Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi sistem billing Perbendaharaan untuk pengelolaan penerimaan negara lainnya, mencakup penunjukan DJPb sebagai biller penerimaan negara lainnya, ruang lingkup dan proses pembuatan kode billing, serta tata cara pembayaran menggunakan kode billing tersebut."

1. Sosialisasi Billing Perbendaharaan
Jakarta, Desember 2021

2. 2
LATAR BELAKANG
1. Terdapat 3 (tiga) biller Penerimaan Negara:
a. DJP mengelola penerimaan Pajak (e-Billing)
b. DJBC mengelola penerimaan cukai dan pajak (CEISA)
c. DJA mengelola PNBP & Penerimaan Negara
Lainnya (SIMPONI).
2. DJA mengalami kesulitan dalam menangani
pertanyaan dan dalam mengidentifikasi setoran
penerimaan negara lainnya.
3. Dalam kurun waktu 2018-2020:
SIMPONI menatausahakan 26,2 juta transaksi
penerimaan negara per tahun dengan nilai Rp318,8
triliun dengan transaksi penerimaan negara lainnya
sebanyak 589 ribu (2,74%) dengan nominal Rp.
73,996 triliun (23,21%)
PENUNJUKAN DITJEN PERBENDAHARAAN SELAKU BILLER
PENERIMAAN NEGARA LAINNYA (PMK 225/PMK.05/2020)
TUJUAN PENYESUAIAN BILLER PENERIMAAN
NEGARA LAINNYA
a. DJPb mengelola penerimaan negara lainya yang timbul
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan.
b. Mewujudkan pengelolaan penerimaan negara lainnya
yang akuntabel dan efisien.
KONDISI EXISTING
Tugas Biller
 Menyediakan & mengelola
sarana perekaman
 Menyampaikan kode billing ke
sistem setelmen.
 Melakukan rekonsiliasi
Definisi Biller
merupakan unit eselon I
Kemenkeu yang diberi tugas dan
kewenangan untuk menerbitkan
dan mengelola kode billing.
adalah kode identifikasi yang
diterbitkan oleh Portal Biller atas
jenis pembayaran atau setoran
yang dilakukan oleh Wajib
Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor
Kode Billing
Biller menerbitkan Kode Billing
melalui Portal Biller atau Portal
Penerimaan Negara.
Penerbitan Kode Billing
1. Ditjen Perbendaharaan menyediakan
dan mengelola sarana perekaman
data transaksi Penerimaan Negara
(Pasal 24 ayat (3)
2. Penerimaan Negara Lainnya meliputi:
a. Dana PFK
b. Pengembalian Belanja
c. Setoran sisa UP/TUP dan
d. Penerimaan lainnya
(Pasal 2 ayat 2)
3. Tata cara perekaman data transaksi
Penerimaan Negara dalam rangka
penerbitan Kode Billing diatur lebih
lanjut oleh masing-masing Biller
(Pasal 23 ayat (4))

3. BILLING PERBENDAHARAAN
3
Pengelolaan Penerimaan Negara
Mewujudkan pengelolaan
penerimaan negara lebih akurat
dan efisien serta meningkatkan
layanan kepada pengguna
1 Penyusunan Database PNS
Sarana untuk pengumpulan
data PNS aktif Pemda sebagai
data dukung dalam
perhitungan pembayaran PFK
3
Optimalisasi Portal
Penerimaan Negara/ SSO
Meningkatkan akses dan
penggunaan pada portal SSO
2 Validitas data PFK
Mendukung verifikasi
ketepatan jumlah dan
ketepatan waktu pembayaran
iuran pensiun Pemda
4
MANFAAT
Billing Perbendaharaan merupakan sarana perekaman dan pengelolaan data transaksi Penerimaan Negara lainnya yang disediakan
oleh DJPb
OUTPUT
AKSES DAN PENGGUNA
Billing
Perbendaharaan
diakses melalui
Portal
Penerimaan
Negara (Single
Sign On/ SSO
MPN G3)
Pengguna Billing Perbendaharaan adalah
Wajib Bayar atau Wajib Setor atas
Penerimaan Negara lainnya yang meliputi:
• Bendahara Pengeluaran satker
• BUD/ bendahara SKPD
• Satker penerima hibah
• Bendahara penerimaan KPKNL
• Pihak lain yang ditentukan.
• Output Billing Perbendaharaan
adalah kode billing yang
merupakan sarana untuk
pembayaran penerimaan
negara.
• Pembuatan kode billing
dilakukan secara mandiri oleh
pengguna Biliing
Perbendaharaan.
PENGELOLA
• Pengelola Billing
Perbendaharaan adalah DJPb
selaku biller penerimaan negara
lainnya.
• Pengelola ditunjuk dalam
penugasan pengelola Billing
Perbendaharaan.
• Pengelola meliputi seluruh
Direktorat pada DJPb

4. Tata Cara Pembuatan Kode Billing melalui Sitem Billing Perbendaharaan
4
Pengguna:
1. Bendahara Pengeluaran K/L
2. BUD/bendahara SKPD.
3. Satker penerima hibah;
4. Bendahara penerimaan KPKNL
5. Pihak yang ditentukan
Pengelolaan data:
- Penerimaan Negara lainnya
- Data detail penerimaan Dana PFK
- Pemanfaatan data
Operasional:
- Rekonsiliasi
- Tindak lanjut pembatalan transaksi
- Koreksi
Sistem:
- Pengelolaan sistem
- Perbaikan sistem
- Update referensi
- Gangguan sistem
Laporan:
- Pengelolaan penerimaan
negara lainnya
- Pengelolaan sistem billing
Pokja koordinasi dan regulasi Pokja pengelola sistem Pokja proses bisnis Pokja operasional
Pembuatan kode billing:
berupa upload data atau perekaman elemen
data penerimaan
Penerbitan
Kode Billing
Sistem Billing Perbendaharaan Pembayaran Kode Billing
Collecting Agent
Sistem
Settlement
3. Penerimaan setoran sisa UP/TUP
4. Penerimaan setoran sisa hibah langsung
Penerimaan Negara lainnya yang dikelola Sistem billing Perbendaharaan:
1. Penerimaan Dana PFK
2. Penerimaan Pengembalian Belanja
Pengelolaan
data
Portal Penerimaan Negara (SSO)
Pengelola

5. Ruang Lingkup
1. Pembuatan Kode Billing Penerimaan Negara lainnya melalui Billing Perbendaharaan;
2. Penatausahaan Kode Billing Penerimaan Negara lainnya pada Billing Perbendaharaan.
1. Penerimaan Dana PFK;
2. Penerimaan Pengembalian Belanja;
3. Setoran sisa UP/ TUP; dan
4. Setoran Sisa Hibah Langsung.
Penerimaan Negara lainnya dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
Penerimaan Negara lainnya
Mata Uang yang Digunakan
Tata cara penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara lainnya

6. BILLING PERBENDAHARAAN
6
Penerimaan Negara lainnya
DJPb
Biller
Penerimaan
Negara lainnya
menyediakan
dan mengelola
sarana
perekaman data
Diakses melalui:
a. modul Billing Perbendaharaan
pada Portal Penerimaan
Negara;
b. sistem elektronik yang
mempunyai interkoneksi
dengan Billing
Perbendaharaan.
Perekaman data dilakukan secara
mandiri oleh Wajib Bayar/Wajib
Setor.
Masa aktif
selama 7
hari
Pengguna: Wajib Bayar atau Wajib
Setor atas Penerimaan Negara lainnya:
a. Bendahara Pengeluaran satuan kerja
Kementerian Negara/Lembaga
b. Bendahara Umum Daerah/bendahara
satuan kerja perangkat daerah
c. Satuan kerja penerima hibah
d. Bendahara penerimaan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang
e. Pihak yang ditentukan untuk
melakukan pembayaran/penyetoran
Penerimaan Negara lainnya.
Menggunakan
akun sesuai
BAS
Kode
Billing

7. Unit Pengelola Billing Perbendaharaan
7
Ditjen
Perbendaharaan
a. Direktorat PKN selaku regulator dan koordinator
penyelenggaraan Billing Perbendaharaan;
b. Direktorat SITP selaku pengelola dan
pengembang Billing Perbendaharaan;
c. Unit eselon II lain pada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharan selaku penanggung
jawab proses bisnis atas Penerimaan Negara
lainnya yang direkam dan disetor/dibayarkan
menggunakan Billing Perbendaharaan;
d. KPPN KP selaku operator Billing Perbendaharaan
Kepdirjen Perbendaharaan
tentang Pengelola Billing Perbendaharaan

8. Pembuatan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya
8
Pendaftaran pengguna Portal Penerimaan Negara
WB/WS melakukan perekaman
data tipe pengguna, email,
password, jenis NPWP, nomor
NPWP, nama, alamat, kode
provinsi, kode kabupaten/kota,
dan nomor telepon/telepon
seluler.
Tautan aktivasi
WB/WS
melakukan
aktivasi
Pendaftaran
melalui perekaman
data
Migrasi user Simponi
a. Pengguna Simponi mengakses
Portal Penerimaan Negara dan
memilih menu Migrasi Pengguna
Simponi.
b. Pengguna Simponi melakukan
perekaman alamat e-mail dan
username yang digunakan pada
Simponi.
Migrasi user Simponi
Portal Penerimaan
Negara
menyampaikan
tautan reset
password ke alamat
e-mail pengguna.
Terdaftar
sebagai pengguna
1
2
WB/WS reset
password

9. Pembuatan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya
9
a. Dana PFK pegawai
• berupa iuran jamkes, dana pensiun, THT
dan simpanan Tepera.
• Dicatat pada satker Pengembalian
Penerimaan PFK (999.99.440780)
b. Dana PFK lainnya
• berupa hasil penjualan/penyelesaian aset
bekas milik eks bank dalam likuidasi
• Dicatat pada satker Pengelola Aset yang
Timbul dari pemberian Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia Ditjen Kekayaan Negara
(999.99.978706
1.Otomatis
Proses unggah
ADK data detail
penerimaan
Dana PFK
2.Langsung
Perekaman
data
penerimaan
Dana PFK
Nama, nomor induk pegawai, nomor induk kependudukan, kode
organisasi perangkat daerah, kode golongan, kode bulan
pembayaran, tahun pembayaran, pendapatan bruto, nominal iuran
jaminan kesehatan, nominal iuran dana pensiun dan iuran
tabungan hari tua, nominal simpanan peserta tabungan
perumahan rakyat bagian pekerja.
Kode Kementerian/Lembaga, kode unit Eselon 1, kode
satuan kerja, kode KPPN, mata uang, detail/keterangan
pembayaran, nama Wajib Bayar/Wajib Setor, kode akun
peneriman Dana PFK, kode provinsi, kode kota/kabupaten,
periode bulan pembayaran, dan nominal.
Kode
Billing
Bukti
Pembuatan
Tagihan
Notifikasi
tautan
Kode
Billing ke
pengguna
Pembuatan Billing Perbendaharaan Penerimaan Dana PFK
Penerimaan Dana PFK terdiri dari:
Data yang diperlukan untuk membuat Kode Billing secara otomatis Data yang diperlukan untuk membuat Kode Billing secara
langsung
Pembuatan
Kode
Billing

10. Pembuatan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya
10
Perekaman
data
penerimaan
Billing
Perbendaharaan
menerbitkan
Kode Billing
Billing
Perbendaharaan
menerbitkan Bukti
Pembuatan Tagihan
Billing Perbendaharaan
menyampaikan
notifikasi tautan Kode
Billing ke pengguna
Pembuatan Billing Perbendaharaan untuk:
- Penerimaan Pengembalian Belanja
- Setoran Sisa UP/TUP
- Setoran Sisa Hibah Langsung
kode Kementerian/Lembaga, kode unit Eselon 1, kode
satuan kerja, kode KPPN, kode program, kode sumber dana,
cara penarikan, kode kewenangan, mata uang, detail
pembayaran/ keterangan pembayaran, nama Wajib
Bayar/Wajib Setor, kode kegiatan dan kode output, kode
akun pengembalian belanja, kode provinsi, kode
kota/kabupaten, periode bulan pembayaran pada tahun
anggaran berjalan, dan nominal.
kode Kementerian/Lembaga, kode
unit eselon 1, kode satuan kerja,
kode KPPN, jenis mata uang, detail
pembayaran/ keterangan
pembayaran, nama Wajib
Bayar/Wajib Setor, kode akun
setoran sisa UP/TUP, nominal.
kode Kementerian/Lembaga, kode unit
eselon 1, kode satuan kerja, kode
sumber dana, cara penarikan, nomor
register, jenis mata uang, detail
pembayaran/keterangan pembayaran,
nama Wajib Bayar/Wajib Setor,
kode akun setoran sisa hibah langsung,
nominal.
Pembuatan
Kode
Billing
Data yang diperlukan untuk membuat Kode Billing
Penerimaan Pengembalian Belanja
Data yang diperlukan untuk
membuat Kode Billing setoran sisa
UP/TUP
Data yang diperlukan untuk membuat
Kode Billing setoran sisa hibah langsung

11. 11
Pembayaran Penerimaan Negara Lainnya
 Pembayaran Penerimaan Negara lainnya dengan menggunakan Kode Billing dilakukan melalui layanan atau
kanal pembayaran yang disediakan Collecting Agent.
 Layanan atau kanal pembayaran yang disediakan Collecting Agent dalam bentuk:
a. tautan pembayaran yang tersedia pada Portal Penerimaan Negara
b. layanan atau kanal pembayaran pada loket atau teller (over the counter)
c. layanan atau kanal pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik, antara lain Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), internet banking, mobile banking, overbooking, Electronic Data Capture (EDC), dompet elektronik,
transfer bank, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit.
 Billing Perbendaharaan menerbitkan Bukti Pembayaran Kode Billing sebagai bukti pembayaran Kode Billing
Penerimaan Negara lainnya.
 Billing Perbendaharaan menyampaikan notifikasi atas NTPN yang diterbitkan oleh Sistem Settlement kepada:
a. pengguna; dan
b. sistem elektronik yang mempunyai interkoneksi dengan Billing Perbendaharaan.

12. 12
Pembayaran Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya
1. Pembayaran Penerimaan Negara
lainnya dengan menggunakan Kode
Billing dilakukan melalui layanan
atau kanal pembayaran yang
disediakan Collecting Agent.
2. Layanan atau kanal pembayaran yang
disediakan Collecting Agent dalam
bentuk:
a. tautan pembayaran yang tersedia
pada Portal Penerimaan Negara
b. layanan atau kanal pembayaran
pada loket atau teller (over the
counter)
c. layanan atau kanal pembayaran
dengan menggunakan sistem
elektronik, antara lain Anjungan
Tunai Mandiri (ATM), internet
banking, mobile banking,
overbooking, Electronic Data
Capture (EDC), dompet
elektronik, transfer bank, virtual
account, kartu debit, dan kartu
kredit.
4. Billing Perbendaharaan menerbitkan Bukti Pembayaran Kode
Billing sebagai bukti pembayaran Kode Billing Penerimaan
Negara lainnya.
3. Billing Perbendaharaan menyampaikan notifikasi atas NTPN yang
diterbitkan oleh Sistem Settlement kepada pengguna dan sistem
elektronik yang mempunyai interkoneksi dengan Billing Perbendaharaan.
54 Bank Umum, 27 BPD. 1 Pos
Persepsi
Dompet Elektronik (e-wallet), Bank Transfer,
Virtual Account, Direct Debit, Kartu Kredit

13. Pembatalan Transaksi, Monitoring dan Rekonsiliasi Data Transaksi
13
 Monitoring data transaksi Penerimaan Negara lainnya
dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat SITP.
 Tata cara monitoring data transaksi Penerimaan Negara
lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai
monitoring data transaksi penerimaan negara.
 Data transaksi Penerimaan Negara lainnya hasil
monitoring dapat digunakan sebagai data untuk
rekonsiliasi data transaksi Penerimaan Negara.
1. Billing Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi data dengan Sistem Settlement.
2. Rekonsiliasi data dilakukan atas Kode Billing Penerimaan Negara lainnya dengan Kode Billing yang telah memperoleh NTPN pada Sistem
Settlement.
3. Rekonsiliasi data dilakukan secara sistem.
4. Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan melalui sistem yang disediakan pada Sistem Settlement.
5. Pelaksanaan rekonsiliasi menghasilkan data:
a. Kode Billing yang telah terbayar;
b. Kode Billing yang belum terbayar/kedaluwarsa; dan
c. Kode Billing yang dilakukan pembatalan/ koreksi/pengembalian.
6. Hasil rekonsiliasi antara Billing Perbendaharaan dengan Sistem Settlement dituangkan ke dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandangani
oleh penanggung jawab rekonsilasi pada Billing Perbendaharaan dan KPPN Khusus Penerimaan.
7. Hasil rekonsiliasi data atas Kode Billing Penerimaan Negara lainnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian data pada
database Billing Perbendaharaan.
Rekonsiliasi
Monitoring
 Billing Perbendaharaan melakukan pemblokiran secara sistem atas
data Penerimaan Negara yang dibatalkan pada Billing
Perbendaharaan berdasarkan surat persetujuan pembatalan transaksi
Penerimaan Negara lainnya yang disampaikan oleh KPPN Khusus
Penerimaan.
 Billing Perbendaharaan tidak dapat menayangkan/mencetak Bukti
Pembayaran Kode Billing data transaksi Penerimaan Negara lainnya
yang telah dibatalkan.
 Bukti Pembayaran Kode Billing atas transaksi yang sudah dibatalkan
tidak dapat digunakan sebagai bukti pembayaran yang sah.
Pembatalan Transaksi

14. Koreksi Atas Kesalahan Penginputan Elemen Data
Penerimaan Negara Lainnya Pada Billing Perbendaharaan
14
Koreksi
Tata cara
1. Koreksi kesalahan penginputan elemen data transaksi Penerimaan Negara lainnya pada database Billing Perbendaharaan.
2. Ketentuan:
a. Berdasarkan permohonan koreksi data yang diajukan oleh Wajib Bayar/Wajib Setor;
b. Permohonan dilampiri rekomendasi dari Badan penyelenggara Dana PFK untuk koreksi terkait penerimaan Dana PFK;
atauSatuan kerja untuk koreksi terkait penerimaan negara lainnya selain penerimaan Dana PFK.
a. Wajib Bayar/Wajib Setor menyampaikan surat permohonan kepada unit operasional Billing Perbendaharaan dilampiri:
1) Fotokopi BPN;
2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
3) Surat rekomendasi dari pengelola Dana PFK dan/atau surat rekomendasi dari satuan kerja.
b. Unit operasional Billing Perbendaharaan melakukan penelitian dan pengujian.
c. Hasil koreksi data dituangkan dalam nota perbaikan Penerimaan Negara lainnya pada Billing Perbendaharaan.
d. Hasil koreksi data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen BPN atau Bukti Pembayaran Kode Billing.
Syarat
1. tidak merubah total nilai penerimaan
2. dilakukan terbatas atas elemen data Kode Billing:
a. detail/keterangan pembayaran;
b. nama Wajib Bayar/Wajib Setor; atau
c. periode bulan pembayaran pada tahun anggaran berjalan.

15. Gangguan Sistem/Jaringan
15
Gangguan sistem/jaringan pada Billing Perbendaharaan terdiri atas:
1. gangguan yang mengakibatkan Biller tidak dapat menerbitkan Kode Billing;
2. gangguan yang mengakibatkan Biller tidak dapat mengirimkan informasi data Kode Billing ke Sistem Settlement dan/atau
Sistem Settlement tidak dapat menerima informasi data Kode Billing dari Billing Perbendaharaan.
3. gangguan yang mengakibatkan Biller tidak dapat menerima notifikasi pembayaran/penyetoran atas Kode Billing dari Sistem
Settlement.
4. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses penerbitan Kode Billing pada sistem layanan yang terhubung secara
interkoneksi dengan Sistem Billing Perbendaharaan dan
5. gangguan yang mengakibatkan Sistem Billing Perbendaharaan tidak dapat menyampaikan notifikasi penerbitan kode Billing
Penerimaan Negara lainnya dan/atau pembayaran Penerimaan Negara lainnya kepada pengguna.
1. Gangguan sistem/jaringan yang mengakibatkan Biller tidak dapat menerbitkan Kode Billing
a. Pengguna Billing Perbendaharaan dapat memberitahukan terjadinya gangguan kepada Biller melalui HAI DJPb pada hari
kerja berkenaan;
b. Direktorat SITP selaku pengelola dan pengembang Billing Perbendaharaan melakukan identifikasi, koordinasi, dan
penyelesaian gangguan;
c. Apabila gangguan sistem/jaringan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit, Direktorat SITP menyampaikan
pengumuman gangguan pada Billing Perbendaharaan melalui HAI-DJPb kepada pengguna, Direktorat PKN, KPPN dan KPPN
Khusus Penerimaan;
d. Apabila gangguan sistem/jaringan dapat diselesaikan, Direktorat SITP menyampaikan hasil penanganan gangguan kepada
pengguna melalui HAI-DJPb.
e. Pengguna melakukan pembuatan Kode Billing Penerimaan Negara lainnya setelah adanya pengumuman penyelesaian
gangguan sistem/jaringan.

16. 16
2. Gangguan sistem /jaringan yang mengakibatkan Biller tidak dapat mengirimkan informasi data
Kode Billing ke Sistem Settlement dan/atau Sistem Settlement tidak menerima informasi data
Kode Billing dari Billing Perbendaharaan
Biller mengirim ulang informasi data Kode Billing ke Sistem Settlement.
3. Gangguan sistem/jaringan yang mengakibatkan Biller tidak menerima notifikasi
pembayaran/penyetoran atas Kode Billing dari Sistem Settlement
a. Biller menyampaikan pemberitahuan atas Kode Billing yang sudah dibayarkan namun belum memperoleh
notifikasi pembayaran/penyetoran atas Kode Billing kepada KPPN Khusus Penerimaan.
b. KPPN Khusus Penenerimaan melakukan koordinasi dengan Sistem Settlement dalam rangka pengiriman
ulang notifikasi pembayaran/penyetoran atas Kode Billing.
c. Billing Perbendaharaan melakukan penyesuaian data secara otomatis pada database Billing Perbendaharaan.
d. Mekanisme penyampaian notifikasi ulang pembayaran/penyetoran atas Kode Billing dari Sistem Settlement
kepada Billing Perbendaharaan dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat SITP.
Gangguan Sistem/Jaringan (2)

17. Gangguan Sistem/Jaringan (3)
17
5. Gangguan sistem/jaringan mengakibatkan Sistem Billing Perbendaharaan tidak dapat
menyampaikan notifikasi penerbitan kode Billing Penerimaan Negara lainnya dan/atau
pembayaran Penerimaan Negara lainnya kepada pengguna
Yang mengakibatkan perbedaan data, maka data yang sah adalah data Penerimaan Negara lainnya pada database Billing
Perbendaharaan.
4. Gangguan sistem/jaringan yang mengakibatkan terganggunya proses penerbitan Kode
Billing pada sistem layanan yang terhubung secara interkoneksi dengan Billing BUN
a. Penanggungjawab/pengelola sistem layanan harus melakukan identifikasi gangguan pada sistem layanan
perlebih dahulu.
b. Apabila hasil identifikasi menyatakan adanya gangguan, pengelola sistem layanan melakukan penanganan
gangguan.
c. Apabila penanganan gangguan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit, pengelola sistem layanan
menyampaikan pengumuman adanya gangguan pada sistem layanan kepada pengguna layanan dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
d. Apabila hasil identifikasi pada sistem layanan menyatakan tidak terjadi gangguan pada sistem layanan,
penanggungjawab/pengelola sistem layanan memberitahukan terjadinya gangguan sistem kepada DJPb.
e. Berdasarkan laporan pemberitahuan gangguan, DJPb segera melakukan identifikasi, koordinasi, dan
penanganan gangguan pada Billing Perbendaharaan dan menyampaikan hasil identifikasi kepada
penanggungjawab/pengelola sistem layanan.

18. Keadaan Kahar (Force Majeure)
18
1. Apabila terdapat gangguan yang menyebabkan Portal Penerimaan Negara dan/atau Billing
Perbendaharaan tidak berfungsi, diberlakukan Keadaan Kahar (Force Majeure).
2. Deklarasi kondisi Keadaan Kahar (Force Majeure) dilakukan segera dan paling lambat pada hari kerja
berikutnya setelah terjadinya kondisi Keadaan Kahar (Force Majeure).
3. Deklarasi kondisi Keadaan Kahar (Force Majeure) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
atau dapat didelegasikan kepada pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Atas Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut dilaksanakan BCP sesuai dengan ketentuan yang
mengatur mengenai BCP di Direktorat Jenderal Perbendaharan.
 Deklarasi kondisi Keadaan Kahar (Force Majeure) dapat menjadi dasar pembebasan Wajib Bayar/Wajib
Setor dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan.

19. Pusat Layanan
19
1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyediakan pusat layanan pengguna dalam rangka
memberikan bantuan, informasi, dan petunjuk teknis terkait Billing Perbendaharaan.
2. Layanan pengguna dilaksanakan melalui saluran resmi HAI-DJPb.
3. Saluran resmi HAI-DJPb antara lain:
a. saluran call center 14090 ext 1
b. saluran surat elektronik melalui hai.djpb@kemenkeu.go.id
c. saluran portal HAI-DJPb melalui https://hai.kemenkeu.go.id
d. saluran HAI CSO pada KPPN
4. Tata cara dan waktu penerimaan layanan HAI-DJPb mengikuti ketentuan mengenai pedoman layanan
help, answer, improve Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

20. Keamanan Data dan Pemanfaatan Data Detail Penerimaan
Dana PFK
20
1. Semua data detail penerimaan Dana PFK yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Billing
Perbendaharaan dianggap sebagai informasi yang bersifat khusus dan menjadi hak milik Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data detail penerimaan Dana
PFK.
3. Data detail penerimaan Dana PFK pegawai digunakan:
a. sebagai alat verifikasi ketepatan jumlah dan ketepatan waktu pembayaran iuran Dana PFK atau sebagai
data dukung pembayaran Dana PFK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau
b. sebagai data dukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
4. Penggunaan data detail penerimaan Dana PFK sebagaimana oleh instansi atau badan di luar lingkup
Kementerian Keuangan, wajib melakukan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

21. Interkoneksi Billing Perbendaharaan
21
1. Dalam rangka interkoneksi Billing Perbendaharaan dengan sistem elektronik lain, diatur sebagai berikut:
a. Sistem elektronik yang akan membangun interkoneksi dengan Billing Perbendaharaan harus memenuhi
persyaratan:
1) memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk membangun dan mengoperasikan sistem layanan
yang terinterkoneksi dengan Billing Perbendaharaan; dan
2) memiliki sistem pendukung yang mampu terinterkoneksi dengan Billing Perbendaharaan.
b. Pemilik layanan yang akan melakukan interkoneksi dengan Billing Perbendaharaan yang telah memenuhi
persyaratan tersebut dapat mengajukan permintaan interkoneksi dengan Billing Perbendaharaan melalui
surat kepada Direktorat PKN.
2. Terhadap permintaan interkoneksi Direktorat PKN melakukan verifikasi dan koordinasi dengan Direktorat SITP
untuk melaksanakan Unit Testing, System Integration Testing, dan User Acceptance Test terhadap sistem layanan.
3. Apabila Unit Testing, System Integration Testing dan User Acceptance Test atas layanan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan berhasil, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pimpinan tertinggi unit pemilik sistem
layanan melakukan perjanjian kerja sama.
4. Mekanisme interkoneksi Billing Perbendaharaan dengan sistem layanan diatur lebih lanjut dengan Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

22. Lain-lain (1)
22
1. Untuk mewujudkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan penggunaan Billing Perbendaharaan,
pengguna Simponi dapat mengakses Billing Perbendaharaan pada Portal Penerimaan Negara melalui migrasi
user.
2. Migrasi user Simponi diatur sebagai berikut:
a. Pengguna Simponi mengakses Portal Penerimaan Negara dan memilih menu Migrasi Pengguna
Simponi.
b. Pengguna Simponi melakukan perekaman alamat e-mail dan username yang digunakan pada Simponi.
c. Portal Penerimaan Negara menyampaikan tautan reset password ke alamat e-mail pengguna.
1. Migrasi User Simponi

23. Lain-lain (2)
23
1. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Billing Perbendaharaan yang akurat dapat dilakukan pemutakhiran referensi akun
Penerimaan Negara lainnya.
2. Pemutakhiran referensi akun dilakukan dengan:
a. set up untuk menambahkan akun Penerimaan Negara lainnya; atau
b. menonaktifkan akun Penerimaan Negara lainnya pada referensi akun Billing Perbendaharaan.
3. Pemutahiran akun dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi serta proses bisnis Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
4. Set up untuk menambahkan akun Penerimaan Negara lainnya pada referensi akun Billing Perbendaharaan diajukan oleh unit
pemohon kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui surat permohonan set up/penambahan akun
Penerimaan Negara Lainnya yang ditandatangani oleh pejabat eselon II unit pemohon dilampiri surat keterangan yang berisi
informasi dasar hokum, deskripsi,penyetor, dan penanggung jawab proses bisnis penerimaan tersebut.
5. Dalam rangka penonaktifan akun Penerimaan Negara lainnya pada referensi akun Billing Perbendaharaan unit pemohon
menyampaikan surat permohonan penonaktifan kepada Direktorat APK yang disertai dengan alasan penonaktifan dan
ditandatangani oleh pejabat eselon II unit pemohon.
6. Direktorat APK meneruskan kepada Direktorat SITP dan ditembuskan kepada Direktorat PKN dan/atau KPPN Khusus
Penerimaan.
7. Direktorat SITP melakukan pemutahiran akun Penerimaan Negara lainnya pada referensi akun Billing Perbendaharaan.
8. Akun Penerimaan Negara lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bagan Akun Standar.
2. Pemutakhiran Referensi Akun
3. Batas waktu pelaksanaan pembuatan Kode Billing secara otomatis
Pembuatan Kode billing Penerimaan Dana PFK secara otomatis dilaksanakan oleh Pemda paling lambat bulan Februari 2023.

24. Ketentuan Lain-lain (3)
24
 Pengaturan lebih lanjut:
a. perubahan kebijakan yang mempengaruhi proses bisnis Billing Perbendaharaan dan masa aktif
Kode Billing;
b. penambahan jenis penerimaan Dana PFK lainnya yang direkam menggunakan Billing
Perbendaharaan; atau
c. penambahan Penerimaan Negara lainnya yang pembuatan Kode Billing menggunakan Billing
Perbendaharaan
diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran dan/atau Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
4. Pengaturan lebih lanjut

25. Penutup
25
 Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku pada BULAN JANUARI 2022.

26. www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI
TERIMA KASIH