Permasalahan Penggunaan Bahasa Indonesia di wilayah perbatasan

1. AKULTURASI BAHASA DI PERBATASAN
MALAYSIA - INDONESIA
Penulis : Sidi Rana Menggala
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya, dari mulai Sabang sampai Merauke,
dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia,
Filipina, dan Papua. Batas-batas wilayah antar Indonesia dengan Negara-negara yang disebutkan
diatas juga tidak memiliki patokan yang jelas, kadangkala hanya sebatas patokan tidak resmi.
Sehingga muncul berbagai ketegangan antar Indonesia dan Malaysia terkait dengan batasan
Negara seperti Kasus Ambalat serta kasus Camar Bulan dan Tanjung Datuk .
Disisi lain, penulis ingin mengajak pembaca melihat lebih dalam mengenai
permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat yang hidup di perbatasan, salah
satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu penyebab masyarakat yang
menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari juga disebabkan karena
ketidaktersediaan SDM guru disertai dengan fasilitas sarana prasarana pendidikan yang
memadai. Di beberapa perkampungan atau dusun di perbatasan Kalimantan Barat misalnya,

2. anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga lebih dari 6 km melintasi hutan dan
menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari. Kondisi sulit yang
dihadapi anak diperbatasan juga dialami oleh para guru, terutama para guru honorer yang
kebanyakan honor komite. Para guru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus.
Dampak dari ini adalah ketidak lancaran penggunaan bahasa Indonesia dan banyak warga
masyarakat yang masih buta aksara.
Permasalahan Sosial
Eksistensi bahasa indonesia di daerah perbatasan ternyata sudah mengalami pergeseran.
Keberadaannya saat ini seolah hanya sebuah tulisan saja, karena pada keadaan yang sebenarnya,
bahasa melayu lah yang mengisi kekosongan ini. Di dalam berkomunikasi antar masyarakat
selain menggunakan bahasa daerah, mereka menggunakan bahasa Melayu Malaysia.
Intevensi dan Pembangunan Sosial
Berbicara mengenai pendidikan, di kawasan perbatasan tersebut memerlukan lebih
banyak perhatian dan sentuhan. Letak geografisnya sangat jauh dari ibu kota provinsi dan
kabupaten, menjadi alasan mengapa pendidikan di sana kurang perhatian dan sentuhan. Alasan
lain adalah belum ada akses jalan darat yang memadai, saluran komunikasi melalui telepon
seluler maupun kabel tidak tersedia, dan belum terjangkau aliran listrik. Kondisi geografis di
daerah perbatasan menyulitkan banyak anak mendapatkan akses pendidikan. Kondisi yang
dialami oleh para siswa dan guru di daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan
daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia. Tentu saja menjadi tanggung
jawab pemerintah pusat untuk mencari solusinya, agar pendidikan di sana memiliki kualitas yang
sederajad dengan daerah lain yang letak geografisnya lebih menguntungkan.
Setidaknya ada tujuh langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam membangun
pendidikan berkelanjutan di wilayah perbatasan, yakni;
1. Membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti memperbaiki gedung
sekolah yang sudah rusak dan fasilitas pembelajaran lainnya
2. Memenuhi kebutuhan guru dalam rupa meningkatkan taraf pendapatan bulanan
3. Meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif yang layak

3. 4. Membuka akses komunikasi yang layak, seperti penyediaan transportasi yang memadai,
dan komunikasi lisan yang dapat diakses melalui telepon seluler/telepon kabel
5. Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan agar tercipta pembelajaran yang
efektif
6. Mengembangkan kurikulum yang berkearifan lokal, sehingga sesuai untuk diterapkan di
daerah perbatasan.
7. Menuntaskan buta aksara dan membuat program “kembali ke sekolah”
Pemetaan Permasalahan dan Intervensi Sosial
Kesimpulan
Luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem
manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat pusat maupun daerah.
Akan tetapi minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan telah menunjukkan bahwa pemerintah
tidak memiliki sebuah sistem manajemen perbatasan yang baik. Perbandingan kondisi antara
daerah daerah yang berada di tengah dengan yang berada di pinggir sangat jelas terlihat. Hal ini
memperlihatkan tingkat kesenjangan yang tinggi antara daerah tengah dan daerah pinggir.
Kondisi Sosial
•Minim akses pendidikan
•Menggunakan bahasa Melayu sebagai
bahasa sehari-hari
•Kurang perhatian dari pemerintah pusat
dan daerah terkait permasalahan sosial
mayarakat perbatasan
•Infrastruktur yang tidak memadai dan
banyak desa yang terisolir dari
pembangunan
Strategi
Pembangunan
Sosial
• Pelaksanaan program buta aksara
• Penyediaan layanan infrastruktur dasar terpadu
(jalan, perumahan, listrik, komunikasi, sanitasi,
air bersih) bagi masyarakat di daerah perbatasan
• Penyediaan layanan pendidikan dan
kesehatan (kuantitas dan kualitas)
• Peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan
akses pekerjaan/sumber mata pencaharian.
• Program kembali ke Kampung untuk
pengembangan kapasitas sosial

4. Terutama mengenai pendidikan yang merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk
menjalani kehidupan bermasyarakat, dengan adanya pendidikan kita bisa mengetahui berbagai
macam informasi.