SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 551) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.
Pasal I
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
(1)Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diberi insentif apabila
mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
meningkatkan :
a. kinerja Perangkat Daerah;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
c. pendapatan Daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap
triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi
pendapatan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen);
d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
(4)Ketentuan pemberian Insentif setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagai berikut:
a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau
lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen),
Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau
lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II
pada awal triwulan III;
d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen),
Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau
lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen),
Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau
lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III
dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(5)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target
kinerja triwulan yang ditentukan.
(6)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai,
tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 99
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI
ttd.
NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

More Related Content

What's hot

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 Pemdes Wonoyoso
 
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Arifuddin Ali
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiNugroho Satrio S
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Yudhi Aldriand
 
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020NoerCholies1
 
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018Aji Sahdi Sutisna
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...Yudhi Aldriand
 
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkadesBerita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkadesYudhi Aldriand
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ  Kepala DesaJuknis LKPJ  Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala DesaYudhi Aldriand
 
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desaPermen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desaAbdul Kohar
 
Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
 Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desaYudhi Aldriand
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesPemdes Seboro Sadang
 
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Yudhi Aldriand
 
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiKang Margino
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 

What's hot (20)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
 
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.
 
Bd add 2018
Bd add 2018Bd add 2018
Bd add 2018
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasiPergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
Pergub no 1 th 2016 pedoman rt-rw konsolidasi
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020
 
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
 
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkadesBerita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
Berita daerah kabupaten bekasi tentang pedoman pelaksanaan pilkades
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ  Kepala DesaJuknis LKPJ  Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala Desa
 
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desaPermen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa
 
Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
 Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
Berita Daerah Kabupaten Bekasi tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
 
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
 
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 

Similar to Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021

Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfPerda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfDiskominfoPB
 
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Permadi Adizah Putra
 
4113_perwali_24-2022.pdf
4113_perwali_24-2022.pdf4113_perwali_24-2022.pdf
4113_perwali_24-2022.pdfsuheri33
 
Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015umi salma
 
PERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfPERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfDiskominfoPB
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
 
Perda no 1 tahun 2020 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 1 tahun 2020 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...Perda no 1 tahun 2020 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 1 tahun 2020 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
 
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdfPerbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdfdiskominfopb1
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018pandirambo900
 
7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdf7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdfdiskominfopb1
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019 Pemdes Seboro Sadang
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020Arif Efendi
 
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdfdiskominfopb1
 

Similar to Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 (20)

Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfPerda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
 
Boncu2
Boncu2Boncu2
Boncu2
 
Perda APBD2024.pdf
Perda APBD2024.pdfPerda APBD2024.pdf
Perda APBD2024.pdf
 
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
 
4113_perwali_24-2022.pdf
4113_perwali_24-2022.pdf4113_perwali_24-2022.pdf
4113_perwali_24-2022.pdf
 
Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015Permen no.77 th_2015
Permen no.77 th_2015
 
PERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfPERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdf
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
 
Perda no 1 tahun 2020 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 1 tahun 2020 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...Perda no 1 tahun 2020 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 1 tahun 2020 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
 
PERDA X 30 EKS.pdf
PERDA X 30 EKS.pdfPERDA X 30 EKS.pdf
PERDA X 30 EKS.pdf
 
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdfPerbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
 
2021pd1215008.pdf
2021pd1215008.pdf2021pd1215008.pdf
2021pd1215008.pdf
 
7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdf7 Perda APBD 2022.pdf
7 Perda APBD 2022.pdf
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...
 
Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019Perdes apbdes 2019
Perdes apbdes 2019
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020
 
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf8 Penjabaran APBD 2022.pdf
8 Penjabaran APBD 2022.pdf
 

More from Pemdes Wonoyoso

PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANPERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANPemdes Wonoyoso
 
PANDUAN SITEKTONIK KEBUMEN
PANDUAN SITEKTONIK KEBUMENPANDUAN SITEKTONIK KEBUMEN
PANDUAN SITEKTONIK KEBUMENPemdes Wonoyoso
 
TAHAPAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KABUPATEN KEBUMEN
TAHAPAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KABUPATEN KEBUMENTAHAPAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KABUPATEN KEBUMEN
TAHAPAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KABUPATEN KEBUMENPemdes Wonoyoso
 
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024Pemdes Wonoyoso
 
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Tahun 2022
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Tahun 2022Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Tahun 2022
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Tahun 2022Pemdes Wonoyoso
 
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021Pemdes Wonoyoso
 
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2022PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2023PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2023Pemdes Wonoyoso
 
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2023PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2023Pemdes Wonoyoso
 
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2022PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2023
PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2023PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2023
PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2023Pemdes Wonoyoso
 
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021Pemdes Wonoyoso
 
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021Pemdes Wonoyoso
 
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA KELEMBAGAAN...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA KELEMBAGAAN...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA KELEMBAGAAN...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA KELEMBAGAAN...Pemdes Wonoyoso
 
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 

More from Pemdes Wonoyoso (20)

PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANPERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 
PANDUAN SITEKTONIK KEBUMEN
PANDUAN SITEKTONIK KEBUMENPANDUAN SITEKTONIK KEBUMEN
PANDUAN SITEKTONIK KEBUMEN
 
TAHAPAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KABUPATEN KEBUMEN
TAHAPAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KABUPATEN KEBUMENTAHAPAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KABUPATEN KEBUMEN
TAHAPAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF KABUPATEN KEBUMEN
 
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
 
RAB BELANJA TAHUN 2023
RAB BELANJA TAHUN 2023RAB BELANJA TAHUN 2023
RAB BELANJA TAHUN 2023
 
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Tahun 2022
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Tahun 2022Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Tahun 2022
Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Tahun 2022
 
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
 
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
 
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2022PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
 
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2023PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
PROFIL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
 
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2023PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2023
 
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2022PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
PRODESKEL DESA WONOYOSO TAHUN 2022
 
PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2023
PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2023PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2023
PETUNJUK PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2023
 
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2021
 
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2022
 
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
 
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA KELEMBAGAAN...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA KELEMBAGAAN...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA KELEMBAGAAN...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA KELEMBAGAAN...
 
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER KEDUA TAHUN 2022
 
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
LAPORAN APBDES SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
 

Recently uploaded

kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehBISMIAULIA
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 

Recently uploaded (9)

kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 

Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021

  • 1. BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
  • 2. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.
  • 3. Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1)Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. (2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan : a. kinerja Perangkat Daerah; b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah; c. pendapatan Daerah; dan d. pelayanan kepada masyarakat. (3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut : a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen); b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen); c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen); d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen) (4)Ketentuan pemberian Insentif setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II; b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II; c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II pada awal triwulan III; d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III; e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV; f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV; g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. (5)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. (6)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
  • 4. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 17 November 2021 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 17 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 99 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB KEBUMEN, KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI ttd. NURKHOTIMAH,SH.MH Penata Tk.I NIP. 19761029 201001 2 006