Bekerja harusnya cepat dan tepat

1. Edisi V/JuLi/2013
www.pnpm-jabar.org
Standar Capaian Program
Bandung (10/07/2013) Kinerja Fasilitator dan pelaku
di wilayah RMC III Jawa Barat perlu dioptimalkan.
Pasalnya, sampai dengan akhir bulan Juni (Triwulan
II) penyaluran anggaran BLM baru mencapai 27%.
“Angka tersebut dibawah target capaian triwulan II
sebesar 55%”, terang Rohman, spesialis MIS.
Di beberapa kabupaten, permasalahan tersebut
konon disebabkan beberapa hal seperti belum finalnya
dokumen akhir, belum ditandatanganinya dokumen
SPPB, kelambanan pencairan ke TPK dan faktor teknis
lainya. Sayangnya, kondisi tersebut tidak bisa
dijadikan alasan tidak terpenuhinya target capaian.
Sebagaimana diketahui, alokasi BLM TA 2013
untuk 17 kabupaten sebesar Rp. 587.589.600.000,sedang yang disalurkan ke masyarakat baru mencapai
Rp.145.383.715.500,-. Penyaluran tertinggi diraih Kab.
Kuningan (56%) dibarengi dengan APBD 100%
disusul Sumedang (44%).
Untuk progres penyaluran terendah adalah Kab.
Bandung dan Karawang karena keduanya masih 0%.
Kab. Karawang bersikukuh degan aturan SPPB
(dokumen awal) yang harus 100%
Penyaluran BLM Integrasi dan DOK Integrasi
juga belum penuhi target capaian. Dari target 55%
pencairan pada triwulan II, secara akumulatif (4
kabupaten lokasi) baru tersalur 35%, itupun untuk 2
kabupaten yaitu Subang (BLM dan DOK) dan Ciamis
sedang Sumedang dan Majalengka masih 0%.
Penyaluran DOK Reguler juga bernasib sama.
Dari 17 kabupaten, secara kumulatif baru tersalur Rp.
12.339.958.820 (35%) dari target yang ditetapkan
sebesar 55%. Dengan target serupa, lebih miris lagi
adalah penyaluran DOK RBM yang sampai dengan
akhir Juni masih 0%.
Audit merupakan komponen vital
akuntabilitas keuangan program. Sampai dengan
bulan Juni 2013, capaian audit Tim Faskab untuk TA
2012 sebesar 37% dari target Triwulan II sebesar
100%. Sedangkan skor rata-rata tim Audit Provinsi
sebesar 67,95 atau dalam kategori cukup memadai.
Beberapa kabupaten yang skornya kurang
memadai (karena adanya penyelewengan dana)
yaitu di UPK Babakan (Cirebon), Batujaya
(Karawang) dan Krangkeng (Indramayu). Total
penyimpangan dana atas temuan audit sampai
dengan Juni 2013 mencapai Rp. 795.520.032,Pinjaman bermasalah (kemacetan diatas kolek 3)
masih menjadi problem dibanyak UPK. Dari 90.326
kelompok yang dilayani, terdapat 11.659 (diatas
kolek 3&4), sedangkan 17.506 (kolek 5) sehingga total
pinjaman bermasalah mencapai Rp. 136.425.428.858,-.
Sebagai tulang punggung kegiatan PNPM MPd,
standar capaian kinerja program menetapkan
bahwa pada triwulan II (April-Juni), jumlah UPK
kategori sehat ditargetkan mencapai 70%. Berdasar
hasil pemetaan, dari 441 UPK (phase-out 19) yang
dinilai sehat sejumlah 223 UPK.
Dengan begitu, tercatat baru 51% UPK yang
secara kuantitatif sehat berdasar aspek keuangan
dan kelembagaan. Tentunya masih dibawah target
KPI (Key performane Indicator) nasional, dimana
pada tahun 2013 ditargetkan 70%.
Untuk itu, dibutuhkan kerja keras antar
fasilitator dan pelaku. “Pengawasan harus
ditingkatkan dan pembinaan harus di intensifkan”
tegas Antonius AB, asisten FMS RMC III Jabar.
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
1

2. Tekad Baja untuk Jembatan Baja
Sebagian Fasilitator maupun pelaku agak abai/kurang
peduli terhadap fungsi papan informasi desa/dusun.
Mereka beranggapan, media tersebut tidak memberi
dampak penting bagi keterbukaan informasi program.
Tak aneh bila banyak papan informasi desa dalam
kondisi “mengenaskan”.
So what gitu loh,..masalah buat loe..?. Ya, memang
menjadi pertanyaan menggelitik, sesungguhnya
berapa pasang mata, atau berapa persen warga yang
telah mengakses papan informasi desa. Jangan-jangan,
hanya 1-2%,..kan buang tenaga dong kita urusin papan
informasi jika hanya dibaca segelintir orang,...
Tapi, kisah berikut perlu disimak. Pada bulan Mei
2013 lalu, ada seorang Sekretaris Desa (Sekdes)
Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan, bernama Agus
Yahya. Ia meminta salinan putusan terhadap PN
Bangil setelah mengetahui dalam salinan putusan itu,
warganya bernama Nahuri disebut DPO oleh Jaksa.
Jaksa sendiri menyebut salinan putusan ada di
PN Bangil. Atas dasar itu, Agus meminta copy salinan
tetapi tidak dipenuhi oleh PN Bangil. Lantas, Agus
menggugat PN Bangil ke KIP (Komisi Informasi
Publik) atas dasar UU Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam putusan itu, KIP memenangkan gugatan
Agus, dan mewajibkan PN Bangil untuk memberikan
salinan putusan yang dimaksud. Inilah kemenangan
gugatan pertama warga masyarakat terhadap lembaga
publik sejenis Pengadilan.
Cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi
fasilitator dan pelaku. Sejak awal pelaksanananya,
PNPM MPd harus transparan, akuntable dan selalu
menganut keterbukaan informasi. Tidak boleh ada
informasi yang ditutup-tutupi karena hakekatnya
adalah DOUM (dari, oleh, dan untuk masyarakat).
Papan informasi merupakan salah satu media
efektif yang bisa diperbarui untuk menyampaikan
perkembangan BLM, SPP/UEP, progres tahapan
kegiatan,
pertanggungjawaban
UPK, foto-foto
kegiatan dan lain sebagainya. Pemanfaatan papan
informasi sangat mendukung UU KIP Tahun 2008.
Tim PSF World Bank dan Gondala Film dari Spanyol
berdiskusi tentang fungsi papan informasi desa RaharjaWanayasa-Purwakarta, dalam pembuatan film PNPM MPd
Dusun Pasir gombong, merupakan salah
satu
dusun
di
desa
Pasirbaru,
Kec.Pagelaran. Sebagai desa berkontur
pegunungan, dusun ini relatif terpencil
dan berjarak tidak kurang dari 60 km
dari ibukota Cianjur.
Pencaharian masyarakat sehari-hari sebagai
petani. Dengan penghasilan yang tak seberapa,
masyarakat
dusun
pasirgombong
berharap
perubahan dari PNPM. Pasalnya, di dusun tersebut
terdapat sungai yang cukup menyulitkan untuk
angkut hasil panen.
Selama ini,
masyarakat
swadaya
membuat
jembatan
berbahan
bambu.
Tentu hanya
untuk
dilewati
pejalan kaki
saja. Selain bambunya yang lapuk, sungai cukup
curan dengan kedalaman tidak kurang dari 6 meter.
Tahun 2011 merupakan tahun bersejarah bagi
masyarakat dusun pasir gombong. Tak dinyana,
usulan pembangunan jembatan bambu tersebut
menempati posisi rangking 2 pada saat MAD,
menyisihkan 20 usulan lain di tahun tersebut.
Melalui survey teknis, desain RAB, dan studi
kelayakan lainya, jembatan bambu di pasir gombong
disetujui untuk dirubah menjadi jembatan gelagar
baja. BLM yang di alokasikan sebesar Rp.
Rp.224.179.000,-.
Swadaya masyarakat bukanhanya pada swadaya
material dan tenaga waktu pembangunannya, tetapi
juga dengah hibah tanah mengingat prasyarat lebar
jalan penghubung minimal 2,5 meter sedangkan
sebelumnya Cuma 1 meter. Itupun ditambah
kewajiban memasang batu jalan per KK 10 meter.
Foto Jembatan gelagar baja, dusun pasirgombongpasirbaru-Kec,Pagelaran. Akses masyarakat untuk
kepentingan ekonomi, sosial jadi mudah.
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
2