Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi nota kesepakatan program sekolah penggerak antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen menjelaskan tentang kerangka kerja sama program sekolah penggerak berdasarkan undang-undang dan keputusan menteri terkait. Dokumen juga memberikan contoh best practice pelaksanaan program sekolah penggerak di Kabupaten Bekasi yang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

1. REVIEW
Optimalisasi
Nota Kesepakatan
Program Sekolah
Penggerak
Agus Ramdani, S.Sos, M.MPd
(Widyaprada Ahli Madya
Pada Balai Besar Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Jawa Barat)
BBPMP PROVINSI JAWA BARAT
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Tahun 2022

2. PASAL 12 UNDANG-UNDANG
N O 2 3 TA H U N 2 0 1 4
T E N T A N G P E M E R I N T A H A N D A E R A H
Pembagian Kewenangan Urusan
Pendidikan dalam Otonomi Daerah
Pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan
pendidikan anak usia dini dan nonformal, serta pendidikan
dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah
(SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi
kewenangan pemerintah provinsi

3. Pesan Kunci PSP
Tujuan
Sekolah Penggerak
“Menciptakan iklim kolaboratif
bagi para pemangku
kepentingan di bidang
pendidikan baik pada lingkup
sekolah, pemerintah daerah,
maupun pemerintah”.
Selain meningkatkan kompetensi,
menjamin pemerataan kualitas,
dan membangun ekosistem
pendidikan
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak

4. Kriteria Penetapan
Kemendikbudristek menetapkan semua pemerintah daerah provinsi dan menetapkan
secara bertahap pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program
Sekolah Penggerak.
Kesanggupan untuk
menyelenggarakan Program Sekolah
Penggerak di satuan pendidikan di
wilayahnya.
Kebijakan/peraturan daerah/program
pembangunan daerah yang
mendukung kemajuan pendidikan
Komitmen daerah berupa alokasi
anggaran pendidikan yang bersumber
dari pendapatan asli daerah.
DITINDAKLANJUTI DENGAN NOTA KESEPAKATAN (NK) YANG
DITANDATANGANI UNIT UTAMA TERKAIT PADA KEMENDIKBUDRISTEK
DENGAN MASING-MASING KEPALA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PELAKSANA PSP
PROV/KAB/KOTA

5. NK-PSP

6. Maksud dan Tujuan NK-PSP
NK bertujuan untuk terjalinnya
Kerja Sama strategis yang
berkesinambungan dalam
penyelenggaraan PSP.
2.
NK dimaksudkan sebagai
pedoman PARA PIHAK dalam
menjalin Kerja Sama strategis
untuk penyelenggaraan PSP.
1.

7. Prinsip Perjanjian Kerja Sama PSP
4.
Persamaan kedudukan.
5.
Saling menguntungkan.
6.
Memperhatikan hukum nasional dan hukum
internasional.
1.
Berdasarkan kesepakatan.
2.
Itikad baik.
3.
Kepentingan nasional.

8. Azas Perjanjian Kerja Sama PSP
Adanya kepastian hukum dan menghindari
celah hukum yang merugikan
Yuridis
Tidak bertentangan dengan Kebijakan Pusat
Politis
Tidak bertentangan dengan kebijakan
Kementerian atau Satker terkait
Teknis
Tidak berpotensi disalahgunakan untuk
kepentingan terselubung
Keamanan
TERWUJUDNYA PROFIL
PELAJAR PANCASILA

9. Ruang Lingkup NK-PSP
01
02
03
04
Dapat dilakukan melalui pertemuan daring maupun
luring, menerbitkan surat edaran terkait PSP, dan
penyebaran informasi melalui berbagai media.
Sosialisasi PSP
Membentuk tim panel yang bertugas memilih dan
menetapkan KS sebagai pelaksana PSP,
menerbitkan dan menetapkan melalui SK satuan
pendidikan sebagai pelaksanaPSP.
Penetapan Satuan Pendidikan sebagai PSP
Pendampingan konsultatif asimetris, pelatihan dan
pendampingan, mengembangkan platfrom,
menyusun Juknis pembelajaran paradigma baru,
melakukan perencaan berbasis data.
Pelaksanaan kegiatan PSP
Bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi
yang dilaksanakan pada awal, pertengahan, dan
akhir penyelenggaraan PSP.
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PSP

10. 04
Melakukan pendampingan KS
dalam pelaksanaan dan
pemantauan PSP.
06
Melaksanakan pelatihan KS,
pengawas sekolah, penilik, dan
perwakilan guru.
07
Melaksanakan evaluasi hasil
pelaksanaan kegiatan PSP.
08
Melakukan koordinasi dengan
semua pihak untuk perbaikan dan
keberlanjutan PSP..
04
Menetapkan satuan sebagai
pelaksana PSP dan menyediakan
Help Desk PSP.
03
Menyusun sistem seleksi dan
menjadi tim panel untuk
menentukan KS PSP.
02
Menyiapkan perangkat pendukung dan
pendampingan dalam perencanaan,
sosialisasi, pelaksanaan, dan monev PSP.
01
Melakukan sosialisasi dan
menyediakan anggaran PSP.
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah

11. 4
Menetapkan
kebijakan dan
kegiatan, serta
menyediakan
anggaran terkait
PSP..
5
Mentaati Kemendikbud
ristek No. 371 Tahun
2021 Program Sekolah
Penggerak (Mekanisme
Penggantian KS)
6
Melaksanakan
kegiatan daerah
terkait PSP
1
Membuat edaran
terkait
penyelenggaraan
PSP
2
Melakukan
sosialiasi tentang
penyelenggaraan
PSP
3
Menjadi tim
Panel untuk
menentukan KS
yang dapat
mengikuti PSP..
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

12. Lanjutan….
7.
Menyediakan tempat dan koneksi
internet untuk pembelajaran
paradigma baru.
8.
Mendukung dan menghadiri
pertemuan kemajuan program
PSP
10
Memastikan rasio tugas
pengawas/penilik dan sekolah
seimbang untuk pengawas/penilik
melakukan pendampingan.
13.
Memberikan umoan balik untuk
peningkatan kinerja
pengawas/penilik sekolah.
14.
Aktif menjadi bagian dari proses
penjaminan mutu program PSP.
9.
Mendukung proses belajar KS,
pengawas/penilik, dan guru di
satuan pendidikan PSP
11
Melakukan
evaluasi hasil
pelaksanaan
kegiatan program
daerah.
12
Melakukan koordinasi
dengan Pusat dalam
memberikan masukan dan
melakukan perbaikan
berkelanjutan

13. Upaya Optimalisasi Kerja Sama
1
1 • Rencana Kerja PSP
• Tugas dan Fungsi/kewenangan,
• Kondisi organisasi (finansial, sumber daya, dsb)
• Kelebihan atau potensi yang bisa ditawarkan
.
IDENTIFIKASI DIRI
3 • Kesepakatan yang setara dan resiprokal
• Penyusunan Rencana Kerja detail
• Inventarisasi potensi masalah/tantangan dalam implementasi
• Upaya mitigasi atau solusi alternatif
PENGUATAN KOMITMEN KERJA SAMA
2 • Area yang membutuhkan kerja sama dengan pihak lain
• Pihak yang ingin diajak kerja sama (Mitra Pembangunan)
• Bentuk/ruang lingkup dan durasi kerja sama
• Output/outcome dan nilai tambah yang ingin dicapai
REVIEW NOTA KESEPAKATAN
4 • Pemantauan implementasi sesuai tahapan yang disepakati
• Evaluasi berkala.
MONITORING DAN EVALUASI

14. Review Implementasi NK-PSP

15. Success
Story
Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi penyelenggaraan Program
Sekolah Penggerak (PSP), program ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang
bertujuan mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian
hasil belajar siswa secara holistik. Sekolah penggerak juga sejalan dengan visi Kabupaten Bekasi
yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bekasi “BERSINAR” (Berdaya saing, Sejahtera,
Indah, dan Ramah Lingkungan
“Satuan pendidikan pelaksana PSP di Kabupaten Bekasi, mendapat dukungan anggaran dari
Pemda sebesar Rp50.000.000,- per sekolah untuk pelaksanaan IHT (In House Training) dalam
rangka pengimbasan program PSP dan Implementasi Kurikulum Merdeka ke sekolah-sekolah
negeri lainnya yang mendaftar melalui jalur mandiri” ujar Ahmad seorang pengawas sekolah SD
yang dihubungi melalui selurel, Jum’at malam (23/9)
Ahmad juga mengungkapkan, kepala sekolah, guru, serta pengawas sekolah yang tergabung
pada komite pembelajaran mendapat pembinaan melalui IHT tentang program anti perundungan
dan mendapatkan pendampingan dalam menyusun perencanaan program sekolah penggerak,”
ucapnya
MENDUKUNG PSP:
Pemda Kabupaten Bekasi Alokasikan Anggaran Daerah

16. Best Practice…
Setelah dukungan
anggaran turun, PMO
bersama unsur terkait
melakukan penyusunan
pedoman-pedoman
tingkat daerah untuk
memandu pelaksanaan
program dukungan PSP
dan untuk menjaga
akuntablitas dan
penjaminan mutu
program daerah terkait
PSP.
Penyusunan NSPK
pelaksanaan
Program
04
Bupati akan melakukan
koordinasi (Rakortek)
dengan Bappeda dan
Bidang terkait untuk
mengalokasikan
anggaran daerah untuk
program-program PSP
yang diinformasikan
pada Policy
Brief/Risalah Kebijakan
PSP.
Disposisi Bupati
Ke Bappeda untuk
Permohonan
Dukungan
Anggaran PSP
03
Tim PMO dan perangkat
terkait melakukan
sosialisasi dan advokasi
ke Bidang Perencanaan
Disdik untuk dijadikan
sebagai bagian program
pada dokumen RKPD.
Materi yang
disosialisasikan dan
diskusikan antara lain
Keputusan Menteri
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik
Indonesia Nomor
371/M/2021 Tentang
PSP dan Nota
Kesepakatan PSP
Sosialisasi dan
Advokasi NK-PSP
01
Tim PMO melalui Kepala
Dinas Pendidikan
mendorong Bagian
Perencanaan Disdik untuk
bersurat/koordinasi
dengan Bupati untuk
memperoleh dukungan
anggaran yang kemudian
akan di disposisikan ke
Bappeda. Bahan yang
bisa disertakan antara lain
Nota Kesepakatan PSP
dan Policy Brief/Risalah
Kebijakan PSP.
Bersurat Ke Bupati
dan Koordinasi ke
Bappeda
02

18. TERIMA KASIH
Matahari Tampil Cantik Setiap Pagi, Meski Sebagian Besar Penontonnya Masih Tidur. (Jhon Lennon)