international public service forum 2018

1. 1November 2018
Pemanfaatan Basis Data Terpadu
Sebagai Layanan Publik Untuk Mengatasi
Kemiskinan & Ketimpangan
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

2. 2
Sistematika
1 Pengertian Data Terpadu
2
4
3
Pengembangan Data Terpadu
Pengelolaan Data Terpadu
Dampak Pemanfaatan Data Terpadu
Untuk Peningkatan Efektivitas Program
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri5

3. 3
Pengertian Data Terpadu
1

4. 4
70,00
54,20
47,20
27,20
25,90
34,01
49,50
47,97
38,74
37,87
31,02
29,89
28,59
28,55
27,73
28,51
27,76
26,58
25,95
60,00
40,10
33,30
15,10
13,70
17,47
24,20
23,43
19,14
18,41
13,33
12,36
11,66
11,47
10,96
11,13
10,70
10,12
9,82
-5
5
15
25
35
45
55
65
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1970
1976
1978
1990
1993
1996
1998
1999
2000
2001
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sep-17
Mar-18
Jumlah Penduduk Miskin
% Penduduk Miskin
Tingkat Kemiskinan & Jumlah Penduduk Miskin
1970 - 2018
0,41
0,40
0,397
0,394
0,393
Mar-15
Sep-15
Mar-16
Sep-16
Mar-17
Koefisien GINI Indonesia
2015 - 2017
Tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari 60% pada tahun
1970 menjadi 9,82% pada Maret 2018. Selain itu, koefisien GINI juga menurun dari 0.4 menjadi
sekitar 0.3 dalam 3 tahun terakhir.
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah
Penduduk Miskin Nasional, 1970-2018
JumlahPendudukMiskin(JutaOrang)
PresentasePendudukMiskin(%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

5. 5
Perbedaan Data Kemiskinan Agregat
dan Data Kemiskinan Mikro
Susenas digunakan untuk
mendapatkan angka/tingkat
kemiskinan yang merupakan
proporsi jumlah penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan
dalam total penduduk.
Basis Data Terpadu merupakan
data mikro yang diperoleh
melalui sensus untuk
memperoleh data berdasarkan
nama dan alamat dari 40%
penduduk dengan status
kesejahteraan terendah
Data Agregat
(Susenas)
Data Mikro
(Basis Data Terpadu)

6. 6
Pengembangan Data Terpadu
2

7. 7
Sejarah Data Terpadu
PBDT
2015
PPLS
2011
PPLS
2008
PSE
2005
• 19,1 juta RTS
• Distsribusi
BLT 2005
• 18,5 juta RTS
• Distsribusi BLT
2008, 2009
• 24,7 juta RTS
• Distribusi BLSM
2013 dan KKS,
KIS, KIP 2014
• 25,7 juta RTS
• Perbaikan
Metodologi
• KKS, BPNT,
Subsidi Listrik

8. 8
Data Terpadu Merupakan Upaya Memperbaiki
Efektivitas Penargetan Program Penanggulangan Kemiskinan
Hanya sekitar 30% penduduk
miskin yang menerima ketiga
program perlindungan sosial
(Raskin, BLT, Jamkesmas)
Basis Data Terpadu akan
meningkatkan
efektivitas penargetan
Desil konsumsi rumah tangga
Persentasepenerimabantuan
Sumber: Susenas 2009
Kualitas Penargetan
Program Perlindungan Sosial (2009)

9. 9
Tujuan Metode Pengumpulan Data Adalah
Untuk Menurunkan inclusion dan exclusion error
Daftar
Sementara RT
(Yang telah
disahkan oleh
Desa/Kelurahan
dan kemudian
disahkan oleh
Bupati/
Walikota)
Forum
Konsultasi
Publik (FKP)
Data PPLS
2011
+
Hasil
Musdes/
Muskel
2013-2014
Program PKH yang Belum
Terdaftar dalam BDT
Hasil Verifikasi dan Validasi
Kemensos
+
+
+
Usulan Dari Pemerintah Daerah
Data dari program Perlindungan
Sosial lain
+
Metode Pengumpulan Data Terpadu 2015
Daftar Awal
Basis Data Terpadu
Analisis Data &
Pengembangan
Model Proxy
Means Testing
[TNP2K]
Pencacahan
Rumah Tangga
PBDT 2015
[BPS]

10. 10
Data yang Dikumpulkan Pada PBDT 2015
• PKH
• Raskin
• Jamkesmas
• Asuransi kesehatan lain
• Jamsostek
• KKS
• KIP
• BPJS/KIS
Kepesertaan Program
• Nama Kepala RTS
• Alamat/SLS
• Desa
• Kecamatan
• Kabupaten/Kota
• Provinsi
• Jumlah Anggota RTS
Identitas RTS
• Nama anggota RTS
• Hubungan dengan
Kepala RTS
• Jenis kelamin
• Umur
• Status perkawinan
• Kepemilikan kartu ID
• No. Induk
Kependudukan (NIK)
• Akte/Buku Nikah
• Akte Cerai
• Akte Kelahhiran
Demografi
• Kegiatan bekerja
• Lapangan kerja
• Status/kedudukan
pekerjaan
• Usaha Mikro Kecil
(UMK): pemilik usaha,
jenis usaha, jumlah
tenaga kerja, omset.
Ketenagakerjaan
• Status penguasaan
bangunan tempat tinggal
• Luas lantai
• Luas bangunan
• Jenis lantai
• Jenis dinding
• Jenis atap
• Sumber air minum
• Cara memperoleh air minum
• Sumber penerangan
• Kelas daya listrik terpasang
• Bahan bakar untuk memasak
• Tempat buang air besar
• TPA tinja
• Kamar tidur
Perumahan
Catatan: Warna merah adalah variabel baru 2015
• Jenis cacat
• Penyakit kronis menahun
• Status kehamilan wanita
• Penggunaan alat/
cara KB
Kesehatan
• Partisipasi sekolah
• Status sekolah
• Kelas/jenjang tertinggi
• Ijazah tertinggi
Pendidikan
• Mobil
• Sepeda Motor
• Perahu Motor
• Kapal Motor
• Sepeda
• Perahu
• Lemari es
• Tabung gas
• Penguasaan lahan
• Kepemilikan ternak
• Emas
• HP
• TV
Kepemilikan Aset

11. 11
Produk dan Layanan Data Terpadu
2

12. 12
Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Pasal 2 dan 6 :
Pengecualian informasi publik
Dasar Hukum Terkait
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 101 (b)
Semua instansi pengguna wajib
menjadikan NIK sebagai
dasar penerbitan dokumen
Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin
Pasal 8–10 : Pendataan fakir miskin
Pasal 11 : Penetapan
Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Pasal 8–10 : Perlindungan hak pribadi

13. 13
Pokja Pengelolaan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
1. Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Penanggung Jawab:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
6. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
7. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik
3. Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
4. Tim Teknis: Gabungan Staff Menko PMK, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Bappenas dan BPS
Menteri Sosial telah membentuk Pokja Pengelola Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin berdasarkan UU 13/2011 tentang Penangananan Fakir
Miskin, dengan susunan sebagai berikut:

14. 14
• Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan
oleh program perlindungan sosial , dengan bekerja
sama dengan penyelenggara program
• Memberi dukungan teknis kepada pengguna
Basis Data Terpadu
• Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi
informasi
• Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu
melalui media berbasis teknologi informasi
• Memastikan kesahihan berbagai studi untuk
memperbaiki kualitas penetapan sasaran program
• Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan
Basis Data Terpadu
Bentuk Layanan Data Terpadu
Untuk Program Perlindungan Sosial
1
Menyediakan
Layanan
program
2 Melakukan
riset
3 Membangun
sistem informasi

15. 15
Layanan Data dan Analisis Ketepatan Sasaran
Untuk Dunia Usaha
Inisiatif Dunia Usaha dapat secara signifikan mengurangi angka kemiskinan dan
ketimpangan jika dilakukan kepada target dan sasaran yang tepat
TNP2K menyediakan layanan kepada dunia usaha untuk
mempertajam target dan sasaran program CSR, sehngga dapat
meningkatkan efektifitas
”
“

16. 16
Data agregat/
distribusi
Data individu
DENGAN
nama dan alamat
• Digunakan hanya untuk program-program
penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.
• Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana program baik
pusat maupun daerah.
• Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi
tentang deskripsi dan sasaran program – dapat berdiskusi
dengan staf teknis TNP2K.
• Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik
pemerintah pusat maupun daerah.
• Pengguna: Pemerintah pusat & daerah, lembaga
penelitian, NGO, dll.
• Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna.
Penggunaan Data Terpadu
Dan Jenis Data yang Tersedia
Data individu TANPA
nama dan alamat
• Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah.
• Dapat diakses melalui website TNP2K.

17. 17
ANGGOTA KELUARGA
• Memeh (NIK: 3171066406440002) lahir di Tasikmalaya, 24/6/1944
Istri, 70 tahun, menikah, tidak/belum pernah bersekolah,
Peserta BPJS PBI
• Idawati (NIK: 3171064205690003) lahir di Jakarta, 2/5/1969
Anak, 45 tahun, cerai mati, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI
• Adam Noval (NIK: 3171061506910001) lahir di Jakarta ,15/6/1991
Cucu, 23 tahun, belum menikah, tidak bersekolah lagi, Peserta BPJS PBI, Buruh
• Dwi Fadli (NIK: 3171061809960004) lahir di Jakarta, 18/9/1996
Cucu, 18 tahun, belum menikah, SMP, Peserta BPJS PBI
• Natasha Caroline (NIK: 3171066808020003) lahir di Jakarta, 28/8/2002
Cucu, 12 tahun, belum menikah, SD, Peserta BPJS PBI
KONDISI RUMAH TINGGAL
• Kepemilikan rumah
• Tipe dinding
• Kualitas dinding
• Jenis atap
• Kualitas atap
KEPEMILIKAN ASET
• Mobil
• Sepeda motor
• Lemari es
• Tabung gas 12 kg
• HP dalam rumah tangga
• Sumber air minum
• Cara memperoleh air minum
• Penerangan utama
• Source cooking fuel
• Sanitasi/tempat BAB
: Rumah sendiri
: Tembok
: Jelek
: Genteng
: Jelek
: Sumur bor/pompa
: Tidak membeli
: Listrik PLN
: Minyak tanah
: Sendiri
: Tidak punya
: Tidak punya
: Tidak punya
: Tidak punya
: Tidak punya
Desil kesejahteraan : 1
Ijo
• Provinsi
• Kabupaten
• Kecamatan
• Desa
• Alamat
: DKI Jakarta
: Kota Jakarta Pusat
: Menteng
: Menteng
: Jalan Menteng Jaya
RT 001/RW 08
Nama Kepala Keluarga
Tingkat pendidikan : Tidak bersekolah
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Peserta BPJS PBI : Ya
Sidik Jari: | Iris Mata: | Ketunggalan:
BASIS DATA
TERPADU
• Tempat/Tanggal Lahir : Depok 10/12/1932
• NIK : 3171061012320001
• No. Kartu Keluarga : 3171060701091802
• No. KKS : 373INS10310A05
• Kode wilayah : 3173020001

18. 18
Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak
Provinsi Nusa Tenggara Barat
LOMBOK UTARA
18.185 RT
KOTA MATARAM
5.605 RT
LOMBOK TENGAH
78.768 RT
LOMBOK TIMUR
87.734 RT
SUMBAWA BARAT
4.447 RT
SUMBAWA
23.610 HRTH
BIMA
32.068 RT
KOTA BIMA
4.361 RT
DOMPU
17.740 RT
LOMBOK BARAT
53.592 RT
(40 % Status Sosial Ekonomi Terendah)
Contoh Data Agregat

19. 19
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
49,00 54,00 59,00 64,00 69,00 74,00 79,00 84,00
AlokasiAnggaranUntukInfrastrukturDasar(%)
Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak (%)
Contoh Analisis Anggaran Pemerintah Daerah
Berdasarkan Alokasi Infrastruktur Dasar
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumber: SUSENAS BPS 2015 dan Kementerian Keuangan (DJPK),
Wilayah dengan tingkat kemiskinan diatas
Nasional dan Provinsi
Wilayah dengan tingkat kemiskinan diatas
provinsi
Wilayah dengan tingkat kemiskinan
dibawah Nasional dan Provinsi

20. 20
Pemanfaatan Data Terpadu
3

21. 21
Pemanfaatan Data Terpadu
Untuk Program Bantuan Sosial & Subsidi Pemerintah
Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat
40% Status Sosial Ekonomi Terendah
Jumlah
Rumah Tangga (RT)
27.010.015
Jumlah Penduduk
98.195.551 Jiwa
Garis Kemiskinan (Maret 2018)
Penerima
KPS/KKS/
KIP/Rastra
9,82 %
40%
25%
Inclusion Error
Exclusion Error
Penerima
Bantuan Iuran
(PBI) JKN
35%
Program Keluarga Harapan (PKH)16%
Data Terpadu
SK 71 – 2018
Jumlah Keluarga (KK)
28.809.130
Subsidi Listrik & LPG

22. 22
Pemanfaatan Data Terpadu
Untuk Kompensasi Subsidi BBM
Bantuan Langsung
Tunai (BLT)
2005 & 2008
Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat
(BLSM)
2013
Program Simpanan Keluarga
Sejahtera (PSKS)
2014
Penyaluran secara tunai
melalui Kantor Pos, tanpa
penanda kartu
18 Juta
Rumah Tangga
15,5 Juta
Rumah Tangga
15,5 Juta
Rumah Tangga
Penyaluran secara tunai
melalui Kantor Pos, dengan
penanda Kartu Perlindungan
Sosial (KPS)
Penyaluran secara tunai dalam bentuk
simpanan melalui Kantor Pos
dengan penanda Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) untuk 14,5 Juta RT dan melalui
SIM Card dalam bentuk uang elektronik
dengan Penanda Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS) untuk 1 Juta RT

23. 23
Pemanfaatan Data Terpadu
Untuk Program Rastra & Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

24. 24
Pemanfaatan Data Terpadu
Untuk Subsidi Listrik Tepat Sasasran
14,70 4,10
0,40
4,10
0,80
1,60
450 VA 900 VA
>900 VA
Tanpa
Meteran
Bukan PLN
Tanpa
Listrik
(Dalam Juta Rumah Tangga)
Total RT Yang Berhak Menerima Subsidi
25,7 Juta
4.152.714
14.769.206
18.931.920
196.521 779.741 976.262
900 VA 450 VA Gabungan
Total Data Yang Tidak Ditemukan
95% Rumah Tangga Berhasil Ditemukan Dan Cocok Dengan Data Pelanggan PLN
Hasil Pemadanan Data Terpadu Dengan Data Pelanggan PLN 900 VA, 450 VA dan Gabungan

25. 25
Tahapan/Metodologi Pencocokkan Data Terpadu
Dengan Data Pelanggan PLN
PENUTUPAN
dilakukan oleh PLN
Rayon dengan
melakukan penutupan
pada aplikasi,
disertai pencetakkan
Berita Acara dan
lampiran
PENYERAHAN
DATA oleh
Kementerian
ESDM kepada
PLN
PLN melakukan
PEMILAHAN DATA
berjenjang:
(1) PLN Wilayah/
Distribusi,
(2) PLN Area, dan
(3) PLN Rayon
PENCETAKAN FORMULIR
PENCOCOKAN dilakukan oleh PLN
Rayon yang berisi Data RuTa dari
DTPFM untuk diverifikasi
berdasarkan Kartu Keluarga, KTP,
dan Slip Pembayaran Listrik
UJI PETIK dilakukan oleh
PLN Rayon untuk
memastikan kesesuaian
data entry dengan kondisi
lapangan
PENYERAHAN DATA
oleh TNP2K kepada
Kementerian ESDM
a.
b. Para petugas dan
karyawan PLN di seluruh
Rayon melakukan
VERIFIKASI LANGSUNG
KE MASING-MASING
RUTA dengan membawa
formulir pencocokkan
data; hasil temuan diinput
ke aplikasi Pelanggan
1 2 3 5 64

26. 26
Proses Pencocokan Data BDT Dengan Data Pelanggan PLN
Dalam melaksanakan proses pencocokkan data, petugas PLN mengunjungi satu
persatu rumah berdasarkan data terpadu hasil PBDT 2015 untuk melakukan
verifikasi secara langsung

27. 27
Dalam melaksanakan proses pencocokkan
data, petugas PLN membawa formulir
pencocokkan data yang telah dicetak dan
dicocokkan dengan data kependudukan untuk
memastikan bahwa RT dalam data terpadu
adalah benar pelanggan PLN yang berhak
mendapatkan subsidi
Pencococokkan dilakukan dengan data
kependudukkan dan juga kondisi fisik
sambungan listrik untuk memastikan
kesesuaian daya
Proses Pencocokan Data BDT Dengan Data Pelanggan PLN

28. 28
Permintaan Pemanfaatan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
Sejak Terbentuknya POKJA Data Terpadu
Data tidak untuk
kepentingan politik
dan komersial
Masyarakat luas
Selesai 48
Diproses 3
Selesai 83
Diproses 1
Selesai 464
Diproses 5
51 84 469
Daftar nama dan alamat
Permintaan
Data
Kementerian/
Lembaga
Provinsi Kabupaten/Kota
Pelayanan
bagian dari
Open
Government
Indonesia

29. 29
Dampak Pemanfaatan Data Terpadu
Untuk Peningkatan Efektivitas Program
4

30. 30
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PersentaseManfaatTotal
Desil Pengeluaran Perkapita
SD 2013 SD 2009
-12,16
-2,86
-15
-10
-5
0
PoinPersen
Kesalahan Penentuan Sasaran Berkurang
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PersentaseManfaatTotal
Desil Pengeluaran Perkapita
SMP 2013 SMP 2009
-3,98 -3,76
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
PoinPersen
Ketepatan Sasaran BSM Mengalami Perbaikan
Sumber: Susenas, 2009 dan 2013
Exclusion Error Inclusion Error
Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012
Memperbaiki Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial
Bidang Pendidikan
Exclusion Error Inclusion Error

31. 31
100 100 100 100 100 100
71,1 70,5
55,5
40,640,3
20,7
0,80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase(%)usia6-25tahun
Lama Menempuh Pendidikan
Kuantil 1 Kuantil 2
100 100 100 100 100 100
73,3 72,7
58,2
45,0
42,6
23,2
1,10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase(%)usia6-25tahun
Lama Menempuh Pendidikan
Kuantil 1 Kuantil 2
2013 2014
Sumber: Analisis data Susenas Maret 2013 dan Maret 2014
Keberlanjutan Pendidikan Anak Usia Sekolah
Pada Rumah Tangga 40% Termiskin
Tingkat Drop-Out Berkurang, dan Tingkat Partisipasi Meningkat

32. 32
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PersentasePenerimaManfaat
Desil Pengeluaran Perkapita
2012 2014
Ketepatan Sasaran Program Kesehatan
Mengalami Perbaikan
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
PoinPersen
Kesalahan Penentuan
Sasaran Berkurang
Sumber: Susenas, 2012 dan 2014
Exclusion
Error
Penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) Sejak 2012
Memperbaiki Ketepatan Sasaran
Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan
Inclusion
Error
- 13.93
- 3.91

33. 33
Perbaikan Kinerja Ketepatan Sasaran
Program Perlindungan Sosial Raskin/Rastra
0
10
20
30
40
50
Kuantil 1 Kuantil 2 Kuantil 3 Kuantil 4 Kuantil 5
Kinerja Penargetan Program
Menggunakan Data Terpadu
KPS Raskin 2010
Pengurangan
Exclusion Error
Pengurangan
Inclusion Error
Sumber: Susenas 2010 (Raskin) dan Desember 2013 (KPS)

34. 34
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri
5

35. 35
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
Untuk Updating Basis Data Terpadu
Aktif - Mandiri
• Mengurangi exclusion error
• Mengintegrasikan data
pemda
DATA TERPADU
Program
Penanganan
Fakir Miskin
(2015)
DATA TERPADU
TERMUTAKHIRKAN
• Jumlah
Rumah Tangga
Bertambah
• Peringkat
Kesejahteraan
Rumah Tangga
Dimutakhirkan
1. Pendaftaran
2. Identifikasi Awal
3. Verifikasi
4. Pemutakhiran Data

36. 36
Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
1 2 3 4 5
• Pendaftar mendatangi
Petugas Pendaftar (Aktif)
atau Petugas Pendaftar
mendatangi ruta yang
diduga miskin (Pasif)
• Pendaftar menunjukkan
KTP dan/atau KK
Pemutakhiran
Data Terpadu
PPFM
Verifikasi Rumah
Tangga
Identifikasi AwalPendaftaran
• Menggunakan
indikator PBDT 2015
• Data elektronik
hasil pendataan
dikirimkan ke
Pokja Pengelola
Data Terpadu PPFM
Pemutakhiran
Daftar Sasaran
Penerima ProgramDESA
• Pencocokan Data Rumah
Tangga pendaftar dengan
Data Terpadu PPFM
• Penetapan daftar rumah
tangga yang akan
diverifikasi/validasi (prelist)
• Menggunakan basis
Data Terpadu yang
sudah
dimutakhirkan
• Kriteria sasaran
penerima program
ditetapkan oleh K/L
• Pemeringkatan
ulang rumah
tangga lama
dan baru
• Menggunakan
metode PMT
Pemerintah Daerah Pokja Data Terpadu PPFM

37. 37
Terima kasih