan pemanfaatan ruang bagi masyarakat pengguna;
5. Terjaganya konsistensi perwujudan ruang (melalui upaya pengendalian pemanfaatan
ruang) berikut terciptanya keterkaitan antar kegiatan Kecamatan dengan RTRW
Kabupaten secara efektif dan efisien.
1.5.3 Sasaran
Sasaran untuk dapat mencapai tujuan diatas, adalah :
1. Kompilasi data dan fakta (a.l. melalui jasmara atau menjaring aspirasi dan kebutuhan
masyarakat) terhadap berbagai aspek (potensi dan permasalahan) Kecamatan dan
Kecamatan di Kota Karawang beserta segala interaksinya;
2. Kajian / analisis terhadap setiap aspek data dan fakta hasil perolehan pada butir a diatas,
baik secara internal dan eksternal, sehingga diperoleh gambaran kecenderungan
perkembangan kegiatan wilayah terhadap pemanfaatan ruang yang selama ini sudah dan
akan terjadi;
3. Menentukan arah kebijakan alokasi pemanfaatan ruang secara detailkecamatan
berdasarkan hasil analisis kecenderungan perkembangan sebagaimana tersebut pada
butir b diatas;
4. Mengindikasikan batas optimal pengaruh kecenderungan perkembangan tersebut guna
penentuan batas dan luasan Kota Kecamatan yang perlu disiapkan sebagai pusat
perkembangan kegiatan;
5. Rumusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berdasarkan lingkup batas wilayah
kecamatan sebagaimana yang telah diindikasikan diatas, yang meliputi : Tujuan
pengembangan setiap kawasan fungsional, Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang
kawasan, Pedoman pelaksanaan pembangunannya, dan Pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan fungsional;
6. Diskusi berkala dengan unsur masyarakat dan aparat setempat dalam rangka asistensi
tahapan produk, sehingga kelak hasil akhirnya diharapkan cukup aspiratif dan
implementatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
1.6 Profil Kawasan Perencanaan
Kawasan perencanaan dalam penyusunan RDTR Kota Karawang ini terdiri dari 22 desa/kelurahan
dalam 3 (tiga) kecamatan, 7 (sepuluh) kelurahan/desa di Kecamatan Klari, 6 (enam)
kelurahan/desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan 9 (sembilan) desa/kelurahan di Kecamatan
Teluk Jambe Timur dengan batas kawasan adalah :
• Sebelah Utara adalah Sungai Citarum.
• Sebelah Barat adalah Batas administrasi kecamatan Teluk Jambe Barat
• Sebelah Timur adalah Batas administrasi Kecamatan Klari
• Sebelah Selatan adalah Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Untuk lebih jelasnya delineasi kawasan perencanaan dalam penyusunan RDTR Kota Karawang
dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.
32. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 32
Gambar 1.11Peta Administrasi Kawasan Perencanaan
33. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 33
1.7 Potensi dan Masalah Kawasan Perencanaan
Potensi dan masalah penataan ruang di kawasan perencanaan antara lain:
1. Konversi Lahan Pertanian ke Lahan Terbangun
Kabupaten Karawang merupakan daerah lumbung padi Jawa Barat dan salah satu daerah
yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras nasional setiap tahunnya mencapai
600.000 ton/tahun.Pertumbuhan penduduk serta arus urbanisasi dan perubahan desa
menjadi daerah perkotaan merupakan beberapa faktor pemicu konversi lahan pertanian
menjadi penggunaan non-pertanian.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa Kawasan Pertanian Pangan adalah
kawasan pertanian yang utamanya berada di perdesaan adalah dilindungi dan dilarang
dialhifungsikan. Alih fungsi lahan pertanian hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dalam rangka:
a. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
b. Terjadi bencana.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dibatasi untuk:
a. jalan umum;
b. waduk;
c. bendungan;
d. irigasi;
e. saluran air minum atau air bersih;
f. drainase dan sanitasi;
g. bangunan pengairan;
h. pelabuhan;
i. bandar udara;
j. stasiun dan jalan kereta api;
k. terminal;
l. fasilitas keselamatan umum;
m. cagar alam; dan/atau
n. pembangkit dan jaringan listrik.
Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
a. memiliki kajian kelayakan strategis;
• luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
• potensi kehilangan hasil;
• resiko kerugian investasi; dan
• dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
• luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
• jadwal alih fungsi;
• luas dan lokasi lahan pengganti;
• jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
• pemanfaatan lahan pengganti.
c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah;
Besaran ganti rugi dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan.
• pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
• pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan;
atau
• penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kepentingan ketahanan pangan, keberadaan irigasi teknis dan kondisi dan karakter
masyarakat yang agraris merupakan alasan untuk mempertahankan keberadaan lahan
pertanian. Namun, di sisi lain kegiatan industrialisasi yang terjadi di Kawasan Perencanaan
Kota Karawang mendorong perkembangan perkotaan menyebabkan peningkatan kebutuhan
lahan yang pada akhirnya akan menggeser lahan pertanian yang ada.
34. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 34
Gambar 1.12Isu Konversi Lahan Pertanian
Sumber: SPPIP Kab. Karawang
2. Banjir di DAS Sungai Citarum.
3. Tempat Kost/ Kontrakan banyak bermunculan sehingga menimbulkan kesan kumuh. Hal ini
merupakan salah satu efek dari berkembangnya kawasan industri di Kota Karawang. Hal ini
merupakan salah satu efek dari berkembangnya kawasan industri di Kota Karawang
terutama berada di sub BWP 1.
4. Pelayanan angkutan persampahan kurang. Pelayanan hanya di daerah perkantoran dan jalan
besar saja. TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sementara belum tersebar merata sehingga
banyak timbulan sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Perlu disediakannya bak sampah.
Gambar 1.13Sampah Pinggir Jalan di Kota Karawang
Sumber: SPPIP Kab. Karawang
5. Drainase belum terintegrasi. Drainase tidak berfungsi dengan maksimal, drainase tidak
terpelihara dengan baik, air menggenang, tertutup sampah, dan tidak mengalir (banjir)
6. Jaringan PDAM belum terdistribusi dengan baik di bagian Barat (Sub BWP IV).
7. Terdapatnya titik-titik kemacetan lalu lintas (kepadatan tinggi) terutama di depan terminal
Klari, Persimpangan CKM, Pasar Klari, Persimpangan Jalan Kosambi-Curug, Persimpangan
Depan Kantor Desa Anggadita, Jembatan Akses Galuh Mas, Jembatan Gantung Jalan
Wirasaba, Persimpangan Jalan Raya Teluk Jambe, daerah Cidomba dan Persimpangan KIC.
Sampah Pinggir Jalan di Desa Purwadana,
Kec. Telukjambe Timur
Sampah Pinggir Jalan di Kec.
Telukjambe Barat
Sampah Pinggir Jalan di Kecamatan Klari
industrialisasi
Perkembangan Kegiatan
Perkotaan/ Permukiman
Kebutuhan lahan
Tekanan pada
lahan pertanian
yang ada
Telah, sedang
dan potensial
konversi
Lingkungan yang
mendukung
terjadinya konversi
Keleluasaan penjualan
akibat pemilikan lahan
secara perseorangan
Secara ekonomi nilai
tambah usaha pertanian
“lebih rendah”
Kebutuhan untuk
meningkatkan
penerimaan daerah
Belum ada kebijakan
pengendalian yang efektif
dan “adil”
Kepentingan ketahanan
pangan
Keberadaan irigasi teknis
Kondisi dan karakter
masyarakat agraris
Kebutuhan untuk
mempertahankan
keberadaan lahan
pertanian
Perlu
penanganan
komprehensif
• Revitalisasi
pertanian daerah
• Pengendalian
• Monitoring
Kebijakan Tata
Ruang
Instrumen non
penataan ruang
(sebagai
rekomendasi)
35. Laporan Akhir
Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan Peraturan Zonasi
Kota Karawang
Pendahuluan - 35
Gambar 1.14
