4. LATAR BELAKANG
Pada tahun 2001, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden
Indonesia, menggantikan pemerintahan Abdurrahaman Wahid yang
telah digantikan setelah menjabat sejak 1999. Megawati menjadi
Presiden perempuan pertama di Indonesia, menjadi tonggak sejarah
bagi negara ini.
Ia membentuk kabinet bernama "Kabinet Gotong Royong" bersama
dengan pasangannya, Hamzah Haz. Program kerja kabinet ini
mencakup empat poin utama, termasuk mewujudkan otonomi yang
kuat bagi daerah, menyehatkan sistem perbankan, memperkuat
peran TNI dan Polri, serta menegakkan supremasi hukum.
.
5. Nama Lengkap: Dr. Hj. Diah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri
Tanggal Lahir: 23 Januari 1947
Tempat Lahir: Yogyakarta, Indonesia
Agama: Islam
Orang Tua: Ir. Soekarno & Fatmawati
Suami:
• Surindro Supjarso (1968-1970)
• Taufiq Kiemas (1973-2013)
Anak:
• Mohammad Rizki Pratama
• Mohammad Prananda Prabowo (dari Surindro Supjarso)
• Puan Maharani (dari Taufiq Kiemas)
Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat dari 23 Juli 2001
hingga 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita pertama di Indonesia dan putri dari
presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati juga terkenal sebagai Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak tahun 1999.
Biodata
6. Biodata
Sejak muda, Megawati terlibat aktif dalam kegiatan politik melalui Organisasi
Pemuda Pelajar Indonesia (OPPI). Pada 1987, dia mendirikan Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) dan menjadi ketuanya. Popularitasnya meningkat setelah
berseberangan dengan pemerintahan Soeharto menjelang lengsernya Orde
Baru pada 1998.
Setelah Soeharto jatuh, Megawati sukses memimpin PDI bersaing dalam
Pemilu 1999. Meski kemenangannya dihalangi namun dia berhasil menjadi
Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid pada 1999-2001.
Ketika Wahid lengser tahun 2001, Megawati akhirnya dilantik menjadi Presiden
Republik Indonesia kelima hingga 2004.
Meskipun masa jabatannya sebagai presiden tidak panjang, Megawati
tetap memiliki pengaruh politik yang signifikan di Indonesia. Setelah masa
kepresidenannya, Megawati tetap aktif dalam politik dan PDIP, dan menjadi
Wakil Presiden di bawah pemerintahan Joko Widodo pada 2014 hingga 2019.
9. Pelanggaran HAM
Pada 18 Mei 2003, Megawati, yang menjabat presiden
pada 2001 menggantikan Gus Dur, memberlakukan Daerah
Operasi Militer untuk enam bulan ke depan. Sebanyak
30.000 tentara dan 12.000 polisi dikirim untuk melawan
sekitar 5.000 tentara GAM.
Amnesty International mencatat, selama masa operasi,
sekitar 200.000 orang Aceh terpaksa tinggal di kamp
pengungsian, 2.879 anggota GAM tewas sejak Mei 2003,
dan 147 warga sipil meregang nyawa selama Mei 2003 -
Februari 2004.
10. Pelanggaran HAM
Menurut Amnesty International, pihak militer Indonesia pun
gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan.
Kaum muda laki-laki kerap dicurigai sebagai anggota GAM
dan berisiko untuk dibunuh, disiksa, dan ditahan secara
sewenang-wenang. Anggota GAM dibunuh setelah
dipenjara. Kekerasan seksual dialami perempuan.
11. Krisis Ekonomi
• Kurs Rupiah
Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai reformasi di
sektor ekonomi, terutama dalam hal kebijakan fiskal, efisiensi belanja
negara, dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan, langkah-langkah
seperti perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi
bank-bank di BPPN, penguatan struktur pengawasan bank negara,
serta restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun
dilakukan. Pada sektor investasi, ada peninjauan Daftar Negatif
Investasi, penyederhanaan perizinan, serta restrukturisasi sektor
telekomunikasi dan energi, juga upaya pemberantasan korupsi.
12. Krisis Ekonomi
Hasil dari reformasi ini dinilai memberikan dampak positif.
Kurs Rupiah mengalami perbaikan signifikan, dari sekitar
Rp. 9.800 pada tahun 2001 menjadi Rp. 9.100 pada tahun
2004. Selain itu, tingkat inflasi berhasil menurun dari
13,1% menjadi 6,5%, sementara pertumbuhan ekonomi
meningkat sebesar 2%. Poin Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) juga mengalami kenaikan dari 459 pada
tahun 2001 menjadi 852 pada tahun 2004.
13. Krisis Ekonomi
• Penurunan Angka Kemiskinan
Dalam upaya memperbaiki sektor perbankan dan ekonomi
masyarakat secara umum, pemerintahan Megawati fokus pada
mengatasi inflasi yang meningkat. Langkah-langkah tersebut
berdampak pada stabilitas perekonomian Indonesia, dan
pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya berhasil
mencapai 5%. Selain itu, dampak lain yang berhasil diraih
adalah penurunan persentase penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan, dari sebelumnya sekitar 28%, berhasil menurun
menjadi 18% selama masa pemerintahan Megawati.
14. Sistem Hukum
Dalam bidang hukum dan pemerintahan, pada masa
pemerintahannya, MPR melakukan amandemen terhadap
UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen
tersebut menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan
kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan presiden dan
wakil presiden juga diubah, dengan rakyat yang memilih
mereka secara langsung pada pemilu tahun 2004. Selain itu,
ada pembatasan wewenang MPR, peningkatan kedudukan
DPR untuk menguatkan posisinya, dan penetapan APBN oleh
presiden, serta penegasan wewenang BPK.
16. • Melakukan amendemen UUD 1945 untuk
membangun tatanan politik baru dan mendorong
demokratisasi lembaga negara.
• Menyusun peraturan perundangan yang belum
dipunyai Indonesia.
• Menerapkan sistem kepartaian baru dan sistem
pemilu yang baru.
• Memperkenalkan pemilihan presiden dan wakil
presiden secara langsung.
• Mengimplementasikan mekanisme Pergantian
Antarwaktu atau Recall.
•
17. • Melakukan langkah stabilisasi fiskal dan
memulihkan fungsi intermediasi perbankan.
• Menerapkan kebijakan moneter untuk
mengendalikan inflasi.
• Menangani permasalahan utang luar negeri
melalui permintaan penangguhan pembayaran.
• Mengakhiri kerja sama dengan IMF.
18. • Meningkatkan supremasi hukum dan
melakukan penataan serta
pembersihan hakim.
• Meningkatkan kesejahteraan hakim.
• Membentuk Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002.
• Mendirikan peradilan khusus yang
menangani kasus korupsi.
21. • Melanjutkan agenda reformasi dan konsolidasi demokrasi. Megawati
melanjutkan proses transisi menuju demokrasi yang lebih mapan setelah
berakhirnya Orde Baru. Dia berupaya memperkuat lembaga-lembaga
demokrasi seperti pemilu bebas, kebebasan pers, dan peran partai politik.
• Menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. Megawati
mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih
luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai
dengan semangat reformasi.
• Menangani konflik separatis. Megawati menghadapi konflik separatis di Aceh
dan Papua. Dia mencoba menerapkan pendekatan militer sekaligus upaya
negosiasi, meskipun belum efektif menyelesaikan akar permasalahan.
• Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti pemilu, pers bebas, dan
peran parpol.
22. 1. Melanjutkan program pemulihan ekonomi pasca krisis 1997-1998.
Megawati melanjutkan program pemulihan ekonomi yang dimulai pada
era pemerintahan sebelumnya untuk mengatasi dampak krisis moneter.
Upaya ini diarahkan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia.
2. Mengakhiri program dengan IMF (International Monetary Fund) pada
tahun 2003, Megawati memutuskan untuk mengakhiri program bantuan
dengan IMF. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kemandirian dan
kedaulatan ekonomi Indonesia serta melepaskan diri dari intervensi asing.
3. Memberikan keleluasaan kepada Bank Indonesia dengan berakhirnya
program IMF, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter secara
lebih mandiri, seperti dalam penentuan suku bunga dan nilai tukar rupiah.
23. 4. Fokus pada pengentasan kemiskinan salah satu fokus kebijakan
ekonomi Megawati adalah upaya pengentasan kemiskinan dan
pengurangan kesenjangan melalui berbagai program bantuan sosial
dan pemberdayaan masyarakat.
5. Berupaya meningkatkan investasi Megawati berupaya memperbaiki
iklim investasi agar lebih kondusif bagi investor dalam negeri maupun
luar negeri. Namun, upaya ini masih belum optimal akibat masalah
keamanan dan penegakan hukum.
24. • Meningkatkan peran Indonesia di organisasi internasional seperti ASEAN
dan Gerakan Non-Blok.
• Mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak memihak
salah satu blok kekuatan dunia.
• Memperkuat hubungan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga di
kawasan Asia Tenggara.
• Lebih fokus menangani isu-isu regional seperti perdagangan, keamanan,
lingkungan hidup, dan dampak krisis ekonomi.
• Berupaya menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara tetangga
melalui diplomasi dan arbitrase internasional.
• Mendorong peningkatan peran Indonesia dalam kancah ekonomi global dan
investasi asing.
25. • Menekankan pluralisme dan toleransi di tengah
kemajemukan Indonesia.
• Mendukung pelestarian budaya dan jati diri bangsa.
• Membuka jalan bagi keterlibatan perempuan yang lebih
besar dalam kepemimpinan nasional.
• Mengakui hak-hak masyarakat adat melalui UU
Kehutanan.
• Mendorong pemberdayaan masyarakat lokal lewat
desentralisasi dan otonomi daerah.
27. • Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflansi,
BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar,
angka kemiskinan.
• Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan
keberanian me-nusakambang-kan dan memenjarakan
kroni Soeharto (Tommy Soeharto, Bob Hasan dan
Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah
Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan
Megawati.
28. • Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse
setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan
BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai
melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini
perbankan nasional menjadi relative sehat.
• Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang
menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi
yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih
mandiri.
29. • Lemahnya upaya
pemberantasan
korupsi yang
malah mewabah
di kabinetnya.
• Pengambilan
keputusan yang
kurang tegas.
1 2
3
• Pertumbuhan
ekonomi yang
stagnan.
• Penanganan
konflik separatis
yang kurang
efektif.
• Kinerja kabinet yang
lemah dan tidak
kompeten.
• Dukungan politik yang
melemah di akhir
kepemimpinannya.
30. KESIMPULAN
Dalam perjalanan politiknya, Megawati menghadapi tantangan dan
konflik, terutama saat dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDI
pada Tragedi 27 Juli 1996. Sebagai Presiden Indonesia, Megawati
menghadapi berbagai isu dan tantangan dalam mengemban tanggung
jawab kepemimpinan. Keterlibatannya dalam memimpin negara
menunjukkan kecakapan dalam mengatasi masalah dan menjalankan
pemerintahan. Megawati membawa kontinuitas warisan politik
keluarganya. Gaya kepemimpinannya sering dianggap mirip dengan
ayahnya, menunjukkan dedikasi untuk melanjutkan perjuangan demi
kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Megawati merupakan salah satu
tokoh perempuan terkemuka dalam politik Indonesia. Kepemimpinannya
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan peran perempuan
dalam panggung politik nasional. Walaupun dia dianggap berhasil
membawa Indonesia dalam transisi menuju konsolidasi demokrasi namun,
kinerja pemerintahannya masih kurang memuaskan.
31. "Berhenti pesimis pada negeri ini.
Kita kembalikan harga diri dan kehebatannya."
Megawati
