- Don't copy freely - - Add the source - - Sorry it is not perfect -

1. Pemerintahan Megawati
Soekarno Putri
Kelompok 1 XI MIA C
Anggraeni Windi Rosari (03)
Batari Melyapuri (04)
El Medina Aulia Putri (08)
Figa Cospiningrum T. P. (10)
Irfan Nurrahmat (14)
Zidane Afkarusyawwala P. (32)

2. Kebijakan di Bidang Politik
1) Pelaksanaan Pemilu 2004
• Diselenggarakan pada 5 April 2004 untuk memilih
anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden.
• Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan
2 putaran yaitu pada 5 Juli dan 20 September 2004.
• Hasil Pemilu 2004 dimenangkan Partai Golkar dan
pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.
Muhammad Jusuf Kalla.

3. 2) Pembentukan Kabinet Gotong Royong
• Dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir
pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan jumlah pejabat 36
orang.
3) Mendirikan KPK
• KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati.
• Didasari karena Presiden Megawati melihat institusi
Jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk
menangkap koruptor dinilai tidak mampu, namun jaksa
dan polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK.

4. Kebijakan di Bidang Sosial Budaya
Depdiknas telah merekrut 4.110 guru baru untuk
persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar
3.000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di
daerah konflik seluruh Aceh. Sedikitnya 506 bangunan
sekolah di seluruh NAD terbakar, atau 10% dari total
bangunan sekolah. Rehabilitasi fisik sekolah baru akan
dimulai awal 2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu
satu tahun serta dana lebih dari Rp 300 miliar untuk
menyelesaikannya.

5. Kabinet Gotong Royong
Kabinet ini memiliki lima agenda utama yakni:
1. Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN,
2. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang
berkepanjangan,
3. Meneruskan pembangunan politik,
4. Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi
sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan
masyarakat sipil,
5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan
meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia.

6. Susunan Kabinet Gotong Royong:
1. Menteri Agama : Said Agil Al Munawwar
2. Menteri Dalam Negeri : Hari Sabarno
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : I Gede Ardika
5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia : Yusril Ihza Mahendra
6. Menteri Kehutanan : Mohamad Prakosa
7. Menteri Kelautan dan Perikanan : Rokhmin Dahuri
8. Menteri Kesehatan : Achmad Sujudi
9. Menteri Keuangan : Boediono
10. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ad interim : Hari Sabarno
11. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan : Susilo Bambang Yudhoyono
12. Menteri Luar Negeri : Hassan Wirajuda

7. 13. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara : Laksamana Sukardi
14. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi : Syamsul Mu`arif
15. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Manuel Kaisiepo
16. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : Faisal Tamin
17. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional : Kwik Kian Gie
18. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah : Sunarno
19. Menteri Pendidikan Nasional : Abdul Malik Fadjar
20. Menteri Perhubungan : Agum Gumelar
21. Menteri Perindustrian dan Perdagangan : Rini Mariani Soemarno Soewandi
22. Menteri Pertahanan : Matori Abdul Djalil
23. Menteri Pertanian : Bungaran Saragih
24. Menteri Riset dan Teknologi : Hatta Rajasa
25. Menteri Sosial : Bachtiar Chamsyah
26. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Jacob Nuwa Wea

8. Keberhasilan Pemerintahan Megawati
Soekarno Putri
• Berhasil menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan
otonomi daerah.
• Sistem pemilihan langsung wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah
menjadikan pelaksanaan otonomi daerah semakin memberikan kesempatan
bagi rakyat di daerah untuk berperan lebih besar dalam memajukan wilayah
mereka.
• Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate,
pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan.
Hal tersebut berdampak pada stabilnya harga-harga barang.

9. Lanjutan....
• Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan
keberanian memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob
Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah
Nurdin Halid serta mendirikan KPK.
• Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang
menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi
sejak tahun 1998 dan menjadi lebih mandiri.

10. Kegagalan Pemerintahan Megawati
Soekarno Putri
• Hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang
ada belum dapat diselesaikan.
• Penduduk masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.
• Pembayaran utang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar
yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh
rakyat. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan
kebutuhan pinjaman baru.
• Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber
daya alam antara pemerintah pusat dan daerah berujung pada keinginan
untuk melepaskan diri dari NKRI.

11. Lanjutan....
• Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke tangan Malaysia.
• Adanya sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah
pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa
daerah seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat.
• Kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga
proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan
berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang
ditangani.