Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Similar to Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
- 1. Batam, Februari 2017 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1
- 2. LATAR BELAKANG Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu aksi dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 Pelaksanaan inisiatif strategis dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yakni implementasi sistem pembayaran secara elektronik dengan saluran pembayaran yang modern, antara lain pendebetan rekening Bendahara secara elektronik. Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah. Penyesuaian persyaratan pengangkatan Bendahara dengan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. 1 2 3 4 2
- 3. Menambah saluran pendebitan rekening bagi Bendahara yang semula hanya melalui cek/bilyet giro, ditambah dengan internet banking dan kartu debit. Menyesuaikan pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Bendahara. Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah, sehingga jabatan Bendahara bukan merupakan tugas tambahan. 1 2 3 TUJUAN PENYUSUNAN PMK 3
- 5. Bendahara Penerimaan berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan atau unit teknis yang memiliki fungsi penerimaan Negara pada Satker. Bendahara Pengeluaran dan BPP berkedudukan di unit yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan pada Satker 1 2 Kedudukan Bendahara Dalam Struktur Organisasi Suatu Instansi Pemerintah Belum Diatur Semula Menjadi 5
- 6. Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, atau anggota POLRI yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada pada Satuan Kerja Pengelola APBN, harus memiliki Sertifikat Bendahara. Ketentuan mengenai Sertifikat Bendahara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Syarat Pengangkatan Bendahara Setiap orang yang akan diangkat sebagai Bendahara harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diperoleh melalui proses Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Semula Menjadi Dalam hal proses sertifikasi belum dapat dilaksanakan, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah: - Pegawai Negeri; - Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan - Golongan minimal II/b atau sederajat. 6
- 7. Cek/Bilyet Giro 1. Cek/Bilyet Giro; 2. Internet Banking; atau 3. Kartu Debit. Sarana Pembayaran/Pendebitan Rekening Bendahara Semula Menjadi 7
- 8. Kewenangan Pendebitan Rekening Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Penerimaan:1 Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; dan Bendahara Penerimaan Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pemegang Komitmen atas nama KPA; dan Bendahara Pengeluaran/BPP 8
- 9. Penyediaan Internet Banking dan Kartu Debit serta Konsekuensi Biaya Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dan kartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan. Layanan internet banking dan kartu debit disediakan oleh Bank Umum. 2 1 Biaya langsung didebit dari rekening yang bersangkutan. Biaya ditagihkan tersendiri. atau 9
- 10. 10 Daftar Bank Umum Mitra Kerja Kementerian Keuangan Dalam Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga
- 11. 11
- 12. MEKANISME PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL SPBy CEK Tarik Tunai Bayar Tunai Bilyet Giro Transfer ke Rekening Penerima 12
- 13. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL Kelebihan: Bendahara telah terbiasa menatausahakan bukti fisik pembayaran (hardcopy) Tidak terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Pembayaran terhambat jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat Terdapat risiko keamanan, misal: uang hilang, dicuri atau dirampok Peluang terjadinya moral hazard lebih besar Kelemahan: 1 2 1 2 3 Diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran4 13
- 14. PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING 14
- 15. FITUR MINIMAL INTERNET BANKING YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening Mencetak rekening koran. Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2 1 2 3 4 Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon5 15
- 16. REGISTRASI INTERNET BANKING Mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara lain: a. Data pemohon (KPA/Kepala Satker), antara lain: nama, alamat, nomor telepon seluler dan alamat email. b. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor rekening, nama rekening, dan jenis rekening. (Sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-masing Bank Umum) 16 Catatan: Dalam rangka memperlancar proses regitrasi dan penggunaan internet banking, Bank Umum diminta memberikan edukasi kepada Bendahara/PPK Satker yang menjadi mitra kerja/nasabahnya
- 19. Approval Transaksi oleh KPA/PPK Penerima Pembayaran Rekam Transaksi oleh BP/BPP Rekening Bendahara Pengeluaran / BPP MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN INTERNET BANKING 19 SPBy oleh PPK 1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Maker. 2. Merekam transaksi sesuai jenis pembayaran yang akan dilaksanakan. 3. Memberitahukan kepada KPA/PPK atas transaksi yang telah direkam untuk memperoleh persetujuan (approval). 1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Approver/Checker. 2. Mengambil kode konfirmasi untuk dimasukkan ke token. 3. Memperoleh kode otentifikasi dari token untuk meng-approve transaksi 4. Memasukkan kode otentifikasi ke internet banking. 5. Transaksi berhasil.
- 20. Approval Transaksi Kas Negara Pembuatan Kode Billing Rek. Bend. Penerimaan/ Pengeluaran/ BPP MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN INTERNET BANKING 20 Rekam Transaksi
- 21. KELEBIHAN DAN KONSEKUENSI PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING Kelebihan: Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Terdapat risiko mengalami cyber crime, misal: rekening diretas (hacked) atau penyalahgunaan password Konsekuensi/Kewajiban: 1 2 1 2 Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi3 Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking4 Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)5 21
- 23. FITUR MINIMAL KARTU DEBIT YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA Transfer ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2 1 2 3 Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK Catatan: Kartu Debit hanya diperuntukkan bagi rekening Bendahara Pengeluaran/BPP 23
- 24. Rek. Bend. Pengeluaran / BPP SPPR oleh KPA/PPK ATM oleh BP/BPP Brankas MEKANISME PENARIKAN UANG TUNAI DENGAN KARTU DEBIT SPPR: Surat Perintah Pendebitan Rekening 24
- 25. SPBy dan SPPR oleh KPA/PPK ATM/EDC oleh BP/BPP Penerima Pembayaran MEKANISME PENDEBITAN REKENING DENGAN KARTU DEBIT Rek. Bend. Pengeluaran /BPP 25
- 26. Pembuatan Kode Billing ATM/EDC oleh BP/BPP MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN KARTU DEBIT Kas Negara Rek. Bend. Pengeluaran / BPP SPPR oleh KPA/PPK 26
- 27. KELEBIHAN DAN KONSEKUENSI PENDEBITAN REKENING MELALUI KARTU DEBIT Kelebihan: Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam) Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Terdapat peluang penyalahgunaan password, dan penarikan uang tunai atau pembayaran sebelum terbitnya SPPR Konsekuensi/Kewajiban: 1 2 1 2 Meminimalisasi pembayaran secara tunai3 27
- 28. Jumlah Rekening Bendahara Satker di KPPN Batam No Nama Bank Jenis Rekening Jumlah BPN BPG BPP 1 BRI 7 73 4 84 2 BNI 4 27 0 31 3 MANDIRI 1 23 3 27 4 BANK RIAU 1 0 0 1 JUMLAH 13 123 7 143 28
- 29. TERIMA KASIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Lantai III, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta (021) 345-9619, (021) 344-9230 Ext 5421, 5422 Faksimile : (021) 345-9619 e-mail: rpl.pkn@gmail.com 29
Editor's Notes
- Tata Cara Penggunaan Internet Banking dan kartu debit mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Umum
- Jenis registrasi: Satu fasilitas internet banking untuk beberapa rekening yang dimiliki oleh Satker; atau Satu fasilitas internet banking untuk setiap rekening.