Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pembayaran Elektronik
Similar to Pembayaran Elektronik (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Pembayaran Elektronik
- 1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Jakarta, 23 Januari 2017 Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Secara Elektronik (PMK Nomor 40/PMK.04/2016 & PER-33/BC/2016)
- 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI OUTLINE 1 Mandatory MPN G2 Latar belakang Urgensi Pokok-Pokok PMK 40/PMK.04/2016 Ketentuan Lain-Lain Pokok Pengaturan PER 33/BC/2016 Alur Pembayaran dan Penyetoran
- 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI LATAR BELAKANG 2 MPN G2 dan PMK 40 Penyempurnaan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dengan pemanfaatan teknologi informasi Implementasi penuh kegiatan pembayaran penerimaan negara secara elektronik (MPN G-2) disemua satker DJBC mulai 1 Januari 2017 seiring dengan shutdown MPN G-1 (pos 1/1/17, bank 1/7/16) Payung hukum kegiatan pembayaran dan penyetoran kepabeanan dan cukai secara elektronik
- 4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KARAKTERISTIK MPN G1 VS MPN G2….(1) KARAKTERISTIK MPN G1 MPN G2 Dasar Hukum PMK-213/PMK.04/2008 jo PMK-30/PMK.04/2013 PMK-40/PMK.04/2016 PER-33/BC/2016 Dokumen Bukti Pembayaran SSPCP Billing dan BPPM Media Pembayaran Bank/Pos Persepsi Bendahara Penerimaan Bank/Pos Persepsi ATM, EDC, Internet Banking, Mobille Banking dll Rekening Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Cara Penyetoran Bank/Pos Persepsi Setiap hari/berkala Bank/Pos Persepsi Setiap hari/berkala BPN Validasi Bank/Pos Persepsi Setruk ATM, EDC, Dok Elektronik, Dok yang diterbitkan Teller Bank/Pos Persepsi. 3
- 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KARAKTERISTIK MPN G1 VS MPN G2….(2) BANK/POS PENGGUNA JASA Teller Dok.pab & cukai + SSPCP Dok.pab & cukai + SSPCP 3 1 2a 4 Data Pembayaran (PDE) 2b -Validasi -Penjaluran KPPBC Dok.pab & cukai + SSPCP Utk pelynan pab. SPPB/SPJM/SPJK MPN G1 BANK/POS PENGGUNA JASA Teller ATM Internet Banking Kode Billing Data Dok.pab & cukai BPN 1 3 4 -Validasi -Penjaluran 5 KPPBC Settlement (Ditjen Perbendaharaan) : - Menerima Data Billing dari DJBC - Mengirimkan data pelunasan atas billing dari bank/pos ke DJBC 2 SISTEM BILLING DJBC Via Portal - Create Billing - Kode Billing - Browse Billing Pelynan pab. SPPB/SPJM/SPJK MPN G2 4
- 6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI URGENSI 5 MPN G2 dan PMK 40 Pembayaran penerimaan secara manual di daerah perbatasan, jauh dari lokasi bank/pos persepsi. Bukti pembayaran masih berupa kwitansi, tidak sesuai PMK 213/PMK.04/2008 jo PMK 30/PMK.04/2013. Adanya gangguan layanan Belum ada SOP pelayanan terkait pembayaran manual apabila billing mengalami gangguan Memfasilitasi koreksi billing, dalam rangka pelayanan kepabeanan dan cukai.
- 7. POKOK-POKOK PENGATURAN PMK Nomor 40/PMK.04/2016 6
- 8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI POKOK PEMBAYARAN PMK 40/PMK.04/2016 7 Pembayaran dan Penyetoran Elektronik Create billing (Pasal 5) Tanda Pengesahan (Pasal 6) Gangguan Billing (Pasal 8) Koreksi (Pasal 9) Pemindahbukuan ke rekening bendahara penerimaan Penumpang, PLB, dan Awak Sarana Pengangkut Pasal 4 Billing Down Pasal 8 Melalui Bendahara Penerimaan Pasal 3 Pasal 1: Definisi Pasal 2: Jenis-Jenis Penerimaan Pasal 7: Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
- 9. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PENERBITAN KODE BILLING Otomatis oleh SKP Melalui Modul Ekspor Pejabat Bea dan Cukai Melalui Aplikasi Billing CEISA, SAC Secara mandiri oleh Wajib Bayar atau kuasanya Portal Pengguna Jasa 8
- 10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PEMBATALAN & PEMBUATAN KEMBALI KODE BILLING Pembuatan kembali Kode Billing atas penetapan kekurangan pembayaran yang sudah kedaluwarsa karena melewati batas waktu jatuh tempo penagihan harus memperhitungkan nilai bunga Pembatalan Kode Billing Hanya apabila belum dilakukan pembayaran Dilakukan oleh: - Pejabat Bea dan Cukai - Wajib Bayar/ kuasanya Syarat Pembuatan Kembali Kode Billing Kode Billing sudah kedaluwarsa Kode Billing dibatalkan nilai billing yg sudah dibayar < nilai di dok. dasar pembayaran dipandang perlu oleh Wajib Bayar, Wajib Setor atau Pejabat Bea dan Cukai 9
- 11. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KOREKSI DATA BILLING Syarat Data yang dapat dikoreksi Kode Kantor Kode akun Nilai akun (tdk mengubah nilai total) Jenis dok dasar Pembayaran Identitas Wajib Bayar No. dan tgl dok dasar pembayaran Wajib Bayar menyampaikan tanda terima permohonan pemindah-bukuan dari Kantor Pelayanan Pajak KPPBC mengajukan perubahan ke KPPN Belum terjadi rekonsiliasi dengan dokumen dasar pembayaran 10
- 12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PELAYANAN JIKA SISTEM BILLING MENGALAMI GANGGUAN Sistem billing tidak dapat menerima NTPN Sistem billing tidak dapat menerbitkan Kode Billing Pejabat Bea dan Cukai menerima BPN dari Wajib Bayar dan/atau kuasanya konfirmasi kebenaran data BPN ke KPPN Khusus Penerimaan atau portal MPN G2 rekaman pelunasan jika sudah benar dan sesuai Bukti Pembayaran melalui rekening Bendahara Penerimaan dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap untuk mendapatkan pelayanan kepabeanan dan cukai Wajib Bayar/kuasanya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan Kepala Kantor dapat memutuskan pembayaran Penerimaan Negara dilakukan melalui Rekening Bendahara Penerimaan 11
- 13. Pasal 6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KETENTUAN LAIN-LAIN Kode billing+dok. Dasar (PIB,PEB,CK- 1,dll) Pembayaran penerimaaan negara BPN+dok. sumber TIDAK DIPERLUKAN pemberian tanda tangan, cap basah, dan/atau tanda pengesahan lainnya pada dokumen pemberitahuan pabean dan/atau cukai. 12
- 14. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PEMBAYARAN/ PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA PENGGUNA JASA BANK/POS Bendahara Penerimaan* Penyetoran dilakukan: 1. Akhir Hari Kerja; 2. Hari Kerja Berikutnya**; 3. Berkala*** Pembayaran dengan EDC**** Keterangan: *) impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas; **) Jika terdapat kendala jam operasional Bank/Pos Persepsi atau diterima pada hari libur/yang diliburkan; ***) Ketidaktersediaan layanan Bank/Pos, Kendala geografis, jarak tempuh, biaya. Perlu izin dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; ****) Penyetoran dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya sejak pembayaran telah diterima di rekening Bendahara Penerimaan dan telah tersedia rincian datanya. Kode Billing 13
- 15. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI POKOK PENGATURAN PER-33/BC/2016 14 Pembayaran dan Penyetoran Elektronik Pembayaran dan Penyetoran Umum Pasal 2 Create Billing Pasal 3 Setruk Billing Pasal 4 Media BayTor & BPN Pasal 5 Jatuh Tempo Pasal 6 Pembatalan /Pembuatan Kembali Kode Billing Pasal 7 dan 8 Pemindahbukuan ke rekening bendahara penerimaan Billing Down Pasal 11 Penumpang, PLB dan Awak Sarana Pengangkut Pasal 12 (1) * Atau EDC Melalui Bendahara Penerimaan Penumpang, PLB, dan Awal Sarana Pengangkut Tidak tersedia Media Pembayaran Seketika Sekaligus Pasal 12 (2) Pasal 1: Definisi Umum Pasal 9: Koreksi Penerimaan Negara Pasal 10: Ganguang Billing Jatuh tempo tiap dok pab & cukai dijelaskan dlm lampiran
- 16. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI ALUR PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SKP - Penumpang - Pelintas Batas - Awak Sarana Pengangkut Billing System Pasal 5-7 PMK 40 Pasal 3-10 RPDJ Bendahara Penerimaan Pasal 8 PMK 40 Pengkreditan Rek Bendahara Penerimaan Pasal 11 RPDJ Bendahara Penerimaan Pasal 3 PMK 40 Bendahara Penerimaan Impor, Ekspor dan Cukai PMK 40 Pasal 1 – Definisi Pasal 2 – Jenis Jenis Penerimaan Koreksi Penerimaan Negara Pasal 9 PMK 40 Pasal 9 RPDJ PDJ Pasal 1 – Definisi Pasal 2 – Baytor Umum Billing System Petugas Penerimaan PMK 162/PMK.05/2013 DOWN? TIDAK YA BILLING SYSTEM Pernyataan dari Direktur IKC media pembayaran seketika sekaligus. TIDAK Penyetoran ke KAS NEGARA Upload ke Billing System Create Billing? START END YA TIDAK NTPN Online BPPM Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan Pasal 12 (2) RPDJ Upload ke Online BPPM Bendahara Penerimaan BPPM Upload ke Online BPPM BPPM BPPM YA Bendahara Penerimaan Pasal 4 PMK 40 EDC atau Pengkreditan Rekening Bendahara Penerimaan Pasal 4 PMK 40 Pasal 12 (1) RPDJ BPPM BPPM 15
- 17. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI ALUR PEMBAYARAN DAN PENYETORAN...(1) 16 Impor, Ekspor dan Cukai DOWN START Pernyataan dari Direktur IKC Billing System Pasal 5-7 PMK 40 Pasal 3-10 PER 33 Bendahara Penerimaan Pasal 8 PMK 40 Pengkreditan Rekening Bendahara Penerimaan Pasal 11 PER 33 Online BPPM BPPM Billing System KAS NEGARA NTPN END TIDAK YA KOREKSI Koreksi Pasal 9 PMK 40 Pasal 9 PER 33 TIDAK YA
- 18. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI ALUR PEMBAYARAN DAN PENYETORAN...(2) 17 Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, PLB Create Billing START Billing System KAS NEGARA NTPN YA Billing System Pasal 5-7 PMK 40 Pasal 3-10 PER 33 END KOREKSI Koreksi Pasal 9 PMK 40 Pasal 9 PER 33 YA TIDAK
- 19. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI ALUR PEMBAYARAN DAN PENYETORAN...(3) 18 Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, PLB Media Pembayaran Seketika dan Sekeligus START Bendahara Penerimaan Pasal 3 PMK 40 Pasal 12 (2) RPDJ PMK 162/PMK.05/2013 Bendahara Penerimaan Pasal 4 PMK 40 EDC atau Pengkreditan Rekening Bendahara Penerimaan Pasal 4 PMK 40 Pasal 12 (1) RPDJ BPPM BPPM KAS NEGARA NTPN END TIDAK YA KOREKSI Koreksi Pasal 9 PMK 40 Pasal 9 RPDJ TIDAK YA Create Billing TIDAK BPPM BPPM
- 20. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Pengguna Jasa PEMBAYARAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN Bukti Setor berserta berkas BPPM Bendahara Penerimaan Melaksanakan korfirmasi dan validasi atas dokumen bukti pembayaran, untuk kemudian menerbitkan BPPM Setelah Sistem Billing aktif kembali Perekaman pada SKP Download data BPPM Upload data pada Sistem Billing Terbit Kode Billing Penyetoran ke kas negara melalui pendebetan rekening bendahara penerimaan Rekon Pembayaran Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Mengakses aplikasi BayMan untuk kemudian menginput dokumen pembayaran (BPPM) BPPM yang telah divalidasi Akses aplikasi BayMan: bppm.beacukai.go.id 19
- 21. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 21