MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
LEGALITAS UMKM (OSS).pptx
1. Kendal, 28 November 2022
LEGALITAS UMKM
Disusun oleh :
Drs. Ferinando Rad Bonay
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KENDAL
2. PENDAHULUAN
2
Apa yang dimaksud UMKM : .....?
UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan oleh individu
atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro.
3. 3
KRITERIA MIKRO KECIL MENENGAH
MODAL
Pasal 35 ayat (3)
Paling banyak Rp1
miliar, tidak termasuk
tanah dan bangunan
tempat usaha.
lebih Rp1 – 5 miliar,
tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat
usaha.
Rp5 – 10 miliar, tidak
termasuk tanah dan
bangunan tempat
usaha.
OMZET
Pasal 35 ayat (6)
Paling banyak Rp2
miliar.
Rp2 – 15 miliar. Rp15 – 50 miliar.
Menurut PP No. 7 tahun 2021
KASIFIKASI UMKM
4. PERMASALAHAN UMKM
1. Bidang Kelembagaan;
2. Bidang Pembiayaan;
3. Bidang SDM;
4. Bidang Produksi;
5. Bidang Pemasaran.
6. Legalitas Usaha (Online Single Submission/Pengajuan
atau pengiriman tunggal online)
OSS adalah sistem atau aplikasi yang melakukan integrasi
serta pemrosesan data dan informasi pelaku usaha
sehubungan dengan proses penerbitan perizinan
berusaha secara elektronik.
1. LEGALITAS USAHA
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem
Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis
Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan
Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah
diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.
DASAR HUKUM
8. PROSES LAMA PERIZINAN BERUSAHA
Pelaku usaha harus
menuju banyak
lembaga Pemerintah
Satu Lembaga Pemerintah
harus melayani banyak
pelaku usaha
“Rumit, Lama, Tidak Pasti, dan Boros”
10. SYARAT YANG PERLU DISIAPKAN DALAM PEMBUATAN OSS
1. KTP
2. HP Android
3. Gmail
4. Surat Keterangan Usaha dari Desa
5. Foto Usaha
6. Sampel Produk
7. Stempel Usaha
14. 1. PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)
DASAR HUKUM
Surat Edaran Kepala Badan POM Pusat : No. HK. 03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012
tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2. LEGALITAS PRODUK
1. PIRT
PIRT adalah syarat yang harus dimiliki jika seseorang hendak menjalankan
usaha di rumah atau industri rumahan, di bidang makanan dan minuman.
SPP-IRT ini bersifat wajib. Sebab, sertifikat ini bisa menjadi penjamin dan
barang bukti bahwa produk yang dimiliki oleh UMKM layak dan aman di
konsumsi, serta pelaku UMKM bisa tenang memproduksi produk dan menjual
secara luas.
15. Surat Edaran Kepala Badan POM Pusat : No. HK.
03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 tentang
Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga.
DASAR HUKUM
20. 2. HALAL
LEGALITAS PRODUK
Proses Produk Halal (PPH) merupakan rangkaian kegiatan
untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup
penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan dan penyajian produk
21. UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 poin 3
PP No 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal di Pasal 1 Poin 4
DASAR HUKUM
23. BEBRAPA HAL YANG PERLU
DISIAPKAN DALAM PENDAFTARAN
1. Sudah mempunyai legalitas usaha (OSS/NIB)
2. Produk sudah PIRT
3. NPWP
4. Stempel Usaha
5. Laporan keuangan usaha
6. Alur proses produksi
7. Nota-nota pembelian bahan baku
8. Foto produk yang bagus
