2. LATAR BELAKANG
Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu aksi
dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
Pelaksanaan inisiatif strategis dalam Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan yakni implementasi sistem pembayaran secara
elektronik dengan saluran pembayaran yang modern, antara lain
pendebetan rekening Bendahara secara elektronik.
Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu
instansi pemerintah.
Penyesuaian persyaratan pengangkatan Bendahara dengan Peraturan
Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola APBN.
1
2
3
4
2
3. Menambah saluran pendebitan rekening bagi Bendahara
yang semula hanya melalui cek/bilyet giro, ditambah dengan
internet banking dan kartu debit.
Menyesuaikan pengaturan mengenai persyaratan
pengangkatan Bendahara.
Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur
organisasi suatu instansi pemerintah, sehingga jabatan
Bendahara bukan merupakan tugas tambahan.
1
2
3
TUJUAN PENYUSUNAN PMK
3
5. Bendahara Penerimaan berkedudukan di unit yang memiliki
fungsi pengelolaan keuangan atau unit teknis yang memiliki
fungsi penerimaan Negara pada Satker.
Bendahara Pengeluaran dan BPP berkedudukan di unit yang
memiliki fungsi pengelolaan keuangan pada Satker
1
2
Kedudukan Bendahara Dalam Struktur
Organisasi Suatu Instansi Pemerintah
Belum Diatur
Semula
Menjadi
5
6. Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, atau anggota POLRI yang akan
diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola APBN,
harus memiliki Sertifikat Bendahara.
Ketentuan mengenai Sertifikat Bendahara berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikasi Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Syarat Pengangkatan Bendahara
Setiap orang yang akan diangkat sebagai Bendahara harus memiliki Sertifikat
Bendahara yang diperoleh melalui proses Sertifikasi yang diselenggarakan
oleh Kementerian Keuangan
Semula
Menjadi
Dalam hal proses sertifikasi belum dapat dilaksanakan, persyaratan untuk
dapat diangkat sebagai Bendahara adalah:
- Pegawai Negeri;
- Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
- Golongan minimal II/b atau sederajat.
6
7. Cek/Bilyet Giro
1. Cek/Bilyet Giro;
2. Internet Banking; atau
3. Kartu Debit.
Sarana Pembayaran/Pendebitan
Rekening Bendahara
Semula
Menjadi
7
8. Kewenangan Pendebitan Rekening
Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara
Penerimaan:1
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
negara; dan
Bendahara Penerimaan
Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):2
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen
atas nama KPA; dan
Bendahara Pengeluaran/BPP
8
9. Penyediaan Internet Banking dan Kartu
Debit serta Konsekuensi Biaya
Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dan
kartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satker
berkenaan.
Layanan internet banking dan kartu debit disediakan oleh
Bank Umum.
2
1
Biaya langsung didebit dari rekening yang
bersangkutan.
Biaya ditagihkan tersendiri.
atau
9
10. 10
Daftar Bank Umum Mitra Kerja Kementerian Keuangan Dalam
Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga
13. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL
Kelebihan:
Bendahara telah terbiasa menatausahakan bukti fisik
pembayaran (hardcopy)
Tidak terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Pembayaran terhambat jika pejabat yang berwenang tidak berada di
tempat
Terdapat risiko keamanan, misal: uang hilang, dicuri atau dirampok
Peluang terjadinya moral hazard lebih besar
Kelemahan:
1
2
1
2
3
Diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran4
13
15. FITUR MINIMAL INTERNET BANKING
YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA
Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening
Mencetak rekening koran.
Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima:
- Pada bank yang sama
- Antar bank melalui SKN atau RTGS
- Antar bank melalui jaringan online
Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2
1
2
3
4
Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon5
15
16. REGISTRASI INTERNET BANKING
Mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening
dibuka dengan melengkapi data-data antara lain:
a. Data pemohon (KPA/Kepala Satker), antara lain: nama,
alamat, nomor telepon seluler dan alamat email.
b. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor
rekening, nama rekening, dan jenis rekening.
(Sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-masing Bank
Umum)
16
Catatan: Dalam rangka memperlancar proses regitrasi dan penggunaan
internet banking, Bank Umum diminta memberikan edukasi kepada
Bendahara/PPK Satker yang menjadi mitra kerja/nasabahnya
19. Approval
Transaksi oleh
KPA/PPK
Penerima
Pembayaran
Rekam
Transaksi oleh
BP/BPP
Rekening
Bendahara
Pengeluaran
/ BPP
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN
INTERNET BANKING
19
SPBy oleh
PPK
1. Masuk ke internet banking memakai user dan
password Maker.
2. Merekam transaksi sesuai jenis pembayaran
yang akan dilaksanakan.
3. Memberitahukan kepada KPA/PPK atas
transaksi yang telah direkam untuk
memperoleh persetujuan (approval).
1. Masuk ke internet banking memakai user dan
password Approver/Checker.
2. Mengambil kode konfirmasi untuk
dimasukkan ke token.
3. Memperoleh kode otentifikasi dari token
untuk meng-approve transaksi
4. Memasukkan kode otentifikasi ke internet
banking.
5. Transaksi berhasil.
21. KELEBIHAN DAN KONSEKUENSI
PENDEBITAN REKENING MELALUI
INTERNET BANKING
Kelebihan:
Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai
Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak
berada di tempat
Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Terdapat risiko mengalami cyber crime, misal: rekening diretas
(hacked) atau penyalahgunaan password
Konsekuensi/Kewajiban:
1
2
1
2
Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi3
Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking4
Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)5
21
23. FITUR MINIMAL KARTU DEBIT
YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA
Transfer ke rekening penerima:
- Pada bank yang sama
- Antar bank melalui SKN atau RTGS
- Antar bank melalui jaringan online
Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2
1
2
3
Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun EDC yang
telah memperoleh persetujuan PPK
Catatan:
Kartu Debit hanya diperuntukkan bagi rekening Bendahara
Pengeluaran/BPP
23
24. Rek. Bend.
Pengeluaran
/ BPP
SPPR oleh
KPA/PPK
ATM oleh
BP/BPP
Brankas
MEKANISME PENARIKAN UANG TUNAI
DENGAN KARTU DEBIT
SPPR: Surat Perintah Pendebitan Rekening 24
27. KELEBIHAN DAN KONSEKUENSI
PENDEBITAN REKENING MELALUI KARTU DEBIT
Kelebihan:
Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)
Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi
Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Terdapat peluang penyalahgunaan password, dan penarikan
uang tunai atau pembayaran sebelum terbitnya SPPR
Konsekuensi/Kewajiban:
1
2
1
2
Meminimalisasi pembayaran secara tunai3
27
28. TERIMA KASIH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Lantai III,
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
(021) 345-9619, (021) 344-9230 Ext 5421, 5422
Faksimile : (021) 345-9619
e-mail: rpl.pkn@gmail.com
28
Editor's Notes
Tata Cara Penggunaan Internet Banking dan kartu debit mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Umum
Jenis registrasi:
Satu fasilitas internet banking untuk beberapa rekening yang dimiliki oleh Satker; atau
Satu fasilitas internet banking untuk setiap rekening.
