Permasalahan Pendidikan di provinsi Riau

1. Potret dan Permasalahan Pendidikan
di Provinsi Riau Pasca Pengalihan Kewenangan
(UU No. 23 Tahun 2014)
BAPPEDA Provinsi Riau
Tahun 2017

2. Potret Berdasarkan Neraca Pendidikan
Jumlah sekolah SMA/SMK = 736
442
296
146
294
119
175
Jumlah Sekolah SMA/SMK di Provinsi Riau
SMA SMA Negeri SMA Swasta SMK SMK Negeri SMK Swasta
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

3. Angka Partisipasi Murni
Ket:
Tidak Bersekolah
APM
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

4. Kondisi Ruang Kelas
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

5. Rasio Pendidikan
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

6. Tenaga Pendidik
http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/

7. Isu-isu Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Riau
RIAU
• Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah
Menengah di Provinsi Riau 74,92 (Dinas
Pendidikan Prov. Riau)
• Pada tahun 2015, lulusan SMP/MTS sebanyak
101.499 orang dan daya tampung yang tersedia
80.235 orang. Artinya pada tahun 2015 terjadi
kelebihan daya tampung sebesar 21.264 orang
atau 26,50%
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah mengalihkan kewenangan pengelolaan
pendidikan menengah untuk (SMA/SMK) dari
Pemerintah kab/kota kepada Pemerintah
Provinsi

8. Pemetaan Masalah
 Sebagai alat bantu untuk memetakan kondisi permasalahan maka
dicoba menggunakan beberapa asumsi faktor-faktor penyebab
permasalahan pendidikan khususnya terkait dengan APK provinsi
Riau, yaitu:
a). Permasalahan geografis dan aksesbilitas;
b). Permasalahan ekonomi;
c). Permasalahan sosial budaya;
d). Permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana;
e). Permasalahan ketersediaan tenaga pengajar.

9. Permasalahan Yang ditemui :
 a). Permasalahan geografis dan aksesbilitas;
 Permasalahan geografis dan aksesbilitas dapat dijumpai di beberapa
Kabupaten/Kota pesisir antara lain di Kabupaten Indragiri Hilir,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai
dan Kabupaten Indragiri Hulu dimana akses terhadap sekolah susah
untuk dijangkau.
 Rokan Hilir, Siswa sekolah yang berasal dari pulau harus kost/tinggal
di kota Bagan siapi-api
 Dumai, di daerah sungai sepit dan aksesbilitas yang sangat terbatas
dan mereka harus jalan 1,5 jam.
 Indragiri Hilir, daerah pesisir Inhil Utara, jarak tempuh jauh dan akses
terbatas.
 Indragiri Hulu, SMAN 1 Rakit Kulim kondisi jalan berlumpur hingga
banjir, pada musim hujan sekolah tidak dapat di akses.
 Meranti, akses untuk pulau-pulau selain pulau tebing tinggi akses ke
sekolah sulit dicapai.

10. b). Permasalahan ekonomi;
 Permasalahan ekonomi lebih di dominasi oleh faktor anak membantu orang
tua untuk bekerja sebagai nelayan, petani dan penambang emas (PETI)
merata hampir di seluruh di kabupaten kota terkecuali di kabupaten Siak.

11. c). Permasalahan sosial budaya;
 Permasalahan terkait sosial budaya disebabkan oleh 3
(tiga) faktor yaitu pertama, persepsi pemahaman
masyarakat bahwa anak perempuan tidak perlu
bersekolah atau dapat segera menikah, kedua,
budaya pada suku pedalaman menganggap bahwa
sekolah tidaklah penting, ketiga, ketidakinginan anak
bersekolah (kenakalan remaja).

12. d). Permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana;
 Terutama daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu berada
di daerah kawasan pasang surut sehingga beberapa fasilitas sekolah seperti
lapangan tidak dapat dipergunakan pada saat pasang.
 SMA N1 Tembilahan, masih menumpang digedung Yayasan, telah menyediakan
lahan untuk dibangun namun berharap anggaran pembangunan sekolah dari
Provinsi.
 Kurangnya ruangan kelas dan sarana pendukung seperti laboratorium dan
perpustakaan.
 Beberapa sekolah dalam kondisi yang memprihatinkan dan ada yang belum pernah
direnovasi selama 32 tahun, contohnya SMAN 2 Bangko, Bagan Siapi Api.

13. e).Permasalahan ketersediaan tenaga pengajar.
 Permasalahan tenaga pengajar antara lain kekurangan guru akibat
ketidakmampuan sumber pendapatan sekolah (antara lain dana BOS atau dana
Komite) untuk memperpanjang kontrak guru honor yang tidak ditanggung oleh
Provinsi diantaranya terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Meranti.
 Ketidakmerataan penempatan guru terutama di daerah terpencil, dan guru-guru
PNS tidak mau ditempatkan di daerah kecamatan.
 Di Mandah Kab. Inhil, ada SMK Perikanan dengan berbagai fasilitas termasuk
asrama siswa, namun kekurangan guru dan siswa

14. F.Permasalahan lainya yang muncul
 Masalah administrasi pengelolaan sekolah tingkat menengah di kab/kota pasca peralihan
kewenangan ke pemerintah provinsi. (jarak kendali adminitrasi yang jauh, guru-guru mengeluhkan
jarak yang jauh dan biaya yang cukup mahal (karna harus menginap) ketika harus ke Pekanbaru.
 Beberapa sekolah unggulan seperti SMA Unggul Terpadu Serambi Mekkah Kampar yang
sebelumnya pembiayaan dari APBD Kab. Kampar saat ini sudah tidak bisa dianggarkan lagi
sementara pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2017 belum menganggarkan biaya untuk anggaran
sekolah tersebut, sehingga saat ini biaya dipungut dari orang tua siswa.
 Gedung sekolah menumpang di bekas kantor Bupati Kampar, kondisi saat ini tidak terawat.

15. TERIMA kasih…
Bersama kita Bangun
Pendidikan Berkualitas
di Provinsi Riau….