PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Dacrah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44). Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003). Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan p

1. Sumber Pendapatan
Daerah
PAJAK DAERAH
&
RETRIBUSI DAERAH
LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK

3. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang
diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah
daerah.

4. Undang-undang no 33 th 2004
PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi
daerah.

5. 01
Pajak
Daerah
02
Retribusi
Daerah
03
Lain-lain PAD
yang sah
04
Hasil pengelolaan
kekayaan yang
dipisahkan
Sumber-Sumber

6. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total
Pendapatan Daerah di Berbagai Daerah
Daerah Tahun
APBD
PAD Total
Pendapata
n
Persentase PAD Terhadap
Total Pendapatan
DKI Jakarta 2017 41,2 T 60,5 T 68%
Surabaya 2017 4,2 T 7,5 T 56%
Makassar 2016 1,3 T 3,66 T 35,5%
Sidoarjo 2016 1,2 T 3,38 T 35,5%
Bekasi 2015 1,3 T 3,9 T 33,3%
Kota Bogor 2014 413 M 1,5 T 27,5%
Kota Malang 2016 387 M 1,73 T 22%
Tuban 2016 413 M 2,6 T 16%
Batu 2015 80 M 749 M 10,6%
Kab. Blitar 2015 195 M 2,3 T 8,4%
Sumenep 2016 169 M 2,2 T 7,6%
Kab. Agam 2017 101 M 1,3 T 7,2%
Sumber : APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota

8. Dana perimbangan merupakan pendapatan
daerah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Besarnya dana perimbangan untuk suatu
daerah ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
Menurut Subekan (2012: 50), Dana
perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat
kepada daerah dengan maksud :

9. TUJUAN PEMERINTAH PUSAT
1
2
Membantu daerah dalam mendanai
kewenangannya dalam melaksanakan tugas
kepemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat
2
2 Mengurangi ketimpangan sumber
pendanaan pemerintahan antara pusat
dan daerah
3 Mengurangi kesenjangan pendanaan antara
pemerintah daerah yang satu dengan
pemerintah daerah lainnya.

10. DANA
PERIMBANGAN
Dana bagi
hasil
Dana
Alokasi
Umum
Dana
Alokasi
Khusus

11. Dana bagi hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumberdaya Alam menurut UU nomor
33 tahun 2004 terdiri atas enam sumber, yaitu :
Kehutanan
Pertambanga
n Gas Bumi
Pertambangan
Minyak Bumi
Pertambanga
n Umum
Perikanan
Pertambang
an Panas
Bumi

12. Pajak Bumi dan
Bangunan
Pajak Penghasilan
BPHTB Dana bagi Hasil

13. Yang dimaksud dengan DAU adalah pendapatan
APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang
ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah guna mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU
merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam
otonomi daerah.

14. Perhitungan DAU
Layanan
kesehatan
Layanan
pendidikan
Penyediaan
infrastruktur
Pengentasan
kemiskinan

15. Tabel 3.3 Penetapan Alokasi DAU
NO Nilai Celah Fiskal Alokasi DAU
1 NOL Sama dengan alokasi
dasar
2 Negatif dangan nilai kurang dari
alokasi dasar
Alokasi dasar celah-
celah fiskal
3 Negatif dengan nilai sama/di atas
alokasi dasar
Tidak menerima DAU

16. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah
pendapatan daerah yang diperoleh
dari APBN yang dimaksudkan untuk
membantu kegiatan kegiatan khusus di
daerah tertentu yang menjadi urusan
daerah dan sesuai prioritas nasional.

18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah
uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga daerah
tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak
termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam
perdagangan.

19. Sumber Pinjaman
Pemerintah pusat
Pemerintah
daerah lain
Lembaga keuangan
bank
Lembaga
keuangan bank
masyarakat

20. Yaitu pinjaman daerah yang jangka waktu
pengembaliannya kurang atau sama dengan
satu tahun anggaran. Kewajiban pembayaran
kembali pinjaman yang meliputi pokok
pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya
harus dilunasi dalam tahun anggaran yang
bersangkutan.

21. Yaitu pinjaman daerah dalam jangka
waktu lebih dari satu tahun anggaran dan
kewajiban pembayaran kembali pinjaman
yang meliputi pokok pinjaman, bunga,
dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun
waktu yang tidak melebihi sisa masa
jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan

22. Yaitu pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih
dari satu tahun anggaran dan kewajiban
pembayaran kembali pinjaman yang meliputi
pokok pinjaman, bunga, dan biaya Jain harus
dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya
sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman
yang bersangkutan.

24. Pendapatan ini merupakan pendapatan
daerah yang tidak dapat dimasukkan dalam
Pendapatan Asli Daerah maupun dana
perimbangan. Pendapatan ini terdiri atas
pendapatan hibah dan pendapatan dana
darurat. Pendapatan hibah bersumber dari
pihak lain (dari dalam negeri maupun dari
luar negeri)

25. Selain hibah, pendapatan lain yang
termasuk dalam lain lain pendapatan
adalah Dana Darurat. Pengalokasian dana
darurat dalam APBN ditujukan untuk
keperluan mendesak yang diakibatkan
oleh bencana alam dan/atau peristiwa luar
biasa yang tidak dapat ditanggulangi
Pemerintah Daerah dengan menggunakan
sumber APBD

26. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai
bencana nasional dan/atau keadaan luar
biasa ditetapkan oleh Presiden. Selain
diperuntukkan bagi bencana nasional dan
keadaan luar biasa, dana darurat juga dapat
dialokasikan kepada daerah yang dinyatakan
mengalami krisis solvabilitas, yaitu krisis
keuangan berkepanjangan yang dialami
daerah selama dua tahun anggaran dan tidak
dapat ditanggulangi melalui APBD