Ketika korupsi kian tak terkendali..hanya satu kata lawan..

1. www.pnpm-jabar.org
Bandung (24/07/2013). Aura pucat terlihat di
wajah Odah Aliyah, eks Ketua UPK TarajuTasikmalaya periode 2001-2010. Ibu Rumah Tangga
tersebut di-vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
Bandung dengan pidana kurungan selama 2 tahun 6
bulan. Tak hanya pidana kurungan, terpidana juga
diwajibkan membayar denda Rp.50 juta, subsider 2
bulan kurungan serta uang pengganti Rp.951 juta
subsider 1 tahun 6 bulan penjara.
Sebelumnya, Pengadilan Tipikor menggelar
persidangan selama 3 bulan menyusul hasil
penyidikan Kejari Singaparna. Kasus ini bermula
ketika tim audit internal yang terdiri BKAD, PJOK,
BP-UPK dan unsur masyarakat lainnya membongkar
indikasi penyelewengan pengelolaan dana SPP/UEP
dengan modus perguliran tanpa MAD.
Atas dasar itulah JPU (Jaksa Penuntut Umum)
mengenakan pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31/1999
tentang Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi,
menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau
sarana yang ada padanya, karena jabatan atau
kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara”, dapat dipidana paling
singkat 1 tahun paling lama 20 tahun.
Vonis terhadap eks Ketua UPK Taraju ini
menambah deretan panjang pelaku yang terseret UU
Tipikor. Dalam bulan ini pula, pengadilan Tipikor
Bandung menggelar persidangan kasus korupsi eks
pengurus UPK Malangbong-Garut, dengan tuduhan
korupsi dana perguliran sebesar Rp.1,1 milyar.
Sementara itu, Kejari Cibadak Sukabumi juga
telah menetapkan status tersangka pada Koswara, eks
Ketua UPK Caringin. Sudah dua kali panggilan, dan
bila panggilan ketiga tak terpenuhi akan status DPO.
Rencana ini menyusul penyidikan kepada puluhan
saksi sebelumnya terkait duggan korupsi dana PNPM
MPd sekitar Rp.1 milyar.
Inilah akibat dari perbuatan tidak jujur
sedangkan sikap ini merupakan dasar pengelolaan
PNPM Mandiri Perdesaan. “Tidak hanya jujur kepada
diri sendiri, tetapi kepada Tuhan juga kepada
masyarakat jika kita diberi suatu amanat,”kata
Sujana Royat, Pokja Pengendali PNPM Mandiri.
Edisi VI/Agustus/2013
Kamis, 16/05/2013 lalu menjadi hari bersejarah
bagi PNPM Mandiri. Pokja Pengendali Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri mendeklarasikan "Nol Toleransi Terhadap
Korupsi" di Lampung Selatan. Selain Sujana Royat,
selaku Ketua Pokja, hadir pula Wamenkumham,
ICW, dan Forum masyarakat perangi Korupsi.
Semangat serupa, juga digelar oleh JRKI
(Jaringan Radio Komunitas Indonesia) dan PNPM
Mandiri Perdesaan Jawa Barat. Bertempat di Gedung
Merdeka
Bandung,
pada
06/04/2013,
dideklarasikan Gerakan Indonesia Bersih.
Doc:Penandatanganan Deklarasi Anti Korupsi
Ditengah merebaknya modus korupsi, mitigasi
menjadi solusi efektif. Sebagai teknik antisipasif,
Fasilitator dan Pelaku harus sadar resiko. Sebab,
tanpa menyadari uraian resiko, maka korupsi akan
terjadi dan terlambat ditangani. Berikut langkahnya:
Pertama, Identifikasi melalui penjabaran resiko. Cth;
rekayasa lelang, kelompok fiktif, Dokumen
Perencanaan tidak ada, Fasilitator lemah
kinerja, pelaku bermain dokumen,dsb.
Kedua, Kenali Penyebab terjadinya resiko tersebut.
Cth; MAD tidak digelar, FK/FT tidak
verifikasi, lelang tertutup/manipulatif,
monitoring tim Faskab lemah, dsb
Ketiga, Setelah dilakukan kategori dan pemetaan
resiko per kegiatan dan wilayah, maka
dilakukan kontrol efektif. Cth; FK/FT
dipastikan ikut verifikasi, hadir di
pelelangan, teliti dokumen, dsb.
Keempat, Segera lakukan pemulihan. Cth: FK/FT
review laporan UPK, Faskab cek lokasi,
Kelima, Lakukan Penanganan. Cth; Pltih audit
internal , pelatihan panitia lelang, dsb.
Mitigasi akan efektif, jika disertai komitmen
tinggi. Sebab, hakikat terjadinya korupsi adalah
pembiaran. Seperti yang dikatakan oleh Bang Napi,
“kejahatan (korupsi) terjadi bukan hanya karena
niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya
kesempatan”.
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
1

2. Munculnya tindak pidana korupsi di lokasi
sasaran PNPM MPd menjadi ancaman serius.
Sebagaimana kata Lord Acton, “power tend to
corrupt”. So, apa solusinya? Peningkatan Komitmen
dan integritas adalah salah satu jawaban pentingnya.
Secara umum, pengetahuan dan ketrampilan
fasilitator cukup memadai. Namun, sikap sebagai
sebuah komitmen masih banyak yang perlu
dipertanyakan. “memprihatinkan karena semakin banyak
Fasilitator kehilangan spirit pemberdayaannya” kata
Sutardjo, Faskeu Ciamis.
Untuk itu, ingatlah pernyataan ahli filsafat
Tiongkok Lao Tze, “Tinggalah bersama mereka,
Belajarlah dari mereka, Cintai mereka, Mulai dari
apa yang mereka tahu, Bangun dengan apa yang
mereka punya”. Maka kredo ini menjadi mindset
seorang Fasilitator. Ia rela mengeluarkan energi besar
dalam hidupnya termasuk untuk setia/disiplin
tinggal dilokasi dampingannya.
Meski tak lagi baru, apa yang di konsepsikan
psikolog Abraham Maslow tentang hirarki
kebutuhan manusia, relevan jadi acuan. Seorang
Fasilitator berupaya betah tinggal dilokasi karena hal
itu adalah bentuk aktualisasi diri yang menjadi
puncak kepuasannya seperti piramida berikut:
Bertahan Pada Asa yang Tersisa
Bojongsoang,
merupakan
kecamatan di
Kabupaten
Bandung yang
pada tahun 2002
s/d 2007 menjadi
lokasi PPK. Pada
kurun
waktu
tersebut, kecamatan ini mendapat alokasi dana
perguliran UEP sebesar Rp. 425.747.940,- dan
program SPP Rp.317.253.650,-. Pada tanggal 28
Desember 2001 dibentuklah UPK “SAUYUNAN”
di Bojongsoang.
Phase-out memang masa berat. Tahun 2007,
sebagai tahun awal masa tersebut, kondisi
keuangan UPK defisit Rp.60 juta.
Angka
kemacetan mencapai Rp. 526.005.199,- dan tidak
ada perubahan signifikan sampai bulan Juni 2013.
Tetapi, semangat baja yang bertumpu pada
asa untuk melayani masyarakat miskin yang
membuat bertahan. Hasilnya, sampai dengan
tahun 2013, tidak kurang dari 284 kelompok UEP
dan 187 kelompok SPP telah terlayani meskipun
akhirnya yang eksis tersisa 34 kelompok SPP.
Tingginya angka kemacetan memang dirasa
pahit. Bagaimanapun, hal tersebut berpengaruh
terhadap perolehan jasa yang salah satunya untuk
membayar honor pengurus. “resikonya, pengurus
UPK yang masih bertahan harus rela dibayar dibawah
UMK” terang Agus Surahman, Ketua UPK yang
menjabat sejak tahun 2004.
Tak bisa dipungkiri, jika di 17 kabupaten lokasi
Experience
PNPM MPd Jawa Barat, masih ditemui Fasilitator
is
the
best
kabupaten dan kecamatan tidak berada di lokasi,
teacher,
khususnya di hari kritis yaitu Senin&Sabtu.
falsafah itulah
Bagaimanapun, kondisi tersebut mengurangi kualitas
yang dipegang
hasil fasilitasi ditengah masyarakat.
oleh pengurus
“Seberapapun
hebat
pengetahuan
dan
ketrampilan seorang fasilitator, tapi kalau sikapnya
UPK saat ini.
tidak bisa diteladani, maka perlu diperbaiki kembali
Mereka
jiwa pemberdayaannya, “tegas Budi Hastawa,
berprinsip
Spesialis Tranining NMC menyoal banyaknya
masa
depan
Fasilitator yang diistilahkan “Salju” alias Selasa
jauh
lebih
datang-jumat pulang.
penting.
Membangun budaya kerja produktif memang
Bagaimanapun, kegiatan perguliran terhadap 34
bukan pekerjaan mudah. Tetapi merubah masyarakat
kelompok aktif harus tetap berjalan. Apalagi,
hanya bisa dilalui dengan ketekunan yang
semangat kita adalah melayani dan melayani.
berkelanjutan. Inilah yang mendasari motto
Atas konsistensi itulah, pada tahun 2012 UPK
perjuangan Fasilitator, “jangan kau wariskan air
Bojongsoang mendapat anugerah Si Kompak
mata, tetapi wariskan mata air (keberdayaan)”.
Award dari pemerintah Kabupaten Bandung
Buletin Swadesa dibuat oleh RMC III Jawa Barat, Sebagai
sebagai UPK Phase-out terbaik. “Bagaimanapun,
media komunikasi-informasi PNPM MPd Jawa Barat
UEP dan SPP adalah warisan yang harus
Pimpinan Redaksi: Spesialis KIE, Alamat Redaksi: Jalan Batu
dilestarikan di Bojongsoang ini” tegas Agus yang
Permata II No.1 Marga Cinta-Bandung-Jawa Barat
juga pernah menjabat Ketua Forum UPK
www.pnpm-jabar.org
kabupaten Bandung.
Redaksi menerima tulisan good practices. Kirim ke gusyasin@yahoo.com
2