Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 mengatur tentang penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Peraturan ini mengatur proses perizinan industri melalui One Stop Service dengan menetapkan komitmen-komitmen yang harus dipenuhi pemohon untuk mendapatkan izin yang berlaku secara efektif.

1. PERMENPERIN NO. 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
Kementerian Perindustrian
2019
Surabaya, 3-4 September 2019

2. DASAR HUKUM

3. UU No. 5/1984 Perindustrian
PP 13/1995
Izin Usaha Industri
Permenperin Nomor
41/M-IND/PER/6/2008 Ketentuan
dan Tata Cara Penerbitan IUI, Izin
Perluasan dan TDI
UU No. 3/2014
Perindustrian
PP 107/2015
Izin Usaha Industri
PP 24/2018
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik (OSS)
RPermenperin
tentang Penerbitan IUI dan Izin Perluasan dalam
Kerangka OSS

4. PERMENPERIN NO. 41/M-IND/PER/6/2008
• Perizinan industri terdiri atas IUI dan TDI.
• TDI untuk industri dengan nilai investasi maksimal Rp200 juta, berlaku
sama seperti IUI.
• Kewenangan penerbitan:
• Bupati/Walikota: TDI dan IUI dengan investasi hingga Rp10 miliar;
• Gubernur: IUI dengan nilai investasi di atas Rp10 miliar; dan
• Menteri Perindustrian: PMA dan IUI tertentu.
• IUI diberikan dengan Persetujuan Prinsip.
• Izin Perluasan apabila terdapat peningkatan kapasitas produksi
minimal 30%.

5. PP 107/2015
• Perizinan industri terdiri atas IUI kecil utk Ind Kecil, IUI menengah utk
Ind Menengah, dan IUI besar utk Ind Besar.
• Kewenangan penerbitan berdasarkan jenis IUI:
• Bupati/Walikota: IUI kecil dan IUI menengah
• Gubernur: IUI besar
• Menteri Perindustrian: PMA dan IUI tertentu
• 1 IUI berlaku untuk 1 lokasi dan 1 KBLI 5 digit (dengan pengecualian).
• IUI wajib berlokasi di Kawasan Industri.
• IUI tertentu hanya dapat dimiliki oleh WNI.
• Izin Perluasan tidak wajib, hanya wajib bagi yang wajib Amdal.

6. PP 24/2018
• Perizinan Berusaha (termasuk IUI dan Izin Perluasan) harus melalui
OSS.
• IUI yang diterbitkan oleh OSS baru bisa otomatis berlaku efektif
apabila semua komitmen sudah terpenuhi.
• Terlebih dahulu memiliki NIB sebagai akun untuk mengakses OSS.
• Menghapus Izin Prinsip dan menyederhanakan persyaratan.

7. PERMENPERIN
TENTANG PENERBITAN IUI DAN IZIN PERLUASAN
DALAM KERANGKA OSS

8. CAKUPAN
• Permenperin 15/2019 mengatur ketentuan pemenuhan Komitmen
OSS untuk penerbitan IUI dan Izin Perluasan sebagai pengganti
Permenperin No. 41/M-IND/PER/6/2008.
• Pemenuhan Komitmen dilakukan melalui OSS dan SIINas secara
terintegrasi.

9. KLASIFIKASI IUI
• IUI diberikan bagi Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar
sesuai dengan klasifikasi usaha industri.
• Klasifikasi usaha industri Permenperin No. 64/2016
• Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.
• Tenaga kerja merupakan tenaga kerja tetap (tidak termasuk kontrak atau
musiman).
• Nilai investasi antara lain menghitung nilai tanah/bangunan dan nilai
mesin/peralatan.
• Nilai tanah dan bangunan dihitung berdasarkan NJOP (milik sendiri)/nilai sewa.
• Nilai mesin/peralatan berdasarkan nilai beli (sesuai bukti pembelian) atau nilai
sewa (sesuai bukti sewa/kontrak).

10. 10
< Rp1.000.000.000
Rp1.000.000.000 –
Rp15.000.000.000
> Rp15.000.000.000
1-19 orang
Industri Kecil
(tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat
usaha)
Industri Menengah Industri Menengah
≥ 20 orang Industri Menengah Industri Menengah Industri Besar
Tanah dan bangunan tempat usaha untuk Industri Kecil merupakan tanah dan bangunan yang
lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
Tenaga
Kerja
Nilai
Investasi

11. KETENTUAN UMUM
• IUI kecil dan IUI tertentu hanya dapat dimiliki oleh WNI.
• Pemeriksaan berdasarkan KTP pemilik saham, termasuk perusahaan pemilik
saham yang bersangkutan.
• Industri yang hanya dapat dimiliki oleh WNI akan ditetapkan melalui Perpres.
(Saat ini proses penyusunannya sedang dikoordinasikan oleh Ditjen IKMA).
• Wajib berlokasi di Kawasan Industri.
• Dengan pengecualian tertentu (industri tertentu dan apabila KI tidak
tersedia).
• Pengecualian industri tertentu ditetapkan dengan Permenperin.

12. …
• PP 107/2015 : IUI diberikan per lokasi dan per KBLI 5 digit (dengan
pengecualian tertentu
• Tim OSS mengusulkan agar IUI diberikan untuk setiap perusahaan.
Lampiran IUI di OSS dilengkapi dengan tabel penjelasan masing-
masing lokasi pabrik yang dimiliki, dengan keterangan:
• kegiatan industri berdasarkan KBLI 5 digit;
• Kapasitas terpasang masing-masing;
• Status perizinan.
• Perubahan data pada lampiran IUI dilakukan melalui OSS.

13. Bagan Proses Penerbitan Izin Usaha Industri via OSS
NIB
Pemohon
IUI
KOMITMEN:
Pemilikan Akun
SINas
KOMITMEN:
a. Izin Lokasi; *
b. Izin Lingkungan; **
c. Data Industri;
d. Persyaratan utk
industri tertentu;
e. BAP pemeriksaan
lapangan
IUI
maks 10 hari kerja
maks 3 tahun
via OSS belum
berlaku
efektif
berlaku
efektif
@biro hukum kemenperin
* tidak wajib untuk yang berlokasi di KI
** untuk yang berlokasi di KI diganti RKL RPL rinci
KOMITMEN:
Surat
Keterangan
maks 10 hari kerja
IUI batal
tidak
IUI batal
tidak
IUI batal
tidak

14. KOMITMEN
Komitmen Keterangan Mekanisme Batas Waktu
1. Akun SIINas SIINas 10 hari kerja sejak
penerbitan IUI
melalui OSS
2. Surat Keterangan • Untuk pengecualian
berlokasi di Kawasan
Industri
• Hanya bagi yang
dikecualikan
SIINas 10 hari kerja
setelah memiliki
Akun SIINas
3. Data Industri • Data Industri selama
pembangunan pabrik
• Tiap 6 bulan
SIINas Sebelum
pemeriksaan
lapangan

15. …
Komitmen Keterangan Mekanisme Batas Waktu
4. Izin Lokasi Sesuai ketentuan OSS OSS Sebelum pemerik-
saan lapangan
5. Izin Lingkungan • Sesuai ketentuan OSS
• Bagi yang berlokasi di
Kawasan Industri, cukup
berupa RKL-RPL rinci
(ketentuan ditetapkan
dalam Permenperin)
OSS Sebelum
pemeriksaan
lapangan
6. Pemeriksaan
lapangan
Apabila seluruh Komitmen
No. 1-5 telah selesai
SIINas 3 tahun sejak
penerbitan IUI
melalui OSS

16. …
• Komitmen lain untuk industri tertentu berlaku sesuai peraturan
perUUan.
• Izin Lokasi dan Izin Lingkungan dikecualikan bagi yang tidak
memerlukan prasarana:
• Industri kecil;
• Industri software
• Apabila terdapat 1 Komitmen yang melewati batas waktu, kembali
mengulang proses izin di OSS.

17. PEMERIKSAAN LAPANGAN
KOMITMEN:
a. Akun SIINas
b. Surat Keterangan*
c. Data Industri
d. Izin Lokasi*
e. Izin Lingkungan*
f. Komitmen lain
sesuai peraturan*
IUI
berlaku
efektif
SIINas
Pemohon
BAP
Kemenperin/
Dinas Perindustrian**
OSS
* apabila diperlukan
** sesuai kewenangan
sudah
dipenuhi
Tim
• Menilai bahwa Perusahaan Industri sudah siap berproduksi komersial
• Menilai kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kondisi lapangan;
• Menilai kesesuaian kapasitas produksi dengan kapasitas terpasang;
• Memeriksa penyampaian Data Industri;
• Menilai kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kondisi
sebenarnya;
• Verifikasi kepemilikan oleh WNI bagi Industri yang hanya dapat
dimilki oleh WNI; dan
• Menilai pemenuhan persyaratan tertentu bagi industri tertentu; dan
• Melakukan pemeriksaan lain yg diperlukan.
maks 20 hari kerja

18. …
• Pelaksana pemeriksaan lapangan:
• Dinas Perindustrian Kab/Kota untuk IUI kecil dan IUI menengah;
• Dinas Perindustrian Provinsi untuk IUI besar;
• Direktorat Jenderal di Kemenperin untuk:
• Industri strategis;
• Industri teknologi tinggi;
• Industri minuman beralkohol;
• Industri yang terkait langsung pertahanan keamanan;
• Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
• Industri penanaman modal asing.

19. PERUBAHAN IUI
• Perubahan IUI diajukan untuk:
• Perubahan klasifikasi usaha industri;
• Perubahan kapasitas terpasang;
• Penambahan KBLI 5 digit; dan
• Penambahan atau pindah lokasi.
• Perubahan IUI dilakukan setelah pemeriksaan lapangan.
• Perubahan IUI dilakukan melalui pengajuan permohonan di OSS.

20. Bagan Proses Perubahan IUI
Perubahan
IUI:
a. Perubahan
klasifikasi usaha
industri;
b. Perubahan
kapasitas
terpasang;
c. Penambahan KBLI
5 digit;
d. Penambahan atau
pindah lokasi
Perubahan
IUI
berlaku
efektif
SIINas
Pemohon
BAP
Kemenperin/
Dinas Perindustrian*
OSS
* sesuai kewenangan
Tim
• Menilai kesiapan Perusahaan Industri berproduksi komersial
sesuai perubahan IUI;
• Menilai kesiapan kesesuaian kapasitas produksi sesuai
perubahan;
• Memeriksa penyampaian Data Industri;
• Menilai kesesuaian skala usaha sesuai perubahan;
• Menilai pemenuhan persyaratan tertentu bagi industri
tertentu;
• Melakukan pemeriksaan lain yg diperlukan.
maks 20 hari kerja

21. IZIN PERLUASAN
• Izin Perluasan bersifat sukarela, hanya wajib bagi industri yang wajib
AMDAL.
• Komitmen berupa:
• telah menyampaikan Data Industri sesuai ketentuan peraturan perUUan; dan
• telah dilakukan pemeriksaan lapangan.
• Batas waktu pemenuhan komitmen: 3 bulan setelah memperoleh Izin
Perluasan dari OSS.
• Ketentuan pemenuhan Komitmen sama dengan penerbitan IUI.

22. Bagan Proses Penerbitan Izin Perluasan
OSS
Pemohon
IZIN
PERLUASAN
IZIN
PERLUASAN
maks 3 bulan
belum
berlaku
efektif
berlaku
efektif
*sesuai kewenangan
IZIN PERLUASAN batal
TIDAK
SIINas
BAP
Kemenperin/
Dinas Perindustrian*
Tim
• Menilai kesesuian Izin Perluasan dengan kondisi lapangan;
• Memeriksa penyampaian Data Industri 1 tahun terakhir;
• Menilai kesiapan produksi komersial sesuai Izin Perluasan.

23. PENGAWASAN
• Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dinas perindustrian
daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
• Sanksi terhadap pelanggaran dikenakan sesuai PP 107/2015, yang
meliputi:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan IUI; dan/atau
e. pencabutan IUI.

24. PENUTUP
• RPermenperin mencabut:
a. Permenperin Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI; dan
b. Permenperin Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam rangka PTSP
kepada Kepala BKPM.

25. TERIMA KASIH