Makalah ini membahas pro dan kontra perlindungan investor di Indonesia. Topik utama yang dibahas meliputi tujuan investasi, hak-hak investor, hukum perlindungan investor dalam undang-undang, pembelaan hukum terhadap investor, peranan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang pasar modal, pentingnya investor asing bagi Indonesia, dan dampak negatif yang mungkin terjadi dari masuknya investasi asing.

1. MAKALAH
PRO KONTRA PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA
Disusun Oleh:
Kelompok 2
Lilis Tarisia (18.01.032.091)
Elsa Andri Sapitri (17.01.032.011)
Dila Isni Oktariani (17.01.032.008)
Septi Sopianti (17.01.032.058)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA
TAHUN 2020/2021

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat,
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam
menyelesaikan makalah yang berjudul “Perlindungan Investor Di Indonesia”.
Makalah ini disusun guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Manajemen Investasi
dan Portofolio.
Dengan tersusunnya makalah ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Ibu Dosen, serta teman-teman Program Studi Akuntansi
Universitas Teknologi Sumbawa. Dengan disusunnya makalah ini diharapkan dapat
memberikan informasi kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari
bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan kritik ataupun masukan yang membangun demi kesempurnaan pembuatan
makalah ini untuk masa yang akan datang dan lebih bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Sumbawa, 23 Maret 2020

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................. i
DAFTAR ISI................................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................ 1
1.1 Latar belakang ............................................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah....................................................................................................... 2
1.3 Tujuan.......................................................................................................................... 2
1.4 Manfaat........................................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................................. 3
2.1 Tujuan investasi .......................................................................................................... 3
2.2 Hak-hak investor......................................................................................................... 3
2.3 Hukum perlindungan investor dalam Undang-Undang.......................................... 4
2.4 Pembelaan hukum terhadap investor........................................................................ 5
2.5 Peranan dalam menjalankan fungsi Pengawasan di Bidang Pasar Modal............ 5
2.6 Pentingnya investor asing bagi indonesia ................................................................. 6
2.7 Dampak Negatif yang Mungkin Terjadi dari Masuknya Investasi Asing ............ 7
BAB III PENUTUP ..................................................................................................................... 8
3.1 Kesimpulan.................................................................................................................. 8
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................................. 9

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pasar modal merupakan jembatan penghubung antara pemilik dana (investor)
dengan pengguna dana. Pasar modal juga merupakan wadah investasi bagi para
investor dan pengusaha serta sumber dana bagi perusahaan yang hendak
mengembangkan kegiatan usahanya. Peranan lain dari pasar modal adalah
mengumpulkan dan mengerahkan tabungan masyarakat untuk keperluan investasi.
Kejahatan di dunia pasar modal dapat disebabkan oleh kesalahan para pelaku,
integritas dan profesionalitas aparat yang rendah atau juga karena regulasi di bidang
pasar modal belum mampu untuk mengcover semua perkembangan yang terjadi di
pasar modal sekarang.
Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek
penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh
negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun,
termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi
perlindungan hukum dapat diberikan terhadap kejahatan pasar modal di Indonesia.
Seperti yang kita ketahui di dunia pasar modal banyak sekali pro dan kontra mengenai
perlindungan pasar modal tersebut, maksudnya di sisni adala perlindungan yang di
berikan para investor yang akan menanam kan investasi nya di suatu pasar modal.
Hukum dan investasi adalah ibarat sekeping mata uang yang tak terpisahkan,
hukum adalah perangkat yang mengatur semua hal kehidupan masyarakat yang
termasuk salah satunya investasi. Salah satu mazhab penting adalam “teori financial”
mencoba mengkaitkan sistem hukum dengan perilaku investasi. Undang-Undang No. 8
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar
modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan
di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor. Perlindungan bagi investor adalah
keharuskan ditetapkan prinsip full and fair disclosure atau transparansi. Prinsip keterbukaaan
merupakan pengungkapan data perusahaan secara
lengkap dan menyeluruh menyangkut data keunangan, pengurus dan sebagainya dengan
tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum.

5. 2
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa tujuan dari Investasi?
2. Apa saja hak-hak yang dimiliki investor?
3. Bagaimana hukum perlindungan investor dalam Undang-undang?
4. Bagaimana cara pembelaan hukum terhadap investor?
5. Peranan dalam menjalankan fungsi Pengawasan di Bidang Pasar Modal
6. Apa pentingnya investor asing bagi Indonesia?
7. Apa dampak negatif yang mungkin terjadi dari masuknya investasi asing?
1.3 Tujuan
Menjelaskan Mengapa investor perlu mendapatkan perlindungan nya sebagai
investor di pasar modal dan bagimana cara pemerintah melakukan perlindungan
investor.
1.4 Manfaat
Untuk mengetahui apakah investor perlu mendapatkan perlindungan sebagai
investor atau sebaliknya investor tidak perlu mendapatkan perlindungan.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Tujuan investasi
Dalam berinvestasi, tujuan investasi merupakan faktor yang sangat penting
diperhatikan. Pemahaman atas tujuan investasi (baca: penggunaan dana) membuat
investor mengetahui dana diinvestasikan kepada aset finansial tertentu sesuai dengan
tujuan tersebut. Misalnya, seorang investor mempunyai dana sebesar Rp300 juta
yang digunakan untuk pembayaran awal dan keberangkatan sekolah ke luar negeri
enam bulan lagi dan investor ini hanya menginginkan tingkat pengembalian yang
normal dan bahkan lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku. Artinya, dana yang
dimiliki investor tersebut tidak bisa berkurang sehingga dana tersebut harus
diinvestasikan pada aset finansial yang tidak berkurang dari nilai prinsipal sebesar Rp
300 juta.
Akan tetapi, investor mempunyai tujuan bahwa dana sebesar Rp 300 juta tidak
akan digunakan dalam tempo lima tahun dan dana tersebut bisa bervariasi selama 5
tahun asalkan pada tahun ke lima jumlah prinsipal tetap dan ada tingkat
pengembalian. Untuk ini investor dapat melakukan investasi pada aset finansial
saham karena aset ini mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi. Hasil
perhitungan Finansial Bisnis Informasi menunjukkan bahwa saham memberikan
tingkat pengembalian melebihi 100 persen untuk investasi pada saham pada periode
akhir Oktober 2008.
2.2 Hak-hak investor
Seperti yang kita ketahui perlindungan investor merupakan hal yang sangat
krusial untuk diatur dan dilakukan oleh pemerintah, karena dalam kesehariannya
banyak praktek penyalahgunaan (exproporiation) dilakukan oleh pelaku pasar modal
terhadap sumber daya perusahaan, dengan cara manipulasi laba, penjualan asset yang
dilakukan secara curang, penyertaan anggota keluarga dalam jajaran pimpinan,
pembayaran gaji atau kompensasi yang berlebihan pada eksekutif dan lainnya.
Perlunya dilakukan perlindungan pemodal, karena dalam hal ini investor
juga memiliki hak dalam melakukan kegiatannya di pasar modal, yang merupakan
hak-hak pemodal antara lain:
a. Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik

7. 4
b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktifa bersih harian untuk reksa
dana terbuka atau mingguan untuk reksa dana tertutup
c. Hak menjual kembali (pelunasan) saham atau unit penyertaan pada reksa dana
terbuka
d. Hak atas deviden, dan bunga serta pelunasan utang pokok dalam obligasi
e. Pembagian uang secara berkala bagi pemegang unit penyertaan jika ada
f. Hak suara bagi pemegang saham reksa dana perseroan
g. Hak atas sisa hasil likuidasi
Perlu diketahui, perlindungan investor yang dimaksud dalam hal ini tidak
bermaksud untuk memberikan ganti rugi bagi pemodal yang disebabkan karena
penurunan harga saham di bursa. Karena seperti yang kita ketahui bersama adanya
penurunan di bursa tidak murni keslahan pada pasar modal. Oleh sebab itu para
invester di haruskan teliti ketika memilih tempat untuk menanam kan investasi nya.
2.3 Hukum perlindungan investor dalam Undang-Undang
Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki tugas salah satunya adalah
menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan
konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor
pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau
investor. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen
bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat
bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa
keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan
kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah:
1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor
jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila
kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan. Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa
OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi;

8. 5
a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen
yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan;
c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku
di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan.
Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi
sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK
berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan
masyarakat.
2.4 Pembelaan hukum terhadap investor
Pembelaan tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk
menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan
melalui cara:
a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa
Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga
Jasa Keuangan dimaksud;
b. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang
dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah
penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di
bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk
memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada
konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2.5 Peranan dalam menjalankan fungsi Pengawasan di Bidang Pasar Modal
Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memformulasikan kedudukan
dan fungsi Bapepam-LK secara multi formasi yaitu secara;
a. Pengaturan umum,
b. Pengaturan terperinci,
c. Pengaturan sporadis.

9. 6
Pengaturan Umum Secara umum, Undang-undang Pasar Modal mengatur
kewenangan dan tugas Bapepam-LK sebagai:
a. Lembaga pembina;
b. Lembaga pengatur;
c. Lembaga pengawas.
Wewenang tersebut haruslah dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan
terciptanya suatu pasar modal yang :
a. Teratur;
b. Wajar;
c. Efisien;
d. Melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam-LK sebagai lembaga
pengawas dapat dilakukan secara :
a. Preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan,
dan
b. Efresif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-
sanksi.
2.6 Pentingnya investor asing bagi indonesia
Penanaman modal asing di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi beberapa
sektor. Secara garis besar, investasi asing di Indonesia banyak berfokus
pada sektor pembangunan, pariwisata, tambang, transportasi, dan produk. Sektor
tersebut ditentukan sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Indonesia.
Misalnya saja, pulau seperti Bali dan Lombok bisa menarik minat investor asing di
sektor pariwisata karena infrastrukturnya yang sudah cukup memadai. Investor asing
bisa menanam modal dengan cara membangun hotel dan tempat wisata. Adapun
pengaruh investasi asing terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang,
Indonesia melakukan semua upaya positif untuk bisa mempercepat laju
pembangunan. Dapat dipastikan, kematangan perekonomian Indonesia akan
berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan.
Secara garis besar, berikut adalah pengaruh investasi asing terhadap
perekonomian Indonesia:

10. 7
• Menciptakan perusahaan baru, mendukung penelitian teknologi, dan memperluas
pasar
• Meningkatkan industri ekspor, daya saing pasar, dan merangsang pertumbuhan
ekonomi pada sektor keuangan dan jasa
• Meningkatkan pendapatan negara dari pajak penghasilan perusahaan asing
• Menambah devisa negara
• Besarnya kemungkinan penyerapan bahan baku lokal untuk diolah
• Meningkatkan taraf ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja
• Memacu pembangunan dengan adanya ketersediaan modal dari investor asing
• Meningkatkan peran Indonesia di pasar ekonomi dunia
• Memajukan teknologi yang ada dalam negeri dengan edukasi teknologi maju dari
perusahaan asing.
2.7 Dampak Negatif yang Mungkin Terjadi dari Masuknya Investasi Asing
Sewajarnya setiap hal, dampak negatif dari investasi asing mungkin saja terjadi.
Walaupun begitu, peluang berkembangnya dampak negatif atau kerugian sudah
dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah. Hal ini dilaksanakan melalui
peraturan ketat yang diterapkan pada undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang
penanaman modal. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi
adalah eksploitasi bahan baku atau sumber daya alam, diskriminasi upah antara tenaga
kerja asing dan Indonesia, serta hilangnya industri kecil dan menengah yang tidak
kuat bersaing dengan perusahaan asing.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Perindustrian perlu bergerak
aktif dalam merangkul industri kecil dan menengah. Tujuannya agar industri lokal
bisa bekerja sama dengan perusahaan asing. Jadi, industri lokal dapat menjadi
pemasok bahan baku bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

11. 8
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dalam berinvestasi di bursa, investor harus menggunakan dana yang tidak perlu
dipakai sehingga investor tidak mempersoalkan penurunan harga yang terjadi dalam
jangka pendek. Investor yang berinvestasi di bursa selalu mempunyai tujuan yang
periodenya sangat panjang. Investor juga harus memahami risiko yang dapat ditolerir
untuk berinvestasi. Akan tetapi, investor juga harus dilindungi agar tidak terjadi
transaksi yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Regulator harus membuat
peraturan agar tetap terjadi perlindungan investor dan peraturan tersebut harus
diperbaharui sesuai dengan keadaan yang berlaku untuk kepentingan pihak yang lebih
banyak. Banyak hal yang mendasar mengapa investor sangat membutuhkan
perlindungan.

12. 9
DAFTAR PUSTAKA
Buku Eduardus,T. Praktek Pasar Modal. Bandung: Alfabeta. Lubis.T.M. ed. 1986.
Perananan hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Pakpahan, N.S (ed). 1997. kamus Hukum Ekonomi Elips. Edisi Pertama. Jakarta: Proyek Elips.
Fuady, M. 1996.
Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.
https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-
dalam-pasar-modal.pdf (23 Maret 2020)
http://www.viva.co.id/indepth/fokus/468528-pro-kotntra-dana-perlindungan-pemodal (23
Maret2020)
http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/604 (23Maret2020)
http://repository.perbanas.id/xmlui/hanadle/123456789/936 (23 Maret2020)
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/674 (23Maret 2020)