Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan kebijakan pemerintah terkait UKM, termasuk perizinan usaha, klasifikasi UKM, dan peraturan terkait keamanan pangan. Dokumen juga menjelaskan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengawasan proses produksi, dan tujuan pengawasan mutu di industri dan instansi pemerintahan.

1. • UKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu
pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UKM membutuhkan
pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan
peraturan pemerintah
• Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi,
1. dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan
2. dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan.
Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum
dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas.
Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan
ekonomi.

2. Pengawasan lingkup UMKM
Pengawasan : suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk
memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan
atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang
diinginkan.
Atau semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer
dalam upaya memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai
dengan hasil yang direncanakan.

3. Menurut UU no.20 Tahun 2008 Klasifikasi UMKM adalah sebagai
berikut :
NILAI KEKAYAAN
USAHA KECIL & MIKRO Maksimal Rp. 200 Juta
USAHA MENENGAH Rp. 200 Juta – Rp. 10 Milyar
USAHA BESAR Diatas Rp. 10 Milyar

4. • Berbagai Kebijakan Pemerintah Selain itu, pemerintah juga
memberikan kebijkankebijakan dan perundang-undangan guna
menumbuhkan iklim usaha. Aspek-aspek yang di tulis meliputi :
• 1. Pendanaan; menurut UU no. 20 tahun 2008
• 2. Sarana dan prasarana;
• 3. Informasi usaha;
• 4. Kemitraan;
• 5. Perizinan usaha; (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) (2) PP No. 24/2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)
• 6. Kesempatan berusaha;
• 7. Promosi dagang; dan
• 8. Dukungan kelembagaan.

5.  UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 PP No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
 Peraturan Mentri Perindustrian RI No. 75/M-IND/PER/7/2010
tentangPedoman CPPOB (Good Manufacturing Practices
 Permenkes No.033Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan
 PerKa BPOM RI No.HK.03.1.23.04.12.2206Tahun 2012
Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga
REGULASI CPPOB

6. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM UMKM
: FUNGSI PERENCANAAN
1. Proses Perencanaan : merumuskan bagaimana proses perencanaan
strategi bisnis perusahaan
a. Merumuskan misi bisnis
b. Menganalisis lingkungan bisnis, terutama pelanggan dan persaingan
c. Menetapkan sasaran bisnis
d. Merumuskan strategi bisnis
2. Strategi dan Model Perencanaan UKM
3. Jenis Perencanaan di sini pada rencana produksi

7. Pengendalian Proses Produksi
Catatan FORMULA
BAKU
Catatan PROSES
PRODUKSI
SPESIFIKASI
Bahan Baku, BTP, Bahan
Penolong
SPESIFIKASI
Bahan Kemasan
Dokumen
ANALISA AIR
Catatan
CEK PELABELAN
Persyaratan
Bahan
Persyaratan Air
Komposisi dan
Formulasi
Cara Produksi
Baku
Jenis, ukuran,
kemasan
Keterangan
Produk
(lengkap)

8. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM
UMKM: PROSES PENGAWASAN
1. Mengetahui apakah suatu kegiatan
sesuai dengan instruksi.
2. Mengetahui apakah suatu kegiatan
sudah berjalanan sesuai rencana.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan
telah berjalan efisien.
4. Mengetahui kesulitan dan kelemahan
atau kegagalan ke arah perbaikan
Tujuan Pengawasan Mutu di
Industri
1. Semakin berkurangnya barang-barang yang
beredar dipasaran yang tidak sesuai ketentuan
dan dan aturan yang berlaku.
2. Konsumen terlindungi dari kemungkinan resiko
gangguan kesehatan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang
beredar.
3. Meningkatkan daya saing dan iklim usaha yang
kondusif.
Tujuan Pengawasan Mutu di Instansi
Pemerintahan