Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Similar to Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
- 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik Jakarta, 10 November 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- 2. DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN JAKARTA 2 OUTLINE SISTEMATIKA LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEMBAHASAN 1 2 3
- 3. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN LATAR BELAKANG 1. Transaksi KK di Indonesia didominasi transaksi domestik (±80%) dimana hampir seluruhnya (±90%) diproses di luar negeri. 2. Anggaran belanja barang dan jasa Pemerintah setiap tahun mencapai ±Rp800 T. Potensi KKP Pusat dan Daerah cukup besar karena minimal 40% wajib menggunakan KK. 3. Pengembangan KKP Domestik merupakan dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya terkait digitalisasi pembayaran khususnya pembelian barang dan jasa Pemerintah. 4. Digitalisasi SP diharapkan dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan P3DN. 5. Ke depan Pemerintah berencana mengintegrasikan seluruh transaksi belanja melalui platform LKPP secara online. 1. Mengurangi ketergantungan impor. 2. Mengefisiensikan biaya pemrosesan. 3. Mengedepankan kemandirian nasional. 4. Mengamankan data dan transaksi. 5. Mengoptimalkan skema domestik. 6. Memperluas akseptasi khususnya UMKM. “Negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologidigitaldi bidangekonomi” PresidenJokowi,29 Agustus2022 “Peluncuran Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antar-Negara” TUJUAN
- 4. SISTEMATIKA BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup BAB III Prinsip Dasar BAB IV Proporsi Uang Persediaan BAB V Organisasi dan Manajemen Pengguna KKP Domestik BAB XII Biaya Penggunaan KKP Domestik BAB XIII Pengawasan BAB XIV Monitoring dan Evaluasi BAB XV Ketentuan Lain-Lain BAB VI Tahapan Pelaksanaan KKP Domestik BAB VII Pelaksanaan KKP Domestik Tahap Pertama BAB VIII Pengajuan, Pengunduhan, Pemasangan Aplikasi, Pendaftaran (Register), dan Penggunaan KKP Domestik BAB IX Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik BAB X Keterlanjuran Pembayaran dan Pengaduan Permasalahan Penggunaan KKP Domestik BAB XI Penonaktifan KKP Domestik BAB XVI Ketentuan Peralihan BAB XVII Ketentuan Penutup
- 6. Ketentuan Umum DEFINISI 01 APBN 02 03 04 05 06 - 07 08 09 10 - DIPA BP/BPP KKP Domestik Daftar Pembayaran Tagihan KKP Domestik Pemegang KKP Domestik Administrator KKP Domestik Bank Penerbit KKP Domestik PIN UP Tunai/UP KKP Domestik
- 8. Ruang Lingkup Mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN dengan menggunakan KKP Domestik dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP pada Satker selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis Penggunaan KKP Domestik dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP terbatas untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan belanja modal 1 2
- 10. Prinsip Dasar KKP Domestik Menggunakan kartu dengan skema pemrosesan domestik yang dapat digunakan Satker untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah ALAT PEMBAYARAN yang diterbitkan oleh Bank Penerbit KKP Domestik KKP DOMESTIK merupakan bank yang sama dengan tempat rekening BP/BPP dibuka dan Kantor Pusat Bank telah melakukan kerja sama dengan DJPb BANK PENERBIT KKP DOMESTIK
- 11. Prinsip Penggunaan AKSELERASI FLEKSIBEL AMAN EFEKTIF AKUNTABEL Aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai kemudahan penggunaan kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas melalui mesin EDC/media daring/QRIS Efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah mendukung akselerasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
- 13. Proporsi Uang Persediaan (UP) 60% 40% UP TUNAI UP KKP UP Tunai sebesar 60% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud telah memperhitungkan/mencakup proporsi untuk KKP Domestik.
- 14. BAB V Organisasi dan Manajemen Pengguna KKP Domestik
- 15. Organisasi dan Manajemen Pengguna KKP Domestik ORGANISASI DITJEN PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN KANTOR PUSAT BANK PENERBIT KKP BANK PENERBIT KKP KPA PPK PPSPM BENDAHARA PENGELUARAN PEMEGANG KKP DOMESTIK ADMINISTRATOR KKP DOMESTIK
- 16. Ditjen Perbendaharaan TUGAS DAN WEWENANG SOSIALI SASI PKS INDUK MONEV KOOR DINASI melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik terkait koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik dalam rangka standardisasi dan percepatan pelayanan pembayaran dengan KKP Domestik melaksanakan sosialisasi penggunaan KKP Domestik kepada Satker dan para pemangku kepentingan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik secara berjenjang dan berkala melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik dan instansi terkait lainnya dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan KKP Domestik di tingkat pusat dan daerah
- 17. Direktorat Pelaksanaan Anggaran Menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Pusat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala KPPN untuk memberikan surat teguran kepada KPA 1 2 REKAPITULASI REKOMENDASI TUGAS DAN WEWENANG
- 18. Kanwil Ditjen Perbendaharaan 1 2 3 4 5 Memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran UP Memberikan persetujuan permohonan perubahan proporsi besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb Menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran Dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala KPPN untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah TUGAS DAN WEWENANG
- 19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara …(1) • Melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKP Domestik • Menerbitkan Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker • Melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah, dan besaran/perubahan besaran/perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah ke dalam Kartu Pengawasan UP/TUP Kartu Kredit Pemerintah • Melakukan pengujian atas SPM yang diajukan oleh PPSPM • Menerbitkan SP2D atas SPM-GUP KKP Domestik yang telah memenuhi persyaratan • Mengembalikan SPM-GUP KKP Domestik kepada PPSPM dalam hal SPM-GUP KKP Domestik tidak memenuhi persyaratan • Melakukan koordinasi dengan Satker terkait percepatan penyelesaian tagihan KKP Domestik yang belum dibayarkan • Melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKP Domestik oleh KPA TUGAS DAN WEWENANG
- 20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara …. (2) • Menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat KPPN • Dapat melakukan koordinasi dengan Satker terkait penyusunan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat KPPN • Meminta Satker untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal KPPN belum menerima Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Satker • Menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat KPPN kepada Kanwil DJPb • Dapat memberikan surat teguran kepada Satker • Menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker kepada Satker dan Bank Penerbit Kartu Kredit dengan ditembuskan ke Kanwil DJPb TUGAS DAN WEWENANG
- 21. Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik Melakukan perjanjian kerja sama induk dengan DJPb terlebih dahulu sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama Satker PKS INDUK Memastikan standardisasi pelayanan penerbitan KKP Domestik telah dilaksanakan pada Bank Penerbit KKP Domestik STANDARDISASI PERCEPATAN Memastikan standardisasi pelayanan dalam percepatan penandatanganan perjanjian kerja sama Satker beserta addendum telah dilaksanakan pada seluruh cabang Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra kerja Satker baik di tingkat pusat dan/atau daerah STANDARDISASI PENERBITAN Memastikan standardisasi pelayanan dalam penggunaan/pembayaran KKP Domestik telah dilaksanakan pada seluruh cabang Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra kerja Satker baik di tingkat pusat dan/atau daerah STANDARDISASI PENGGUNAAN/ PEMBAYARAN KKP TUGAS DAN WEWENANG
- 22. k. memberitahukan kepada Administrator KKP Domestik untuk memperbaiki permintaan penyetoran kembali dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran tidak terpenuhi m. menutup KKP Domestik berdasarkan surat penarikan n. membebaskan Satker dari biaya penggunaan KKP Domestik, yang meliputi biaya keanggotaan, biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan e-banking, biaya permintaan kenaikan limit, biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri atau rusak, biaya penggantian PIN, biaya salinan Billing Statement, biaya pencetakan tambahan lembar tagihan, biaya keterlambatan pembayaran, biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, dan biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang berkerjasama dengan KKP Domestik Bank Penerbit KKP Domestik a. menandatangani PKS Satker b. mengirimkan rangkap 1 asli PKS Satker kepada KPA c. melakukan verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan KKP Domestik dan dokumen pendukung termasuk juga verifikasi atas persetujuan pemberian limit KKP Domestik d. menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) melalui SMS atau sarana lainnya dan welcome pack dalam bentuk fisik surat kepada KPA dan pemegang KKP dalam hal disetujui/terpenuhi e. menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan KKP Domestik dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada KPA dalam hal ditolak/tidak terpenuhi f. melakukan kenaikan limit KKP Domestik secara sementara atau permanen g. menolak permintaan kenaikan limit KKP Domestik dalam hal informasi permintaan limit KKP Domestik secara sementara atau permanen tidak terpenuhi h. melakukan pengembalian limit KKP Domestik ke limit awal i. menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKP Domestik kepada Satker dan ditembuskan ke KPPN dalam hal terdapat tagihan KKP Domestik yang belum dibayarkan oleh Satker paling singkat 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran j. melakukan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran ke rekening BP/BPP o. mengenakan biaya meterai dalam penggunaan KKP Domestik p. melakukan penurunan limit KKP Domestik Satker secara permanen berdasarkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKP Domestik Satker dari KPPN q. melakukan Monev terhadap penyelesaian PKS Satker bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik, jumlah K/L dan Satker yang menggunakan KKP Domestik, jumlah Pemegang KKP Domestik, jumlah dan total limit KKP Domestik yang disetujui oleh Bank Penerbit KKP Domestik, ringkasan belanja dan pembayaran; dan hambatan dan kendala r. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Perbankan secara bulanan S P TUGAS DAN WEWENANG
- 23. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran 1. Menandatangani PKS 2. Menetapkan Pemegang KKP Domestik 3. Menyampaian surat permohonan penerbitan KKP Domestik 4. Menyampaikan surat pernyataan UP 5. Menerbitkan surat penarikan KKP Domestik 1. Menerbitkan daftar usulan Pemegang KKP Domestik 2. Melakukan pengujian tagihan 3. Menerbitkan DPT KKP Domestik 4. Melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKP Domestik 5. Menyampaikan surat pernyataan UP 6. Menerbitkan SPBy 1. Melakukan pengujian SPP 2. Menyimpan dokumen 1. Melakukan pengujian SPby 2. Melakukan pembayaran tagihan KPA PPK PSPPM BP
- 24. membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan KKP Domestik dengan KPA memastikan kembali ketersediaan rekening tabungan dan telepon seluler (ponsel) berbasis ios/iphone atau android milik pribadi mengunduh aplikasi mobile banking yang resmi milik Bank Penerbit KKP Domestik melalui google play store/apple store pada telepon seluler (ponsel) pribadi menginstal aplikasi mobile banking melakukan pendaftaran (register) KKP Domestik pada aplikasi mobile banking mengikuti mekanisme/ketentuan dari masing-masing Bank Penerbit KKP Domestik melakukan aktivasi kartu dan request PIN KKP Domestik untuk pertama kali sesuai mekanisme/ketentuan dari masing-masing Bank Penerbit KKP Domestik Pemegang KKP Domestik …(1) melakukan transaksi belanja dengan KKP Domestik menggunakan fasilitas QRIS dari mobile banking sesuai dengan kewenangan dan peruntukannya pada merchant yang menggunakan QRIS merahasiakan nomor kartu, PIN, One Time Password (OTP), dan masa berlaku KKP Domestik secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP Domestik untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute) dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKP Domestik kepada siapapun memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKP Domestik dalam hal KKP Domestik tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
- 25. Pemegang KKP Domestik …(2) mengumpulkan dokumen berupa Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran membuat Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Operasional Kantor Dengan KKP Domestik dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP Domestik menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Operasional Kantor Dengan KKP Domestik dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Keperluan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKP Domestik kepada PPK dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam penggunaan KKP Domestik TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
- 26. Administrator KKP Domestik melakukan aktivasi KKP Domestik dan request/aktivasi PIN KKP Domestik melalui call center/layanan SMS/sarana lainnya meminta kenaikan limit KKP Domestik secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKP Domestik melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari KPA atau berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian TUP KKP Domestik menginformasikan nilai kenaikan limit KKP Domestik, periode kenaikan limit KKP Domestik, serta nomor dan nama KKP Domestik kepada Bank Penerbit KKP Domestik dalam hal permintaan kenaikan limit KKP Domestik secara sementara atau berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian TUP KKP Domestik menginformasikan nilai kenaikan limit KKP Domestik, periode permanen, serta nomor dan nama KKP Domestik kepada Bank Penerbit KKP Domestik dalam hal permintaan kenaikan limit KKP Domestik secara permanen melakukan monitoring pengembalian limit KKP Domestik secara sementara ke limit awal setelah periode kenaikan limit sementara/masa berlaku penggunaan TUP KKP Domestik berakhir mengajukan permintaan pengembalian limit KKP Domestik ke limit awal kepada Bank Penerbit KKP Domestik dalam hal limit KKP Domestik yang dinaikkan secara sementara tidak kembali ke limit awal setelah periode berakhir meminta penyetoran kembali atas Keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKP Domestik melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PPK menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKP Domestik, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKP Domestik dalam hal penyetoran kembali atas Keterlanjuran pembayaran melaksanakan sosialisasi penggunaan KKP Domestik kepada Satker dan para pemangku kepentingan TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
- 27. BAB VI Tahapan Pelaksanaan KKP Domestik
- 28. Tahapan Pelaksanaan Uji Coba KKP Domestik Ketentuan mengenai pelaksanaan KKP Domestik tahap kedua akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai penggunaan KKP Domestik. Uji coba Pembayaran KKP Domestik dilakukan secara bertahap untuk KKP Domestik dengan metode transaksi melalui QRIS dari mobile banking dengan menggunakan Skema Pemrosesan Domestik (Paling cepat bulan Oktober 2022) untuk KKP Domestik dengan menggunakan kartu kredit secara fisik dan tambahan metode transaksi QRIS dari mobile banking yang saling interkoneksi dan interoperable dengan menggunakan Skema Pemrosesan Domestik (Paling cepat bulan Maret 2023 atau sesuai dengan kesiapan pihak perbankan untuk tahap kedua). 1 2 TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA
- 29. BAB VII Pelaksanaan KKP Domestik Tahap Pertama
- 30. Besaran UP KKP Domestik UP KKP Domestik merupakan bagian dari UP Kartu Kredit Pemerintah yang dikelola oleh BP/BPP Dihitung dari proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah atau perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh Kepala Kanwil DJPb BESARAN UP KKP DOMESTIK
- 31. Alur Pendaftaran KKP Domestik Disclaimer: • Bank yang sudah bisa memfasilitasi KKPD untuk saat ini baru HIMBARA (BRI, BNI, MANDIRI) • Limit KKPD terpisah dengan Limit KKP existing • Lembar tagihan KKPD terpisah dengan lembar tagihan KKP existing
- 32. Permintaan UP KKP Domestik 32 BP menyampaikan kebutuhan UP Kartu Kredit Pemerintah Domestik Satker kepada PPK Berdasarkan kebutuhan UP KKP Domestik, PPK mencantumkan kebutuhan UP KKP Domestik dalam Surat Pernyataan UP SPP-UP SPM-UP SP2D-UP Surat Pernyataan UP diterbitkan oleh KPA Dalam hal terdapat perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah atau perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah setelah adanya penyampaian SPM-UP, Satker mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah kepada KPPN dilampiri dengan Surat Pernyataan UP dari KPA dan surat persetujuan perubahan besaran UP/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah dari Kanwil DJPb. KPA PPK PSPPM BP Rencana Kegiatan 1 Rencana Kegiatan Surat Pernyataan UP 2 Surat Pernyataan UP 3 Surat Persetujuan Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah Satker 4
- 33. Jenis KKP Domestik KKP Domestik dengan menggunakan metode transaksi QRIS dari mobile banking untuk tahap pertama KKP Domestik dengan menggunakan kartu kredit secara fisik dan tambahan metode transaksi QRIS dari mobile banking untuk tahap kedua ATK Pemelihara an Jamuan TiketPenginapan Sewa KKP Domestik dengan menggunakan metode transaksi QRIS digunakan untuk memenuhi keperluan belanja barang, modal, dan perjalanan dinas jabatan. 1 2
- 34. Dalam hal KKP Domestik digunakan untuk transaksi di luar sarana tersebut, nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Penggunaan KKP Domestik dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 untuk 1 penerima pembayaran untuk transaksi pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui sarana : a. katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan b. marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Penggunaan KKP Domestik Platform PBJ 1 2
- 35. Jumlah Kepemilikan KKP Domestik Satker hanya diperkenankan memiliki Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dari 1 Bank Penerbit. Setiap Pemegang Kartu Kredit Pemerintah merupakan Pemegang KKP Domestik. Jumlah kepemilikan KKP Domestik sama dengan jumlah kepemilikan Kartu Kredit Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah dari KPPN
- 36. Pemegang KKP Domestik & Administrator KKP Domestik PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEGAWAI LAINNYA Pegawai lainnya adalah pegawai nonPNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga negara/lembaga independen/lembaga lainnya selain lembaga nonstruktural termasuk pegawai lainnya pada Badan Layanan Umum. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai Satker yang memenuhi, KPA dapat menetapkan pegawai lainnya sebagai pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP Domestik.
- 37. Batasan Belanja dan Nominal Transaksi KKP Domestik Total batasan belanja (limit) KKP Domestik Satker paling banyak sebesar UP KKP Domestik yang telah disetujui *Maksimal Rp10.000.000,00 per transaksi pembayaran (1x scan QRIS) Dalam hal kebutuhan penggunaan KKP Domestik Satker memerlukan batasan belanja (limit) yang lebih besar dari batasan belanja (limit) KKP Domestik, dapat dilakukan perubahan/penyesuaian untuk pertama kali dengan tidak melampaui persetujuan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah dari KPPN. Total besaran UP KKP Domestik dan/atau penggunaan UP KKP Domestik dan/atau persetujuan TUP KKP Domestik dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP Domestik. Batasan belanja (limit) KKP Domestik dalam rangka keperluan operasional kantor dan perjalanan dinas jabatan
- 38. Pengajuan, Pengunduhan, Pemasangan Aplikasi, Pendaftaran (Register), Dan Penggunaan KKP Domestik Satker wajib memiliki Kartu Kredit Pemerintah terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan, pengunduhan, pendaftaran (register), dan penggunaan KKP Domestik. Dalam hal Satker belum memiliki Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik, proses pengajuan kepada Pihak Perbankan dapat dilakukan secara sekaligus. Dalam hal Satker telah memiliki Kartu Kredit Pemerintah, Satker hanya mengajukan permintaan untuk pengunduhan, pemasangan aplikasi, dan pendaftaran (register) KKP Domestik. Mekanisme pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. 1 2 3 4
- 39. Perjanjian Kerja Sama DJPb Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik PKS Induk PKS Induk DJPb melakukan kerja sama dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik Bank Penerbit KKP Domestik Satker PKS PKS KPA melakukan kerja sama dengan Pejabat Bank Penerbit KKP Domestik Dalam hal Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik telah memiliki perjanjian kerja sama induk, dinyatakan dapat digunakan sebagai perjanjian kerja sama induk mengenai koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik Dalam hal Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik belum memiliki perjanjian kerja sama induk, Kantor Pusat Bank dari masing-masing Bank Penerbit KKP Domestik berkewajiban melakukan perjanjian kerja sama induk terlebih dahulu dengan DJPb 1 2
- 40. Penetapan Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP Domestik KPA PPK KPA menetapkan daftar Pemegang KKP Domestik dan daftar Administrator KKP Domestik dalam satu surat keputusan KPA. Pejabat/pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang KKP Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki: rekening tabungan pribadi yang sama dengan tempat rekening BP/BPP dibuka; dan telepon seluler (ponsel) pribadi berbasis ios/iphone atau android. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 (satu) DIPA, KPA menunjuk salah satu PPK sebagai koordinator untuk menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP Domestik dan Daftar Usulan Administrator KKP Domestik. PPK KPA Daftar Usulan Pemegang KKP Domestik Daftar Usulan Administrator KKP Domestik KEPUTUSAN KPA
- 41. BAB VIII Pengajuan, Pengunduhan, Pemasangan Aplikasi, Pendaftaran (Register), dan Penggunaan KKP Domestik
- 42. (1)Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik kepada pihak perbankan dapat dilakukan secara sekaligus. (2)Dalam hal Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dilakukan secara sekaligus, KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dilampiri: a. Surat Referensi b. formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dari bank berkenaan c. salinan KTP yang masih berlaku d. salinan NPWP Satker dan/atau NPWP Pemegang KKP Domestik e. salinan Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN, dan f. salinan surat keputusan penunjukkan KPA (3) Dalam hal Satker telah memiliki Kartu Kredit Pemerintah, KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan KKP Domestik kepada pihak perbankan dilampiri: a. Surat Referensi b. formulir aplikasi KKP Domestik dari bank berkenaan c. salinan Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN, dan d. salinan surat keputusan penunjukkan KPA Pengajuan KKP Domestik KPA Bank Penerbit KKP Pemegang KKP Surat Permohonan Lampiran Rekapitulasi Tanda terima Berita Acara Surat Perjanjian
- 43. Pengunduhan dan Pemasangan Aplikasi KKP Domestik • Bank Penerbit KKP Domestik melakukan verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan/atau KKP Domestik beserta dokumen pendukung. • Dalam hal hasil verifikasi atas permohonan KKP Domestik terpenuhi, Bank Penerbit KKP Domestik menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) • Atas pemberitahuan (notifikasi) dimaksud, pemegang KKP Domestik melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. memastikan kembali ketersediaan rekening tabungan dan telepon seluler (ponsel) berbasis ios/iphone atau android milik pribadi b. mengunduh aplikasi mobile banking yang resmi milik Bank Penerbit KKP Domestik melalui google play store/apple store pada telepon seluler (ponsel) pribadi, dan c. melakukan pemasangan (menginstal) aplikasi mobile banking
- 44. Pendaftaran (Register) dan Penggunaan KKP Domestik Pemegang KKP Domestik melakukan pendaftaran (register) KKP Domestik pada aplikasi mobile banking mengikuti mekanisme/ketentuan dari masing-masing Bank Penerbit KKP Domestik. Setelah aktivasi Kartu dan request PIN KKP Domestik selesai dilakukan, status KKP Domestik secara otomatis aktif dan siap digunakan. Pemegang KKP Domestik melakukan transaksi belanja dengan KKP Domestik yang telah aktif/siap digunakan, menggunakan metode transaksi melalui QRIS dari mobile banking sesuai dengan kewenangan dan peruntukannya Tata cara/mekanisme penggunaan KKP Domestik dengan metode transaksi melalui QRIS mengikuti ketentuan dari masing-masing Bank Penerbit KKP Domestik. Dalam hal KKP Domestik tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, Pemegang KKP Domestik dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKP Domestik 1 2 3 4 5
- 45. Kenaikan Batasan Belanja KKP Domestik Satker melalui Administrator KKP Domestik dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKP Domestik secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKP Domestik. Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKP Domestik secara sementara dalam hal terdapat: a. keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau b. persetujuan TUP KKP Domestik Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKP Domestik secara permanen dalam hal terdapat: a. keperluan operasional kantor serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau b. kenaikan proporsi atau besaran UP KKP Domestik
- 46. BAB IX Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik
- 47. Alur Pertanggungjawaban Penggunaan KKP Domestik BP/BPP melakukan pengujian 6 Tagihan ST/Perjanjian/Kontrak Bukti Pengeluaran Mengumpulkan dokumen 1 Daftar Pengeluaran Riil Berdasarkan dokumen kemudian membuat daftar pengeluaran riil 2 Pengujian Berdasarkan dokumen, PPK melakukan pengujian 3 Pengesahan Mengesahkan dokumen dan bukti pengeluaran 4 Daftar Pembayaran Tagihan Menerbitkan SPBy 5 SPBy Pengujian Permintaan penggantian UP KKP BP/BPP mengajukan permintaan penggantian UP KKP Domestik ke PPK 7 SPP-GUP KKP Menerbitkan SPP- GUP KKP Domestik 8 SPM-GUP KKP Domestik Pengujian SP2D Menerbitkan SP2D 10 Pendebitan Pendebitan Rekening BP/BPP 11 PPK PSPPM BP/BPP PEMEGANG KKP DOMESTIK pengujian atas SPP-GUP KKP Domestik beserta dokumen pendukung 9
- 48. Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D di KPPN Mekanisme pengujian SPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tata cara penyelesaian SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK 178/PMK.05/2018
- 49. Pembayaran Tagihan KKP Domestik 49 Pemungutan/ Pemotongan Pajak/Bukan Pajak Pendebitan Rekening BP Sebelum melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik, BP/BPP melakukan pemungutan/ pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukan penyetoran ke kas Negara sesuai dengan daftar pungutan/potongan BP melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKP Domestik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP. Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pendebitan rekening BP ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP. BPP melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik melalui pendebitan rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKP Domestik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP. Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT KKP Domestik. Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan: Layanan Perbankan Secara Elektronik (Internet Banking, Kartu Debit) Cek/bilyet giro. Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening penggunaan Layanan Perbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan. Tata cara pendebitan rekening BP/BPP berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara
- 50. TUP KKP Domestik Permohonan TUP KKP Surat Persetujuan TUP KKP Domestik KPA dapat mengajukan TUP KKP ke KPPN 1 Arsip Surat Persetujuan TUP KKP Domestik KPPN melakukan penilaian dan menerbitkan surat persetujuan 2 Surat permintaan kenaikan Limit Admin KKP mengajukan permintaan kenaikan limitKKP Domestik secara sementara kepada Bank Penerbit KKP Domestik 3 Menaikan Limit Bank Penerbit KKP Domestik melakukan kenaikan limit KKP Domestik secara sementara 4 Bank Penerbit KKP Domestik Admin KKP Domestik KPA
- 51. BAB X Keterlanjuran Pembayaran dan Pengaduan Permasalahan Penggunaan KKP Domestik
- 52. Keterlanjuran Pembayaran Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh Bank Penerbit KKP Domestik ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali 1 Penyetoran kembali dimintakan oleh Adminintrator KKP Domestik kepada Bank Penerbit KKP Domestik melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PPK 2 Administrator KKP Domestik harus menginformasikan: nilai keterlanjuran pembayaran nomor dan nama KKP Domestik bukti-bukti pembayaran/ pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP dan/atau rekening yang ditunjuk untuk penyetoran kembali 3 KETERLANJURAN PEMBAYARAN
- 53. BAB XI Penonaktifan KKP Domestik
- 54. Penonaktifan KKP Domestik PENYALAHGUNAAN KEADAAN TERTENTU a. penggunaan KKP Domestik untuk pembayaran selain keperluan operasional kantor dan perjalanan dinas jabatan b. penggunaan KKP Domestik untuk pembayaran keperluan operasional kantor tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen rencana kegiatan c. manipulasi data antara Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara dengan bukti-bukti pengeluaran, atau d. penarikan uang secara tunai a. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat b. dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap c. diberhentikan sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai lainnya d. sakit berkepanjangan e. meninggal dunia f. tugas belajar, atau g. mutasi/berpindah tempat kerja KPA dapat melakukan PENONAKTIFAN KKP Domestik karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu Pemegang KKP Domestik
- 55. BAB XII Biaya Penggunaan KKP Domestik
- 56. Biaya Penggunaan KKP Domestik 56 Dalam penggunaan KKP Domestik, biaya yang dibebankan pada APBN hanya biaya meterai. Pengaturan biaya dituangkan dalam PKS penggunaan KKP Domestik antara Satker dengan Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra kerjanya
- 58. Pengawasan KPA melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKP Domestik agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran Satker membuat Standard Operating Procedure (SOP) Internal terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKP Domestik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan SOP INTERNAL ditetapkan oleh KPA
- 60. Monitoring dan Evaluasi 60 DIT. PA KPPN KPPN menyusunan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat KPPN KPPN menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Kanwil DJPb paling lambat 5 hari kerja setelah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Satker diterima KPA KPA menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Satker secara triwulanan KPA menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah periode triwulanan berakhir KANWIL Kanwil DJPb menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb Kanwil DJPb menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat 5 hari kerja setelah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb diterima Dalam pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKP Domestik, K/L dan Kementerian Keuangan c.q. DJPb melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik secara berjenjang dan berkala Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Pusat
- 62. Ketentuan Lain-Lain KETENTUAN TEKNIS Ketentuan pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKP Domestik pada akhir tahun anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. SATKER DIKECUALIKAN Ketentuan pembayaran dan penggunaan KKP Domestik dikecualikan bagi Satker yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki UP yang telah disetujui oleh KPPN paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 b. tidak memiliki UP dengan sumber dana berasal dari rupiah murni; c. UP dengan sumber dana berasal dari PNBP d. UP untuk pengeluaran belanja pegawai dan bantuan sosial e. Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, dan/atau f. seluruh anggaran belanja Satker bersumber dari hibah/pinjaman dalam negeri/luar negeri dan/atau SBSN
- 64. Ketentuan Peralihan PERJANJIAN KERJA SAMA SEBELUM PERDIRJEN PENYESUAIAN SEBELUM PERDIRJEN Seluruh PKS induk antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Para Pimpinan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dalam pelaksanaan uji coba pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai PKS induk antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Para Pimpinan Bank Penerbit KKP Domestik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini Seluruh PKS Satker antara KPA dengan Pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai PKS Satker antara KPA dengan Pejabat Bank Penerbit KKP Domestik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini
- 66. Ketentuan Penutup PKS Satker, penetapan Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP Domestik, surat perjanjian antara KPA dengan Pemegang KKP Domestik, dan surat permohonan penerbitan KKP Domestik yang diperlukan untuk pembayaran dan penggunaan KKP Domestik dapat ditandatangani/ditetapkan sebelum Tahun Anggaran dimulai PKS Satker, penetapan Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP Domestik, surat perjanjian antara KPA dengan Pemegang KKP Domestik, dan surat permohonan penerbitan KKP Domestik yang ditandatangani/ditetapkan sebelum Tahun Anggaran dimulai mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 67. TERIMA KASIH www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI Direktorat Jenderal Perbendaharaan - DJPb Kemenkeu RI @DJPbKemenkeu_RI