SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
BERITA ACARA
Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dermolo
Pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2016, bertempat di Balai Desa
Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara telah mengadakan Rapat
Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa Dermolo
nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015.
Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri sebagaimana terlampir.
Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata
sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan membahas Peraturan Desa
Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo
Nomot 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes )
Tahun 2015 sebagai berikut :
1. Menyusun Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015.
2. Menetapkan Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015 dalam Peraturan Desa DERMOLO.
Dengan kesimpulan hasil rapat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa
DERMOLO Tahun 2016 tentang Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015.
Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.
Dermolo, 21 Januari 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
COHADI, S.Sos
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO
KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERATURAN DESA DERMOLO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DERMOLO NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDES )
TAHUN 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO
Menimbang
Mengingat
a.
b.
1.
2.
3.
bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan
Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan
Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Dermolo Nomor 2
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) Tahun 2015 dengan hasil menyetujui Rancangan
Peraturan Desa dimaksud ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor
2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
( RKPDes ) Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020,
(Lembaran Desa Dermolo Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1),
sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Desa Dermolo
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa
Dermolo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020;
Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2015.
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
:
:
MEMUTUSKAN :
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Dermolo tentang
Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun
2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Dermolo
pada tanggal 21 Januari 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DERMOLO
KETUA
COHADI, S.Sos

More Related Content

What's hot

Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaKeputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
 
4. sk tim 11
4. sk tim 114. sk tim 11
4. sk tim 11dermolo
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaTengkiu Muhammad
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desaAbdul Kohar
 
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEASK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016tanjungsaricms
 

What's hot (20)

Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaKeputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
 
4. sk tim 11
4. sk tim 114. sk tim 11
4. sk tim 11
 
CONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RTCONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RT
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Sk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desaSk persetujuan perangkat desa
Sk persetujuan perangkat desa
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 
Sk tim musrenbang 2017
Sk tim musrenbang 2017Sk tim musrenbang 2017
Sk tim musrenbang 2017
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Sk tim rpjm des
Sk tim rpjm desSk tim rpjm des
Sk tim rpjm des
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
 
Sk pokja profil desa
Sk pokja profil desaSk pokja profil desa
Sk pokja profil desa
 
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEASK BENDAHARA DESA  2017  DESA WAKEAKEA
SK BENDAHARA DESA 2017 DESA WAKEAKEA
 
Sk kepala desa
Sk kepala desaSk kepala desa
Sk kepala desa
 
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...
 
Perdes kewenangan
Perdes kewenanganPerdes kewenangan
Perdes kewenangan
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
 

Similar to 2. kep bpd rkp

Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016dermolo
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp desdermolo
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015udhi purnomo
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016udhi purnomo
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 

Similar to 2. kep bpd rkp (20)

Sk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 finalSk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 final
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
LKPJ 2016
LKPJ 2016LKPJ 2016
LKPJ 2016
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp des
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
Perdes RPJMDes
Perdes RPJMDesPerdes RPJMDes
Perdes RPJMDes
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (9)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

2. kep bpd rkp

  • 1. BERITA ACARA Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dermolo Pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2016, bertempat di Balai Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara telah mengadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa Dermolo nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015. Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri sebagaimana terlampir. Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan membahas Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomot 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Menyusun Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015. 2. Menetapkan Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015 dalam Peraturan Desa DERMOLO. Dengan kesimpulan hasil rapat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa DERMOLO Tahun 2016 tentang Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015. Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan. Dermolo, 21 Januari 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA COHADI, S.Sos
  • 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERATURAN DESA DERMOLO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DERMOLO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDES ) TAHUN 2015 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO Menimbang Mengingat a. b. 1. 2. 3. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2015 dengan hasil menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
  • 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9); Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020, (Lembaran Desa Dermolo Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Desa Dermolo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020; Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2015.
  • 4. Menetapkan PERTAMA KEDUA : : MEMUTUSKAN : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Dermolo tentang Peraturan Desa Dermolo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dermolo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Dermolo pada tanggal 21 Januari 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOLO KETUA COHADI, S.Sos