Recommended
More Related Content
Similar to Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak
Similar to Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak
- 1. Mundur! Implementasi NIK Jadi NPWP Pajak Jadi 1 Juli 2024 Penyumbang di IKN Akan Dapat Potongan Pajak Hingga 200 Persen Daftar UMK 2024 di Atas Rp4,5 Juta, Siap-siap Kena Pajak! Desember 2023 | Week 03
- 2. Jakarta, CNBC Indonesia - Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi mundur, dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Begitu juga dengan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerin- tah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. "Mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan tahun 2024 dan juga setelah melakukan assessment kesiapan seluruh stakeholder terdampak, seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnnya) dan Wajib Pajak, maka kesempatan ini diberikan kepada seluruh stakeholder untuk menyiapkan sistem aplikasi terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang baru bagi Wajib Pajak," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam siaran pers, dikutip Selasa (12/12/2023). Dengan adanya pengaturan kembali ini, maka NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang. "Sebagai informasi, sampai dengan 7 Desember 2023, total terdapat sebanyak 59,56 juta NIK-NPWP yang dipadankan. Sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh WP. Jumlah pemadanan tersebut mencapai 82,52% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri," ungkapnya. Lebih lanjut, Dwi menyampaikan apresiasi dari Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo kepada seluruh ILAP maupun perusahaan yang telah selesai melakukan penyiapan sistem aplikasi terdampak NPWP 16 Digit dan pemadanan database terkait NIK sebagai NPWP. Selanjutnya, untuk ILAP dan perusahaan yang masih berproses untuk melakukan penye- suaian sistem aplikasi terdampak dan juga pemadanan database NIK sebagai NPWP, diharapkan dapat menggunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka memastikan layanan perpajakan dapat berjalan dengan baik pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan Virtual Help Desk bagi ILAP maupun Wajib Pajak yang membutuhkan bantuan terkait dengan implementasi NPWP 16 digit. Help Desk tersebut dibuka setiap hari kerja dengan alamat sebagai berikut: Virtual Help Desk • Senin - Jumat (hari kerja) • Pukul 10.00 s.d 14.00 WIB • Meeting ID : 865 5844 8199 • Passcode : Helpdesk "Memperhatikan bahwa NIK/NPWP 16 digit merupakan identitas WP yang akan digunakan di CTAS nantinya, kami mengharapkan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder. Implementasi CTAS dan seluruh sistem informasi terdampak lainnya dapat berjalan dengan baik jika seluruh ILAP dan perusahaan memiliki kesiapan sistem aplikasi dan database yang sama," tutup Dwi. Sumber : https://www.cnbcindone- sia.com/news/20231212172206-4-496572/- mundur-implementasi-nik-jadi-npwp-pajak-jadi-1-juli-2024 Mundur! Implementasi NIK Jadi NPWP Pajak Jadi 1 Juli 2024
- 3. Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menyebut pemerintah akan mengatur berbagai jenis sumbangan fasilitas untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pengaturan dibuat lebih lanjut oleh Otorita IKN. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyebut ada insentif perpajakan bagi mereka yang bersedia menyumbang ke IKN. Ia mengatakan perusahaan yang menyumbang fasilitas umum atau sosial di IKN bakal mendapat super deduction tax sebesar 200 persen. Yon menyebut ketentuan awal potongan pajak ini sudah termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN. Kendati, ketentuan lebih lanjut akan dibuat dalam peraturan kepala (perka) Otorita IKN. Ia mengatakan perka Otorita bakal mengatur bagaimana cara menerima sumbangan hingga sektor mana saja yang boleh mendapatkannya. Yon menegaskan semuanya akan diatur lebih lanjut oleh Otorita IKN. "Daerah mana yang akan disumbang, kan kalau orang mau sumbang bikin fasilitas taman tidak boleh semua orang bangun taman di mana-mana. Akan tergantung kepada Otorita menentukan di sini kita perlu taman, di sini masjid, gereja, di sini fasilitas umum atau sosial (lain)," ucapnya usai Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12). "Jadi, kalau ada perusahaan dari Jakarta mau nyumbang kan, misal saya mau nyumbang taman, semua orang tidak bisa nyumbang taman. Itu sangat tergantung nanti aturannya diterapkan oleh perka Otorita," tambah Yon. Saat ini, potongan pajak untuk sumbangan ke IKN diatur dalam Pasal 45 PP Nomor 12 Tahun 2023. Potongan hingga 200 persen dikenakan untuk sumbangan dan/atau biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lain yang bersifat nirlaba. Fasilitas super deduction tax ini diberikan pemerintah hingga 2035 mendatang. Lalu, di Pasal 49 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2023 dijelaskan wajib pajak yang ingin mendapatkan insentif ini harus menyampaikan permohonan melalui Online Single Submission (OSS) atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan. "Dalam hal Sistem OSS atau saluran elektronik di Kementerian Keuangan belum tersedia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara luring kepada kepala Otorita dengan ditembuskan kepada direktur jenderal pajak," bunyi pasal 49 ayat 2 beleid tersebut. Sumber : https://www.cnnindonesia.com/e- konomi/20231211140324-532-1035684/penyumbang-di-ikn-ak an-dapat-potongan-pajak-hingga-200-persen Penyumbang di IKN Akan Dapat Potongan Pajak Hingga 200 Persen
- 4. EnforceA_info enforcea www.enforcea.com @EnforceA Enforce A GET IN TOUCH WITH US Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah provinsi di Indonesia telah melakukan pengumuman upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2024 sejak akhir November 2023, tak terkecuali kab/kota di Jawa Barat yang terkenal dengan upah minimum tertinggi. Meski Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat di angka Rp2.057.495 untuk 2024, namun terdapat enam wilayah tersebut yang memiliki gaji tinggi bahkan lebih dari DKI Jakarta yang sejumlah Rp5.067.381. Mengacu Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ambang batas (threshold) pajak penghasilan (PPh) Rp54 juta per tahun atau setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Artinya, masyarakat yang memiliki penghasilan hingga Rp54 juta per tahun bebas dari PPh. Sementara PPh akan berlaku pada penghasilan di atas batas tersebut. Alhasil, para pekerja di kab/kota dengan UMK lebih dari Rp4,5 juta, wajib membayar pajak penghasilan setiap tahunnya. Untuk periode 2024, tercatat terdapat kabupaten/kota yang memiliki UMK tertinggi secara nasional berada di Jawa Barat. Kota Bekasi tercatat memiliki UMK 2024 tertinggi, yakni senilai Rp5,34 juta, naik Rp185.181,8 atau 3,59% dibandingkan 2023. Selanjutnya, UMK Kabupaten Karawang menempati posisi kedua UMK tertinggi di Jawa Barat dengan nominal Rp5,25 juta, naik Rp81.654,93 atau hanya 1,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai simulasi, A yang masih lajang dan tidak memiliki tanggungan, bekerja di Kota Bekasi dengan pendapatan Rp5,34 juta per bulan atau Rp64,12 juta per tahun. A terhitung bebas PPh untuk Rp54 juta penghasilannya sesuai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dia akan dikenakan pajak atas selisih penghasilan dengan PTKP (Rp64,12 juta – Rp54 juta) sebesar Rp10,12 juta, yakni dengan tarif PPh 5%. Alhasil, pajak penghasilan yang ditanggung orang tersebut yakni 5% dari Rp10,12 juta atau Rp506.058 per tahun. Adapun, upah minimum di atas Rp4,5 juta bukan hanya berada di Jawa Barat, namun juga Banten dan Jawa Timur. Berikut Daftar Kab/Kota dengan UMK 2024 yang kena PPh atau lebih dari Rp4,5 Juta 1. DKI Jakarta Rp5.067.381 2. Kota Bekasi Rp5.343.430 3. Kabupaten Karawang Rp5.257.834 4. Kabupaten Bekasi Rp5.219.263 5. Kota Depok Rp4.878.612 6. Kota Bogor Rp4.812.988 7. Kabupaten Bogor Rp4.579.541 8. Kota Surabaya Rp4.725.479 9. Kabupaten Gresik Rp4.642.031 10. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582 11. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133 12. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787 13. Kota Cilegon Rp4.815.102,80 14. Kota Tangerang Rp4.760.289,54 15. Kota Tangerang Selatan Rp4.670.791 16. Kabupaten Tangerang Rp4.601.988 17. Kabupaten Serang Rp4.560.894,85 Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20231204/259/1720510/daft- ar-umk-2024-di-atas-rp45-juta-siap-siap-kena-pajak Daftar UMK 2024 di Atas Rp4,5 Juta, Siap-siap Kena Pajak!