Draft juknis dak non fisik 2018 akreditasi puskesmas

- 1 -
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional
dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita
yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana
Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah
dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan
pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang
merata, terjangkau dan berkualitas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk
mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan Non Fisik.
Tahun 2018 Pemerintah mengalokasikan anggaran DAK Bidang Kesehatan
sebesar Rp................,- (.................) terdiri dari DAK Fisik sebesar
Rp...............,-, (................) dan DAK Non Fisik sebesar Rp...............,-
(.............). Dengan meningkatnya anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun
2018 untuk kegiatan fisik dan Non Fisik, diharapkan dapat mendukung
pembangunan kesehatan di daerah yang sinergis dengan prioritas nasional.
Pengalokasan DAK Bidang Kesehatan ini tidak untuk mengambil alih
tanggungjawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembiayaan
pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- 2 -
Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan
bertanggungjawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang bertujuan
untuk; 1) meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku
hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera;
2) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
Pelaksanaan program Indonesia Sehat ini memerlukan kerangka regulasi
dan kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan yang komprehensif
antar pemerintahan dan antar pelaku pembangunan kesehatan.
Mempertimbangkan tanggungjawab pengelolaan DAK Bidang Kesehatan
berada di tangan Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh
Kepala Dinas Kesehatan dan atau Direktur Rumah Sakit Daerah, maka
Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan kegiatan yang perlu dilakukan
agar tujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai. Untuk
itu, prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance) yakni transparan,
efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan
lainnya harus menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah.
Petunjuk Teknis merupakan pedoman penggunaan DAK Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun 2018 yang berisi penjelasan rinci kegiatan pemanfaatan
DAK Non Fisik Bidang Kesehatan yang meliputi
1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
2. Jaminan Persalinan (Jampersal);
3. Akreditasi Puskesmas
4. Akreditasi Rumah Sakit
5. Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang
kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.
2. Tujuan Khusus
a. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;

- 3 -
b. Mendukung terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota yang
merupakan kegiatan promotif dan preventif;
c. Mendukung terlaksananya akreditasi Puskesmas di daerah;
d. Mendukung terlaksananya akreditasi RS di daerah;
e. Mendukung terlaksananya akreditasi Labkesda di daerah;
f. Mendukung terlaksananya pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi
Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar.
C. SASARAN
1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta UPT- nya;
2. Rumah Sakit Daerah.
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dipergunakan
untuk:
1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
2. Jaminan Persalinan (Jampersal)
3. Akreditasi Puskesmas
4. Akreditasi Rumah Sakit
5. Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
E. KEBIJAKAN OPERASIONAL
DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang
merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Untuk bisa
mengimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kebijakan operasional
yang meliputi:
1. Kebijakan Umum
a. Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana untuk
kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
khususnya kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan
masyarakat.
b. DAK Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut lebih
kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk

- 4 -
pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-
sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan melalui
operasional Puskesmas.
c. Dinas Kesehatan Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring evaluasi DAK Bidang Kesehatan. Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS di Provinsi/Kabupaten/Kota yang
mendapatkan DAK Bidang Kesehatan wajib berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan Provinsi.
d. Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait
standar biaya pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan.
e. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan
tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD
maupun pembiayaan lainnya.
f. Kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK harus
mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2018. Pemilihan kegiatan sesuai dengan
prioritas dan permasalahan di masing-masing daerah yang
diselaraskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai
prioritas nasional bidang kesehatan.
g. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, sesuai dengan pasal
11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah, maka Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk
melimpahkan wewenang KPA kepada kepala Puskesmas dalam
pelaksanaan BOK di lapangan.
h. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran
anggaran dan kegiatan diantara DAK Non Fisik.
i. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Bidang
Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian
Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Kebijakan Khusus
a. Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit
Akreditasi Puskesmas dan rumah sakit diarahkan untuk pemenuhan
target prioritas nasional sesuai target RPJMN 2015-2019.

- 5 -
b. Akreditasi Labkesda
Akreditasi Labkesda diarahkan untuk memenuhi ketentuan akreditasi
di dalam Permenkes No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik.

- 6 -
BAB II
MANAJEMEN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
A. PERENCANAAN
Kepala Daerah yang menerima DAK Non Fisik Tahun 2018 dan Kepala
SKPD yang melaksanakan perlu melakukan sinkronisasi antara rencana
kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah.
1. DAK Non Fisik Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target
prioritas nasional sesuai RKP 2018 dan RKPD 2018.
2. Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember
2018 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.
3. Penggunaan DAK Non Fisik sinergis antar sumber daya yang tersedia.
B. PENGELOLAAN
Pengelolaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan:
1. Akreditasi Puskesmas disalurkan melalui Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
2. Akreditasi rumah sakit disalurkan melalui rumah sakit.
3. Akreditasi Labkesda disalurkan melalui Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kepemilikannya.
C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi DAK Non Fisik mencakup kinerja program dan
kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:
a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dengan
usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
b. Kesesuaian pemanfaatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan.
c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan
perencanaan.

- 7 -
d. Evaluasi pencapaian kegiatan DAK Non Fisik berdasarkan input,
proses, output.
e. Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang
Kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2018 dan Renstra
Kemenkes 2015 – 2019.
2. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
a. Pemantauan dan evaluasi DAK Non Fisik dilakukan oleh organisasi
pelaksana dan atau tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran
Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri
Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi
Pemanfaatan DAK.
b. Pemantauan dan evaluasi capaian indikator program dilakukan secara
terpadu di setiap jenjang administrasi. Puskesmas/Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota/Provinsi mempunyai kewajiban untuk
menyampaikan laporan kinerja program dengan menggunakan format
yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.
D. PELAPORAN
1. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
a. Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai dengan format dan waktu
yang telah ditetapkan (Bagan 1: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat
Kabupaten/Kota; Bagan 2: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat
Provinsi). Pelaksanaan pemantauan realisasi keuangan dan fisik DAK
Non Fisik (Akreditasi) menggunakan format laporan sesuai Surat
Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri
Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi
Pemanfaatan DAK.
b. Format laporan realisasi penggunaan DAK Non Fisik bidang kesehatan
triwulanan Akreditasi Puskesmas, rumah sakit dan Labkesda
menggunakan contoh Formulir terlampir yang di isi melalui aplikasi
e-monev Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
c. Review atas laporan yang diterima secara berjenjang. Review perlu
dilakukan untuk mencermati laporan yang telah masuk dan melihat

- 8 -
kembali perkembangan pelaksanaan DAK Non Fisik di lapangan.
Review dilakukan oleh forum koordinasi di masing-masing tingkat
pemerintahan. Hasil dari review menjadi dasar untuk memberikan
umpan balik kepada daerah.
2. Pelaksana Pelaporan
a. Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah
Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan
DAK Non Fisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi
kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas
Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai
(pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember).
b. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan
DAK Non Fisik Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian hasil
kompilasi meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan
dan realisasi fisik tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan
melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan
Anggaran paling lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni,
September, Desember) Laporan tersebut ditembuskan ke Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan up. Kepala Bagian Program dan
Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (untuk
DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit, dan
Akreditasi Labkesda).
c. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dijadikan
pertimbangan dalam pengalokasian DAK Non Fisik tahun berikutnya
sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Jenis Pelaporan
Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Non Fisik
Bidang Kesehatan terdiri:
a. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan,
realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam
pelaksanaan DAK Non Fisik, yang disampaikan selambat-lambatnya 7
hari setelah akhir triwulan berakhir.
b. Laporan penyerapan DAK Non Fisik disampaikan kepada Menteri
Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

- 9 -
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
yang berlaku.
c. Laporan tahunan DAK Non Fisik yang memuat hasil kinerja satu tahun
meliputi: realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program,
disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri
Kesehatan (melalui Sekretaris Jenderal) pada minggu ketiga bulan
Januari tahun berikutnya.
d. Khusus Akreditasi Puskesmas, rumah sakit dan Labkesda selain
menyerahkan laporan diatas sesuai point a,b dan c dalam bentuk
hardcopy, serta mengisi aplikasi e-monev Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan.
4. Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran DAK Non Fisik kepada:
a. Menteri Kesehatan
b. Menteri Dalam Negeri
c. Menteri Keuangan
5. Alur Pelaporan
a. Pelaksanaan di Puskesmas
Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian
program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap tanggal 5
bulan berikutnya.
b. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota
1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris
Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi
laporan SKPD. Bupati/Walikota menyampaikan kompilasi laporan
SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Teknis (Menteri Kesehatan).
2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas
Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi
menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Non Fisik
Bidang Kesehatan di kabupaten/kota kepada Menteri Kesehatan
melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan
Anggaran. Laporan tersebut ditembuskan ke Ditjen Pelayanan
Kesehatan (untuk DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas dan

- 10 -
Akreditasi Rumah Sakit), Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen
Kefarmasian dan Alkes dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (untuk DAK Non Fisik BOK) serta Ditjen Kesehatan
Masyarakat (untuk DAK Non Fisik Jampersal).
3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan
rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi,
setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
c. Pelaksanaan di Provinsi
1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris
Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi
laporan SKPD. Gubernur menyampaikan kompilasi laporan SKPD
kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Teknis (Menteri Kesehatan).
2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Provinsi)
menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi
dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan
kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di provinsi
kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala
Biro Perencanaan dan Anggaran. Laporan tersebut ditembuskan ke
Ditjen Pelayanan Kesehatan (untuk DAK Non Fisik Akreditasi
Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit), Ditjen Kesehatan
Masyarakat, Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Ditjen Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit (untuk DAK Non Fisik BOK) serta Ditjen
Kesehatan Masyarakat (untuk DAK Non Fisik Jampersal).
3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan rutin
bulanan capaian program kepada Kementerian Kesehatan, setiap
tanggal 15 bulan berikutnya.

- 11 -
Bagan 1. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota
Bagan 2. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi
SEKDA
KAB/KOTA
MENTERI
KEUANGAN
MENTERI
KESEHATAN
SKPD
MENTERI
DALAM
NEGERI
BUPATI/
WALIKOTA
DINAS
KESEHATAN
PROVINSI
Ket :
: laporan langsung
SEB
: laporan langsung

- 12 -
BAB III
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
A. AKREDITASI PUSKESMAS
Menu DAK Non Fisik Akreditasi Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:
1. Persiapan akreditasi
2. Survei Akreditasi
3. Persiapan dan Survei
Pengusulan survei akreditasi pada menu 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak
diperbolehkan diajukan pada tahun yang sama dengan usulan
rehabilitasi/renovasi/pembangunan baru, dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk kegiatan
Akreditasi Puskesmas Tahun Angggaran 2018 sebagai berikut :
1. Persyaratan Umum
a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengusulkan kegiatan DAK
Nonfisik Akreditasi Puskesmas kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan
cq. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan melalui Dinas
Kesehatan Provinsi dibuktikan dengan surat usulan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
b. Direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan
alokasi DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas yang dibuktikan dengan
surat rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
c. Pola pembiayaan pendampingan dan survei akreditasi mengikuti
standar biaya yang tercantum pada juknis ini.
d. Adanya Roadmap pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2015 –
2019 yang harus memperhatikan rencana usulan DAK Fisik, terutama
pada menu rehabilitasi/renovasi/pembangunan baru.
e. Persyaratan Puskesmas yang diusulkan survei tahun 2018 :
1) Puskesmas sudah teregistasi di Pusdatin
2) Puskesmas telah memiliki ijin penyelenggaraan

- 13 -
3) Puskesmas memiliki dokter tetap
4) Kepala Puskesmas memenuhi syarat sesuai Permenkes 75/2014
f. Perubahan lokus Puskesmas dari Roadmap yang sudah ditetapkan
dapat dilakukan dengan ketentuan:
1) Kecamatan yang diusulkan sudah memiliki Puskesmas
tersertifikasi akreditasi, maka bisa dialihkan ke Kecamatan yang
belum memiliki Puskesmas tersertifikasi akreditasi.
2) Kecamatan yang diusulkan sudah memiliki Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi, maka bisa dialihkan ke Puskesmas yang
berada di daerah terpencil/sangat terpencil/perbatasan,
dibuktikan dengan SK Penetapan Bupati/Walikota walaupun di
Kecamatan tersebut sudah memiliki Puskesmas tersertifikasi
akreditasi
g. Kabupaten/kota yang mengusulkan survei akreditasi Puskesmas
diutamakan pada Puskesmas yang telah menyelesaikan
pendampingan pada tahun sebelumnya.
h. Alokasi Anggaran DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas Tahun
Anggaran 2018 dapat digunakan untuk ATK (Alat Tulis Kantor),
penggadaan dan pencetakan (Foto Copy) dokumen akreditasi
Puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota untuk
Akreditasi Puskesmas, sebagai berikut:
a. Menu Persiapan Akreditasi Puskesmas
Terdiri dari :
1) Kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi
Puskesmas
a) Peserta:
(1) Kepala Puskesmas
(2) Kepala TU
(3) Penanggung Jawab Pokja Administrasi dan Manajemen
(4) Penanggung Jawab Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM):
(5) Penanggung Jawab UKM Esensial
(6) Penanggung Jawab UKM Pengembangan

- 14 -
(7) Penanggung Jawab Pokja Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP) ditambah:
 Dokter umum/Dokter Gigi
 Penanggung Jawab UGD
 Penanggung Jawab Rawat Inap
 Penanggung Jawab KIA/Poned
 Petugas Laboratorium
 Petugas Kefarmasian
(8) Ketua Tim Mutu
b) Peserta bersedia membagikan ilmu yang didapat selama
workshop kepada karyawan Puskesmas lainnya.
2) Kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas
a) Adanya pola perencanaan pendampingan (jadwal dan PoA)
akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi.
b) Adanya telaahan yang memuat penjelasan, pemetaan dan
analisa Puskesmas yang akan di akreditasi pada tahun 2019.
c) Adanya pernyataan dari kepala daerah untuk tidak melakukan
mutasi bagi tenaga terlatih pendamping kabupaten/kota
selama minimal 2 (dua) tahun.
d) Diutamakan pada Puskesmas yang telah diusulkan untuk
akreditasi sesuai roadmap ke pemerintah pusat.
e) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai kriteria
yang tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Tempat Praktik Mandiri
dokter dan dokter gigi, dibuktikan dengan SK Kadinkes.
Diutamakan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki tenaga
pendamping bersertifikat Pendamping Akreditasi FKTP.
b. Menu Survei Akreditasi Puskesmas
1) Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan survei
pada tahun 2018.
2) Adanya jadwal bulanan pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas
berdasarkan roadmap akreditasi tahun 2018.
c. Menu Persiapan dan Survei Akreditasi Puskesmas
1) Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan
diakreditasi pada tahun 2018.

- 15 -
2) Adanya Plan of Action (PoA)/pola perencanaan pendampingan bagi
Puskesmas yang disiapkan untuk diakreditasi pada tahun 2018.
3) Adanya pernyataan dari kepala daerah untuk tidak melakukan
mutasi bagi tenaga terlatih pendamping kabupaten/kota selama
minimal 3 tahun.
4) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai kriteria yang
tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik, dan Tempat Praktik Mandiri dokter dan dokter
gigi, dibuktikan dengan SK Kadinkes. Diutamakan bagi
kabupaten/kota yang sudah memiliki tenaga pendamping
bersertifikat Pendamping Akreditasi FKTP
5) Adanya jadwal bulanan pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas
berdasarkan roadmap survei akreditasi tahun 2018.
6) Diutamakan pada Puskesmas yang telah diusulkan untuk
akreditasi sesuai roadmap tahun 2018 ke pemerintah pusat.
URUTAN PRIORITAS MENU
DAK NON FISIK AKREDITASI PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2018
MENU URUTAN PRIORITAS
1. Persiapan akreditasi Puskesmas
a) Kegiatan Workshop Pendukung
Implementasi Akreditasi Puskesmas
4
b) Kegiatan Pendampingan Akreditasi
Puskesmas
3
2. Survei Akreditasi Puskesmas
Akreditasi pertama / perdana 2
3. Persiapan dan survei akreditasi
Puskesmas pada lokus dan tahun yang
sama
1
Untuk Penjabaran/Penjelasan Menu Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran
2018 sebagai berikut :
1. Persiapan Akreditasi Puskesmas
Menu ini boleh diambil jika Kab/Kota mampu menyelesaikan target menu
nomor 3 (tiga), dan dengan ketentuan lokus Puskesmas harus berbeda
dengan lokus menu nomor 3 (tiga).

- 16 -
Menu ini diperuntukan hanya untuk Survei Perdana Puskesmas di Tahun
2018.
3. Persiapan dan Survei akreditasi Puskesmas pada lokus yang sama
Menu ini khusus diperuntukan bagi Puskesmas yang kegiatan persiapan
dan surveinya dilaksanakan pada lokus Puskesmas yang sama pada
periode tahun yang sama pada tahun 2018, dan lokusnya harus berbeda
dengan lokus menu 1 (satu) dan menu 2 (dua).
Adapun penjelasan masing-masing menu tersebut diatas sebagai berikut.
1. Persiapan Akreditasi Puskesmas
Persiapan akreditasi Puskesmas dipergunakan untuk kegiatan workshop
pendukung implementasi akreditasi dan pendampingan akreditasi
Puskesmas sampai dengan Puskesmas siap disurvei akreditasi termasuk
pendampingan pasca survei akreditasi.
Kegiatan yang termasuk dalam menu persiapan Akreditasi Puskesmas
sebagai berikut:
a. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman Kepala Puskesmas dan para staf Puskesmas terhadap
Audit Internal dan Tinjauan Manajemen serta Keselamatan Pasien.
Kegiatan ini dilaksanakan masing-masing oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota bagi Puskesmas dengan narasumber yang kompeten
di bidang mutu dan akreditasi FKTP. Narasumber kompeten adalah
Pelatih pendamping (TOT) akreditasi FKTP, Surveior akreditasi FKTP,
Pendamping akreditasi FKTP yang terlatih akreditasi FKTP dan memiliki
sertifikat pelatihan, Kementerian Kesehatan, dan Unsur dari Dinas
Kesehatan Provinsi yang memiliki sertifikat terkait akreditasi FKTP yang
dikeluarkan oleh institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas
terdiri dari:
1) Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
2) Workshop Keselamatan Pasien
Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum
pada juknis ini. Rincian kegiatan Workshop Pendukung Implementasi
Akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

- 17 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
Rincian Komponen Belanja
1. Workshop
Pelaksanaan
Audit Internal
dan Tinjauan
Manajemen
Dinas
Kesehatan
Kab/Kota
- Penyampaian
materi
dilaksanakan
selama 3 hari
efektif
- Untuk
Puskesmas yang
sulit
transportasi
dapat
menggunakan
anggaran
perjadin selama
5 hari, 3 hari
materi, 1 hari
kedatangan dan
1 hari
kepulangan)
Belanja bahan:
- ATK &
penggandaan
- Perlengkapan
peserta
Belanja jasa profesi:
- Honor
Narasumber (15
jam dengan
narasumber
minimal 2 orang)
Rp. 900.000/Jam
- Honor Moderator
(1 orang @ KL)
Rp. 700.000 /KL
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
Belanja perjadin
paket meeting dalam
kota:
- Uang harian
- Transport lokal
peserta
- Paket meeting
fullday
2. Workshop
Keselamatan
Pasien
Dinas
Kesehatan
Kab/Kota
- Penyampaian
materi
dilaksanakan
selama 2 hari
efektif
- Untuk
Puskesmas yang
sulit
transportasi
dapat
menggunakan
anggaran
perjadin selama
4 hari (2 hari
materi,1 hari
kedatangan dan
1 hari
kepulangan)
Belanja bahan:
- ATK &
Penggandaan
- Perlengkapan
peserta
- Honor
Narasumber (10
jam dengan
narasumber
minimal 2 orang)
Rp. 900.000/Jam
- Honor Moderator
(1 orang @ KL) Rp.
700.000
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
Belanja perjadin
paket meeting dalam
kota:

- 18 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
- Uang harian
- Transport lokal
peserta
- Paket meeting
fullday
b. Pendampingi Akreditasi Puskesmas
Pendampingan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh tim
pendamping terlatih akreditasi Puskesmas/FKTP yang dibentuk oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari
jajaran fungsional atau struktural Dinas Kesehatan dan/atau pihak
ketiga yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan kegiatan pendampingan memerlukan waktu kurang lebih
6 s.d 8 bulan. Bagi kabupaten/kota yang mengusulkan menu
pendampingan akreditasi Puskesmas harus mempertimbangkan
waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak melewati waktu
penggunaan anggaran.
pada juknis ini. Rincian kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas
sebagai berikut:
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
1 Workshop
Penggalang
an
Komitmen
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Dilaksanakan 1
hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM
APBN tahun 2018)
Belanja jasa
profesi:
Honor tim
pendamping (1 tim
terdiri dari 3 orang
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018

- 19 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten/Ko
ta
Belanja perjadin
biasa
(disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018)
untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
2. Workshop
Pemahaman
Standar dan
Instrumen
Akreditasi
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Dilaksanakan 2
hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM
APBN tahun 2018)
Belanja jasa
profesi:
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa:
(disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018)
untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
3. Pendamping
an Self
Assessment
dan
Penyusuna
n PoA
Akreditasi
di
Puskesmas
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
Dilaksanakan 2
hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM
APBN tahun 2018)
Belanja jasa
profesi:

- 20 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018)
untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
4. Pendamping
an
Penyusuna
n Dokumen
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Dilaksanakan
3-5 kali @ 2 hari,
jumlah peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM
APBN tahun 2018)
Belanja jasa
profesi :
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018)
untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
5. Pendamping
an
Dilakukan
pada
Dilaksanakan 4
kali, @ 2 hari,
Belanja bahan:

- 21 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
Implementa
si Dokumen
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
dalam 3-4 bulan,
jumlah peserta
menyesuaikan
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM
APBN tahun 2018)
Belanja jasa
profesi:
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018)
untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
6. Penilaian
Pra
Akreditasi
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
survei, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Dilaksanakan 1
kali @ 2 hari,
jumlah peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM
APBN tahun 2018)
Belanja jasa
profesi:
- Honor tim
pendamping (1
tim terdiri dari
3 orang @ 4
jam), @Rp
900.000/jam
(Besaran honor
perjam sesuai
honorarium
narasumber
eselon III
kebawah/yang
disetarakan

- 22 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
sesuai SBM
APBN Tahun
2018)
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018)
untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
7. Pendamping
an Pasca
Akreditasi
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang telah
tersertifikasi
akreditasi oleh
Tim
Pendamping
yang telah
terserfikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Dilaksanakan
minimal 2x per
tahun dan
maksimal 4x per
tahun setiap
Puskesmas @ 2
hari
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM
APBN tahun 2018)
Belanja jasa
profesi:
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018)
untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
Survei Akreditasi diperuntukan khusus pada Puskesmas yang sudah siap
untuk disurvei akreditasi. Survei akreditasi merupakan kegiatan
penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar
akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Proses penilaian

- 23 -
tersebut dilakukan oleh tim surveior yang ditetapkan oleh lembaga
independen penyelenggara akreditasi FKTP yang diberi kewenangan oleh
Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara akreditasi FKTP.
Komponen belanja survei akreditasi Puskesmas mengikuti Standar Biaya
Masukan APBN Tahun 2018 yang tercantum dalam juknis ini.
Menu Survei Akreditasi Puskesmas pada DAK T.A 2018 hanya
diperuntukkan bagi Puskesmas yang mengajukan Survei Perdana di
Tahun 2018.
Survei akreditasi perdana Puskesmas merupakan kegiatan penilaian
untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi yang
ditetapkan Kementerian Kesehatan pada Puskesmas yang belum pernah
terakreditasi/ baru pertama kali akreditasi.
Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada
juknis ini. Rincian kegiatan survei akreditasi perdana Puskesmas sebagai
berikut :
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
Rincian
Komponen
Belanja
1 Survei
Akreditasi
Perdana
Puskesma
s
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi
untuk
pertama
kalinya
Dilaksanakan 5 hari
(termasuk
kedatangan dan
kepulangan surveior
ke lokasi) yang terdiri
dari 3 hari survei
dan 2 hari
kedatangan dan
kepulangan.
Apabila lokasi di
daerah
Terpencil/Sangat
Terpencil jumlah
hari kedatangan dan
kepulangan dapat
lebih panjang.
Keseluruhan hari
yang dibutuhkan
oleh surveior
(kedatangan
kepulangan dan
survei) ditanggung
biayanya oleh Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota,
yang terdiri dari :
- Biaya transport
surveior (dari
Belanja Bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi
(Disesuaikan
dengan SBM
APBN tahun
2018)
Belanja jasa
profesi:
- Honor surveior
selama 3 hari
survei per
orang per hari
minimal 4 jam,
@Rp
900.000/jam
(Besaran honor
perjam sesuai
honorarium
narasumber
eselon III
kebawah/yang
disetarakan
sesuai SBM
APBN Tahun
2018)
Belanja perjadin
dalam kota:

- 24 -
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
Rincian
Komponen
Belanja
tempat asal
surveior, selama
survei dan pulang
kembali ke tempat
asal)
- Biaya penginapan
- Uang harian
- Honor
Transport lokal
(untuk tim
pendamping)
Belanja
perjalanan dinas
biasa:
- Uang harian
surveior selama
3 hari survei
ditambah
dengan hari
kedatangan
dan hari
kepulangan
- Transport
surveior
dianggarkan
minimal
dengan
menggunakan
pesawat antar
bandara
ibukota
provinsi real
cost (termasuk
alokasi untuk
pesawat, kapal
laut dan
kendaraan
disesuaikan
dengan Standar
Biaya Masukan
APBN tahun
2018, apabila
besaran
transport tidak
terdapat dalam
Standar Biaya
Masukan APBN
maka dapat
disesuaikan
dengan Standar
Biaya APBD)
- Penginapan
surveior
3. Persiapan dan Survei Akreditasi Puskesmas pada lokus dan tahun yang
sama.
Menu ini khusus diperuntukan bagi Puskesmas yang kegiatan persiapkan
dan surveinya dilaksanakan pada lokus Puskesmas yang sama pada
periode tahun yang sama.
Adapun kegiatan yang masuk dalam Persiapan dan Survei Akreditasi
Puskesmas pada lokus yang sama.

- 25 -
a. Persiapan Akreditasi Puskesmas
Persiapan akreditasi Puskesmas terdiri dari kegiatan Workshop
pendukung implementasi akreditasi Puskesmas dan pendampingan
akreditasi Puskesmas.
1) Kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi
Puskesmas.
Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas terdiri
dari:
a) Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
b) Workshop Keselamatan Pasien
pada juknis ini. Rincian kegiatan Workshop Pendukung
Implementasi Akreditasi Puskesmas sebagai berikut:
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
1. Workshop
Pelaksanaan
Audit
Internal dan
Tinjauan
Manajemen
Dinas
Kesehatan
Kab/Kota
- Penyampaian
materi
dilaksanakan
selama 3 hari
efektif
- Untuk Puskesmas
yang sulit
transportasi dapat
menggunakan
anggaran perjadin
selama 5 hari, 3
hari materi, 1 hari
kedatangan dan 1
hari kepulangan)
Belanja bahan:
- ATK &
penggandaan
- Perlengkapan
peserta
- Honor
Narasumber (15
jam dengan
narasumber
minimal 2 orang)
Rp. 900.000/Jam
- Honor Moderator
(1 orang @ KL)
Rp. 700.000 /KL
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
Belanja perjadin
paket meeting dalam
kota:
- Uang harian
- Transport lokal
peserta
- Paket meeting
fullday
2. Workshop
Keselamatan
Dinas
Kesehatan
- Penyampaian
materi
Belanja bahan:
- ATK &

- 26 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
Pasien Kab/Kota dilaksanakan
selama 2 hari
efektif
- Untuk Puskesmas
yang sulit
transportasi dapat
menggunakan
anggaran perjadin
selama 4 hari (2
hari materi,1 hari
kedatangan dan 1
hari kepulangan)
Penggandaan
- Perlengkapan
peserta
- Honor
Narasumber (10
jam dengan
narasumber
minimal 2 orang)
Rp. 900.000/Jam
- Honor Moderator
(1 orang @ KL)
Rp. 700.000
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
Belanja perjadin
paket meeting dalam
kota:
- Uang harian
- Transport lokal
peserta
- Paket meeting
fullday
2) Pendampingan Akreditasi Puskesmas
Kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas terdiri dari:
a) Workshop penggalangan komitmen
b) Workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi
c) Pendampingan self assessment dan penyusunan PoA akreditasi
Puskesmas
d) Pendampingan penyusunan dokumen
e) Pendampingan implementasi dokumen
f) Penilaian pra akreditasi
pada juknis ini. Rincian kegiatan Workshop Pendukung
Implementasi Akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

- 27 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
1. Workshop
Penggalan
gan
Komitmen
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Dilaksanakan 1
hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM APBN
tahun 2018)
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa
(disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018) untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
2. Workshop
Pemahama
n Standar
dan
Instrumen
Akreditasi
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Dilaksanakan 2
hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM APBN
tahun 2018)
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa: (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018) untuk:

- 28 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
3. Pendampi
ngan Self
Assessmen
t dan
Penyusuna
n PoA
Akreditasi
di
Puskesma
s
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Dilaksanakan 2
hari, jumlah
peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM APBN
tahun 2018)
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018) untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
4. Pendampi
ngan
Penyusuna
n
Dokumen
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Dilaksanakan
3-5 kali @ 2 hari,
jumlah peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM APBN
tahun 2018)
Belanja jasa profesi
:
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018

- 29 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
Kabupaten/Ko
ta
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018) untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
5. Pendampi
ngan
Implement
asi
Dokumen
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
Dilaksanakan 4
kali, @ 2 hari,
dalam 3-4 bulan,
jumlah peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM APBN
tahun 2018)
Honor tim
pendamping (1 tim
@ 4 jam dengan
besaran honor
sesuai dengan
aturan APBD
kab/kota tahun
2018
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018) untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
6. Penilaian
Pra
Akreditasi
Dilakukan
pada
Puskesmas
yang
diusulkan
survei, dan
dilaksanakan
oleh tim
pendamping
yang telah
tersertifikasi
pelatihan
pendamping
akreditasi
yang
Dilaksanakan 1
kali @ 2 hari,
jumlah peserta
menyesuaikan
Belanja bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi rapat
(Disesuaikan
dengan SBM APBN
tahun 2018)
- Honor tim
pendamping (1
tim terdiri dari 3
orang @ 4 jam,
@Rp
900.000/jam)

- 30 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
ditetapkan
dengan SK
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Ko
ta
(Besaran honor
perjam sesuai
honorarium
narasumber
eselon III
kebawah/yang
disetarakan
sesuai SBM
APBN Tahun
2018)
Belanja perjadin
biasa (disesuaikan
dengan SBM APBN
Tahun 2018) untuk:
- Transport tim
pendamping
- Penginapan
pendamping
(tentative)
b. Survei Akreditasi Perdana Puskesmas
Setelah selesai dilaksanakan kegiatan persiapan akreditasi
Puskesmas, kemudian dilanjutkan dengan survei akreditasi perdana
Puskesmas. Kegiatan ini merupakan penilaian untuk mengukur
tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi yang ditetapkan
Kementerian Kesehatan. Proses penilaian tersebut dilakukan oleh tim
surveior yang ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi FKTP yang diberi kewenangan oleh Kementerian Kesehatan
sebagai penyelenggara akreditasi FKTP.
pada juknis ini. Rincian kegiatan survei akreditasi perdana Puskesmas
sebagai berikut:
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
1. Survei
Akreditasi
Perdana
Puskesmas
Puskesmas
yang
diusulkan
akreditasi
untuk
pertama
kalinya
Dilaksanakan 5
hari (termasuk
kedatangan dan
kepulangan
surveior ke
lokasi) yang
terdiri dari 3 hari
survei dan 2 hari
Belanja Bahan:
- ATK dan
penggandaan
- Konsumsi
(Disesuaikan
dengan SBM APBN
tahun 2018)

- 31 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
kedatangan dan
kepulangan.
Apabila lokasi di
daerah
Terpencil/Sangat
Terpencil jumlah
hari kedatangan
dan kepulangan
dapat lebih
panjang.
Keseluruhan hari
yang dibutuhkan
oleh surveior
(kedatangan
kepulangan dan
survei)
ditanggung
biayanya oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota,
yang terdiri dari :
- Biaya transport
surveior (dari
tempat asal
surveior,
selama survei
dan pulang
kembali ke
tempat asal)
- Biaya
penginapan
- Uang harian
- Honor
- Honor surveior
selama 3 hari
survei per orang
per hari minimal 4
jam, @Rp
900.000/jam
(Besaran honor
perjam sesuai
honorarium
narasumber
eselon III
kebawah/yang
disetarakan
sesuai SBM APBN
Tahun 2018)
Belanja perjadin
dalam kota:
Transport lokal
(untuk tim
pendamping)
Belanja perjalanan
dinas biasa:
- Uang harian
surveior selama 3
hari survei
ditambah dengan
hari kedatangan
dan hari
kepulangan
- Transport surveior
dianggarkan
minimal dengan
menggunakan
pesawat antar
bandara ibukota
provinsi real cost
(termasuk alokasi
untuk pesawat,
kapal laut dan
kendaraan
disesuaikan
dengan Standar
Biaya Masukan
APBN tahun
2018, apabila
besaran transport
tidak terdapat
dalam Standar
Biaya Masukan
APBN maka dapat
disesuaikan
dengan Standar
Biaya APBD)

- 32 -
No Kegiatan
Lokasi dan
Pelaksana
Kegiatan
-Penginapan
surveior
B. AKREDITASI RUMAH SAKIT
Penerima DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit tahun anggaran 2018, harus
memenuhi kriteria:
a. Rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
b. Rumah sakit memiliki izin operasional dan teregistrasi di Kementerian
Kesehatan RI.
c. Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai dengan UU
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
d. Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun
berjalan dari pemilik rumah sakit dan pimpinan rumah sakit.
e. Membuat laporan progres persiapan akreditasi secara berkala 3 bulan
sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
f. Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk
melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan.
g. Pelaksanaan kegiatan agar membuat laporan secara terinci yang
ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan c.q. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit yang didanai melalui DAK Non
Fisik tahun 2018 dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
1. Persiapan Akreditasi
a. Workshop
1) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf mengidentifikasi
dan menurunkan resiko infeksi yang didapat serta ditularkan di
rumah sakit.
Kegiatan ini dapat melibatkan organisasi profesi terkait PPI,
Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi, SDM rumah sakit
yang telah lulus Akreditasi JCI atau Paripurna dengan koordinasi
dengan Kementerian Kesehatan.
2) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

- 33 -
pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait:
a. pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
b. pemilihan, pengumpulan, analisis dan validasi data indikator
mutu;
c. Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien ;
d. Pencapaian dan mempertahan kan perbaikan; dan
e. Manajemen resiko.
Kegiatan ini dapat melibatkan organisasi profesi, Lembaga
Independen Penyelenggara Akreditasi, SDM rumah sakit yang telah
lulus Akreditasi JCI atau Paripurna dengan kordinasi Kementrian
Kesehatan.
3) Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf memehami
kebutuhan dan prioritas perbaikan system berkelenjutan dalam hal
mutu, keamanan, manfaat serta khasiat obat dan alat kesehatan.
Kegiatan ini dapat melibatkan Organisasi Profesi, Lembaga
Independen Penyelenggara Akreditasi, SDM rumah sakit yang telah
lulus Akreditasi JCI/Paripurna dengan koordinasi Kementerian
Kesehatan.
Adapun rincian kegiatan Workshop sebagai berikut:
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
1. Workshop
Pencegahan
dan
Pengendalian
Infeksi (PPI)
Rumah sakit
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Materi
dilaksanakan
selama 2 hari
- Untuk rumah
sakit daerah
yang sulit
transportasi
dapat
menggunakan
anggaran
perjadin
selama 4 hari
(2 hari materi,
1 hari
kedatangan
dan 1 hari
kepulangan)
- Peserta dari
RSUD yang
akan
melaksanakan
akreditasi
Belanja bahan:
- ATK dan fotocopi
- Konsumsi rapat
- Honor
narasumber (4
orang @ 5 jam X
Rp.900.000)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
narasumber
- Penginapan
narasumber

- 34 -
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
2 Workshop
Peningkatan
Mutu dan
Keselamatan
Pasien
Rumah Sakit
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Materi
dilaksanakan
selama 2 hari
- Untuk rumah
sakit daerah
yang sulit
transportasi
dapat
menggunakan
anggaran
perjadin
selama 4 hari
(2 hari materi,
1 hari
kedatangan
dan 1 hari
kepulangan).
- Peserta dari
rumah sakit
yang akan
melaksanakan
akreditasi
Belanja bahan:
- ATK dan fotocopi
- Konsumsi rapat
- Honor
narasumber (4
orang @ 5 jam X
Rp.900.000 )
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
narasumber
- Penginapan
narasumber
3 Workshop
Pelayanan
Kefarmasian
dan
Penggunaan
Obat (PKPO)
Rumah Sakit
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Materi
dilaksanakan
selama 2 hari
- Untuk rumah
sakit daerah
yang sulit
transportasi
dapat
menggunakan
anggaran
perjadin
selama 4 hari
(2 hari materi,
1 hari
kedatangan
dan 1 hari
kepulangan).
- Peserta dari
rumah sakit
yang akan
melaksanakan
akreditasi
Belanja bahan:
- ATK dan fotocopi
- Konsumsi rapat
- Honor
narasumber (4
orang @ 5 jam X
Rp.900.000)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
narasumber
- Penginapan
narasumber
b. Bimbingan
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu rumah sakit dalam persiapan
akreditasi rumah sakit baik dari sisi pemahaman tentang Akreditasi,
penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi
standar. Dalam bimbingan ini, rumah sakit akan dibantu sampai ke
detail teknis implementasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit
(SNARS) edisi 1.
Materi bimbingan akreditasi rumah sakit berupa:

- 35 -
a. Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju Akreditasi;
b. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1;
c. Penyusunan regulasi rumah; dan
d. Metode telusur
Bimbingan dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Indpenden
Penyelenggara Akreditasi.
Adapun rincian kegiatan bimbingan sebagai berikut:
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
1. Bimbingan
Akreditasi
Rumah Sakit
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Bimbingan
dilaksanakan 2
hari
- Untuk RS
daerah yang
sulit
transportasi
dapat
menggunakan
anggaran
perjadin
selama 4 hari
(2 hari materi
& 1 hari
kedatangan
dan 1 hari
kepulangan)
- Peserta dari
rumah sakit
yang akan
melaksanakan
akreditasi
- Pelaksanaan
materi secara
simultan oleh 4
orang
Narasumber
Belanja bahan:
- ATK & fotocopi
- Konsumsi rapat
(disesuaikan
jumlah peserta dan
NS)
- Honor Narasumber
(4 orang @ 6 jam x
Rp 900.000,-)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
Survei Akreditasi Rumah Sakit adalah kegiatan penilaian di tempat untuk
mengukur seberapa jauh rumah sakit mematuhi standar yang ditetapkan.
Survei Akreditasi dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara
Akreditasi. Survei Akreditasi dapat dilakukan dalam bentuk Survei
Simulasi dan Survei Akreditasi.
1) Survei Simulasi
Survei simulasi akreditasi merupakan pendampingan dalam bentuk
skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk
melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi
ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga,

- 36 -
staf dan pimpinan rumah sakit, review rekam medis, telusur fasilitas
dsb. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran
kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Output dari
kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan waktu survei.
Survei simulasi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi independen
yang berwenang.
2) Survei Akreditasi
Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap rumah sakit
untuk mendapatkan sertifikat akreditasi yang dilakukan oleh
Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi kepada rumah sakit
yang telah mengajukan permohonan survei Akreditasi.
Survei akreditasi dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara
Akreditasi, dengan rincian sebagai berikut:
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
1. Survei
Simulasi
Akreditasi
Rumah Sakit
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
Disesuaikan
dengan agenda
survey simulasi
akreditasi dari
lembaga
indpenden
penyelenggara
akreditasi
Belanja bahan:
- ATK & fotocopi
- Konsumsi rapat
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
Honor
Narasumber:
- Disesuaikan
dengan tarif
paket yang telah
dipublikasikan
oleh lembaga
independen
penyelenggara
akreditasi
2. Survei
Akreditasi
Rumah Sakit
Rumah Sakit
yang siap
melaksanakan
akreditasi
Disesuaikan
dengan agenda
survey
akreditasi
rumah sakit
dari lembaga
akreditasi
independen
yang
berwenang
Belanja bahan:
- ATK & fotocopi
- Konsumsi rapat
(disesuaikan
jumlah peserta
dan NS)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
Honor
Narasumber:

- 37 -
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
- Disesuaikan
dengan tarif
paket yang telah
dipublikasikan
oleh lembaga
independen
penyelenggara
akreditasi
C. AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
kegiatan Akreditasi Labkesda Tahun Angggaran 2018 sebagai berikut :
1. Persyaratan Umum
1) Labkesda milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
2) Labkesda memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
3) Labkesda dikepalai oleh seorang tenaga kesehatan.
2. Persyaratan Khusus
1) Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun
berjalan dari:
a. Pimpinan Labkesda dan Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota bagi
Labkesda yang merupakan UPT mandiri dari Dinas Kesehatan
Prov/Kab/Kota.
b. Dinas kesehatan Prov/Kab/Kota bagi Labkesda yang
keberadaannya merupakan bagian dalam struktur organisasi Dinas
kesehatan Prov/Kab/Kota.
2) Membuat laporan progres persiapan akreditasi secara berkala setiap
triwulan kepada Kementerian Kesehatan c.q Direktorat Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan secara berjenjang melalui:
a. Dinas Kesehatan Propinsi jika merupakan UPT dari Dinkes Propinsi
b. Dinas kesehatan Kab/Kota dan diteruskan ke Dinas kesehatan
Propinsi
3) Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk
melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan.
Proses penyiapan Akreditasi laboratorium kesehatan terdiri atas beberapa
tahapan yaitu :
1. Persiapan Akreditasi
Kegiatan persiapan akreditasi meliputi:

- 38 -
a. Workshop
b. Bimbingan
Kegiatan survei akreditasi meliputi :
a. Survei simulasi
b. Survei akreditasi
Untuk penjabaran/penjelasan menu akreditasi laboratorium kesehatan tahun
anggaran 2018 sebagai berikut:
1. Persiapan Akreditasi Labkesda
a. Workshop
1) Workshop Pendukung Implementasi akreditasi Laboratorium
Kesehatan.
pemahaman pimpinan laboratorium kesehatan dan para staf
terhadap pelaksanaan akreditasi laboratorium kesehatan, termasuk
penggalangan komitmen dan penyusunan tim akreditasi. Kegiatan ini
dilaksanakan satu kali oleh oleh masing-masing laboratorium
kesehatan daerah yang akan melaksanakan akreditasi laboratorium
kesehatan dengan melibatkan narasumber dari: Kementerian
Kesehatan, Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK),
Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan Dinas
Kesehatan Provinsi/Kab/Kota.
Laboratorium Kesehatan melaporkan kepada Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil
workshop pendukung implementasi akreditasi laboratorium
kesehatan paling lambat 1(satu) minggu pasca workshop.
Pendamping Akreditasi laboratorium kesehatan melakukan verifikasi
terhadap laporan laboratorium kesehatan dan kemudian melaporkan
kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu pasca
workshop pendukung implementasi akreditasi laboratorium
kesehatan.
2) Workshop Standar Manajemen Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan
petugas laboratorium tentang standar manajemen laboratorium
kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali oleh oleh masing-

- 39 -
masing laboratorium kesehatan daerah yang akan melaksanakan
akreditasi laboratorium kesehatan dengan melibatkan narasumber
dari KALK, Kementerian Kesehatan dan Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan.
Workshop Standar Manajemen Akreditasi Laboratorium Kesehatan
paling lambat 1(satu) minggu pasca workshop. Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan melakukan verifikasi terhadap laporan
laboratorium kesehatan dan kemudian melaporkan kepada
Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Mutu dan Akreditasi
Workshop Standar Manajemen Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
3) Workshop Standar Teknis Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan
petugas laboratorium tentang standar teknik laboratorium kesehatan.
Kegiatan ini dilaksanakan satu kali oleh oleh masing-masing
laboratorium kesehatan daerah yang akan melaksanakan akreditasi
laboratorium kesehatan dengan melibatkan narasumber: KALK,
Kementerian Kesehatan, dan Pendamping Akreditasi Laboratorium
Kesehatan.
Workshop Standar Teknis Akreditasi Laboratorium Kesehatan paling
lambat 1(satu) minggu pasca workshop. Pendamping Akreditasi
laboratorium kesehatan melakukan verifikasi terhadap laporan
laboratorium kesehatan dan kemudian melaporkan kepada
Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Mutu dan Akreditasi
Workshop Standar Manajemen Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
Adapun rincian kegiatan workshop sebagai berikut:
No Kegiatan
Pelaksana
Kegiatan
1 Workshop
Persiapan
Akreditasi
Laboratorium
kesehatan yang
diusulkan akan
melaksanakan
akreditasi
- Penyampaian
Materi
dilaksanakan
selama 3 hari
efektif
Belanja bahan:
- ATK dan fotocopy
- Penunjang
workshop
- Konsumsi rapat

- 40 -
No Kegiatan
Pelaksana
Kegiatan
- Workshop
ditujukan
untuk
laboratorium
kesehatan
prov/kab/kota
- Peserta berasal
dari
laboratorium
kesehatan
daerah yang
akan
melaksanakan
akreditasi
- Narasumber
berasal dari:
Kementerian
Kesehatan,
Komite
Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan
(KALK),
Pendamping
Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan dan
Dinas
Kesehatan
Provinsi/Kab/K
ota
- Honor narasumber
(3 orang @ 5 jam),
Rp 900.000 /jam
- Honor narasumber
2 orang
prop/kab/kota
( sesuai lokasi
labkes) @ 2 jam, Rp
900.000 /jam
- Honor moderator 2
orang @ 1 kali Rp
700.000,-
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber sesuai
dengan Peraturan
yang berlaku
- Uang harian
narasumber
(selama perjalanan)
2 Workshop
Standar
Manajemen
Akreditasi
Labkes
Laboratorium
kesehatan yang
diusulkan akan
melaksanakan
akreditasi
- Penyampaian
Materi
dilaksanakan
selama 3 hari
efektif
- Workshop
ditujukan
untuk
laboratorium
kesehatan
prov/kab/kota
- Peserta berasal
dari
laboratorium
kesehatan
daerah yang
akan
melaksanakan
akreditasi
- Narasumber
terdiri dari:
KALK,
Kementerian
Kesehatan dan
Pendamping
Akreditasi
Belanja bahan:
- ATK dan fotocopy
- Penunjang
workshop
- Konsumsi rapat
- Honor narasumber
(3 orang @ 5 jam),
Rp 900.000 /jam
- Honor narasumber
2 orang
prop/kab/kota
( sesuai lokasi
labkes) @ 2 jam, Rp
900.000 /jam
- Honor moderator 2
orang @ 1 kali Rp
700.000,-
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber sesuai

- 41 -
No Kegiatan
Pelaksana
Kegiatan
Laboratorium
Kesehatan
dengan Peraturan
yang berlaku
- Uang harian
narasumber
(selama perjalanan)
3 Workshop
Standar
Teknis
Akreditasi
Labkes
Laboratorium
kesehatan yang
diusulkan akan
melaksanakan
akreditasi
- Penyampaian
Materi
dilaksanakan
selama 3 hari
efektif
- Workshop
ditujukan
untuk
laboratorium
kesehatan
prov/kab/kota
- Peserta berasal
dari
laboratorium
kesehatan
daerah yang
akan
melaksanakan
akreditasi
- Narasumber:
KALK,
Kementerian
Kesehatan,
dan
Pendamping
Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan
Belanja bahan:
- ATK dan fotocopy
- Penunjang
workshop
- Konsumsi rapat
- Honor narasumber
(3 orang @ 5 jam),
Rp 900.000 /jam
- Honor narasumber
2 orang
prop/kab/kota
( sesuai lokasi
labkes) @ 2 jam, Rp
900.000 /jam
- Honor moderator 2
orang @ 1 kali Rp
700.000,-
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber sesuai
dengan Peraturan
yang berlaku
- Uang harian
narasumber
(selama perjalanan)
Tahapan Kegiatan Workshop akreditasi Labkesda yang dibiayai oleh dana
DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2018, akreditasi Labkesda adalah 1(satu)
kali kegiatan Workshop. Jika Labkesda masih memerlukan peningkatan
kemampuan manajeman dan teknis tambahan makan dapat dianggarkan
melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
b. Bimbingan Akreditasi
Kegiatan bimbingan teknis bertujuan untuk membantu Laboratorium
Kesehatan dalam persiapan akreditasi Laboratorium Kesehatan baik dari
sisi penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi
standar. Dalam bimbingan ini, Laboratorium Kesehatan akan dibantu
sampai ke detail teknis implementasi standar akreditasi laboratorium

- 42 -
kesehatan. Bimbingan dilaksanakan 2 (dua) kali, dengan materi
bimbingan sbb:
1) Bimbingan Pertama
a) Pengelolaan dan Kepemimpinan (PK)
b) Perencanaan dan Kajian Manajemen (PKM)
c) Pengelolaan Kontrak dan Kerjasama (PKK)
d) Program Manajemen Mutu (PMM)
e) Keamanan dan Keselamatan (KK)
2) Bimbingan Kedua
a) Proses Kontrol Lingkungan (PKL)
b) Proses dan Prosedur Pemeriksaan (PPP)
c) Rujukan Laboratorium (RL)
d) Program Mutu Pemeriksaan (PMP)
e) Tata Kelola Klien (TKK)
Bimbingan dalam kegiatan ini dilaksanakan di laboratorium kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai lokasi) oleh tim Pembimbing yang
difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan lembaga
akreditasi independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam
bentuk bimbingan teknis. Tim Pembimbing adalah tim yang ditunjuk oleh
Kementerian Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari KALK.
Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil bimbingan,
dilakukan oleh pendamping akreditasi laboratorium kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersertifikasi Peningkatan Kemampuan
Teknis Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan.
bimbingan paling lambat 2 (dua) minggu pasca bimbingan. Pendamping
Akreditasi laboratorium kesehatan melakukan verifikasi terhadap laporan
laboratorium kesehatan dan kemudian melaporkan kepada Kementerian
Kesehatan c.q. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan,
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pasca bimbingan akreditasi.
Rincian kegiatan Bimbingan Akreditasi Laboratorium Kesehatan adalah
sebagai berikut:
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
1 Bimbingan
Pertama
Laboratorium
Kesehatan
yang
diusulkan
- Pembimbingan
Manajemen
dilaksanakan
Belanja bahan:
- ATK dan fotocopy
- Konsumsi rapat
(disesuaikan

- 43 -
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
akan
melaksanakan
akreditasi
selama 3(tiga)
hari efektif.
- Untuk daerah
dengan jarak
dari Ibukota
Provinsi ke
Kabupaten/Kota
memerlukan
waktu tempuh
minimal 6
(enam) jam maka
pelaksanaan
bimbingan dapat
ditambah 1(satu
)hari atau lebih
perjalanan (
sesuai situasi
kondisi
setempat)
- Pembimbingan
dilaksanakan
pada
laboratorium
kesehatan
prov/kab/kota
- Pelaksanaan
materi secara
simultan oleh 3
orang
Narasumber
- Narasumber
terdir dari:
tim
Pembimbing
yang difasilitasi
oleh
Kementerian
Kesehatan
dengan
melibatkan
lembaga
akreditasi
independen
yang
ditetapkan oleh
Menteri
Kesehatan
jumlah peserta dan
Narasumber)
Honor Narasumber
(3 orang @ 5 jam x
Rp 900.000,-)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber sesuai
dengan Peraturan
yang berlaku
- Uang harian
narasumber
(selama perjalanan)
- Pengganti
Transport
Pendamping
Akreditasi Labkes
- Uang saku
Pendamping
Akreditasi Labkes
2. Bimbingan
Kedua
Laboratorium
Kesehatan
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Pembimbingan
Manajemen
dilaksanakan
selama 3(tiga)
hari efektif.
- Untuk daerah
dengan jarak
dari Ibukota
Provinsi ke
Kabupaten/Kota
Belanja bahan:
- ATK dan fotocopy
- Konsumsi rapat
(disesuaikan
jumlah peserta dan
Narasumber)

- 44 -
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
memerlukan
waktu tempuh
minimal 6
(enam)jam maka
pelaksanaan
bimbingan dapat
ditambah
1(satu)hari atau
lebih perjalanan
( sesuai situasi
kondisi
setempat)
- Pembimbingan
dilaksanakan
pada
laboratorium
kesehatan
prov/kab/kota
- Pelaksanaan
materi secara
simultan oleh 3
orang
Narasumber
- Narasumber
terdir dari:
tim
Pembimbing
yang difasilitasi
oleh
Kementerian
Kesehatan
dengan
melibatkan
lembaga
akreditasi
independen
yang
ditetapkan oleh
Menteri
Kesehatan
Honor Narasumber
(3 orang @ 5 jam x
Rp 900.000,-)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber sesuai
dengan Peraturan
yang berlaku
- Uang harian
narasumber
(selama perjalanan)
- Pengganti
Transport
Pendamping
Akreditasi Labkes
- Uang saku
Pendamping
Akreditasi Labkes
Tahapan kegiatan bimbingan akreditasi laboratorium kesehatan yang
dibiayai oleh dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2018 Akreditasi
laboratorium adalah 1 (satu) kali kegiatan bimbingan. Jika laboratorium
kesehatan masih memerlukan bimbingan akreditasi tambahan, maka
dapat dianggarkan melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
a. Survei Simulasi
Survei simulasi akreditasi merupakan pendampingan dalam bentuk
skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk

- 45 -
melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini
dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga, staf dan
pimpinan Laboratorium Kesehatan, review rekam medis, telusur fasilitas
dan sebagainya. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh
gambaran kesiapan Laboratorium Kesehatan dalam menghadapi
akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan
waktu survei.
Pemantauan dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi hasil survei simulasi,
dilakukan oleh pendamping akreditasi laboratorium kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersertifikasi Peningkatan Kemampuan
Teknis Pendamping Akreditasi Labkes.
Laboratorium Kesehatan mengenai perkembangan tindak lanjut
rekomendasi hasil survei simulasi kepada Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota) paling lambat 2 (dua)
minggu pasca survei. Pendamping Akreditasi laboratorium kesehatan
melakukan verifikasi terhadap laporan laboratorium kesehatan dan
kemudian melaporkan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat
Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu pasca survei simulasi.
Survei simulasi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi independen yang
berwenang.
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
1 Survei
Simulasi
Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Waktu
pelaksanaan
disesuaikan
dengan
agenda survei
simulasi
akreditasi dari
lembaga
akreditasi
independen
yang
berwenang
- Dilaksanakan
oleh
pendamping
akreditasi
laboratorium
kesehatan
prov/kab/ko
Belanja bahan:
ATK dan fotocopy
Konsumsi rapat
(disesuaikan
jumlah peserta dan
Narasumber
Honor surveior (3
orang @ 5 jam x Rp
900.000,-)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
sesuai dengan
Peraturan yang
berlaku

- 46 -
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
ta yang
tersertifikasi
Peningkatan
Kemampuan
Teknis
Pendamping
Akreditasi
Labkes.
- Uang harian
narasumber
(selama
perjalanan)
- Pengganti
Transport
Pendamping
Akreditasi Labkes
- Uang saku
Pendamping
Akreditasi Labkes
b. Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Survei akreditasi Laboratorium Kesehatan adalah penilaian terhadap
Laboratorium Kesehatan untuk mendapatkan sertifikat akreditasi nasional
yang dilakukan oleh KALK kepada laboratorium kesehatan yang telah
mengajukan permohonan survei akreditasi kepada KALK. Kegiatan ini
dilakukan di laboratorium kesehatan milik pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota.
Survei akreditasi dilakukan oleh KALK, dengan rincian sebagai berikut:
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
1 Survei
Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan
Laboratorium
Kesehatan
yang
diusulkan
akan
melaksanakan
akreditasi
- Waktu
pelaksanaan
disesuaikan
dengan
agenda survei
akreditasi dari
lembaga
akreditasi
independen
yang
berwenang
Belanja bahan:
ATK dan fotocopy
Konsumsi rapat
(disesuaikan
jumlah peserta dan
Narasumber
Honor surveior (3
orang @ 5 jam x Rp
900.000,-)
Belanja
sertifikasi/uji
laboratorium:
- Pendaftaran
akreditasi KALK
(@ Rp 2.000.000,-)
Belanja perjadin
biasa:
- Transport
Narasumber
- Penginapan
Narasumber
sesuai dengan

- 47 -
No Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
Peraturan yang
berlaku
- Uang harian
narasumber
(selama
perjalanan)
- Pengganti
Transport
Pendamping
Akreditasi Labkes
- Uang saku
Pendamping
Akreditasi Labkes
Tahapan kegiatan survei akreditasi laboratorium kesehatan yang dibiayai
oleh dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2018 Akreditasi laboratorium
adalah 1 (satu) kali yaitu survei akreditasi laboratorium kesehatan. Jika
sebelum pelaksanaan survei akreditasi laboratorium kesehatan dirasakan
perlu untuk dilakukan survei simulasi, maka dapat dianggarkan melalui
APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

- 48 -
BAB V
PENUTUP
Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan dimungkinkan untuk dapat
digunakan sebagai acuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan pada tahun
selanjutnya. DAK nonfisik bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan yang
dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat di provinsi/kabupaten/kota terutama daerah dengan derajat
kesehatan yang belum optimal, sehingga masyarakat di seluruh wilayah
Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.
Menu kegiatan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan 2018 ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenisnya. Tiap
kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran
ataupun kegiatan antar DAK Nonfisik, baik antara BOK, Jampersal serta
Akreditasi Pukesmas, Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi Labkesda.
Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak
duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari
pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga lebih
berdaya guna dan berhasil guna.

Draft juknis dak non fisik 2018 akreditasi puskesmas

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Draft juknis dak non fisik 2018 akreditasi puskesmas

Similar to Draft juknis dak non fisik 2018 akreditasi puskesmas (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Draft juknis dak non fisik 2018 akreditasi puskesmas