Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan     Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)       dalam Mendukung Upaya Pembiaya...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliAplikasi STTP Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dalamMendukung Upaya P...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                                     ABSTRAKSIPanduan ini merupakan refe...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                                     ABSTRACTThis guideline is a facilit...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                                                   DAFTAR ISI    ABSTRAK...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali                             KATA PENGANTARLocal Governance Support Prog...
Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali  Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan P...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus  Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan  Kesehatan Daerah...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusFasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperk...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus    Dalam upaya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, ...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus               Pengeluaran kesehatan   Pengeluaran kesehatan    ...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus                II. Masalah Pembangunan KesehatanBeberapa permas...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusLembar Catatan 6                                         Masalah...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus          III. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga MiskinSALAH satu ...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusSebenarnya, asuransi sosial bukan hal baru di Indonesia, karena ...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusSekitar 60 juta jiwa keluarga di Indonesia di asuransikan oleh p...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus•    Permen Kes Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 Tentang Paket Peme...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus     IV. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus Kebijak...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus                                KUDUS SEHAT 2010                ...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo.       Pelayanan Dasar              Indikator              Ca...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus3.        Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan          ...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusV. Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan          ...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus   •   Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alt...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus   •   Informasi dan pengetahuan Asuransi Kesehatan keluarga mis...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus       •   Sosialisasi Gakin ke masyarakat belum mengenai sasara...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus          •   Kriteria Gakin tidak jelas      b. Penyebab Permas...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus•       Ada indikasi kegagalan pendistribusian kartu Askeskin te...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus   VI. Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan          Kes...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusLembar Catatan 22              Efektivitas Manajemen Pelayanan P...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus      VII. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan       Pembiayaan...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusFishbone Diagram                   JAMINAN KESEHATAN BAGI MASKIN...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusDari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan pelayanan ja...
Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusForce Field AnalysisOrganisasi     Kesiapan Organisasi Didalam P...
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus     Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan K...
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusPolicy    Kesiapan Policy Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan ...
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masy...
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo       Program /        Unit     Biaya       Penangg        Ou...
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo       Program /         Unit        Biaya        Penangg     ...
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo       Program /          Unit     Biaya         Penangg      ...
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo       Program /            Unit         Biaya        Penangg ...
Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo      Program /         Unit        Biaya       Penangg       ...
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus

3,185 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus

  1. 1. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dalam Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudus Referensi Fasilitator Local Governance Support Program Local Government Management Systems Maret 2008 i
  2. 2. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten BoyolaliAplikasi STTP Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dalamMendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga MiskinDi Kabupaten KudusBuku lain pada Seri Manajemen Pelayanan Publik ini :1. Penyusunan Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan-Panduan Fasilitasi2. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kab. Boyolali3. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kab. Karanganyar4. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan UKM ’KLIBI’ Tebing Tinggi5. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan UKM ’BKPED’ Klaten6. Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hidup Kab. SibolgaTentang LGSPLocal Governance Support Program merupakan program bantuan teknis yang mendukungtata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia pada dua sisi, yaitupemerintah daerah dan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agarpemerintah meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas-tugas pokokkepemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan meningkatkemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, serta mengelola sumberdaya. Dukungan kepada DPRD dan organisasi masyarakat adalah untuk memperkuatkapasitas mereka agar dapat melakukan peran-peran perwakilan, pengawasan, dan partisipasimasyarakat dalam proses pengambilan keputusan.LGSP bekerja di 60 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, di sembilan propinsi: NanggroeAceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, JawaTimur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.Buku ini terwujud berkat bantuan yang diberikan oleh United States Agency forInternational Development (USAID) berdasarkan nomor kontrak No. 497-M-00-05-00017-00 dengan RTI International, melalui pelaksanaan Local Governance SupportProgram (LGSP) di Indonesia. Pendapat yang tertuang di dalam laporan ini tidaklahmencerminkan pendapat dari USAIDProgram LGSP dilaksanakan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalamwilayah propinsi target LGSP. Program LGSP didanai oleh United States Agency for InternationalDevelopment (USAID) dan dilaksanakan oleh RTI Internasional berkolaborasi dengan InternationalCity/County Management Association (ICMA), Democracy International (DI), Computer AssistedDevelopment Incorporated (CADI) dan the Indonesia Media Law and Policy Centre (IMLPC). PelaksanaanProgram dimulai pada Tanggal 1 Maret, 2005 dan berakhir Tanggal 30 September, 2009.Informasi lebih lanjut tentang LGSP hubungi:Telephone: +62 (21) 515 1755 Fax:: +62 (21) 515 1752Bursa Efek Jakarta, Gedung 1, lantai 29 Email: lgsp@lgsp.or.idJl. Jend. Sudirman, kav. 52-53 Website: www.lgsp.or.idJakarta 12190Dicetak di Indonesia.Publikasi ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID). Sebagian atauseluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi, atau diubah dengan syaratdisebarkan secara gratis. ii
  3. 3. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali ABSTRAKSIPanduan ini merupakan referensi bagi fasilitator dalam menyiapkan dan melaksanakanpelatihan dan pendampingan (technical assistance) serta bahan bacaan dan latihan bagi pesertadalam Aplikasi Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik (STPP) bidang Kesehatan. Buku inidisertai dengan panduan Protokol STTP sebagai panduan fasilitasi umum dan panduanaplikasi spesifik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidupdi kabupaten-kabupaten wilayah kerja LGSP.Tujuan panduan ini adalah: sebagai pedoman fasilitator dalam pelatihan, bahan diskusi dalamprogram pendampingan, serta kumpulan modul dan alat manajemen peningkatankemampuan dalam perbaikan pelayanan publik. Ini merupakan panduan yang menyangkutpeningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan peningkatanpelayanan publik. Panduan ini menjelaskan dan mendiskusikan tentang konsep, isu-isu,memformulasi masalah (persoalan) dan pemecahannya, metode bagaimana memformulasikanstrategi, program dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitasperbaikan pelayanan publik.Kelompok sasaran panduan ini adalah: pimpinan dan staf penyelenggara pelayanan publik(SKPD), para ahli manajemen pelayanan publik, service providers (akademisi, individu fasilitatoratau konsultan), anggota DPRD, LSM, media massa lokal, dan bagi siapa saja yang memilikiperhatian dan kepedulian terhadap upaya perbaikan pelayanan publik.Panduan ini terdiri dari 6 bab/bagian, sebagai berikut: 1. Bab I: Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 2. Bab II: Masalah Pembangunan Kesehatan 3. Bab III: Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 4. Bab 1V: Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus 5. Bab V: Analisis Kebutuhan Pelayanan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 6. Bab VI: Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin dengan Pendekatan PPPO 7. Bab VII: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin melalui JAMKESDA dengan Pendekatan PPPOKetujuh Bab ini didisain sebagai referensi bagi fasilitator dalam serial pendampingan (technicalassistance) sebagai aplikasi untuk peningkatan bidang pelayanan kesehatan. iii
  4. 4. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali ABSTRACTThis guideline is a facilitator guide and manual for preparing a local public serviceimprovement action plan (SIAP), in particular on public health issues. It is an accompaniedby a series of specific modules in SIAP Protocol, education, economic and environmentalservice management.The purposes of this guideline are: as a facilitator guide for training, discussion along thetechnical assistance program, and as module of knowledge, skill and attitude in public serviceimprovement action plan. The module describes and discuss about concept, issues, problemformulation and problem solving; how to formulate strategy, program and activities forpublic service improvement action plan.Target groups of this guideline are: for local government management specialists, serviceproviders (academician, individual facilitator/consultant), public service managers and theirstaffs, local legislative (DPRD) members, NGO, local media, as well as anyone who hasconcern on public service improvement.This guideline is consist of seven Chapter, these are: 1. Chpater I : Public Health Service in General 2. Chpater II : Public Health Improvement Problems 3. Chpater III : Public Health Service Assure for Poor Family 4. Chpater IV : Public Health Promote Policy in Kudus District 5. Chpater V : Need Assessment Analysis for public Health Promote service improvement in Kudus District 6. Chpater VI: The Effectiveness of Public Health Service Management for Poor Family Analysis with PPPO 7. Chpater VI : Public Helath Promote Service Improvement Scheme ‘JAMKESDA’ Analysis with PPPOThis manual contains of 7 chapter and designed as facilitator’s guide and reference on publichealth technical assisstance. iv iv
  5. 5. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali DAFTAR ISI ABSTRAKSI .………………………………………………………………………..... iii ABSTRACT…………………………………………………………………………..... iv DAFTAR ISI .....……………………………………………………………………...... v KATA PENGANTAR ……………...…………………........…………………….......... vi Bab I. Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan……......………………………............ 1 Bab II Masalah Pembangunan Kesehatan .....……………………………………... 5 Bab III. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin ....…………………………….... 7 Bab IV. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus ...……………….... 11 Bab V. Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin .................................................................................................... 15 Bab V1: Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin dengan Pendekatan PPPO …………....................................................... 21 Bab VI1: Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin melalui JAMKESDA dengan Pendekatan PPPO .................. 23v v
  6. 6. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali KATA PENGANTARLocal Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagipemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh United States Agency for InternationalDevelopment (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistempemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat prosespembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintahdalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat danpemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunanprioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk ituLGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasimasyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, SumatraBarat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan darikomitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yangberkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadipenanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasiwarga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakantersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut denganantusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luarbiasa pula.Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tatakelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaanberpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagisuatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dantata kelola pemertintahan yang baik. Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarkatuntuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasipembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalahsebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi, sedikitnya untuk dua alasan: Pertama,hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layananpembangunan yang baik; Kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapatmembangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrolmelalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya.Sebagai bagian dari Program Local Governance Strengthening di LGSP, Team Local GovernmentManagement System (LGMS), selama Tahun 2006 dan 2007 telah melaksanakan programpelatihan dan bantuan teknis (Technical Assistance) peningkatan pelayanan publik, di lebih dari60 kabupaten dan kota di daearah LGSP untuk mengembangkan perbaikan dan peningkatankapasitas organisasi pelayanan publik menuju pada pelayanan yang responsif, partisipasif,transparan dan akuntabel. Untuk itu Team LGMS bekerjasama dengan: Pemda terutamaSKPD pelayanan pengelola pelayanan, anggota DPRD, Pemda, LSM (LSM tematis, Asosiasi,Organisasi Keagamaan, dll) dan Community Based Organization (kelompok warga, penerimaakibat). vi vi
  7. 7. Aplikasi STTP-Promosi Kesehatan Kabupaten Boyolali Referensi Fasilitator: Aplikasi Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Publik JAMKESDA Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Kabupataen Kudus, merupakan rangkuman pengalaman LGSP dan mitra-mitranya di Jawa Tengah dalam mengimplementasikan program pelatihan dan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas dan penguatan manajemen SKPD, dengan melibatkan secara aktif stakeholder penting diantaranya: DPRD, LSM dan Organisasi Komunitas di daerah. Buku ini merupakan kontribusi yang penting untuk pengayaan referensi dan perluasan wawasan dalam peningkatan pelayanan publik di daerah dan, dengan harapan akan memberikan petunjuk praktis perbaikan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga harapan proses desentralisasi yang sehat dan demokratis di Indonesia dapat tercapai dengan semakin baiknya pelyanan publik bagi masyarakat. Atas nama LGSP, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra-mitra konsultan, perguruan tinggi sebagai service providers, para mitra dari pemerintah daerah, DPRD, LSM sebagai strategic partners di lapangan dan para spesialis yang telah melaksanakan program ini. Kami juga berharap bahwa program ini akan sukses di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas. Maret, 2008 Judith Edstrom Robert Van Der Hoff Chief of Party, Local Government Managament Systems USAID-LGSP Advisor, RTI International USAID – LGSP RTI Internationalvii vii
  8. 8. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam Mendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudus I. Kondisi Umum Pelayanan KesehatanKesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memilikiperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harusdipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalampengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponenutama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992tentang Kesehatan, ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwadan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari status kesehatan dan gizimasyarakat, yaitu angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang danumur angka harapan hidup. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 35 per1.000 kelahiran hidup (2002–2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334(1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Umur harapan hidupmeningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 66,2 tahun (2003).Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita, telah menurun dari 34,4 persen (1999)menjadi 27,5 persen (2004). Bila dilihat permasalahan gizi antar provinsi terlihat sangatbervariasi yaitu terdapat 10 provinsi dengan prevalensi gizi kurang diatas 30% dan bahkanada yang diatas 40% yaitu di provinsi Gorontalo, NTB, NTT dan Papua. Kasus gizi burukumumnya menimpa penduduk miskin/tidak mampu. Di sisi lain masalah baru gizi sepertikegemukan, terutama di wilayah perkotaan cenderung meningkat karena perubahan gayahidup masyarakat.Angka kesakitan yang tinggi terjadi pada anak-anak dan usia di atas 55 tahun, dengan tingkatmorbiditas lebih tinggi pada wanita dibanding pria. Sepuluh penyakit dengan prevalensitertinggi adalah penyakit gigi dan mulut, gangguan refraksi dan penglihatan, ISPA, gangguanpembentukan darah (anemia) dan imunitas, hipertensi, penyakit saluran cerna, penyakit matalainnya, penyakit kulit, sendi dan infeksi nafas kronik. Selain itu Indonesia juga menghadapi”emerging diseases” seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, Chikungunya, SARS,Avian Influenza serta penyakit-penyakit ”re-emerging diseases” seperti malaria dan TBC.Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitulingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatandipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanankesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemenkesehatan. Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 1 1
  9. 9. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusFasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan PuskesmasPembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saatini, jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.550 unit, Puskesmas Pembantu 22.002unit dan Puskesmas Keliling 6.132 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasartersebut terdapat di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanankesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau olehmasyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanankesehatan lainnya adalah rumah sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namunsistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal.Di bidang obat dan perbekalan kesehatan telah ditetapkan standar Cara Pembuatan Obatyang Baik (CPOB) dan jenis obat generik yang mencakup 220 obat. Penggunaan obat generikdan obat tradisional cenderung mengalami kenaikan, dan 95 persen kebutuhan obat nasionaltelah dipenuhi dalam negeri. Demikian juga dengan vaksin dan sebagian alat-alat kesehatan.Walaupun demikian ketersediaan, mutu, keamanan obat dan perbekalan kesehatan masihbelum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu ObatAsli Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yangdimiliki sangat besar. Pengawasan terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan telahdilakukan lebih luas meliputi produk pangan, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetik,produk terapetik/obat, dan NAPZA disertai dengan penyidikan kasus tindak pidana.Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenistenaga kesehatan yang diperlukan. Permasalahan besar tentang SDM adalah inefisiensi daninefektivitas SDM dalam menanggulangi masalah kesehatan. Walaupun rasio SDM kesehatantelah meningkat, tetapi masih jauh dari target Indonesia Sehat 2010 dan variasinya antardaerah masih tajam. Dengan produksi SDM kesehatan dari institusi pendidikan saat ini,target tersebut sulit untuk dicapai. Pada tahun 2003, rasio tenaga dokter 17.47, dokterspesialis 5.2, Perawat 108.53, dan Bidan 28.40 per 100,000 penduduk.Dalam aspek manajemen pembangunan kesehatan, dengan diterapkannya desentralisasikesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi kegiatan antarapemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas SDM daerah terutama dalamperencanaan, peningkatan sistem informasi, terbatasnya pemahaman terhadap peraturanperundangan serta struktur organisasi kesehatan yang tidak konsisten.Status kesehatan masyarakat Indonesia tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan denganstatus kesehatan di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Philipina. Selainitu, indikator kesehatan dan gizi yang telah dicapai selama ini masih jauh dari sasaran yangtelah ditargetkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). MDG merupakan suatukesepakatan global, sebagai “benchmarks” untuk mengukur perkembangan dalam pencapaianDeklarasi Millenium 2000. Beberapa target MDG yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015,yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Indonesia antara lain adalah: (1)mengurangi separuh penduduk yang mengalami kelaparan, (2) mengurangi dua per tiga angkakematian bayi dan angka kematian balita, (3) mengurangi tiga per empat angka kematian ibu,(4) menekan penyebaran penyakit HIV/AIDS, (5) menekan penyebaran penyakit malaria danTBC, (6) meningkatkan akses terhadap obat esensial, dan (7) mengurangi separuh proporsipenduduk yang tidak memiliki akses terhadap penyediaan air bersih. 2 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 2 2
  10. 10. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Dalam upaya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), pada tahun 2005 diluncurkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) yang pembiayaannnya berasal dari dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Secara umum program JPK-MM ini bertujuan untuk: a) terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas 3 rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk melalui mekanisme asuransi, bekerjasama dengan PT Askes (Persero): b) Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gratis bagi seluruh penduduk Provinsi NAD dengan pengaturan tersendiri: c) Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi program guna menjamin pengelolaan secara transparan dan akuntabel serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat miskin. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM), yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Program ini perlu dilanjutkan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya, dan pelayanan kesehatan di kelas 3 rumah sakit. Perbandingan Antar Negara Dalam Pengeluaran Anggaran Pemerintah Untuk Kesehatan Pengeluaran kesehatan Pengeluaran kesehatan Persentase total perkapita oleh pemerintah Pengeluaran Negara perkapita Kesehatan oleh pemerintah terhadap total Berdasarkan dollar Berdasarkan dollar 1997 1998 1997 1998 1997 1998 Australia 1912 2226 1655 1982 87 89 Belgia 1944 2122 1380 1510 71 71 Canada 2183 2363 1525 1657 70 70 Denmark 1953 2138 1607 1751 82 82 France 1905 2074 1449 1578 76 76 Germany 2225 2382 1703 1806 77 77 Italy 1603 1712 1157 1231 72 72 Japan 1783 1763 1417 1377 79 78 United States 3915 4055 1780 1817 45 45 United 1457 1512 1220 1260 84 83 Kingdom China 127 143 50 55 39 38 India 111 110 17 20 15 18 Brazil 454 470 183 227 40 48 Cuba 282 303 247 266 88 88 Iran 406 397 188 193 46 49 Kuwait 554 536 485 487 88 913 3 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 3 3
  11. 11. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Pengeluaran kesehatan Pengeluaran kesehatan Persentase total perkapita oleh pemerintah Pengeluaran Negara perkapita Kesehatan oleh pemerintah terhadap total Berdasarkan dollar Berdasarkan dollarBrunei 992 985 403 428 41 43Indonesia I 78 54 18 14 23 26Malaysia 194 168 112 97 58 58Myamar 24 32 5 5 21 16Philiipine 162 144 70 61 43 42Thailand 221 197 126 121 57 61Singapura 679 744 233 263 34 35Vietnam 90 112 18 27 20 24Sumber data: Diolah dari WHO Report 2001Lembar Catatan 4 4 Kondisi Umum Pelayanan Kesehatan 4 4
  12. 12. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus II. Masalah Pembangunan KesehatanBeberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain:1. Masih tingginya disparitas status kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi2. Status kesehatan penduduk miskin masih rendah3. Beban ganda penyakit. Dimana pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden)4. Kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah5. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat7. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan merupakan kegiatan lintas sektor yang belum dikelola dalam suatu sistem kesehatan kewilayahan9. Lemahnya dukungan peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber daya manusia, standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan obat tradisional, kosmetik, produk terapetik/obat, obat asli Indonesia, dan sistem informasi Masalah Pembangunan Kesehatan 5 5 5 5
  13. 13. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusLembar Catatan 6 Masalah Pembangunan Kesehatan 6 6 6
  14. 14. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus III. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga MiskinSALAH satu prioritas bidang kesehatan yang dicanangkan pemerintah adalah bagaimanamenjamin dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Di negara berkembang,orang miskin sering harus menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk membiayaipelayanan kesehatan.Meski pelayanan yang dikelola rumah sakit atau klinik pemerintah telah mendapat subsidisehingga biayanya diharapkan terjangkau orang miskin, tetapi mereka sering harus berobat keswasta atau menebus resep di apotek dengan harga mahal. Ada berbagai alasan mengapaorang miskin tidak berobat ke fasilitas yang disediakan pemerintah: karena jam buka kliniktidak sesuai dengan waktu luang masyarakat, antrian panjang yang menghabiskan waktu, jaraktempuh dari rumah atau biaya transportasi mahal, persepsi atas mutu pelayanan, termasukketersediaan obat, dan lain-lain.Di Indonesia, Puskesmas dinilai sebagai pusat pelayanan yang dirancang untuk orang miskin.Dan masyarakat sering melabel puskesmas sebagai fasilitas untuk mengobati "pusing, keseleo,dan masuk angin" dengan tarif relatif terjangkau.Di lain pihak, perawatan di rumah sakit sering menelan biaya mahal, sehingga tergolongkatastrofe bagi orang miskin. Untuk menanggung biaya pengobatan yang tinggi, orang miskinpada masyarakat tradisional sering mengandalkan bantuan sanak saudara atau kerabat. Tetapi,ketika jumlah orang miskin semakin besar dan teralienasi dari jalinan sosial dengan orangkaya, maka modal sosial (social capital) yang mereka miliki tidak lagi mampu menjaminpelayanan kesehatan yang dibutuhkan.a. Jaminan Pembiayaan KesehatanPemerintah Indonesia secara formal menjamin orang miskin sebagai respons atas krisisekonomi tujuh tahun silam melalui program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan(sebagian besar dana pinjaman), dilanjutkan program serupa yang didanai hasil pemotongansubsidi terhadap harga bahan bakar minyak.Secara informal, orang miskin sebenarnya berpeluang dibebaskan dari biaya pelayanan,khususnya di rumah sakit, dengan menggunakan surat keterangan miskin dari kepala desa.Beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota kini menganggarkan sejumlah dana darianggaran daerah untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.Namun, bukan rahasia lagi, rumah sakit daerah sering dijadikan sasaran untuk memberikontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, rumah sakit cenderung menghindaripelayanan cuma-cuma atau potongan harga bagi orang miskin.b. Asuransi SosialPada akhir masa jabatannya, Presiden Megawati mengeluarkan undang-undang tentangjaminan sosial nasional, yang antara lain mengatur pembiayaan kesehatan bagi semua wargamelalui skema yang dikenal sebagai asuransi sosial. Dalam asuransi sosial, risiko mereka yangmuda dan tua, kaya dan miskin, aktif dan pensiunan, sehat dan berpenyakitan digabung,dengan harapan premi rata-rata akan lebih murah dan lebih terjangkau orang miskin.Asuransi sosial yang diterapkan secara nasional bersifat wajib. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 7 7 7
  15. 15. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusSebenarnya, asuransi sosial bukan hal baru di Indonesia, karena pemerintah telah mewajibkanpegawai negeri dan pensiunan tentara ikut asuransi sosial yang dulu bernama HI (healthinsurance) dan kini dikenal sebagai asuransi yang dikelola PT Askes selain Jamsostek diantara karyawan swasta. Tiap bulan, gaji pegawai negeri dipotong 2 persen sebagai premiasuransi sosial askes, dengan paket layanan cukup komprehensif.Asuransi sosial terkesan sebagai inisiatif baru untuk menjamin layanan kesehatan diIndonesia, karena sejak bertahun-tahun telah dikembangkan jenis asuransi lain yang berbasisdi masyarakat, mulai dari gerakan yang dikenal sebagai "dana sehat" sampai yang dinamaiJPKM (jaminan pelayanan kesehatan masyarakat).Asuransi komunitas ini dikelola secara lokal, mencakup mereka yang bekerja di sektorinformal, dikembangkan terkait lembaga pelayanan kesehatan, seperti puskesmas/dinaskesehatan kabupaten atau rumah sakit, keanggotaan melingkupi wilayah tertentu atau diantara kelompok yang sebelumnya telah ada, seperti kelompok tani dan nelayan. Masalahyang berulang-ulang menghambat pengembangan JPKM di berbagai tempat di Indonesiaadalah soal keanggotaan. Anggota JPKM kebanyakan mereka yang menderita penyakit kronik(adverse selection) sehingga membebani biaya pelayanan, keterbatasan manajemen, khususnyauntuk mengumpulkan premi dan pelayanan secara efisien (cost-effective), stabilitas finansial, danlainnya. Juga karena jumlah anggota relatif kecil, banyak JPKM tidak berlanjut atau bangkrutdan memudarkan reputasi skema asuransi itu.Mengingat asuransi sosial telah menjadi pilihan pemerintah dengan pemberlakuan undang-undang yang telah disahkan DPR, perlu dicermati apakah orang miskin akan terpinggirkanatau tidak. Asuransi sosial tidak akan menolong orang miskin jika masih dinikmati secaraeksklusif oleh mereka yang bekerja di sektor formal, sementara orang miskin banyak bekerjadi sektor informal. Terlebih jika rumah sakit atau klinik yang memberi layanan kepadamereka yang terjamin asuransi sosial itu disubsidi pemerintah melalui anggaran sektor publik,sehingga menyedot dana yang semestinya dialokasikan untuk orang miskin.c. Asuransi Sosial Bagi Orang MiskinKini pemerintah menggandeng PT Askes yang berpengalaman mengelola asuransi sosial,melalui dana yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Maka, jaminan kesehatan bagiorang miskin membutuhkan skema yang lebih canggih (sophisticated), terkait program-programpembangunan kesehatan secara menyeluruh dan memungkinkan penyaluran sumber dayadari lembaga-lembaga nasional, subnasional maupun internasional seperti Global Fund gunamengendalikan penyakit malaria, tuberkulosis, HIV/AIDS, dan kemungkinan reinsurancesebagai bagian pengelolaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi orang miskin.Pembenahan perlu dilakukan tidak hanya pada aspek pengelolaan dana, tetapi juga jaminanmutu di antara rumah sakit dan klinik, milik pemerintah atau swasta, yang memungkinkanpembeli (dalam hal ini pemerintah atau PT Askes) memiliki informasi lebih lengkap tentangvalue for money dalam memanfaatkan dana yang terbatas untuk sebesar-besarnya meningkatkankesehatan orang miskin. Regulasi yang fungsional dibutuhkan tidak hanya dalam apa yangditanggung asuransi (benefit package), tetapi juga bagaimana proses pelayanan kesehatan olehrumah sakit dan klinik yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based medicine) menjamin hasilpeningkatan derajat kesehatan orang miskin. 8 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 8 8 8
  16. 16. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusSekitar 60 juta jiwa keluarga di Indonesia di asuransikan oleh pemerintah. Dengan keluarnyaSurat Keputusan Menkes Nomor 332/menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman PelaksanaanJaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin 2006 atau lebih dikenal denganProgram Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), merupakan jaminan kesehatanbagi keluarga kurang mampu di Indonesia.Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi pungutan bagi masyarakatmiskin saat berobat, dengan dalih apapun, dan angka 60 juta jiwa harus diketahui masyarakat.Jika dalam pelaksanaannya terjadi kasus pasien yang memerlukan peresepan diluar obatgenerik, maka selisih harga ditanggung pemerintah daerah atau pihak rumah sakit.”Sudah sangat jelas dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan Jaminan PemeliharaanKesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) 2006 bahwa peserta JPK-MM tidak bolehdikenakan iuran biaya dengan alasan apapun,” tegasnyaSalah satu masalah pelayanan publik yang cukup merisaukan masyarakat pada akhir-akhir iniadalah biaya pemeliharaan kesehatan yang sangat tinggi. Masyarakat miskin yang masihdominan memerlukan pemeliharaan kesehatan, menghabiskan hampir sebagian besarpenghasilannya untuk pelayanan kesehatan.Apabila mengacu kepada regulasi yang ada, Pemerintah mempunyai tanggungjawabdiantaranya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dengan mudah dan murah dapatdiakses oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Berikut beberapa regulasi yangdapat menjadi considerance didalam jaminan pelayanan kesehatan bagi kelaurga miskin:• UUD 1945 Amandamen Ps.28 H dan Pasal 34 Ayat 1-2• UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ­ Pasal 66 ayat 1: “ Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong JPKM sebagai cara yg dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya, berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan.” ­ Pasal 71 : “ Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya.• UU RI, Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional ­ Dimana jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu prog dalam upaya pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat miskin• UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. ­ Pasal 22 h : “Dalam menyelenggarakan otonomi daerah Pemda mempunyai kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial”• Kepmen Kes No. 56/SK/I/2005 Tentang Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, Tahun 2005• Permen Kes Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS,Pensiunan,Veteran,dan Perintis Kemerdekaan. Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 9 9 9 9
  17. 17. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus• Permen Kes Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 Tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM.• Kepmen Kes Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / KotaDari regulasi diatas sudah ada beberapa program yang sedang berjalan didalam pemberianpelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diantaranya Program Desa Sehat, Desa Siaga,Dokter Keluarga, dsb. Namun program-program tersebut lebih banyak pada kegiatan-kegiatan preventif dan promotif. Sedangkan yang sifatnya lebih kepada kuratif masih sangatterbatas,Kondisi saat ini pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, banyak dicover olehPuskesmas walaupun dari sisi sarana-prasarana dan kualitas pelayanan masih sangat kurang.Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan Jaminan Kesehatan bagi keluarga miskinsecara khusus, baik melalui suatu lembaga independen (Bapel Kesehatan), pemanfaatanlembaga dan organisasi pelayanan kesehatan yang ada (RSU, Puskesmas), dsb.Lembar Catatan 10 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 1010 10
  18. 18. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus IV. Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus Kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus didalam pengentasan kemiskinan diantaranya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dengan manajemen modern. Untuk mencapai kebijakan pembangunan didalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Kabupaten Kudus menetapkan Visi, Misi dan Program untuk Pembagunan Kesehatan sbb: Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Kudus Sehat 2010” Misi : 1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya Program : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan 3. Peningkatan gizi masyarakat 4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit 5. Penyehatan lingkungan permukiman 6. Pemberdayaan masyarakat dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) 7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan farmasi, kosmetika dan alat kesehatan 8. Peningkatan sistem informasi dan manajemen kesehatan 9. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus 11 11111111 11
  19. 19. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus KUDUS SEHAT 2010 Derajat Kesehatan Optimal • Angka kesakitan • Angka kematian • Status gizi • Umur harapan hidup Prilaku SehatLingkungan sehat Pelayanan• Permukiman • Pro aktif kesehatan :• Tempat-tempat memelihara dan • Bermutu Umum meningkatkan kes • Merata• Tempat kerja • Mencegah risiko • Terjangkau• Lingkungan lain penyakit seluruh • Melindungi diri dari masyarakat ancaman penyakit • Berperan aktif dalam upaya kes Target Indikator Capaian Pembangunan Kesehatan Kabupaten KudusNo. Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%)1. Kesehatan Ibu dan a. Cakupan Kunjungan 93,92 78 95 Anak Ibu hamil K4 b. Cakupan 87,57 77 90 pertolongan persa- linan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yg memiliki kom- petensi kebidanan 97,58 25 100 c. Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk 95,03 65 90 d. Cakupan kunjungan neonatus 84,05 65 90 e. Cakupan kunjungan bayi 100 25 100 f. Cakupan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) yg ditangani 12 Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kudus 121212 12
  20. 20. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo. Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%) 2. Penyuluhan perilaku a. Rumah tangga sehat 8,80 30 65 sehat b. Bayi yang mendapat 19,52 40 80 ASI eksklusif c. Posyandu Purnama 38,35 25 40 d. Posyandu Mandiri 2,56 1 >2 3. Penyelenggaraan a. Cakupan jaminan 63,36 100 100 pembi-ayaan pemelihara-an kesehatan bagi ke- kesehatan keluarga luarga miskin dan miskin dan masya-rakat rentan masyarakat rentan 4. Pencegahan flu a. Tertanggulanginya Belum ada Tidak ada 100 burung : Respons KLB Flu Burung kasus kasus pelayanan kesehatan dalam waktu < 24 jamDari data yang ada didalam pencapaian indikator kinerja pada kewenangan wajib StandarPelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, dari 63 indikator kinerja kewenangan wajib SPMbidang kesehatan untuk Kabupaten Kudus sebanyak 42 indikator (66,67 %) telah mencapaitarget tahun 2005, sedangkan yang belum mencapai target tahun 2005 sebanyak 21 indikator(33,33 %). Untuk 8 indikator kinerja jenis pelayanan sesuai kebutuhan Kabupaten/Kotatertentu di Kabupaten Kudus hanya memenuhi 6 indikator. Dari ke enam indikator tersebut,sebanyak 4 indikator (66,67 %) telah mencapai target tahun 2005, sedang yang belummencapai target tahun 2005 sebanyak 2 indikator (33,33 %) yaitu Cakupan pelayanankesehatan kerja pada pekerja informal dan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut danusia lanjut.Rencana Kegiatan Bidang Kesehatan Untuk Pembiayaan Bagi Keluarga MiskinTahun 2006 – 2008.Berikut beberapa kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin diKabupaten Kudus :1. Meningkatkan Upaya Kesehatan • Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan • Peningkatan bimbingan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah • Pengendalian sarana pelayanan kesehatan • Peningkatan kesehatan Ibu Anak dan Usia Lanjut2. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan • Peningkatan penyediaan obat dan alat kesehatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kuduss 13 131313 13
  21. 21. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus3. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan • Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)4. Meningkatkan gizi masyarakat • Upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK) • Upaya perbaikan gizi institusi (UPGI) • Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yudium (GAKY) • Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat • Pemberdayaan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun masyarakat terutama dalam PHBS6. Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman • Penyehatan lingkungan permukimanLembar Catatan 14 Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 1414 14
  22. 22. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusV. Analisis Kebutuhan dan Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.a. Analisis Kebutuhan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.Untuk mengetahui dan mendapatkan satu kebutuhan program pelayanan dasar kesehatankhususnya pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin. LGSP bekerjasama denganKabupaten Kudus melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang menyangkutpelayanan dasar kesehatan melalui suatu kegiatan workshop dan Diskusi Kelompok Terfokus(FGD) dengan melibatkan stakeholder baik dari unsur government maupun non governmantyang mempunyai tanggungjawab dan concern terhadap Pelayanan Dasar Kesehatankhususnya didalam peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.Pada kegiatan Workshop dan FGD dilakukan beberapa tahapan sbb :1. Pengenalan Pelayanan Publik • Prinsip-prinsip pelayanan publik • Management pelayanan publik dengan efektivitas PPPO (Prosedur, Organisasi, Personil dan Policy) • Konsep pelayanan publik dengan fokus pelayanan dasar kesehatan khususnya untuk pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin.2. Identifikasi permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan di Kab. Kudus • Kondisi existing Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Kondisi ideal Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Teridentifikasinya gap Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin)3. Identifikasi Permasalahan Flow Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada mekanisme Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada titik pelayanan(unit pelayanan) pada mekanisme Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin. • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin. 15 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 151515 15
  23. 23. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk mendapatkan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga MiskinAdapun hasil hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan(Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) sbb:Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan KesehatanBagi Keluarga Miskin) di Kabupaten Kudus1. Kondisi existing Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Biaya pemeliharaan kesehatan untuk keluarga miskin terbesar subsidi dari APBN dan APBD support kekurangan subsidi. • Kriteria kategori keluarga miskin yang layak mendapat Askeskin belum jelas. • RSU mengalami over load pasien Askeskin. • Perawatan khusus penyandang cacat belum termasuk didalam Askeskin • Pelayanan rawat jalan (pasca perawatan di RSU) belum dijamin Askeskin • Pelayanan kesehatan murah terbatas di tingkatan Puskesmas • Pemanfaatan pelayanan kesehatan banyak oleh non Gakin • Standarisasi penerima Askes-Gakin belum ada • Kartu Askeskin untuk pasien miskin sangat terbatas2. Kondisi ideal Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) • Pelayanan kesehatan di desa lebih dioptimalkan • Optimalisasi anggaran kesehatan • Desiminasi kriteria Gakin ke masyarakat • Optimalisasi peran Puskesmas • Pengobatan Askeskin tidak hanya generik, tetapi dapat memakai formularium RS. • Perlu adanya lemabaga independen untuk verifikasi Gakin • Ada renewal kartu Gakin pada setiap tahun • Sosialisasi Yankes Gakin diperluas sampai pada tingkat desa3. Teridentifikasinya Pelayanan Dasar Kesehatan (Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin) sebagai gap yang terjadi antara kondisi existing dengan kondisi ideal / yang seharusnya • Belum ada lembaga independen yang bertugas khusus verifikasi Gakin • Belum ada regulasi (perda) tentang sistem JPK 16 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 161616 16
  24. 24. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Informasi dan pengetahuan Asuransi Kesehatan keluarga miskin belum banyak diketahui • Data Gakin yang ada tidak valid • Sistem rujukan dari Puskesmas belum optimal • Warga miskin masih banyak yang tidak mempunyai kartu AskesIdentifikasi Permasalahan Flow layanan Pembiayaan Kesehatan bagi KeluargaMiskin (Management Pelayanan JAMKESDA)1. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada kesiapan design pelayanan pada mekanisme Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin a. Permasalahan Kesiapan Design Layanan • Belum ada Regulasi (Perda) Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) • Kinerja tenaga kesehatan kurang optimal • Dalam pembuatan RAB Gakin belum mengacu pada DSP b. Penyebab Permasalahan Kesiapan Design Layanan • Belum ada pemetaan kepersertaan JPK • Kesejahteraan tenaga kesehatan • SDM dan anggaran terbatas c. Alternatif Solusi Kesiapan Design Layanan • Perlu adanya Regulasi (Perda) tentang JPK • Advokasi JPK kepada Eksekutif dan Legislatif • Anggaran & SDM untuk tenaga kesehatan • Diklat tenaga kesehatan sesuai TNA • Rekrutmen sesuai BKRJ • Jenjang pendidikan disetarakan/dioptimalkan bagi Tenaga Kesehatan • Menaikkan Alokasi Dana APBN, APBD, DUDI 20% • Workshop tentang kriteria Gakin-Kudus • Workshop tim pendataan2. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada titik pelayanan(unit pelayanan) pada mekanisme Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin. a. Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • RSD over load pasien Gakin Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 17 171717 17
  25. 25. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Sosialisasi Gakin ke masyarakat belum mengenai sasaran • Aturan pelayanan Strata 1 perlu di sesuaikan dengan kemampuan Puskesmas b. Penyebab Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Sistem rujukan ke Puskesmas belum optimal, cenderaung langsung ke RSU • Tidak ada pembatasan jaminan kesehatan pada masyarakat. c. Alternatif Solusi Permasalahan Pada Unit Pelayanan (Titik Layanan) • Penambahan sarana dan prasarana RSD • Pelayanan di Puskesmas lebih difungsikan sehingga mengurangi rujukan ke RSD • Jenis pelayanan di Puskesmas sesuai dengan standarisasi • Pembangunan/Rehab gedung PKD & penyediaan peralatan standard PKD • Pembentukan Bapel JPK Independent oleh Pemda dan LSM3. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab masalah dan alternatif solusi untuk proses pelayanan pada mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok- kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan pada Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin. a. Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok- kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • PKD belum berfungsi optimal b. Penyebab mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap Permasalahan kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Dana, fasilitas dan SDM untuk sosialisasi minim • Koordinasi desa dan puskesmas kurang c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme penjangkauan pelayanan terhadap kelompok-kelompok Masyarakat yang jauh dari unit pelayanan • Pelatihan tenaga penyuluh. • Pengadaan Mobil untuk penyuluhan Gakin • Fungsi PKD di optimalkan • Workshop Tingkat Kabupaten untuk sosialisasi pada Stakeholders Kesehatan4. Teridentifikasinya permasalahan, penyebab dan alternatif solusi proses pelayanan pada mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group untuk mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin. a. Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Belum semua Gakin dapat Kartu Askeskin 18 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 181818 18
  26. 26. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus • Kriteria Gakin tidak jelas b. Penyebab Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Belum adanya lembaga untuk verifikasi Gakin c. Alternatif Solusi Permasalahan mekanisme pengorganisasian warga yang menjadi target group • Pembentukan forum Kesehatan Masyarakat Desa oleh LSM & Pemda • Peningkatan peran swasta dan DUDI dalam sosialisasi dan realisasi JPK Gakin • Data ulang Gakin oleh TimDari hasil analisis identifikasi kebutuhan dan permasalahan diatas, didapat satu permasalahanutama yang berdampak terhadap efektivitas manajemen pelayanan. Adapun permasalahanutamanya adalah belum adanya lembaga yang secara total memberikan pelayanan danpendampingan berkelanjutan dan profesional untuk peningkatan pelayanan kesehatan.Untuk efektivitas pelayanan yang berkelanjutan terhadap Penyelenggaraan PelayananPembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin diperlukan adanya kebijakan yang mendukungoptimalisasi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.b. Analisis Situasi Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi masyarakatmiskin diperlukan adanya perbandingan antara kondisi capaian pelayanan pembiayaankesehatan bagi maskin dan mastan dengan target capaian pelayanan pembiayaan kesehatanbagi maskin dan mastan.Pencapaian SPM Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan MasyarakatRentan Pelayanan Dasar Indikator Capaian Target Target Kesehatan 2005 (%) 2005 (%) 2010 (%)Penyelenggaraan Cakupan jaminan 63,36 100 100pembi-ayaan kesehatan pemelihara-an kesehatanbagi ke-luarga miskin keluarga miskin dandan masya-rakat rentan masyarakat rentanBeberapa permasalahan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi Maskin dan Mastan yangterjadi pada saat ini :• Provider Kesehatan diinstruksikan tidak menolak pasien yang menggunakan SKTM Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 19 191919 19
  27. 27. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus• Ada indikasi kegagalan pendistribusian kartu Askeskin terkendala adanya SKTM yang sangat mudah didapat• Banyak penyalahgunaan SKTM oleh masyarakat yang tidak miskin klaim Askeskin makin besar sehingga membebani anggaran• Keterlambatan pencairan dana klaim Askeskin mengganggu pelayanan dan keuangan Provider• Kasus mark up dana klaim Askeskin oleh sebagian ProviderSPM Pembiayaan Kesehatan Pra Upaya PeroranganNo Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Gakin dan Target Target Mastan 2005 (%) 2010 (%) Langkah Kegiatan Perhitungan Unit Cost pelayanan kesehatan 1 Penetapan kriteria dan jumlah Gakin 2 Penetapan paket dan premi 3 Penetapan kebutuhan pembiayaan Gakin 4 Perhitungan kontribusi daerah 5 Advokasi 6 Sosialisasi 7 Pemantapan model pembiayaan kesehatan gakin 8 Monitoring dan evaluasi 9Lembar Catatan 20 Analisis Kebutuhan dan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 202020 20
  28. 28. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus VI. Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin Dengan Pendekatan PPPO. Dalam rangka operasionalisasi suatu lembaga untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan suatu manajemen yang efisien, efektif, operasional dan mudah diakses oleh masyarakat. LGSP didalam bantuan teknisnya memberikan support khusus didalam efektivitas manajemen pelayanan publik dengan pendekatan PPPO Adapun uraian pendekatan PPPO (Prosedur, Personil, Policy dan Organisasi) sbb: 1. Kesiapan dan penyederhanaan Prosedure. Agar pelayanan pemeliharaan kesehatan dapat dengan mudah dinikmati dan dijangkau oleh masyarakat sebagai klien yang dilayani, diperlukan adanya suatu Standart Operasion Procedur (SOP) yang simple, cepat, accessible dan affordable. Ada suatu bagan alir yang dengan mudah dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat dari keluarga miskin 2. Kesiapan Struktur Organisasi suatu lembaga yang akan mengkoordinir, mengadvokasi maupun memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat dengan dilengkapi dan dipertimbangkan hal-hal sbb: - Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan kewenangan dari masing- masing unit, bidang atau bagian yang ada di organisasi lembaga pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin - Penetapan siapa dan unit apa saja yang akan terlibat didalam lembaga pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin - Perancangan kedudukan dan hubungan “Lembaga pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” dengan Unit/SKPD lain dalam struktur Pemda, dan lembaga lainnya. 3. Diperlukan adanya capacity building untuk Personil yang terlibat didalam “Lembaga pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” agar mampu melaksanakan prosedure yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui kebutuhan capacity building personil yang terlibat didalam manajemen lembaga pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, diperlukan setidaknya: - Penysunan training need assessment pada manajemen Lembaga pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin. - Perancangan program pelatihan personil yang terlibat dalam manajemen Lembaga pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin, menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap – baik yang teknis maupun manajerial – sesuai posisi yang akan diisi. 4. Untuk mendukung operasionalisasi agar lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan maupun menjadi rujukan bagi pelayanan pemeliharaan kesehatan di daerah “Lembaga pengelola pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin” diperlukan adanya Policy atau kebijakan daerah (Perda/SK Bupati) yang dapat memayungi kegiatan lembaga tersebut.Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan ... dengan PPPO 21 212121 21
  29. 29. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusLembar Catatan 22 Efektivitas Manajemen Pelayanan Pemeliharaan ... dengan PPPO 22 222222 22
  30. 30. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus VII. Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Pembiayaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Dengan Pendekatan PPPOUntuk mendapatkan suatu kebutuhan skema tindakan didalam peningkatan pelayanan bidangkesehatan khususnya didalam pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin, dilakukan denganbeberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan maupunpermasalahan yang dihadapi baik oleh government maupun non government didalampeningkatan pelayanan bidang kesehatan, khususnya didalam fasilitasi pembiayaan kesehatanbagi keluarga miskin. Beberapa pendekatan yang dilakukan sbb:1. Rapid assessment tentang program maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi government didalam pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin.2. Gap analisis untuk permasalahan-permasalahan bidang kesehatan dengan membandingkan kondisi existing pelayanan kesehatan dengan kondisi ideal yang diharapkan didalam pelayanan kesehatan.3. Melakukan identifikasi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi didalam pelayanan kesehatan dari aspek design layanan, aspek layanan yang dilakukan pada setiap service point, mekanisme layanan kesehatan untuk mencapai kelompok-kelompok marginal yang jauh dari titik layanan dan bagaimana pengorganisasian kelompok-kelompok marginal tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.4. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan manajemen pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur pelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy). Untuk mengelompokkan kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan PPPO dipergunakan Fishbone diagram.5. Melakukan analisis pada setiap kelompok kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan pada aspek PPPO dengan Force Field Analysis yaitu faktor-faktor pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin Dan faktor-faktor penghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskinIdentifikasi masalah Manajemen Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalamMendukung Upaya Pembiayaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Kudussecara kualitatif (Service Delivery Flow dengan penekanan efektivitas manajemen pelayananyang mencakup P3O).Dari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan manajemen pelayanan pembiayaankesehatan bagi keluarga miskin melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedurpelayanan, Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy) dengan mempergunakan diagramfishbone, telah dihasilkan beberapa rumusan kebutuhan program sebagai pintu masuk untukpeningkatan manajemen pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Adapun beberaparumusan program dimaksud sbb : STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 23 232323 23
  31. 31. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusFishbone Diagram JAMINAN KESEHATAN BAGI MASKIN DAN MASTAN PERSONIL PROSEDUR Kondisi Personil di Kab. Kudus sudah mencukupi Penanganan Pasien dari luar secara jumlah, kualifikasi wilayah Kab. Kudus maupun pendistribusian “Upaya-upaya apa saja yang saat ini paling mendesak dilakukan oleh bupati/pemda agar mampu meningkatkan cakupan Pendataan ulang Pembentukan program pembiayaan Kepastian pembiayaan maskin yg tidak pra-Bapel kesehatan bagi maskin APBD terhadap maskin tercover askeskin dan mantan di yg tidak tercover kabupaten Kudus ?” askeskin Kerjasama atau MoU dengan PT Askes POLICY ORGANISASI 24 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO
  32. 32. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusDari hasil identifikasi kebutuhan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagiMaskin dan Mastan melalui pendekatan PPPO (Kesiapan Organisasi, Prosedur pelayanan,Kesiapan Personil dan Kesiapan Policy) dengan mempergunakan diagram fishbone, telahdihasilkan tiga aspek rumusan kebutuhan program sebagai pintu masuk untuk peningkatanmanajemen pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Adapun tiga aspekrumusan kebutuhan program dimaksud sbb :1. Aspek kesiapan Organisasi : • Pendataan ulang maskin yg tidak tercover askeskin • Pembentukan pra-Bapel Jaminan Kesehatan Bagi Maskin dan Mastan • Kerjasama atau MoU dengan PT Askes2. Aspek kesiapan Prosedur : • Penanganan Pasien dari luar wilayah Kab. Kudus3. Aspek kesiapan Policy : • Kepastian pembiayaan APBD terhadap maskin yg tidak tercover AskeskinUntuk mendapatkan sejauh mana kebutuhan kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagaiskema tindakan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan,diperlukan adanya analisis terhadap tiga aspek tersebut diatas.Adapun analisis yang dipergunakan untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan tersebut adalahdengan mempergunakan analisis bidang daya (Force Field Analysis), yaitu denganmempertimbangkan faktor-faktor pendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaiantujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan Dan faktor-faktorpenghambat apa saja yang menyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayananjaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan.Berikut hasil analisis bidang daya (Force Field Analysis) untuk tiga aspek tersebut diatas: STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 25 252525 25
  33. 33. Aplikasi STPP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusForce Field AnalysisOrganisasi Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Pendataan ulang maskin yg tidak tercover askeskin Pendorong Penghambat• Penyalahgunaan SKTM oleh masyarakat • Kurang Sarpras non miskin • Belum ada anggaran untuk pendataan• Ada tenaga ulang• Ada data awal maskin non askeskin yg • Kriteria maskin/mastan belum jelas bisa dipakai • Belum ada/belum jelas lembaga yang• Bisa konfirmasi data dengan DKK- menangani/ditunjuk BKKBN; Capilduk; BPS • Koordinasi antar sektor terkait kuran• Ada lembaga yg mampu melakukan pendataan : DKK atau BPS dibantu Puskesmas/Bidan Desa Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Pembentukan pra-Bapel Jaminan Kesehatan Bagi Maskin dan Mastan Pendorong Penghambat• Komitmen Dinas terkait/Dinkes-Askes • Political will dari top leader/bupati tinggi • Belum ada payung hukum• Pernah ada program JPKMM • Pelayanan akan berbeda dengan askeskin• Secara organisasi sudah ada SKPD • Hanya berlaku untuk Kab Kudus saja (Satuan Kerja Pengelola Daerah) yag • Juli tahun 2008 harus terbentuk SOTK melayani maskin non askeskin (PPK tk I- IV)• Ada PP 41 tahun 2007• SPM kesehatan 26 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 262626 26
  34. 34. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab Kudus Kesiapan Organisasi Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Kerjasama atau MoU dengan PT Askes Pendorong Penghambat• Selama ini belum ada MoU dng Askes • Kemauan pimpinan daerah/Bupati• Memperlancar pelayanan kesehatan bagi • Belum ada sinkronisasi data maskin maskin non askeskin nonaskeskin• Ada tim perumus kerjasama (Biro Hukum, Setda, DKK)• Keterlambatan pencairan dana klaim askeskinProsedur Kesiapan Prosedur Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Penanganan Pasien dari luar wilayah Kab. Kudus Pendorong Penghambat• Ada peluang penggalian dana di luar • Kemauan politik dari Bupati mata anggaran (dana perimbangan) • Belum ada kerjasama/MoU dengan Kab.• Mengakomodasi kebutuhan maskin non lain askeksin• Pasien luar Kab Kudus mengurangi APBD Kab Kudus/ APBD membengkak STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 27 2727 27
  35. 35. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusPolicy Kesiapan Policy Didalam Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Mastan Dan Maskin Kepastian pembiayaan APBD terhadap maskin yg tidak tercover Askeskin Pendorong Penghambat• Ada APBD/APBN Perubahan • Tidak ada political will dari Bupati• Jumlah Maskin/mastan non askeskin • Devisit APBD Kabupaten awal telah diketahui (40.000) • Tidak ada political will dari legislatif• Ada tenaga yg dapat mengitung alokasi anggaran bagi maskin nonaskeskin• Kerjasama/loby dengan legeslatif• Tdk boleh menolak pasien yg menggunakan SKTMDengan mempertimbangkan hasil dari faktor-faktor mempertimbangkan faktor-faktorpendukung apa saja yang bisa memudahkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayananjaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan Dan faktor-faktor penghambat apa saja yangmenyulitkan proses pencapaian tujuan untuk peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin danMastan. Berikut didapat hasil rumusan kegiatan yang merupakan suatu skema tindakan untukpeningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi Maskin dan Mastan. Adapun skema tindakanini dapat menjadi acuan didalam mendukung program kerja Dinas Kesehatan didalammemberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan mastan.Adapun Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi MasyarakatMiskin dan Masyarakat Rentan sbb: 28 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 282828 28
  36. 36. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusSkema Tindakan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat RentanNo Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5Organisasi (Usulan Perda/SK lembaga (Bapel) yang menangani pembiayaan kesehatan maskin/Jamkesda) 1 Melakukan 2 Kali 20.000.000 Bappeda- Dukungan 008 advokasi ke bupati Dinkes- pembentukan dan dewan LSM-BPS lembaga yang menangani pembiayaan kesehatan maskin 2 Membuat 1 Paket 50.000.000 Ka. Dinkes- Draft Naskah 008 ranperda/SK Bupati akademis lembaga khusus ranperda pengelola maskin Bapel yang tidak pengelola tercover maskin askeskin/non askeskin 3 Pengusulan ke 2 Kali 6.000.000 Ka. Dinkes Naskah 008 bagian akademis hukum/bupati ranperda Bapel pengelola maskin yang sudah dikaji Bagian hukumSTPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 29 292929 29
  37. 37. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 4 Pembahasan 2 Kali 10.000.000 Ka. Dinkes Ranperda yang 008 009 ranperda/SK & DPRD sudah disetujui lembaga khusus DPRD pengelola maskin non askeskin/ tidak tercover askeskin 5 Perda/SK 1 Paket 10.000.000 Bagian Perda Bapel 009 lembaga khusus Hukum & yang sudah pengelola maskin DPRD disahkan non askeskin/ DPRD & tidak tercover Bupati askeskin 6 Pembentukan 1 Paket Pm Bupati Lembaga 009 010 tim/lembaga Bapel yang khusus pengelola mampu maskin non mengelola askeskin/ tidak pelayanan tercover askeskin maskin non askeskinPolicy (Pengusulan Anggaran APBD Untuk Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Rentan NonAskeskin) 7 Pengusulan 40.000 3.840.000.000 DKK / Terlayaninya 008 009 010 011 012 Anggaran Bagi (jiwa) BRSD Yankes Maskin Non Maskin non Askeskin askeskin Kudus30 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 303030 30
  38. 38. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5Policy (Konsultasi dan Audensi Kepada Pengambil Kebijakan Pembiayaan Makskin Non Askeskin) 8 Konsultasi 1 Kali - Kabid Bina Kebijakan 007/ Kepada Ka Dinas Kesmasy Usulan 008 Kesehatan Anggaran 9 Konsultasi 2 Kali 4.000.000 Ka Dinkes Kebijakan 008 Kepada Bupati dukungan Kepala Daerah program pembiayaan maskin non askeskin 10 Konsultasi 2 Kali 4.000.000 Ka Dinkes Mendapatkan 008 Kepada Dewan dukungan Perwakilan Rakyat anggaran dari Daerah (Komisi DPRD IV)Organisasi (Pendataan Masyarakat Miskin Non Askeskin) 11 Rapat Koordinasi 3 Kali 9.000.000 BPS Ada 008 dan Penentuan Persamaan Petugas Pedoman Pendataan. Kriteria MiskinSTPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 31 313131 31
  39. 39. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 512 Pemutakhiran/ 4.000 160.000.000 BPS Dihasilkan 008 Validasi Data (cross respon data valid utuk check survei dari den Maskin Non data yang telah Askeskin masuk) termasuk kebutuhan instrumen dan pelaksanaan13 Pendataan 1 Kali 35.000.000 BPS Data 008 pendapatan pendapatan masyarakat masyarakat14 Rapat Kerja Dinas 3 Kali 9.000.000 Dinkes Terbentuknya 008 Kesehatan untuk tim pendataan pembentukan Tim pendataan15 Perekrutan tenaga 2 Kali 4.000.000 Dinkes Tenaga 008 pendataan pendataanOrganisasi (Kerjasama atau MoU dengan PT Askes)Menentukan materiMoU16 Pembuatan draft 1 Paket 1.500.000 Dinkes & Draft Dokumen 008 MoU (rencana) CSO Kes MoU Kerjasama Kabupaten Kudus dengan PT. Askes yang siap di seminarkan32 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 323232 32
  40. 40. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 5 17 Pembahasan 1 Kali 10.000.000 Dinkes, PT. Draft 008 (seminar) Askes Dokumen MoU hasil seminar 18 Perumusan & 4 Kali 4.000.000 (Biro Legalitas 008 konsultasi Hukum, Dokumen Setda, DKK, MoU Bupati) Kerjasama Kabupaten Kudus dengan PT. Askes 19 Penandatanganan 1 Kali 10.000.000 Bupati, Dokumen 008 009 MoU Dinkes & MoU PT Askes Kerjasama Kab. Kudus dgn PT. Askes yang sudah disepakati bersama Bupati & PT. AskesMelakukan Advokasi20 Audiensi : 008 009 - Legislatif 5 Kali 2.500.000 Dinkes & Program kerja - Eksekutif 5 Kali 2.500.000 PT Askes MoU Kab - AskeskinSTPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 33 333333 33
  41. 41. Aplikasi STTP: Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin-Kab KudusNo Program / Unit Biaya Penangg Output Keterangan Kegiatan Jawab 1 2 3 4 521 Penyerahan data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Data maskin 008 009 maskin non PT Askes non Askeskin Askeskin hasil survey22 Rapat dan 4 Kali 4.000.000 Dinkes & Diseminasi 009 010 Sosialisasi PT Askes data maskin non Askeskin hasil surveyPendataan Ulang MaskinNon Askeskin 23 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009 dengan : DKK- PT Askes maskin non BKKBN Askeskin hasil survey 24 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009 dengan : BPS PT Askes maskin non Askeskin hasil survey 25 Konfirmasi data 1 Kali 10.000.000 Dinkes & Validasi data 009 dengan : Capilduk PT Askes maskin non Askeskin hasil surveyProsedur (Kerjasama antar Daerah dalam Penanganan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Maskin) 26 Melakukan 4 Kali 8.000.000 Dinkes- Kesepakatan 008 009 koordinasi antar Askes- pembentukan sektor terkait Bappeda Tim kerja- sama antar daerah34 STPP Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Melalui JAMKESDA-PPPO 343434 34

×