SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
KAJIAN MANAJEMEN PERBATASAN
FOKUS INOVASI PENDIDIKAN
PKP2A III LAN
A. LATAR BELAKANG
Pengelolaan wilayah perbatasan yang di mulai
dari Kalimantan Utara berarti pula
mewujudkan Nawacita yang ke-3 yaitu
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan“.
HASIL WAWANCARA PRA RISET
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN PROV
KALTIM
“Pendidikan di wilayah perbatasan keadaannya jangan
dibayangkan seperti di kota-kota besar yang fasilitasnya
lengkap gurunya banyak bahkan sekolah di perbatasan
hanya memiliki sekolah dasar disetiap desa, sedangkan
pendidikan SLTP harus pergi ke daerah kecamatan
terdekat. Bagi yang mempunyai saudara yang tinggal di
perbatasan atau yang mempunyai biaya bisa
melanjutkan ke SLTP Kecamatan sedangkan yang
lainnya ya hanya sampai setingkat SD itupun dengan
keadaan yang jauh bila dibandingkan dengan kota-kota
besar. Karna Pendidikan ini adalah kebutuhan dasar
masyarakat maka relevan bila ingin dikaji lebih dalam”.
HASIL DESK RISET :
Terdapat Kesenjangan antara
keadaan pendidikan di Perbatasan
dengan Kondisi ideal pendidikan yang
seharusnya.
Kondisi
Saat ini
Gap/Kesenjangan/Kondisi saat ini
Fasilitas - Kekurangan kelas, sehingga ada kelas yang
masuk pagi dan siang
- Di sebatik tengah (SMP) ruang perpustakaan,
laboratorium dan asrama digunakan sebagai
kelas
- Sudah ada asrama bagi anak-anak TKI (yayasan),
mis di Desa Sungai Limau, tapi kapasitas terbatas
- Gedunga SMA di Sebatik Tengah masih
memanfaatkan gedung SD dan SMP
Pengajar - Kekurangan tenaga pengajar
- Tunjangan dari pemeirntah pusat ataupun pemda
bersifat temporer
Siswa Juga berasal dari anak-anak TKI
Lingkungan Sebagian besar orangtua siswa bekerja sebagai
tenaga kerja diperkebunan Malaysia
Kurikulum tidak sesuai dengan letak geografis
KONDISI SEKOLAH DI
PERBATASAN:
MEMBERDAYAKAN MAHASISWA KKN:
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Optimalisasi percepatan
penyelesaian isu-isu perbatasan antar Negara
di Kalimantan Utara khususnya di bidang
pendidikan?
2.Inovasi apa yang dapat ditawarkan pada
pemerintah daerah khususnya pada bidang
Pendidikan di daerah perbatasan?
TUJUAN PENELITIAN
1. Menganalisis Optimalisasi percepatan
penyelesaian isu-isu Pengelolaan Perbatasan
antar negara di Kalimantan Utara Khususnya
bidang Pendidikan
2. Mendorong peningkatan kinerja daerah
perbatasan terutama di bidang pendidikan
melalui model inovasi yang dapat diterapkan.
METODOLOGI PENELITIAN
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara In-depth Intrview dan
documentary research . Perpaduam
pengumpulan data tersebut diharapkan
mampu melengkapi semua data yang
diperlukan untuk melakukan analisis secara
menyeluruh.
CANVAS TEMPLATE INOVATION
 Key Partnerships
 Pemerintah
 Universitas
 Swasta
 NGO Pendidikan
 Individu/ Kelompok Masyarakat ttt yg terkait
 Media

 Key Activities
 Memberikan pendidikan yg sesuai dgn kondisi di perbatasan
 Mempermudah akses sekolah
 Mendorong anak bersekolah dan menekan angka putus sekolah
 Mengedukasi/ melibatkan masyarakat agar menyekolahkan anak
 Membangun infrasturtur, sarpras pendukung pendidikan

 Key Resources
 Aparatur di perbatasan ASN/TNI/Polri
 Guru/Guru bantu
 Mahasiswa KKN
 Volunteer
 Masyarakat yg concern di bidang pendidikan
 Infrastruktur dan Sarpras yg dimiliki saat ini
 Kurikulum/ materi yg digunakan saat ini

CANVAS TEMPLATE INOVATION
 Value Proposition :
 Minat & Semangat bersekolah dr anak2 perbatasan
 Inisiator dr Guru/ Aparatur di perbatasan
 Tempat belajar yg cukup nyaman saat ini

 Customer Relationship
 Networking dr para aparatur
 Social media
 Media massa
 Melalui film
 Event tahunan di perbatasan

CANVAS TEMPLATE INOVATION
 Chanel
 peraturan/ kebijakan dari pemerintah pusat/ pemda
 Sosial media/ media massa marketing

 Customers segment
 anak-anak usia sekolah di perbatasan
 Orang tua/ keluarga yang mendampingi

 Cost Structure
 Membangun sarpras/fasilitas/gedung yg lengkap dan nyaman
 Membangun jalan menuju sekolah
 Menyiapkan alat transportasi yg sesuai dgn kondisi geografis
 Membangun sarana komunikasi yg memadai
 Membangun budaya masyarakat
 Mendorong kegiatan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan
 Menyiapkan kurikulum yg khas/ sesuai dgn kondisi perbatasan

 Revenue streams
 1.Pendidikan yg adil dan merata, sesuai dgn karakteristik daerah perbatasan
 2. Meningkatnya kegiatan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
 3. SDM yg siap guna membangun perbatasan di masa mendatang
1. Pmrth
Pusat
mll K/L
2. Universi
tas
3. Swasta
4. NGO
Pendidi
kan
5. Individu
/
Kelomp
ok
Masyara
kat ttt
yg
terkait
1. Memberikan
pendidikan yg
sesuai dgn
kondisi di
perbatasan
2. Mempermudah
akses sekolah
3. Mendorong
anak bersekolah
dan menekan
angka putus
sekolah
4. Mengedukasi/
melibatkan
masyarakat agar
menyekolahkan
anak
5. Membangun
infrasturtur,
sarpras
pendukung
pendidikan
1. Aparatur di
perbatasan
ASN/TNI/Polri
2. Guru/Guru bantu
3. Mahasiswa KKN
4. Volunteer
5. Masyarakat yg
concern
6. Infrastruktur dan
Sarpras yg
dimiliki saat ini
7. Kurikulum/
1. Minat &
Semangat
bersekolah
dr anak2
perbatasan
2. Inisiator dr
Guru/
Aparatur di
perbatasan
3. Tempat
belajar yg
cukup
nyaman
saat ini
para
aparatur
2. Social
media
3. Media
massa
4. Melalui
film
5. Event
tahunan
di
perbata
san
1. anak-
anak
usia
sekolah
di
perbatas
an
2. Orang
tua/
keluarga
yang
mendam
pingi
1. Membangun sarpras/fasilitas/gedung yg
lengkap dan nyaman
2. Membangun jalan menuju sekolah
3. Menyiapkan alat transportasi yg sesuai dgn
kondisi geografis
4. Membangun sarana komunikasi yg memadai
5. Membangun budaya masyarakat
1. Pendidikan yg adil dan merata, sesuai dgn
karakteristik daerah perbatasan
2. Meningkatnya kegiatan sosial-ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat
3. SDM yg siap guna membangun perbatasan
1. peratur
an/
kebijak
an dr
pempu
s/
pemda
2. Sosial
media/
media
massa
marketi
ng
HASIL
Inovasi yang ditemukan di lapangan:
1. Sekolah Tapal Batas
2. Sekolah Filial
3. Sarjana Mengajar
KESIMPULAN DARI KEADAAN DI PERBATASAN
1. Guru minim kualitas dan kuantitas
2. Jumlah Guru yang minim
3. Akses jalan menuju sekolah dan Transportasi
umum tidak ada
4.. Anak tidak mampu dari keluarga TKI yang
bersekolah di perbatasan indonesia
5. Minim fasilitas
PEMBAHASAN
1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah pasal 361 disebutkan bahwa
pemerintah pusat dengan dibantu oleh
pemerintah daerah wajib membangun kawasan
perbatasan agar tidak tertinggal dengan
kemajuan kawasan perbatasan di negara
tetangga
PEMBAHASAN
2. Renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2010-2014 (2013:79)
disebutkan bahwa dibutuhkan strategi
akselerasi Pembangunan Pendidikan dan
Kebudayaan di daerah Perbatasan, Tertinggal,
dan Rawan Bencana.
PEMBAHASAN
3. Dikategorikan inovasi karena sesuai dengan
teori Scott D. Anthony (2013) yang menyatakan
bahwa inovasi adalah Sesuatu yang berbeda
dan berdampak
ARAH TUJUAN INOVASI PENDIDIKAN INDONESIA TAHAP DEMI TAHAP
MENURUT [FUAD HASAN, 2008:193] DALAM ZURAIDA SYAHLA (2013), YAITU :
1. Mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan
oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi
sehingga makin lama pendidikan di Indonesia
makin berjalan sejajar dengan kemajuan-
kemajuan tersebut.
2. Mengusahakan terselenggaranya pendidikan
sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga
negara. Misalnya meningkatkan daya tampung
usia sekolah SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
REKOMENDASI
Inovasi yang diajukan sesuai dengan
karakteristik daerah Perbatasan:
1. Lingkup Guru, Siswa dan sosial masyarakat
2. Lingkup Fasilitas
3. Lingkup Kurikulum Pengajaran
LINGKUP GURU, SISWA DAN SOSIAL
MASYARAKAT
1. Optimalisasi penyuluh (pertanian) & TNI sebagai tenaga guru tambahan/ bantu. Penyuluh & TNI dapat
menjangkau wilayah pelosok di perbatasan. Kurangnya jumlah guru kiranya dapat ditutupi dengan peran
penyuluh (pertanian) dan TNI yang nantinya berperan sebagai guru tambahan/ bantu.
2. Selain itu, juga dapat memanfaatkan guru-guru ngaji/ pendeta desa, kelompok karang taruna desa,
dukun, bidan sebagai guru bagi anak-anak di desanya (team teaching). Tentu ini diperlukan pelatihan,
adanya ADD relatif dapat menutupi kebutuhan operasional pihak-pihak tersebut.
3. Kurangnya jumlah siswa pada kelas yang sama, dapat diatasi dengan membentuk kelas tanpa jenjang
(multiage class). Pada kelas ini akan diajarkan mata pelajaran atau pengetahuan yang bersifat umum.
4. Memanfaatkan anak didik yang telah menduduki kelas yang lebih tinggi untuk membantu mengajari anak
didik dengan kelas yang lebih rendah. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan jumlah guru yang ada
5. Mendorong pelaksanaan KKN universitas diwilayah perbatasan dalam rangka memajukan wilayah
perbatasan
6. Program orang tua asuh untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak didik di perbatasan (reduce the
drop outs)
7. Menerapkan sistem sekolah asrama bagi anak didik perbatasan yang cukup jauh domisilinya dari sekolah
yang ada
8. Merekrut masyarakat diperbatasan untuk dipekerjakan sebagai guru, dengan insentif yang cukup tinggi
9. Program semacam Koas bagi mahasiswa FKIP di Kaltim dan Kaltara untuk jalur sepanjang perbatasan
dapat difasilitasi dengan ADD atau CSR
10. Kampanye/promosi pendidikan di perbatasan ke universitas untuk membangun jaringan pendidikan non
formal berorientasi pendidikan dasar Baca Tulis hitung
11. Bagi Pemerintah adalah dengan membuat kebijakan peruntukan alokasi ADD untuk pendidikan
LINGKUP FASILITAS
1. Jauhnya jarak antar sekolah mendorong perlunya dibentuk sekolah
darurat pada desa-desa yang berdampingan. Jika sebelumnya anak didik
yang mendatangi sekolah, maka kali ini sekolah yang mendatangi peserta
didik. Jika memungkinkan memanfaatkan kantor desa/ kecamatan yang
berdekatan sebagai sekolah darurat.(penggabungan UN)
2. Terbatasnya buku-buku diperbatasan dapat ditanggulangi dengan
menghimpun bantuan pengadaan buku bagi sekolah-sekolah
diperbatasan dari CSR perusahaan-perusahaan. Atau mendorong siswa di
sekolah-sekolah perkotaan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran
ketika mereka tamat. Begitu juga dengan kelengkapan/ fasilitas lainnya
seperti pakaian sekolah, alat praktek lab, dll.
3. Menghimpun dana CSR atau dana publik lainnya untuk mendorong
peningkatan fasilitas pendidikan diperbatasan (sekolah swasta, dll)
4. Mendorong fasilitas internet masuk perbatasan
LINGKUP KURIKULUM PENGAJARAN
1. Pada wilayah perbatasan sebaiknya pengajaran tidak
mengacu pada kurikulum yang dibentuk secara nasional,
namun diberikan kewenangan/ otonomi kepada dinas
pendidikan diwilayah perbatasan untuk mendesain
kurikulum yang sesuai dengan karakteristik perbatasan,
relatif begitupula dengan penilaiannya.
2. Sebaiknya kurikulum pengajaran di perbatasan lebih
kepada peningkatan pengetahuan dasar (baca, tulis,
hitung), cinta tanah air, serta praktek berusaha seperti
bertani, nelayan, berkebun (non-academic skill). Dengan
upaya ini, selain proses belajar dapat dijalankan optimal
oleh siswa, juga dapat meningkatkan kapasitas siswa
dalam membantu perekonomian keluarganya (perubahan
mindset)
TERIMA KASIH
By TIM PKP2A III
Lembaga Administrasi Negara
2015

More Related Content

What's hot

Contoh proposal pkbm masri winoto
Contoh proposal pkbm   masri winotoContoh proposal pkbm   masri winoto
Contoh proposal pkbm masri winotoMin Salimin
 
Pedoman bidikmisi 2016
Pedoman bidikmisi 2016Pedoman bidikmisi 2016
Pedoman bidikmisi 2016Chusnul Labib
 
Artikel batik
Artikel batikArtikel batik
Artikel batikNak Moeda
 
Pedoman pembentukan dan_penyelenggaraan_pkbm
Pedoman pembentukan dan_penyelenggaraan_pkbmPedoman pembentukan dan_penyelenggaraan_pkbm
Pedoman pembentukan dan_penyelenggaraan_pkbmBieb Malangnengah
 
Makalah Diskusi Dana Bos
Makalah Diskusi Dana BosMakalah Diskusi Dana Bos
Makalah Diskusi Dana Boshusnibas
 
Paparan Kepala DInas Pendidikan Rakor Pendidikan 2015
Paparan Kepala DInas Pendidikan Rakor Pendidikan 2015Paparan Kepala DInas Pendidikan Rakor Pendidikan 2015
Paparan Kepala DInas Pendidikan Rakor Pendidikan 2015btkipkalteng
 
Analsis landasan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di daerah ...
Analsis landasan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di daerah ...Analsis landasan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di daerah ...
Analsis landasan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di daerah ...Angga Debby Frayudha
 
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016Muhammad Surya
 
Komentar forum 1
Komentar forum 1Komentar forum 1
Komentar forum 1Jack Daniel
 
Rnpk 2015 paparan pembukaan mendikbud
Rnpk 2015   paparan pembukaan mendikbudRnpk 2015   paparan pembukaan mendikbud
Rnpk 2015 paparan pembukaan mendikbudbtkipkalteng
 
Pemberian Stimulus Pendidikan Berupa Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Day...
Pemberian Stimulus Pendidikan Berupa Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Day...Pemberian Stimulus Pendidikan Berupa Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Day...
Pemberian Stimulus Pendidikan Berupa Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Day...alfian200800
 
ABSTRAK PENELITIAN PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU...
ABSTRAK PENELITIAN PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU...ABSTRAK PENELITIAN PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU...
ABSTRAK PENELITIAN PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU...Sansanikhs
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab iiNabda
 
(SKRIPSI) PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU BAJO DI ...
(SKRIPSI) PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU BAJO DI ...(SKRIPSI) PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU BAJO DI ...
(SKRIPSI) PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU BAJO DI ...Sansanikhs
 
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU LINGKUNGAN NELAYAN DI WILAYAH P...
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU LINGKUNGAN NELAYAN DI WILAYAH P...PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU LINGKUNGAN NELAYAN DI WILAYAH P...
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU LINGKUNGAN NELAYAN DI WILAYAH P...Sansanikhs
 
11 sistem-pendidikan-nasional indonesia
11 sistem-pendidikan-nasional indonesia11 sistem-pendidikan-nasional indonesia
11 sistem-pendidikan-nasional indonesiafaizah12
 

What's hot (19)

Poster Kinerja Kemendikbud 2015
Poster Kinerja Kemendikbud 2015Poster Kinerja Kemendikbud 2015
Poster Kinerja Kemendikbud 2015
 
Contoh proposal pkbm masri winoto
Contoh proposal pkbm   masri winotoContoh proposal pkbm   masri winoto
Contoh proposal pkbm masri winoto
 
Pedoman bidikmisi 2016
Pedoman bidikmisi 2016Pedoman bidikmisi 2016
Pedoman bidikmisi 2016
 
Artikel batik
Artikel batikArtikel batik
Artikel batik
 
Pedoman pembentukan dan_penyelenggaraan_pkbm
Pedoman pembentukan dan_penyelenggaraan_pkbmPedoman pembentukan dan_penyelenggaraan_pkbm
Pedoman pembentukan dan_penyelenggaraan_pkbm
 
Makalah Diskusi Dana Bos
Makalah Diskusi Dana BosMakalah Diskusi Dana Bos
Makalah Diskusi Dana Bos
 
Paparan Kepala DInas Pendidikan Rakor Pendidikan 2015
Paparan Kepala DInas Pendidikan Rakor Pendidikan 2015Paparan Kepala DInas Pendidikan Rakor Pendidikan 2015
Paparan Kepala DInas Pendidikan Rakor Pendidikan 2015
 
Penguatan Administrasi Lembaga PKBM
Penguatan Administrasi Lembaga PKBMPenguatan Administrasi Lembaga PKBM
Penguatan Administrasi Lembaga PKBM
 
Kesetaraan
KesetaraanKesetaraan
Kesetaraan
 
Analsis landasan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di daerah ...
Analsis landasan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di daerah ...Analsis landasan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di daerah ...
Analsis landasan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di daerah ...
 
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016
Paparan hendarman jarlit-kota-bandung-wajar-12-tahun-05-sep-2016
 
Komentar forum 1
Komentar forum 1Komentar forum 1
Komentar forum 1
 
Rnpk 2015 paparan pembukaan mendikbud
Rnpk 2015   paparan pembukaan mendikbudRnpk 2015   paparan pembukaan mendikbud
Rnpk 2015 paparan pembukaan mendikbud
 
Pemberian Stimulus Pendidikan Berupa Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Day...
Pemberian Stimulus Pendidikan Berupa Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Day...Pemberian Stimulus Pendidikan Berupa Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Day...
Pemberian Stimulus Pendidikan Berupa Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Day...
 
ABSTRAK PENELITIAN PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU...
ABSTRAK PENELITIAN PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU...ABSTRAK PENELITIAN PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU...
ABSTRAK PENELITIAN PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU...
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
(SKRIPSI) PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU BAJO DI ...
(SKRIPSI) PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU BAJO DI ...(SKRIPSI) PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU BAJO DI ...
(SKRIPSI) PENDIDIKAN FORMAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT NELAYAN SUKU BAJO DI ...
 
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU LINGKUNGAN NELAYAN DI WILAYAH P...
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU LINGKUNGAN NELAYAN DI WILAYAH P...PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU LINGKUNGAN NELAYAN DI WILAYAH P...
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU LINGKUNGAN NELAYAN DI WILAYAH P...
 
11 sistem-pendidikan-nasional indonesia
11 sistem-pendidikan-nasional indonesia11 sistem-pendidikan-nasional indonesia
11 sistem-pendidikan-nasional indonesia
 

Viewers also liked

Asymmetric Policy sebagai Inovasi untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan Negara
Asymmetric Policy sebagai Inovasi untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan NegaraAsymmetric Policy sebagai Inovasi untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan Negara
Asymmetric Policy sebagai Inovasi untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan NegaraTri Widodo W. UTOMO
 
Permasalahan Daerah Perbatasan
Permasalahan Daerah PerbatasanPermasalahan Daerah Perbatasan
Permasalahan Daerah PerbatasanEga Anistia
 
Budaya Kerja dan Standar Pelayanan Minimal
Budaya Kerja dan Standar Pelayanan MinimalBudaya Kerja dan Standar Pelayanan Minimal
Budaya Kerja dan Standar Pelayanan MinimalVerar Oka
 
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTWAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTDeasy Lucyana
 
PKN- Geopolitik dan Wawasan Nusantara
PKN- Geopolitik dan Wawasan NusantaraPKN- Geopolitik dan Wawasan Nusantara
PKN- Geopolitik dan Wawasan Nusantararensykartika
 

Viewers also liked (8)

Asymmetric Policy sebagai Inovasi untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan Negara
Asymmetric Policy sebagai Inovasi untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan NegaraAsymmetric Policy sebagai Inovasi untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan Negara
Asymmetric Policy sebagai Inovasi untuk Akselerasi Pembangunan Perbatasan Negara
 
1. bappenas
1. bappenas1. bappenas
1. bappenas
 
Permasalahan Daerah Perbatasan
Permasalahan Daerah PerbatasanPermasalahan Daerah Perbatasan
Permasalahan Daerah Perbatasan
 
Budaya Kerja dan Standar Pelayanan Minimal
Budaya Kerja dan Standar Pelayanan MinimalBudaya Kerja dan Standar Pelayanan Minimal
Budaya Kerja dan Standar Pelayanan Minimal
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
 
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTWAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
 
PKN- Geopolitik dan Wawasan Nusantara
PKN- Geopolitik dan Wawasan NusantaraPKN- Geopolitik dan Wawasan Nusantara
PKN- Geopolitik dan Wawasan Nusantara
 

Similar to OPTIMASI PENDIDIKAN PERBATASAN

Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudinTz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudinJenry Saiparudin
 
Proposal smk 2013
Proposal smk 2013Proposal smk 2013
Proposal smk 2013Dede Asep
 
Kurikulum Paket B (Versi Bahasa Indonesia).pdf
Kurikulum Paket B (Versi Bahasa Indonesia).pdfKurikulum Paket B (Versi Bahasa Indonesia).pdf
Kurikulum Paket B (Versi Bahasa Indonesia).pdfSalisNavida
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxEkoPurnomo80
 
kurikulum2023 pendidikan kesetaraan paket A
kurikulum2023 pendidikan  kesetaraan paket Akurikulum2023 pendidikan  kesetaraan paket A
kurikulum2023 pendidikan kesetaraan paket Anote4ibla
 
Kurikulum Paket A (Versi Bahasa Indonesia).pdf
Kurikulum Paket A (Versi Bahasa Indonesia).pdfKurikulum Paket A (Versi Bahasa Indonesia).pdf
Kurikulum Paket A (Versi Bahasa Indonesia).pdfnurhudaya2
 
Naskah akademik CC PENS
Naskah akademik CC PENSNaskah akademik CC PENS
Naskah akademik CC PENSPVB Jatim
 
1. Paparan Kebijakan PSP BBGP Jabar.pptx
1. Paparan Kebijakan PSP BBGP Jabar.pptx1. Paparan Kebijakan PSP BBGP Jabar.pptx
1. Paparan Kebijakan PSP BBGP Jabar.pptxRsiaPermataPertiwi
 
Draft Majalah Proper DT Kaltim.docx
Draft Majalah Proper DT Kaltim.docxDraft Majalah Proper DT Kaltim.docx
Draft Majalah Proper DT Kaltim.docxFajar Baskoro
 
Upaya pembaharuan pendidikan nasional
Upaya pembaharuan pendidikan nasionalUpaya pembaharuan pendidikan nasional
Upaya pembaharuan pendidikan nasionalrinoarpa
 
Upaya pembaharuan pendidikan nasional
Upaya pembaharuan pendidikan nasionalUpaya pembaharuan pendidikan nasional
Upaya pembaharuan pendidikan nasionalrinoarpa
 
1171363
11713631171363
1171363mrwhy
 
GPK - MATERI C - PENYUSUNAN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS).docx
GPK - MATERI C - PENYUSUNAN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS).docxGPK - MATERI C - PENYUSUNAN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS).docx
GPK - MATERI C - PENYUSUNAN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS).docxMahpuzhHusaeni
 
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ...
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ...Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ...
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ...kuntoajiutomo
 
Akulturasi bahasa di perbatasan
Akulturasi bahasa di perbatasanAkulturasi bahasa di perbatasan
Akulturasi bahasa di perbatasanSidi Rana Menggala
 

Similar to OPTIMASI PENDIDIKAN PERBATASAN (20)

Combine
CombineCombine
Combine
 
Kurikulum c
Kurikulum cKurikulum c
Kurikulum c
 
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudinTz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
Tz20106b jurnal pendidikan jenry saiparudin
 
Proposal smk 2013
Proposal smk 2013Proposal smk 2013
Proposal smk 2013
 
Kurikulum Paket B (Versi Bahasa Indonesia).pdf
Kurikulum Paket B (Versi Bahasa Indonesia).pdfKurikulum Paket B (Versi Bahasa Indonesia).pdf
Kurikulum Paket B (Versi Bahasa Indonesia).pdf
 
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptxProgram Kerja Disdik 2022 (2).pptx
Program Kerja Disdik 2022 (2).pptx
 
kurikulum2023 pendidikan kesetaraan paket A
kurikulum2023 pendidikan  kesetaraan paket Akurikulum2023 pendidikan  kesetaraan paket A
kurikulum2023 pendidikan kesetaraan paket A
 
Kurikulum Paket A (Versi Bahasa Indonesia).pdf
Kurikulum Paket A (Versi Bahasa Indonesia).pdfKurikulum Paket A (Versi Bahasa Indonesia).pdf
Kurikulum Paket A (Versi Bahasa Indonesia).pdf
 
Naskah akademik CC PENS
Naskah akademik CC PENSNaskah akademik CC PENS
Naskah akademik CC PENS
 
1. Paparan Kebijakan PSP BBGP Jabar.pptx
1. Paparan Kebijakan PSP BBGP Jabar.pptx1. Paparan Kebijakan PSP BBGP Jabar.pptx
1. Paparan Kebijakan PSP BBGP Jabar.pptx
 
Peningkatan mutu pendidikan
Peningkatan mutu pendidikanPeningkatan mutu pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan
 
Draft Majalah Proper DT Kaltim.docx
Draft Majalah Proper DT Kaltim.docxDraft Majalah Proper DT Kaltim.docx
Draft Majalah Proper DT Kaltim.docx
 
Paradigma Baru Alur Pengembangan Kurikulum Merdeka.pptx
Paradigma Baru Alur Pengembangan Kurikulum Merdeka.pptxParadigma Baru Alur Pengembangan Kurikulum Merdeka.pptx
Paradigma Baru Alur Pengembangan Kurikulum Merdeka.pptx
 
Mulok januari-1
Mulok januari-1Mulok januari-1
Mulok januari-1
 
Upaya pembaharuan pendidikan nasional
Upaya pembaharuan pendidikan nasionalUpaya pembaharuan pendidikan nasional
Upaya pembaharuan pendidikan nasional
 
Upaya pembaharuan pendidikan nasional
Upaya pembaharuan pendidikan nasionalUpaya pembaharuan pendidikan nasional
Upaya pembaharuan pendidikan nasional
 
1171363
11713631171363
1171363
 
GPK - MATERI C - PENYUSUNAN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS).docx
GPK - MATERI C - PENYUSUNAN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS).docxGPK - MATERI C - PENYUSUNAN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS).docx
GPK - MATERI C - PENYUSUNAN PROFIL BELAJAR SISWA (PBS).docx
 
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ...
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ...Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ...
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan ...
 
Akulturasi bahasa di perbatasan
Akulturasi bahasa di perbatasanAkulturasi bahasa di perbatasan
Akulturasi bahasa di perbatasan
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
 
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
 
Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016
 
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
 
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
 
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
 
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
 
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatik
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatikKajian pengelolaan potensi SDA sebatik
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatik
 

Recently uploaded

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 

Recently uploaded (14)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 

OPTIMASI PENDIDIKAN PERBATASAN

  • 1. KAJIAN MANAJEMEN PERBATASAN FOKUS INOVASI PENDIDIKAN PKP2A III LAN
  • 2. A. LATAR BELAKANG Pengelolaan wilayah perbatasan yang di mulai dari Kalimantan Utara berarti pula mewujudkan Nawacita yang ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan“.
  • 3. HASIL WAWANCARA PRA RISET BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN PROV KALTIM “Pendidikan di wilayah perbatasan keadaannya jangan dibayangkan seperti di kota-kota besar yang fasilitasnya lengkap gurunya banyak bahkan sekolah di perbatasan hanya memiliki sekolah dasar disetiap desa, sedangkan pendidikan SLTP harus pergi ke daerah kecamatan terdekat. Bagi yang mempunyai saudara yang tinggal di perbatasan atau yang mempunyai biaya bisa melanjutkan ke SLTP Kecamatan sedangkan yang lainnya ya hanya sampai setingkat SD itupun dengan keadaan yang jauh bila dibandingkan dengan kota-kota besar. Karna Pendidikan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat maka relevan bila ingin dikaji lebih dalam”.
  • 4. HASIL DESK RISET : Terdapat Kesenjangan antara keadaan pendidikan di Perbatasan dengan Kondisi ideal pendidikan yang seharusnya.
  • 5. Kondisi Saat ini Gap/Kesenjangan/Kondisi saat ini Fasilitas - Kekurangan kelas, sehingga ada kelas yang masuk pagi dan siang - Di sebatik tengah (SMP) ruang perpustakaan, laboratorium dan asrama digunakan sebagai kelas - Sudah ada asrama bagi anak-anak TKI (yayasan), mis di Desa Sungai Limau, tapi kapasitas terbatas - Gedunga SMA di Sebatik Tengah masih memanfaatkan gedung SD dan SMP Pengajar - Kekurangan tenaga pengajar - Tunjangan dari pemeirntah pusat ataupun pemda bersifat temporer Siswa Juga berasal dari anak-anak TKI Lingkungan Sebagian besar orangtua siswa bekerja sebagai tenaga kerja diperkebunan Malaysia Kurikulum tidak sesuai dengan letak geografis
  • 8. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana Optimalisasi percepatan penyelesaian isu-isu perbatasan antar Negara di Kalimantan Utara khususnya di bidang pendidikan? 2.Inovasi apa yang dapat ditawarkan pada pemerintah daerah khususnya pada bidang Pendidikan di daerah perbatasan?
  • 9. TUJUAN PENELITIAN 1. Menganalisis Optimalisasi percepatan penyelesaian isu-isu Pengelolaan Perbatasan antar negara di Kalimantan Utara Khususnya bidang Pendidikan 2. Mendorong peningkatan kinerja daerah perbatasan terutama di bidang pendidikan melalui model inovasi yang dapat diterapkan.
  • 10. METODOLOGI PENELITIAN Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara In-depth Intrview dan documentary research . Perpaduam pengumpulan data tersebut diharapkan mampu melengkapi semua data yang diperlukan untuk melakukan analisis secara menyeluruh.
  • 11. CANVAS TEMPLATE INOVATION  Key Partnerships  Pemerintah  Universitas  Swasta  NGO Pendidikan  Individu/ Kelompok Masyarakat ttt yg terkait  Media   Key Activities  Memberikan pendidikan yg sesuai dgn kondisi di perbatasan  Mempermudah akses sekolah  Mendorong anak bersekolah dan menekan angka putus sekolah  Mengedukasi/ melibatkan masyarakat agar menyekolahkan anak  Membangun infrasturtur, sarpras pendukung pendidikan   Key Resources  Aparatur di perbatasan ASN/TNI/Polri  Guru/Guru bantu  Mahasiswa KKN  Volunteer  Masyarakat yg concern di bidang pendidikan  Infrastruktur dan Sarpras yg dimiliki saat ini  Kurikulum/ materi yg digunakan saat ini 
  • 12. CANVAS TEMPLATE INOVATION  Value Proposition :  Minat & Semangat bersekolah dr anak2 perbatasan  Inisiator dr Guru/ Aparatur di perbatasan  Tempat belajar yg cukup nyaman saat ini   Customer Relationship  Networking dr para aparatur  Social media  Media massa  Melalui film  Event tahunan di perbatasan 
  • 13. CANVAS TEMPLATE INOVATION  Chanel  peraturan/ kebijakan dari pemerintah pusat/ pemda  Sosial media/ media massa marketing   Customers segment  anak-anak usia sekolah di perbatasan  Orang tua/ keluarga yang mendampingi   Cost Structure  Membangun sarpras/fasilitas/gedung yg lengkap dan nyaman  Membangun jalan menuju sekolah  Menyiapkan alat transportasi yg sesuai dgn kondisi geografis  Membangun sarana komunikasi yg memadai  Membangun budaya masyarakat  Mendorong kegiatan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan  Menyiapkan kurikulum yg khas/ sesuai dgn kondisi perbatasan   Revenue streams  1.Pendidikan yg adil dan merata, sesuai dgn karakteristik daerah perbatasan  2. Meningkatnya kegiatan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  3. SDM yg siap guna membangun perbatasan di masa mendatang
  • 14. 1. Pmrth Pusat mll K/L 2. Universi tas 3. Swasta 4. NGO Pendidi kan 5. Individu / Kelomp ok Masyara kat ttt yg terkait 1. Memberikan pendidikan yg sesuai dgn kondisi di perbatasan 2. Mempermudah akses sekolah 3. Mendorong anak bersekolah dan menekan angka putus sekolah 4. Mengedukasi/ melibatkan masyarakat agar menyekolahkan anak 5. Membangun infrasturtur, sarpras pendukung pendidikan 1. Aparatur di perbatasan ASN/TNI/Polri 2. Guru/Guru bantu 3. Mahasiswa KKN 4. Volunteer 5. Masyarakat yg concern 6. Infrastruktur dan Sarpras yg dimiliki saat ini 7. Kurikulum/ 1. Minat & Semangat bersekolah dr anak2 perbatasan 2. Inisiator dr Guru/ Aparatur di perbatasan 3. Tempat belajar yg cukup nyaman saat ini para aparatur 2. Social media 3. Media massa 4. Melalui film 5. Event tahunan di perbata san 1. anak- anak usia sekolah di perbatas an 2. Orang tua/ keluarga yang mendam pingi 1. Membangun sarpras/fasilitas/gedung yg lengkap dan nyaman 2. Membangun jalan menuju sekolah 3. Menyiapkan alat transportasi yg sesuai dgn kondisi geografis 4. Membangun sarana komunikasi yg memadai 5. Membangun budaya masyarakat 1. Pendidikan yg adil dan merata, sesuai dgn karakteristik daerah perbatasan 2. Meningkatnya kegiatan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 3. SDM yg siap guna membangun perbatasan 1. peratur an/ kebijak an dr pempu s/ pemda 2. Sosial media/ media massa marketi ng
  • 15. HASIL Inovasi yang ditemukan di lapangan: 1. Sekolah Tapal Batas 2. Sekolah Filial 3. Sarjana Mengajar
  • 16. KESIMPULAN DARI KEADAAN DI PERBATASAN 1. Guru minim kualitas dan kuantitas 2. Jumlah Guru yang minim 3. Akses jalan menuju sekolah dan Transportasi umum tidak ada 4.. Anak tidak mampu dari keluarga TKI yang bersekolah di perbatasan indonesia 5. Minim fasilitas
  • 17. PEMBAHASAN 1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 361 disebutkan bahwa pemerintah pusat dengan dibantu oleh pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga
  • 18. PEMBAHASAN 2. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 (2013:79) disebutkan bahwa dibutuhkan strategi akselerasi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana.
  • 19. PEMBAHASAN 3. Dikategorikan inovasi karena sesuai dengan teori Scott D. Anthony (2013) yang menyatakan bahwa inovasi adalah Sesuatu yang berbeda dan berdampak
  • 20. ARAH TUJUAN INOVASI PENDIDIKAN INDONESIA TAHAP DEMI TAHAP MENURUT [FUAD HASAN, 2008:193] DALAM ZURAIDA SYAHLA (2013), YAITU : 1. Mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan- kemajuan tersebut. 2. Mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.
  • 21. REKOMENDASI Inovasi yang diajukan sesuai dengan karakteristik daerah Perbatasan: 1. Lingkup Guru, Siswa dan sosial masyarakat 2. Lingkup Fasilitas 3. Lingkup Kurikulum Pengajaran
  • 22. LINGKUP GURU, SISWA DAN SOSIAL MASYARAKAT 1. Optimalisasi penyuluh (pertanian) & TNI sebagai tenaga guru tambahan/ bantu. Penyuluh & TNI dapat menjangkau wilayah pelosok di perbatasan. Kurangnya jumlah guru kiranya dapat ditutupi dengan peran penyuluh (pertanian) dan TNI yang nantinya berperan sebagai guru tambahan/ bantu. 2. Selain itu, juga dapat memanfaatkan guru-guru ngaji/ pendeta desa, kelompok karang taruna desa, dukun, bidan sebagai guru bagi anak-anak di desanya (team teaching). Tentu ini diperlukan pelatihan, adanya ADD relatif dapat menutupi kebutuhan operasional pihak-pihak tersebut. 3. Kurangnya jumlah siswa pada kelas yang sama, dapat diatasi dengan membentuk kelas tanpa jenjang (multiage class). Pada kelas ini akan diajarkan mata pelajaran atau pengetahuan yang bersifat umum. 4. Memanfaatkan anak didik yang telah menduduki kelas yang lebih tinggi untuk membantu mengajari anak didik dengan kelas yang lebih rendah. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan jumlah guru yang ada 5. Mendorong pelaksanaan KKN universitas diwilayah perbatasan dalam rangka memajukan wilayah perbatasan 6. Program orang tua asuh untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak didik di perbatasan (reduce the drop outs) 7. Menerapkan sistem sekolah asrama bagi anak didik perbatasan yang cukup jauh domisilinya dari sekolah yang ada 8. Merekrut masyarakat diperbatasan untuk dipekerjakan sebagai guru, dengan insentif yang cukup tinggi 9. Program semacam Koas bagi mahasiswa FKIP di Kaltim dan Kaltara untuk jalur sepanjang perbatasan dapat difasilitasi dengan ADD atau CSR 10. Kampanye/promosi pendidikan di perbatasan ke universitas untuk membangun jaringan pendidikan non formal berorientasi pendidikan dasar Baca Tulis hitung 11. Bagi Pemerintah adalah dengan membuat kebijakan peruntukan alokasi ADD untuk pendidikan
  • 23. LINGKUP FASILITAS 1. Jauhnya jarak antar sekolah mendorong perlunya dibentuk sekolah darurat pada desa-desa yang berdampingan. Jika sebelumnya anak didik yang mendatangi sekolah, maka kali ini sekolah yang mendatangi peserta didik. Jika memungkinkan memanfaatkan kantor desa/ kecamatan yang berdekatan sebagai sekolah darurat.(penggabungan UN) 2. Terbatasnya buku-buku diperbatasan dapat ditanggulangi dengan menghimpun bantuan pengadaan buku bagi sekolah-sekolah diperbatasan dari CSR perusahaan-perusahaan. Atau mendorong siswa di sekolah-sekolah perkotaan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran ketika mereka tamat. Begitu juga dengan kelengkapan/ fasilitas lainnya seperti pakaian sekolah, alat praktek lab, dll. 3. Menghimpun dana CSR atau dana publik lainnya untuk mendorong peningkatan fasilitas pendidikan diperbatasan (sekolah swasta, dll) 4. Mendorong fasilitas internet masuk perbatasan
  • 24. LINGKUP KURIKULUM PENGAJARAN 1. Pada wilayah perbatasan sebaiknya pengajaran tidak mengacu pada kurikulum yang dibentuk secara nasional, namun diberikan kewenangan/ otonomi kepada dinas pendidikan diwilayah perbatasan untuk mendesain kurikulum yang sesuai dengan karakteristik perbatasan, relatif begitupula dengan penilaiannya. 2. Sebaiknya kurikulum pengajaran di perbatasan lebih kepada peningkatan pengetahuan dasar (baca, tulis, hitung), cinta tanah air, serta praktek berusaha seperti bertani, nelayan, berkebun (non-academic skill). Dengan upaya ini, selain proses belajar dapat dijalankan optimal oleh siswa, juga dapat meningkatkan kapasitas siswa dalam membantu perekonomian keluarganya (perubahan mindset)
  • 25. TERIMA KASIH By TIM PKP2A III Lembaga Administrasi Negara 2015