1. BAHAN DISKUSI MASUKAN PESERTA
FORUM SILATURAHMI MENDIKBUD
TOPIK
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DAFTAR ISU
1
2
3
4
5
Kurikulum sekolah saat ini masih berfokus pada standar dan muatan/konten. Perspektif pemerintah
(regulator) cenderung berpusat pada compliance atas standar-standar yang ditetapkan.
Struktur kurikulum tidak memberikan ruang dan waktu bagi guru dan siswa untuk mengembangkan
keterampilan yang relevan untuk mengantisipasi masa depan.
Perlunya link and match kurikulum SMK sehingga keahlian siswa sesuai standar industri
Kebijakan Mata Pelajaran Informatika memiliki masalah diantaranya masalah linieritas guru, bukan mata
pelajaran (hanya mapel pilihan), ketersediaan gurunya serta rancangan konten mata pelajarannya dan
ketersediaan sarana-prasarana
Perlu penambahan bahasa pemrograman/coding/Literasi Digital di dalam kurikulum
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DAFTAR ISU
6
7
8
9
10
Perlunya dukungan terhadap organisasi profesi.
Perlu adanya peraturan yang melindungi guru dalam proses pembelajaran dari ancaman siswa dan orangtua.
Selain itu, bisa melalui gugus hukum yang difasilitasi pemerintah atau LBH untuk mengawal kasus yang dihadapi
guru.
Standar Kompetensi Guru (SKG) Tahun 2007 sudah saatnya ditinjau ulang
Perlunya analisis dan revisi Kurikulum Matematika Sekolah serta peningkatan Kualitas Guru Matematika.
Rendahnya Kualitas Belajar Mengajar dan kemampuan guru untuk menerjemahkan kebutuhan siswa
pada konteks era digital dan global sangat terbatas.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DAFTAR ISU
11
12
13
14
15
Menurunnya karakter bangsa; meningkatnya paham radikalisme; menipisnya cinta tanah air
Implementasi Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah di lapangan masih beragam dan belum seutuhnya
Formasi CPNS 2019 di daerah, masih terdapat formasi guru bimbingan dan konseling yang mengabaikan
legalitas Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
(SKAKK) dan Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah
Kesejahteraan guru seperti gaji guru honorer dan ketepatan pembayaran tunjangan guru
Sistem rekrutmen guru, beban administrasi dan mengajar guru perlu lebih diperhatikan
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DAFTAR ISU
16
17
18 Memberikan akses informasi kepada sekolah swasta terkait pelatihan guru dan bantuan pemerintah.
19
Perlu reformasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), mulai dari akuntabilitas lulusan
hingga membuka jurusan industri kreatif yang menyesuaikan dengan kondisi wilayah
20 Belum ada grand design pengelolaan guru yang holistik dari hulu hingga hilir
Peningkatan kualitas guru terjebak pada tunjangan dan bagaimana mempertanggungjawabkan tunjangan. Tidak
ada strategi nyata dan sistemik untuk memastikan adanya peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.
Kebutuhan atas suatu pelatihan belum berdasarkan kebutuhan guru dan perlunya guru diberi kemerdekaan
untuk memilih pelatihan sendiri.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DAFTAR ISU
21
22
Rendahnya kualitas guru PAUD. Hanya 32% guru PAUD non formal yang sudah S1
Pendataan dan administrasi terlalu banyak. Sehingga sering melelahkan para guru/kepsek
8. Diskusi Forum
Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia
• Penguasaan materi bagi guru
• Metode penyampaian materi
• Penilaian: masih dianggap rumit, UN perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya
• 18 karakter, 7 karakter, dan dikristalisasi menjadi 5 nilai karakter
PGRI
• Mendukung literasi dasar: Bahasa inggris, statistic, IT, dan psikologi, mulai usia TK
• Visi SDM unggul ada pada guru:
1. guru eksisting : status guru honorer
2. guru kedepan: Kebijakan profesi guru adalah menarik dan menjanjikan dalam rangka menarik minat menjadi guru
• Pembaruan OTK Kemdikbud bukan berdasarkan per jenjang, tapi layanan, misal mengenai SDM menjadi satu,
dampaknya terkait resource sharing
• Perubahan regulasi adanya ekonomi di daerah, urusan guru ditarik ke pusat
• Permasalahan: distribusi guru
• Seluruh urusan Pendidikan ditangani oleh 1 Kementerian agar efektif dan berkualitas dan satu sistem
…
• …
9. Diskusi Forum
IGI
1. Bahasa Indonesia, MTK, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Karakter berbasis agama dan Pancasila
menjadi pembelajaran wajib di SD, di SMP dan SMA tidak perlu lagi.
2. Jumlah mata pelajaran di SMP 5 pembelajaran dan di SMA 6 mata pelajaran (beberapa mata
pelajaran digabungkan), jumlah mata pelajaran terlalu banyak mengakibatkan kebutuhan guru lebih
banyak, 24 jam mengajar, dsb.
3. SMK harus menggunakan sistem SKS, SMK tidak boleh kalah dengan BLK
4. LPTK harus menyediakan guru produktif
5. Jabatan pengawas sekolah dihapuskan untuk sementara, karena guru masih kurang, kecuali jika guru
sudah cukup, maka pengawas sekolah diadakan lagi.
6. Seluruh beban administrasi guru dibuat dalam jaringan (online): beban RPP, PTK, KTI butuh
disederhanakan
7. Pengangkatan guru berdasarkan kompetensi, dan penyesuaian kurikulum sesuai kebutuhan
8. Jika kurikulum berubah, bimtek tidak perlu ditambah, cukup dengan video tutorial atau melalui
organisasi profesi guru
9. Anggaran peningkatan profesi guru diserahkan kepada OPG
10. Penentuan sekolah daerah tertinggal, terpencil, terbelakang / 3T yang diberi bantuan oleh
kemdikbud, butuh tinjauan berdasarkan aspek Pendidikan dan bukan berdasarkan data dari
Kemendes
10. Diskusi Forum
Taman Siswa (Ki Saur Panjaitan)
1. Faktor guru harus: ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani
2. Janganlah terlalu banyak administrasi, perbanyak UKG saja untuk meningkatkan kompetensi guru
3. Agar praktik di lapangan antara negeri dan swasta sama, perlu adanya UU sekolah swasta atau
pengaturan mengenai sekolah swasta/guru swasta. Misalkan tentang pendanaan, di swasta banyak
menerima uang dari siswanya, sehingga guru tidak mendapatkan upah minimum, tapi standarnya
masih belum memenuhi, 8 SNP penting dicapai.
4. Pemerintah perlu masuk ke sekolah swasta: di swasta ada papan atas, menengah, ada yang di
bawah.
Ikatan Guru Taman-Kanak-Kanak Indonesia (Farida Yusuf)
1. Usia anak TK menurut PP 19/2017, usia di lapangan belum sesuai dengan aturan
2. Pembelajaran PAUD non formal perlu professional pengasuhan, pedagogi mulai dari TK: social
emosianal, guru memberdayakan potensi anak, penumbuhan karakter penting dari usia dini
3. Peningkatan kualitas guru TK: kualitas akademik dan non akademik terutama berbasis teknologi.
Perbanyak pelatihan diklat dasar berbasis teknologi.
4. Alokasi dana desa perlu ditinjau kembali, karena di lapangan dana desa hanya untuk PAUD Desa, TK
kurang diperhatikan.
5. Di daerah, TK dianggap tidak ada, yang ada hanya PAUD, perlu menjadi perhatian
6. Kecintaan menulis, membaca, ilmu perlu menjadi perhatian
11. Diskusi Forum
AISEI (Dewi)
1. Guru: beban administrasi di sekolah, tidak online. Guru perlu diberikan kebebasan dan sarana
agar lebih mudah untuk mengakses melalui G-drive, dsb
2. Koordinasi antar instansi pendidikan harus lebih baik dan transparan: tidak mudah berganti
kebijakan, kolaborasi unit-unit utama (Ditjen). Misalnya SPK tidak dapat mendaftar ke PDSS,
perlu bertemu Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Keselarasan kebijakan
3. Perubahan Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013 berubah signifikan, ternyata guru mendapatkan
kesulitan untuk berubah mulai dari sarana prasarana, mereka harus melaksanakan Bimtek
selama 5 tahun dan fasilitatornya belum benar-benar memahami dengan baik.
4. Sekolah diberikan kebebasan menggunakan kurikulum (desentralisasi kurikulum) sehingga
sekolah dapat memiliki keunikan masing-masing tanpa meninggalkan ciri khas Indonesia
Kemendikbud harus lebih openminded terhadap kurikulum dan system pembelajaran yang
proven di belahan dunia.
5. Terlalu banyak mata pelajaran, solusinya siswa dapat memilih sesuai minat, UN dapat direview
kembali, ujian sekolah per regional bisa menjadi alternative solusi.
12. Diskusi Forum
Kampus Guru Cikal (Bukik Setiawan)
1. Kemerdekaan mengajar guru: kewenangan guru terbatas, beban guru (hitungan jam mengajar
guru),
2. Kompetisi yang melampaui dosis: hampir seluruh kegiatan indikatornya kompetisi, mulai dari
perlombaan siswa, guru berprestasi, inobel merusak semangat gotong royong/kolaborasi
Komunitas Guru TIK (Wijaya Kusuma)
1. Komunitas Guru TIK berharap Mendikbud dapat hadir dan atau menerima siswa para juara
olimpiade
2. Banyak guru belum kompeten, program guru belajar ke luar negeri perlu ditingkatkan, belajar
STEM
3. Sekolah-sekolah perlu akses internet yang mendukung e-learning
4. Guru TIK: mata pelajaran TIK tidak ada, banyak guru kembali ke mapel asal, perlu mendorong
etika berinternet.
5. Komunitas Guru TIK berharap bersinergi dengan Mendikbud tentang pentingnya teknologi.
13. Diskusi Forum
Teti Sulastri (Federasi Guru Independen Indonesia)
1. Sisi kompetensi guru: professional, pedagogi, sosial, kepribadian guru professional
2. Kompetensi professional dan pedagogi dapat terukur, sedangkan kompetensi social dan
kepribadian belum dapat terukur.
3. Berbagai program guru: UKG, Inobel, PLPG, PPG, dsb hasilnya belum dapat meningkatkan
kompetensi guru
4. Perlu sparing dengan guru lainnya
5. 4 kompetensi guru: dibentuk tempat-tempat pelatihan di daerah misalnya kecamatan/
kabupaten, narasumbernya sesuai standar.
6. Lakukan 4 simultan kompetensi guru melalui portfolio, dan dinilai oleh guru.
Mendikbud: Pertemuan ini baru sesi pertama, saya berterima kasih. Kedepan dimohon Bapak/Ibu
menuliskan rekomendasi yang praktis, dan sistematis. Rekomendasi menggambarkan bagaimana
dampak pembelajaran kepada murid.
15. AGTIFINDO
1. Kebijakan Mata Pelajaran Informatika yang masih menyisakan banyak masalah diantaranya
masalah linieritas guru, bukan mata pelajaran wajib (mandatory), ketersediaan
gurunya serta rancangan konten mata pelajarannya dan ketersediaan sarana-prasarana.
Solusi dan Harapan :
a) Informatika sebaiknya menjadi mata pelajaran wajib (mandatory) mulai jenjang SD
hingga SMA/SMK secara terstruktur dan berkelanjutan.
b) Ketika mata pelajaran Informatika diwajibkan maka tentu akan berimplikasi terhadap
kebutuhan guru Informatika. Untuk mengatasi ini maka sebagai langkah awal dengan
melonggarkan persyaratan guru yang mengajar Informatika yang tidak harus berlatar
belakang TIK/Informatika. Guru Informatika dapat diajarkan oleh mantan-mantan guru
TIK yang telah tersertifikasi TIK, guru-guru SMK dengan jurusan rumpun TIK, guru-guru
MIPA (Matematika/Fisika) yang diperguruan tingginya telah mendapatkan mata
pelajaran algortima dan pemrograman.
1
16. AGTIFINDO
2. Pemenuhan Beban Kerja Guru sebanyak 24 jam tatap muka
Solusi dan Harapan :
a) Pola pemenuhan beban kerja guru minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu dikurangi atau bahkan diganti
dengan pola 37.5 jam sehingga guru bisa fokus dalam mengajar tanpa disibukkan bagaimana harus memenuhi 24
jam.
b) DAPODIK lebih disederhanakan dalam pengaturan yang berhubungan dengan
pemenuhan jam tatap muka guru, tidak berbasis rasio guru dengan siswa mengingat begitu variatifnya permasalahan
dan sebaran guru yang ada.
c) Pemenuhan beban kerja guru jangan dijadikan landasan dalam pemberian sertifikasi bagi guru, sertifikasi hendaknya
melekat pada profesi guru tersebut dan melekat pada gaji mereka. Terlebih jika harus dikaitkan dengan pendataan di
Dapodik.
3. Standar Kompetensi Guru (SKG) Tahun 2007 sudah saatnya ditinjau ulang
Solusi dan Harapan :
Untuk meningkatkan kualitas mutu lulusan bergantung pada kualitas proses pembelajaran, dan hal tersebut ditentukan
oleh kuaslitas guru nya. Perlu adanya peninjauan kembali SKG dengan mengintegrasikan dan/atau mengadaptasi beberapa
standar International yang ada serta frameworknya seperti ISTE Teacher Standar. Dengan SKG terbaru inilah nantinya
menjadi banchmarking kualitas guru-guru kita. Disisi lain perlu pula ada peninjauan ulang tentang UU Guru dan Dosen yang
memiliki kultur berbeda untuk bisa dipisahkan karena guru bukan seorang peneliti dan dosen bukan seorang guru yang
memiliki tugas berbeda dengan guru. Tuntutan, tugas pokok dan fungsi serta kewajiban mereka yang berbeda maka sudah
selayaknya diatur dalam UU yang berbeda.
1
17. MAJELIS PENDIDIKAN KRISTEN DI INDONESIA
PERMASALAHAN
1. Mengembalikan sistem pendidikan nasional pada fungsinya yaitu pendidikan yang memberdayakan potensi
peserta didik sesuai dengan keunikannya dan pembentukan karakter yang bermartabat sebagai ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa.
Solusi:
a. Meninjau ulang kebijakan yang mematikan keberagaman peserta didik dengan menghentikan evaluasi
pendidikan yang sifatnya nasional seperti ujian nasional yang lebih banyak dampak negatifrrya karena
mendorong sekolah untuk mengajarkan ketidakjujuran demi sebuah "image" atau akreditasi.
b. Untuk pemetaan kualitas pendidikan bisa dilakukan secara random dan tidak mempunyai nilai yang
mempengaruhi proses kelulusan ataupun akreditasi.
2. Menerapkan kurikulum yang bersifat holistik, dengan memaknai kurikulum bukan sebagai tujuan pendidikan
melainkan sebagai alat untuk menyelenggarakan pendidikan.
Solusi:
a. Membentuk tim desain kurikulum yang diberi tugas untuk mengevaluasi hanya beberapa mata pelajaran
wajib dan relavan saja yang diberikan serta memberi keleluasaan dan fleksibilitas bagi sekolah swasta dalam
mengakomodasi kebutuhan dan kondisi yang ada serta kearifan budaya lokal namun tetap dalam bingkai
Pancasilq Bhineka Tunggal lka, NKRI dan UUD'45.
b. Merancang kurikulum yang mampu mengembangkan kecakapan untuk mempersiapkan peserta didik
menghadapi tantangan pasca revolusi industri 4.0, yakni kecakapan yang tidak tergantikan oleh teknologi
maupun AI( Artificial Intellegence)
2
18. MAJELIS PENDIDIKAN KRISTEN DI INDONESIA
PERMASALAHAN
3. Sertifikasi Guru hanya diterapkan bagi guru lulusan/tamatan non-FKIP dan diberlakukan secara adil dan merata tanpa
membedakan guru negeri dan swasta karena sama-sama berfungsi memajukan pendidikan dan mendidik anak bangsa.
Solusi:
a. Meninjau kuota sertifikasi guru negeri dan swasta supaya dibebaskan dari pralctek KKN dan perlu dihilangkan
perlakuan diskriminatif dengan menghilangkan dikotomi sekolah negeri dan swasta sesuai putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) No.58/PUUVIII/2010.
b. Berkaitan dengan putusan MK tersebut diatas maka perlu dipikirkan kesejahteraan guru swasta, gw honor dan
guru kontrak yang tentunya akan berpengaruh pada mutu pemerataan pendidikan yang diselenggarakan di seluruh
Indonesia terutama Indonesia bagian timur. Pemerataan pendidikan juga dapat dilahrkan dengan menyediakan
platfurm dimana para pendidik dan praktisi pendidikan dapat berbagi best practice.
c. Bantuan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah swasta pun perlu dikontrol dengan baik dalam hal
kedisplinan/absensi dan koordinasi dengan pihak sekolah supaya efektif dengan meminta persetujuan pihak
sekolah penerima supaya sesuai dengan kondisi, visi dan keunikan sekolah penerima. Selain itu Pemerintah
diharapkan tidak membuat kebijakan menarik guru-guru yang berstatus PNS yang bertugas di sekolah swasta.
d. Penguatan para pendidik dalam pemahaman peran bukan sebagai pelaksana teknis rurmun sebagai panggilan
mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2
19. PERKUMPULAN SEKOLAH SPK INDONESIA
PERMASALAHAN
1. Urgensi Perubahan PERMEN no 31 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan kerjasama
Solusi:
Keberadaan SPK yang saat ini berjumlah hampir 700 satuan pendidikan tidak hanya mendukung petumbuhan investasi
baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin ditingkatkan oleh Pak Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia namun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Sesuai data 2016 sebagaimana
diterbitkan oleh Ernst and Young (Partenon), pertumbuhan investasi di pendidikan swasta Indonesia tercatat sebesar
US$1,2 milyar atau sekitar Rp. 16,8 triliun dan masih berpotensi untuk tumbuh secara signifikan berdasarkan
pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang diprediksi bertumbuh dua kali lipat dari tahun 2016 yang berjumlah 74
juta menjadi 141 juta di tahun 2020 (laporan Boston Consulting Group). Dengan diterbitkannya perubahan Permen
31/2014 yang lebih mengakomodasi lengkap atas aturan penyelenggaraan satuan pendidikan kerjasama dengan tentunya
melibatkan seluruh pemangku kepentingan diharapkan akan memberikan ruang bertumbuhnya Satuan Pendidikan
Kerjasama yang pada akhirnya mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Negara Republik Indonesia.
2. Koordinasi antar instansi pemerintahan secara horizontal (lintas kementerian dan lintas direktorat) dan vertikal (pusat dan
daerah) dalam membina SPK harus ditingkatkan.
Solusi
Pengelolaan informasi dalam 1 ruang/platform yang membuat semua pembina SPK mendengar informasi yang sama
dalam waktu yang sama dan dapat mengklarifikasi sebuah informasi dengan dihadiri/dapat diakses seluruh pemangku
kepentingan secara vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini SPK telah membuktikan efektifitas platform komunikasi
seperti Whatsapp untuk berkomunikasi antar SPK se-Indonesia dan berkoordinasi satu sama lain terkait regulasi melalui
organisasi seperti PSSI. Namun inovasi semacam ini belum terjadi di pemerintahan.
3
20. PERKUMPULAN SEKOLAH SPK INDONESIA
PERMASALAHAN
3. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SPK. 1) Proses penerbitan instrumen akreditasi SPK di tahun 2019 belum melalui
proses uji publik yang sesuai. 2) Terdapat banyak tagihan instrumen akreditasi (IASPK A) yang melampaui ketentuan
yang termuat didalam Permen 31 tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya. 3) Belum dilaksanakannya pembinaan
terhadap SPK sehubungan dengan persyaratan yang wajib dimiliki oleh SPK dalam pelaksanaan Akreditasi
Solusi
a. Ditundanya pelaksanaan Akreditasi SPK di tahun 2019 sampai dengan uji publik telah mengakomodasi masukan
dari pemangku kepentingan.
b. Dilaksanakan penelaahan atas butir-butir instrumen akreditasi untuk SPK dan korelasinya dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi SPK.
c. Perlu dilaksanakannya pembinaan kepada SPK atas pemenuhan kewajiban sebagaimana disyaratkan oleh
perangkat akreditasi oleh Kemendikbud terutama dengan mengacu pada hasil visitasi dan presentasi atas 250
sekolah SPK yang menjadi target akreditasi di tahun 2019
3
21. ANPS
PERMASALAHAN
1. Peran guru pada konteks filosofi pendidikan (kurikulum). Kurikulum sekolah saat ini masih berfokus pada standar dan
muatan/konten. Struktur kurikulum tidak memberikan ruang (dan waktu) bagi guru dan siswa untuk mengembangkan keterampilan
yang relevan untuk mengantisipasi masa depan. Kemampuan guru untuk menerjemahkan kebutuhan siswa pada konteks era digital
dan global sangat terbatas.
Solusi
a. ANPS telah bekerjasama dengan berbagai institusi dan ahli pendidikan baik dalam maupun luar negeri yang tentu dapat menjadi
asset berharga sebagai mitra pemerintah dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan kurikulum nasional.
b. ANPS dapat menjadi rekan pemerintah dalam program peningkatan kemampuan pedagogi guru yang relevan dan berorientasi
pada siswa dalam konteks era teknologi digital dan global. Ini merupakan salah satu fokus utama dan kelebihan ANPS selama ini.
2. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru). Diskusi tentang peningkatan kualitas guru terjebak pada tunjangan dan
bagaimana mempertanggungjawabkan tunjangan. Kesejahteraan dan tunjangan yang diterima guru tidak berbanding lurus dengan
peningkatan kompetensi guru. Tidak ada strategi nyata dan sistemik untuk memastikan adanya peningkatan kompetensi dan
profesionalisme guru.
Solusi
a. ANPS telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengadakan program pengembangan guru-guru Sekolah Negeri
sebagai bagian dari program tanggung-jawab sosial sekolah. Model ini dapat diduplikasi dan dikembangkan pada konteks yang
lebih luas di skala nasional.
b. Sistem peningkatan profesionalisme guru perlu dikelola dengan lebih tersistem, khususnya dengan menggunakan teknologi.
ANPS memiliki anggota yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Budaya belajar dan kolaborasi menjadi bagian penting
yang dapat dikembangkan bersama pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia.
4
22. KAMPUS GURU CIKAL
PERMASALAHAN
1. Terbatasnya Kemerdekaan Guru Belajar: 1) Pola penunjukkan dari dinas/kementerian dalam memilih guru sebagai peserta pelatihan. 2)
Topik pelatihan berorientasi pelaksanaan kebijakan, bukan pada kebutuhan guru 3) Menumpuknya pekerjaan administrasi guru. 4) Tidak
diakuinya belajar/pelatihan sebagai tugas guru. 5) Keterbatasan akses belajar yang relevan dan berkualitas
Solusi
a. Mengubah pola penunjukkan menjadi pola partisipasi guru dalam terlibat pelatihan
b. Melakukan survey kebutuhan guru belajar secara berkala yang hasilnya disebar ke publik dan dinas pendidikan - Mengadopsi pola
EWMP dosen pada guru dengan sejumlah penyesuaian
c. Mengubah LPMP sebagai co-learning space, tempat bagi publik mengadakan kegiatan guru belajar
d. Mengakui keberadaan semua organisasi guru sebagai mitra pengembangan guru
2. Kompetisi Melampui Dosis: 1) Indikator keberhasilan kinerja kemdikbud didominasi keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian jumlah
medali/gelar juara 2) Iklim kompetisi membuat lingkaran setan: Guru ikut pelatihan & dapat ilmu baru -> dipraktikkan & disimpan -> tidak
dibagikan karena mau diikutkan lomba -> menjadi Guru Berprestasi -> Guru Berprestasi ditunjuk ikut pelatihan 3) Iklim kompetisi
menghambat budaya gotong royong
Solusi
a. Memangkas indikator keberhasilan kinerja yang terkait lomba. Pemangkasan ini akan mempengaruhi pola di dinas pendidikan
b. Mengubah kegiatan guru (Gupres & Inobel) menjadi bersifat kolaborasi seperti: pameran karya dan hibah bagi guru untuk membantu
guru/sekolah yang lain
c. Mengadopsi model kelas kemerdekaan Temu Pendidik Nusantara (TPN) untuk mengaktivasi KKG dan MGMP
5
23. KAMPUS GURU CIKAL
PERMASALAHAN
3. Rendahnya Kualitas Belajar Mengajar: 1) Riset Smeru menyimpulkan dalam 14 tahun terjadi penurunan
capaian belajar murid. 2) Riset Plan International & ICRW menunjukkan 84% murid pernah mengalami
kekerasan di sekolah 3) Kompetensi guru dalam melakukan manajemen kelas relatif rendah. Rata-rata Ujian
Kompetensi Guru pada Kompetensi Pedagogik hanya 48.94 dari minimal 55.
Solusi
a. Menyediakan konten yang berkualitas dan memikat mengenai orientasi pada anak
b. Membangun kanal komunikasi langsung pada guru melalui media sosial dan organisasi guru untuk
sosialisasi konten orientasi pada anak
c. Menggunakan kanal komunikasi langsung pada guru untuk mengaktivasi kegiatan luring terkait praktik
baik orientasi pada anak
5
24. IKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING SEKOLAH
Permasalahan yang mendesak :
1. Lack skill of counseling
2. Pemahaman yg tdk sama ttg ke BK an
3. Kurang meratanya pelatihan yg dirasakan guru bk
4. Latar belakang pendidikan yg tdk sama
5. Unjuk kerja di sekolah yg kurang diakui
6. Kepsek kurang memahami BK, shg kurang support
7. Kurangnya wawasan dan kreativitas dlm hub.manusia
8. Lack of using IT
9. Msh bnyk guru bk dg masa kerja ckp lama yg blm jd PNS
Solusi :
1. Hrs dibuat prog.pelatihan mandiri melalui Organisasi profesi secr bertahap (IBKS / ABKIN)
2. In House Training sebaiknya dilakukan on the spot, ke setiap daerah
3. Minta kerja sama dinas pendidikan untuk membantu kegiatan tsb scr administratif
4. Diijinkan untuk memperluas wawasan antar guru bk melalui internet maupun kontak langsung
5. Membuat kerjasama dg guru bimbingan dan konseling negara ASEAN dg supporting KEMENDIKBUD
6
25. IKATAN GURU TK INDONESIA-PGRI
Permasalahan:
1. Tentang usia anak Taman Kanak-Kanak 4-6 Tahun Menurut PP No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP
No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dijelaskan bahwa Taman Kanak-kanak merupakan Pendidikan Formal untuk
Anak Usia Dini usia 4 – 6 tahun. Kenyataan di lapangan, masih banyak usia anak 4-6 tahun yang berada di
Pendidkan Non Formal. Ini menjadi kesalahpahaman masyarakat di lapangan yang menganggap PAUD Non
Formal sama dengan PAUD Formal. Solusi : Ada ketegasan Pemerintah untuk permasalah ini dan mohon untuk
di atur pada Peraturan Menteri karena PAUD Non Formal bersifat Pembelajaran Batita (Bawah Tiga Tahun) jadi
perlu perhatian profesional pengasuhan, sedangkan Taman Kanak-Kanak atau PAUD Formal 4-6 Tahun sudah
mengarah ke Pedagogi.
2. Peningkatan Kualitas Guru TK Menuju revolusi 4.0 Guru perlu peningkatan kualitas akademik dan non
akademik Guru TK terutama yang berbasis Teknologi. Solusi : Secara kualitas dan kuantitas memperbanyak
Diklat Kreatif dan Diklat Dasar dengan materi berbasis Teknologi dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak
bagi Guru TK
3. Dana Desa dari Kemendes Pengalokasian dana desa untuk pendidikan di tingkat pusat sudah bagus, namun
tataran desa masih perlu di tinjau kembali karena Dana Desa hanya untuk PAUD desa yang dibangun oleh
Pemerintah Desa. Asumsi di lapangan seolah-olah dana desa untuk PAUD desa saja. Solusi : Agar diberikan
Juknis yang jelas untuk penggunaan dana desa tersebut, jangan membedakan antara PAUD non Formal dengan
Paud Formal (Taman Kanak-kanak). Banyak Pejabat Pemerintahan Desa yang belum paham bahwa Taman
Kanak-Kanak termasuk dalam PAUD.
7
26. 1. Poin pertama, sesungguhnya sudah dilakukan pihak kementerian minggu ini: mendengarkan masalah-
masalah yang harus segera diselesaikan. Jujur Mas, kami sudah lama menunggu untuk ditanya-tanya. Diajak
bicara. Membangun percakapan. Apa saja masalah yang terjadi setiap hari di sekolah, ruang kelas dan ruang
lain sepulang murid-murid dari sekolah. Puji Tuhan, hari ini pihak kementerian mewujudkannya. Harapan
kami, ini menjadi tradisi saling bertanya. Menjadi budaya dari atas sampai bawah. Dimulai dari kementerian,
kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten, kepala sekolah dan para guru di ruang kelas.
2. Tentang kemerdekaan guru memilih pelatihan sendiri. Kami merasa saat ini belum pernah ditanya-ditanya
jenis pelatihan apa saja yang paling kami butuhkan.
3. Poin ketiga yang ingin kami sampaikan adalah terkait dukungan terhadap organisasi profesi. Kami percaya
bahwa persoalan pendidikan tidak bisa dilakukan sendirian. Kompetensi guru bukan hanya urusan
kementerian saja. Mesti serempak dan berbarengan
KOMUNITAS GURU BELAJAR
8
27. 1. Menurunnya karakter bangsa
Dasar pemikiran:
• Saat tokoh-tokoh bangsa mengkhawatirkan masa depan bangsa pada tahun 2030, LP Ma’arif NU tetap konsisten membina anak-anak
bangsa agar memiliki pengetahuan dan karakter yang memadai.
• LP Ma’arif NU telah merumuskan kebijakan strategis dalam mengantisipasi dekadensi moralitas di kalangan anak bangsa dan menurunnya
nilai-nilai karakter bangsa.
2. Meningkatnya paham radikalisme
Dasar pemikiran:
• Meningkatnya paham radikalisme terutama di kalangan generasi muda juga menjadi perhatian LP Ma’arif NU.
• LP Ma’arif NU telah menyusun langkah-langkah dalam menyikapi meningkatnya radikalisme di kalangan generasi muda dan pelajar.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya dalam bentuk kerjasama dengan organisasi di internal NU tetapi juga dengan lembaga swadaya dan
pemerintah.
3. Menipisnya cinta tanah air (hubbulwathan)
• Dasar pemikiran:
• LP Ma’arif NU dalam 7 tahun terakhir juga melihat kecenderungan menurunnya cinta tanah air (hubbul wathan) di kalangan generasi
muda dan pelajar. Kecenderungan ini bisa dilihat dari sikap tidak hormat pelajar kepada tokoh pendiri bangsa, guru, dan orang tua.
• LP Ma’arif NU melihat kecenderungan ini disebabkan oleh buku-buku pelajaran yang kurang mengekplorasi perjuangan-perjuangan para
tokoh bangsa. Bukubuku sejarah itu sebagian sudah dikurangi substansinya dari yang semestinya dipelajari. Akibatnya, mereka tidak
memahami secara utuh perjuangan masa lalu yang dilakukan para tokoh bangsa dengan semangat NKRI.
LPP MA’ARIF NU
9
28. Rekomendasi
• Kurikulum harus dipatenkan sehingga pergantian menteri tidak diikuti perubahan
kurikulum. Kurikulum harus memuat nasionalisme, bahasa pemrograman (coding),
bahasa Inggris, statistika dan psikologi.
• Pemerataan guru dan siswa bukan berdasarkan zonasi, melainkan klaster unggul,
sedang, dan kurang.
• Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada Asosiasi Guru lalu ke MGMP hingga ke
sekolah penerima untuk memastikan distribusinya merata.
• Sertifikasi guru ditentukan oleh asosiasi guru, bukan oleh dosen yang tidak
memahami seluk beluk guru.
AGFI (Asosiasi Guru Fisika Indonesia)
10
29. PERMASALAHAN
• Kualifikasi akademik guru TIK bukan dari disiplin ilmu SI Informatika,
walaupun sudah bersertifikat TIK
• Konsep Bimbingan TIK belum diatur dalam regulasi terkait Kurikulum 2013
sehingga implementasi belum maksimal
• Mapel Informatika sebagai mapel lintas minat (SMA) dan mapel pilihan
(SMP) menyebabkan mapel Informatika tidak kuat dalam kurikulum, karena
implementasi tergantung situasi dan kondisi sekolah.
SOLUSI:
1. Perlu program pelatihan bagi guru TIK yang bukan lulusan Informatika
2. Penerbitan Permendikbud yang menjelaskan konsep Bimbingan TIK
3. Mapel Informatika menjadi mapel mandiri di SMP dan SMA
FGTIKKNAS (FEDERASI GURU TIK DAN KKPI NASIONAL)
10
30. ISU
1. Pendidikan yang Memanusiakan
• Pendidikan yang menciptakan lulusan yang bukan hanya memenuhi tuntutan dunia kerja tetapi juga cakap nalar dan moral.
• Memberi tempat strategis pada upaya penanaman nilai budaya, seperti menyelenggarakan Olimpiade Budaya Bangsa.
• Melakukan kontrol terhadap ajaran menyimpang di organisasi/lembaga pendidikan
2. Kurikulum yang Menjawab Tantangan Dunia
• Kurikulum berorientasi terhadap kebutuhan. Capaian lulusan dirumuskan berdasarkan kebutuhan, dan mata pelajaran
berdasarkan capaian lulusan.
• Kurikulum berbasis tematik integrative holistic, dengan 7 mapel yaitu matematika, literasi bahasa, literasi digital, literasi sains
dan ekologi, literasi budaya dan seni, litarasi finansial dan literasi kebhinekaan.
3. Perhatian terhadap Guru
• Perbaikan sistem pendidikan guru dan perekrutan guru
• Penyediaan bahan ajar secara daring yang mudah diakses
• Penataan waktu guru agar tidak disita oleh tugas administratif
• Menyediakan aturan yang melindungi guru dari tindak kekerasan siswa dan orangtua.
4. Mendukung Sekolah Swasta
• Pemberian bantuan bagi sekolah swasta, terutama di daerah 3T
• Fleksibilitas penggunaan dana BOS, seperti tidak harus membeli buku sesuai kerja sama pemerintah dan penerbit melainkan
membeli buku sesuai kebutuha.
• Membuka akses informasi sekolah swasta terhadap pembinaan dan bantuan
• Membatasi pembangunan sekolah negeri di wilayah yang sudah memiliki sekolah swasta
• Revitalisasi sekolah swasta berpola asrama di daerah tertinggal.
MNPK (MAJELIS NASIONAL PENDIDIKAN KATOLIK)
11
31. • Kebijakan Penyelenggaraan dan Pengembangan Bimbingan dan Konseling telah tertuang secara
lengkap dan kokoh dalam Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Namun implementasinya di lapangan masih
beragam dan belum seutuhnya. Hal yang mendasar adalah kesempatan masuk kelas untuk
memberikan layanan yang bersifat pencegahan dan pengembangan diri peserta didik, dengan
strategi bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, dan bimbingan lintas kelas, perlu dilaksanakan.
Di samping itu, perlu dilanjutkan sosialisasi Permendikbud tersebut kepada seluruh Guru BK,
Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
• Merujuk kepada Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Konselor (SKAKK) dan Permendikbud No. 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan
Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pengangkatan Guru bimbingan dan
konseling di satuan pendidikan dipersyaratkan memiliki sertifikat pendidik dan berkualifikasi S1
Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling. Namun, kenyataannya pada formasi CPNS 2019 di
daerah, masih terdapat formasi guru bimbingan dan konseling yang mengabaikan legalitas
tersebut dan menerima kualifikasi selain S1-BK, seperti S1 Psikologi.
• Merujuk pada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 bahwa untuk menjadi konselor (salah satu
pendidik sebagaimana tertuang pada UUSPN 20/2003 pasal 1 ayat 6) diselenggarakan Pendidikan
Profesi Konselor (PPK) dan telah diselenggarakan di beberapa LPTK yang didasarkan pada
Permenristekdikti No 257/2017. Lulusan PPK yang diberi anugerah gelar Konselor (Kons.) belum
diakui/disetarakan dengan lulusan lulusan Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling
(PPGBK). Harapannya adalah bahwa lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) diakui setara
dengan lulusan Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling (PPGBK) dan berhak
mendapatkan tunjangan profesi guru.
ABKIN
12
32. Masalah Mendesak: Kurikulum Matematika Sekolah
Usulan Solusi
Analisis dan revisi Kurikulum 2013
a. Isi kurikulum (perbandingan dengan kurikulum internasional)
b. Sistematika Materi kurikulum(kurikulum matematika antar jenjang sekolah dan antar mata pelajaran khususnya IPA)
c. Beban belajar
d. Penilaian
Masalah Mendesak: Peningkatan Kualitas Guru Matematika
Usulan Solusi:
2.1 Dilaksanakan kegiatan forum diskusi, pelatihan dan kegiatan ilmiah yang berorientasi pada;
a. Meningkatkan pemahaman guru matematika terhadap materi kurikulum dan penguasaan bahan ajar dan prosedur penilaian.
b. Melakukan pengkajian dan pengembangan teori/model/strategi dan media pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan kualitas proses
pembelajaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian pembelajaran.
c. Mengembangkan kemampuan guru matematika dalam melakukan kegiatan ilmiah/karya ilmiah untuk meningkatkan kemampuan
profesionalnya.
2.2 Menetapkan standar pembelajaran matematika bagi Guru dan Kode Etik untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru
matematika dalam melaksanakan tugasnya.
2.3 Pemberdayaan organisasi profesi bagi peningkatan kualitas guru Matematika Indonesia
AGMI (ASOSIASI GURU MATEMATIKA INDONESIA)
12
33. 1. Rekrutmen guru
Solusi:
• Penyelesaian guru berstatus honorer disekolah negri
• Mengembalikan martabat guru dengan status yang lebih mulia
• Mengambil langkah penyelesaian penataan dan pemerataan guru
• Pertimbangkan untuk memperoleh NUKS harus diklat
• Banyak aturan yang menyulitkan guru
• Pengalihan status struktural ke fungsional guru menyusahkan
2. Administrasi
Solusi:
• Mempermudah sistim administrasi yang menggangu TUPOKSI
• Permudah sistim kenaikan pangkat guru dengan meninjau kembali penulisan karya ilmiah,PTK ,pertimbangkan manfaatnya
• Evaluasi ,perbaikan data DAPODIK,mapel linier/tak linier
3. Program Peningkatan Kopetensi Guru Dasar pemikiran:
Solusi:
• Segera evaluasi padap pada tingnkat implementasi apakah terjangkau diseluruh pelosok tanah air
• Apa dampak yang dapat terlihat dari program tersebut dalam upaya peningkatan kopetensi guru
• Kembali pada portopolio
• Kepangkatan otomatis sampai golongan IVA
• Evaluas program PPG ,penyebaran peserta diberbagai universitas lintas propinsi ,biaya mandiri,hak siswa terabaikan,manfaat bagi guru honorer
FEDERASI GURU INDEPENDEN INDONESIA (FGII)
13
34. 4. Full day school
Solusi:
Perlu di evaluai terkait: Hak-Hak anak, Keamanan, Kenyamanan, Sekolah 2 sif, Beban kerja Guru, Gizi dan ketahanan fisik, Partisipasi orang tua,
Penganggaran Pemerintah
5. Kewajiban Mengajar
Solusi:
• Meninjau kembali beban mengajar guru 24 jam kembali dipertimbangkan
• Mengakui tugas Tambahan guru setara jam mengajar
6. Ujian Nasional
Solusi: Evaluasi Manfaat Ujian Nasional
7. SMK
Solusi:
• Rekrutmen guru produktif
• Lulusan SMK belum memenuhi standar industrI
• Memperhatikan Akses pendidikan sebagai pemenuhan hak anak sesuai bakat /talenta dan potensi dirinya,kursus ,pelatihan jangka pendek ,BLK .
8. Sinergi dan terintegrasi
Solusi:
• Membangun sinegi antar lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, ,lembaga negara ,sekolah orang tua dan masyarakat, menyelesaikan
masalah pada anak kita
• Menghilangkan ego sektoral dan memiliki satu visi bersama
FEDERASI GURU INDEPENDEN INDONESIA (FGII)
14
35. 10 Hal Dalam Upaya Revolusi Pendidikan Dasar Dan Menengah
1. Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Pendidikan Karakter menjadi mata pelajaran utama di Sekolah Dasar dan karena itu,
Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP dan SMA dihapuskan karena seharusnya sudah dituntaskan di SD. Pembelajaran bahasa Inggris fokus ke
percakapan, bukan tata bahasa.
2. Jumlah Mata Pelajaran di SMP menjadi maksimal 5 mata pelajaran dengan basis utama pembelajaran pada Coding dan di SMA menjadi
maksimal 6 mapel tanpa penjurusan lagi.
3. SMK karena fokus pada keahlian maka harus digunakan sistem SKS, mereka yang lebih cepat ahli bisa menuntaskan SMK dua tahun atau
kurang, sementara mereka yang lambat bisa saja sampai
4. tahun dan ujian kelulusan SMK pada keahliannya bukan pada pelajaran normatif dan adaptif. SMK tidak boleh kalah dari BLK yang hanya 3, 6
atau 12 bulan saja. LPTK diwajibkan menyediakan Sarjana Pendidikan atau Alumni PPG yang dibutuhakan SMK. 4. Jabatan Pengawas Sekolah
dihapuskan hingga jumlah guru yang dibutuhkan mencukupi. Hilangnya tanggungjawab mengajar kepada kepala sekolah seharusnya
dimaksimalkan fungsinya sehingga keberadaan pengawas sekolah sudah tidak dibutuhkan lagi. Jabatan pengawas sekolah boleh dikembalikan
lagi jika guru berstatus PNS atau PPPK telah tercukupi.
5. Seluruh beban administrasi guru dibuat dalam jaringan (online) dan lebih disederhanakan, RPP cukup 1-2 halaman tapi jelas tujuan dan
aplikasi pembelajarannya, tak ada lagi berkas administrasi dalam bentuk “hard copy”, verifikasi keaslian dilakukan secara acak dengan
kewajiban menunjukkan berkas asli, bukan Foto Copy.
6. Pengangkatan Guru berdasakan kompetensi dan kebutuhan kurikulum yang nantinya dibuat. Uji Komptensi Guru wajib dilaksanakan minimal
sekali dalam 3 (tiga tahun).
7. Sistem Honorer dihapuskan sehingga tak ada lagi guru yang mengisi ruang kelas yang statusnya tidak jelas, harus jelas statusnya PNS, PPPK
atau GTY. Pendapatan Guru minimal mencapai Upah Minimum.
8. Jika kurikulum diubah, maka bimtek harus ditiadakan dan diganti dengan vidoe tutorial dengan kewajiban uji secara acak terhadap
pemahaman kurikulum. Anggaran bimtek dialihkan untuk rekruitmen guru.
9. Anggaran Peningkatan Kompetensi guru dihapuskan dan upaya peningkatan kompetensi guru diserahkan kepada organsiasi profesi guru
berdasarkan acuan kompetensi yang dibutuhkan. Anggaran Pelatihan Guru dialihkan untuk rekruitmen guru. Organisasi profesi guru diberikan
legalitas dalam melaksanakan upaya peningkatan kompetensi guru, pemerintah cukup melakukan uji terhadap standar kompetensi guru yang
diinginkan. Organisasi profesi guru harus segera mendapatkan pengesahan setelah melalui verifikasi dan sepenuhnya pembinaan guru
diserahkan organisasi profesi guru dalam pengawasan Pemerintah.
10. Mengatur kembali penentuan “sekolah daerah tertinggal-terpencil-terdepan-terkebelakang sesuai kondisi sekolah, bukan berdasarkan data
kemendes
IKATAN GURU INDONESIA
15
36. 1. Pengurangan Jam Mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK
Permasalahan: Pengurangan jam mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK merupakan
penyimpangan atas regulasi Kurikulum 2013, Nawacita dan Penguatan Pendidikan
Karakter yang sedang diusung pemerintah.
Solusi: Mengembalikan jam mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK sesuai amanat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018.
2. Penguatan Kompetensi Guru Berbasis Mata pelajaran dan Inovasi Pembelajaran
Permasalahan: Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan
terutama oleh pemerintah kadangkala masih berisikan materi-materi umum, belum
spesifik mata pelajaran dan belum menjangkau para guru sejarah yang ada di berbagai
wilayah di Indonesia.
Solusi: 1) Perkuat Asosiasi profesi Guru Berbasis Mata pelajaran dan MGMP melalui
regulasi yang kuat dan jelas, pembinaan SDM dan suplai pendanaan agar mampu menjadi
mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan, merancang, melaksanakan dan
mengimbaskan setiap kebijakan maupun hasil pelatihan melalui komunitasnya masing-
masing. 2) Membuat pola pelatihan yang bertumpu pada penguatan inovasi
pembelajaran dikelas dengan fokus pada keterampilan merancang, mengembangkan
serta menggunakan berbagai ragam bahan ajar, media dan model pembelajaran.
AGSI (ASOSIASI GURU SEJARAH INDONESIA)
16
37. 3. Jaminan Kesejahteraan, Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja
Permasalahan: Kesejahteraan, upah honorer yang minim, tunjangan profesi guru
yang terlambat bahkan kadang tidak terbayarkan. Dari sisi perlindungan hukum
dan keselamatan kerja masih saja ditemukan guru mendapat intimidasi maupun
kekerasan. Kasus terbunuhnya Alexander Pangkey, seorang guru SMK di Manado
oleh peserta didiknya sendiri pada 21 Oktober 2019 menambah daftar kelam
guru yang tidak terjamin aktivitasnya dalam mencerdaskan anak bangsa.
Solusi: 1)Tingkatkan kesejahteraan guru melalui standarisasi upah yang layak dan
pencairan tunjangan profesi secara tepat waktu. 2) Berikan rasa aman kepada
guru melalui jaminan pendampingan hukum dan asuransi jiwa dalam kaitan
dengan tugasnya mencerdaskan anak bangsa. 3) Bentuk gugus-gugus hukum di
setiap Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh para praktisi
hukum yang konsen di pendidikan melalui fasilitasi pemerintah atau kemitraan
dengan LBH yang membantu para pendidik dan tenaga kependidikan berkenaan
dengan masalah hukum yang menjerat guru dalam kaitan dengan tugasnya
mencerdaskan anak bangsa.
AGSI (ASOSIASI GURU SEJARAH INDONESIA)
16
38. Permasalahan:
1. Komponen Guru dan Tenaga Kependidikan menempati posisi terendah kedua
setelah Sarpras dalam 8 Standar Nasional Pendidikan. Disebabkan UKG Rendah,
persoalan perlindungan guru, dan minimnya kesejahteraan guru
2. Lulusan SMK menjadi pemasok Angka Pengangguran Tertinggi, karena kurikulum
yang tidak relevan dengan kebutuhan industri
3. Persoalan Penguatan Pendidikan Karakter yang membingungkan guru, terkadang
hanya seremonial dan Perpres tidak memiliki arah yang jelas
4. Belum ada grand design pengelolaan guru yang holistik dari hulu hingga hilir.
Solusi:
1. Pelatihan/peningkatan kapasitas guru harus berbobot, bermakna, berdampak,
berkelanjutan, dan terevaluasi
2. Perlu link and match kurikulum guru, mulai dari insentif guru produktif, dan LPTK
membuka prodi industri kreatif sesuai wilayah
3. PPK bukan hanya slogan, harus ada pedoman teknos bagi kepsek, guru dan
pegnawas.
FSGI (FEDERASI SERIKAT GURU INDONESIA)
17
39. Rekomendasi:
1. Kualitas guru perlu ditingkatkan melalui diklat/workshop yang memuliakan guru dengan konsep
diklat/workshop living education, Inspiratif, dan motivatif
2. Mempermudah administrasi guru, kenaikan pangkat guru, memperpendek birokrasi pendidikan, dan
mendorong guru untuk lebih mengembangkan Pembelajaran yang Demokratis, Beragam, Kolaboratif dan
Kreatif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan (PADEBERKINEM) melalui berbagai aplikasi pembelajaran
3. Pemetaan kualifikasi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan pemetaan kualitas sekolah berbasis kinerja
4. Penilaian Kurikulum 2013 harus direvisi karena masih bertentangan dengan hakikat kurikulum 2013 dan
menyulitkan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Serta masyarakat
kesulitan membaca hasil penilaian K13
5. Segera UMK/UMP/UMR kan guru honorer
6. Perlu penguatan kompetensi guru melalui peran organisasi profesi yang difasilitasi pemerintah
7. Sentralisasi guru sebagai alternatif satu komando tanpa tersplite oleh politik lokal
PGRI (PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA)
18
40. Rekomendasi:
1. Peningkatan kualitas guru PAUD dan peningkatan peningkatan pencapaian standar guru PAUD
2. Perlu diatur dengan tegas kelompok usia per satuan pendidikan karena sifat pembelajaran batita (bawah tiga
tahun) perlu perhatian profesional pengasuhan
3. Pelatihan guru dilakukan di setiap distrik dengan menu pelatihan yang didasarkan atas kebutuhan di kelas.
4. Guru sebagai profesi hendaknya diperkuat kembali dengan menguatkan peranan orprof. Orprof tunggal
ditetapkan yang telah memiliki jejaring luas hingga ke ranting, yaitu PGRI. Kode etik profesi guru yang berlaku
jadi hanya satu. Organisasi Profesi juga diberikan kewenangan untuk mensertifikasi dan pengawasannya
5. Penetapan standar upah guru layaknya UMR terutama guru nonpns sehingga tidak terjadi kesenjangan
penghasilan guru antardaerah
6. Alihkan pemberkasan kenaikan pangkat dalam bentuk digital sehingga mengurangi pemakaian kertas dalam
pemberkasan
7. Kembangkan ekosistem semua guru adalah murid sehingga mendorong guru sebagai
pembelajar sepanjang hayat
PGRI (PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA)
18
41. PERMASALAHAN:
1. UU dan peraturan justru menjadi akar permasalahan
2. Dikotomi PAUD formal dan non formal
3. Mutu lembaga PAUD rendah
4. Rendahnya mutu guru PAUD
5. Pendataan dan administrasi terlalu banyak sering melelahkan para guru/kepsek
SOLUSI:
1. Harmonisasi dan reformasi aturan dan perundang-undangan
2. Kembalikan ke amanat UU Sisdiknas No. 20/2003, Pasal 1, ayat 14 bahwa pendekatan PAUD hanya satu saja
“PAUD”
3. Perlunya pembinaan standar PAUD ke lembaga PAUD lalu wajibkan lembaga PAUD yang sudah mendapat izin
operasional 2 tahun untuk ikut akreditasi
4. Pendidikan SI guru PAUD melalui digital kampus
5. Data diintegrasikan tersistem dengan efektif dan efisien
HIMPAUDI (HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD INDONESIA)
19
42. PERMASALAHAN:
1. Saat ini, akses layanan dan mutu lebih terfokus pada anak usia 4-6 tahun padahal potensi terbesar itu justru
pada usia 0-3 tahun
2. Hasil Akreditasi, Pembinaan dan Penjaminan mutu tampak cenderung berjalan masing-masing sehingga biaya
program menjadi mahal dan hasil tidak optimal
3. Belum optimal dan kondusifnya strategi penjaminan mutu Lembaga PAUD, akses layanan untuk anak 0-6 tahun,
mutu dan kesejahteraan guru
4. Kondusivitas dan optimalisasi kemitraan antara kemendikbud dengan Organisasi Profesi
SOLUSI:
1. Cakupan pemerintah untuk semua usia 0-6 tahun
2. Integrasi data, integrasi program, dan integrasi evaluasi
3. Perlu strategi dan mekanisme, hubungan koordinasi dan konsultasi Pusat ke daerah dan Daerah ke pusat
4. Harmonisasi peran, tugas, dan fungsi. Serta pertemuan silaturahmi secara berkala antara Organisasi
Profesi/Organisasi Mitra dengan Mendikbud RI beserta jajarannya
HIMPAUDI (HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD INDONESIA)
19
43. PERMASALAHAN:
1. Ijazah guru TIK tidak linier
2. Tidak adanya peran guru dalam mengevaluasi dan menilai siswa
3. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap mata pelajaran informatika
SOLUSI:
1. Guru TIK tidak perlu kuliah lagi, cukup mengikuti diklat guru TIK berbasis zonasi yang diselenggarakan oleh
MGMP TIK di setiap kota/daerah
2. Penguatan bimbingan TIK diarahkan kepada materi mata pelajaran informatika dan guru diberi kesempatan untuk
menilai siswa dan memasukkan rapor nilainya di dapodik
3. Penguatan mata pelajaran Informatika, dan menjadikan Informatika mata pelajaran wajib di sekolah dan bukan
pilihan lintas minat atau pilihan sekolah masing-masing. TIK dimasukkan dalam struktur kurikulum dan
permendikbudnya diperkuat lagi karena Informatika sangat penting untuk dikuasai siswa dalam era digital saat
ini.
KOGTIKNAS (KOMUNITAS GURU TIK/KKPI NASIONAL)
20
