1. SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
Menuju Sekolah Ramah Anak
menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
oleh:
Hj. Himmiatul Amanah, SKM, MM
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
2. POKOK BAHASAN
• PENDAHULUAN
• ANALISA SITUASI SRA
• LANGKAH PEMBENTUKAN SRA
• PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SRA
• KESIMPULAN
• PENUTUP
3. KEBIJA-
KAN
• Keppres Nomor 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
• UU Perlindungan Anak dan Perubahannya (UU 23/2002, UU Nomor 35/2014,
UU 17/2016)
• UU Nomor 20/2003 Tentang Sisdiknas
• Inpres 1/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• Permen PPPA R.I. Nomor 08/2014 tentang Pedoman SRA
KONDISI
SEKOLAH
• 1/3 Waktu anak berada di sekolah
• Ancaman terhadap anak-anak di sekolah: kekerasan, keracunan makanan,
kecelakaan, lingkungan tidak layak, gedung yang mudah roboh, bencana,
karakter buruk, rokok, napza, informasi tidak layak, dll
KELEMBA-
GAAN
• Program kementerian/lembaga sudah berbasis sekolah dan menunjang
terhadap kondisi yang diinginkan dalam SRA
• SRA merupakan salah satu indikator penting dalam KLA
Latar Belakang
4. satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih
dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin,
memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari
kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung
partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran,
pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan
perlindungan anak di pendidikan.
5. Tujuan Sekolah Ramah Anak
Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi,
menjamin, dan melindungi hak anak. Selain itu juga memastikan
bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan
kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung
jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan
bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.
.
11. No Provinsi Jumlah SRA
1 Kab. Bima 19
2 Kab. Dompu 100
3 Kab. Lombok Barat 55
4 Kab. Lombok Tengah 65
5 Kab. Lombok Timur 13
6 Kab. Lombok Utara 0
7 Kab. Sumbawa 0
8 Kab. Sumbawa Barat 0
9 Kota Bima 24
10 Kota Mataram 98
Data: Fasnas SRA Provinsi NTB Tahun 2021
13. 1. Membuat kebijakan SRA
2. Koordinasi dengan Disdik dan Kanwil/Kantor Kemenag
3. Membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) SRA
4. Sosialisasi kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan tingkat Provinsi/Kab/Kota
5. Mengajak Satuan Pendidikan untuk membentuk dan mengembangkan SRA
6. Membuat SK penetapan sekolah yang mau
7. Deklarasi SRA
8. Melaporkan SK penetapan kepada KPPPA
9. Mendorong satuan pendidikan yang sudah di SK-kan untuk membuat Papan Nama
SRA
10.Memberikan Pelatihan KHA dan SRA kepada minimal 2 guru di setiap satuan
pendidikan yang di SK-kan
11.Pendampingan/monev kepada Satuan Pendidikan yang sudah di SK kan
12.Bekerjasama dengan Dinas yang memiliki Program berbasis sekolah
13.Mendorong semua SRA untuk mengisi kuesioner SRA di awal tahun
14.Mengusulkan Satuan Pendidikan untuk mendapat penghargaan
15.Membuat KIE SRA
PEMBENTUKAN
PROVINSI
KAB/KOTA
14. PENGEMBANGAN
PERSIAPAN
Sosialisasi
Komitmen sekolah
Membentuk Tim
SRA/SK
Koordinasi 3 pilar
Identifikasi potensi
Jika bottom up,
sekolah melaporkan
kepada
Dinas PPPA/Disdik/
Kemenag
Membuat papan nama
PERENCANAAN
Menyusun Rencana
Aksi/Program Tahunan
termasuk memetakan 6
kelompok anak rentan
Merencanakan kesinambungan
kebijakan, program, dan
kegiatan
yang sudah ada (UKS,
Adiwiyata,
dll) serta program lainnya
Membuat mekanisme
pengaduan
Merencanakan inovasi
melibatkan orang tua dan
anak untuk mewujudkan SRA
PELAKSANAAN
Melaksanakan Rencana Aksi/
Program SRA Tahunan
dengan
mengoptimalkan semua
sumber daya
Melakukan upaya pemenuhan
komponen SRA
Mengikuti pelatihan dan
pendampingan oleh Pemda
19. LANGKAH LANGKAH YANG DIAMBIL MENUJU SRA
1 Membuat SK TIM SRA yang ditandatangani oleh kepala satuan
pendidikan
2 Membuat SK TIM Pengaduan dan Mekanisme
Pengaduan
3 Mengisi checklist potensi
4 Membenahi tata tertib
5 Membuat papan nama SRA minimal spanduk di 3 bulan pertama
6 Membuat perencanaan berdasarkan checklist potensi untuk memenuhi 6
komonen SRA bersama 3 pilar
Sosialisasi mekanisme pengaduan kepada semua warga satuan
pendidikan
7
8 Evaluasi dengan menggunakan checklist potensi/standarisasi
20. 16.02
15.48
16.01
16.61 16.59
11.54 11.21 10.82
10.35
9.23
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2017 2018 2019 2020 2021
Angka Perkawinan Anak di Provinsi NTB 2017 - 2021
NTB
NASIONAL
Sumber: BPS,
Angka
dalam %
21.
22. Data Perkawinan Anak di Provinsi NTB Tahun 2015 – 2022 (bulan Juli)
0
200
400
600
800
1000
1200
Perkawinan Anak
86 134 162
212
302
816
1132
419
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (Juli)
Sumber data Dispensasi Perkawinan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB
masa Covid 19
23. Optimalisasi Kapasitas Anak
Memastikan anak memiliki
resiliensi dan mampu menjadi
agen perubahan
Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
Menjamin pelaksanaan dan
penegakan regulasi terkait
pencegahan perkawinan anak serta
meningkatkan kapasitas dan
optimalisasi tata kelola kelembagaan
Penguatan Koordinasi
Pemangku Kepentingan
Meningkatkan sinergi dan
konvergensi upaya pencegahan
perkawinan anak
Lingkungan yang
Mendukung Pencegahan
Perkawinan Anak
Membangun nilai dan norma
yang mencegah perkawinan
anak,
Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
Menjamin anak mendapat layanan dasar
komprehensif untuk kesejahteraan anak
STRATEGI DAERAH NTB
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
24. Asas Pencegahan Pernikahan Dini
non diskriminasi;
1
kepentingan yang terbaik bagi anak;
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan
penghargaan terhadap pendapat anak;
partisipasi; dan
pemberdayaan anak.
2
3
4
5
25. KESIMPULAN
1. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang memiliki karakteristik
mampu melindungi hak-hak anak serta menjadi garda terdepan dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada anak.
2. 70 % Kabupaten/Kota sudah mengembangkan Sekolah Ramah Anak
(SRA), yang belum KLU, Sumbawa dan Sumbawa Barat
3. Di NTB Sekolah Ramah Anak sebanyak : 12,52% dari jumlah SMA sederajat
yang ada.
4. Kendala dalam pengembangan SRA di NTB adalah keterbatasan SDM yang
ada, keterbatasan dana serta pemahaman kebijakan SRA masih kurang
5. Dukungan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Satuan Pendidikan sangat
diharapkan dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak
