Tentang dukungan, kerjasama, dan semangat kebersamaan antarpihak dalam memajukan desa. PNPM Mandiri Perdesaan adalah rumah besar itu...

1. Jawa Barat Sukses Kawal
PNPM Mandiri Perdesaan
PASKA krisis
yang
mendera
bangsa ini di akhir
1990-an,
angka
kemiskinan
di
perdesaan di Jawa Barat mencapai 24,64% (BPS
Jawa Barat, 2000). Berbagai program pengentasan
kemiskinan digulirkan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat
miskin di perdesaan dengan mendorong
kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam
pengelolaan pembangunan. Salah satunya adalah
PNPM Mandiri Perdesaan yang kala itu bernama
PPK (Program Pengembangan Kecamatan).
Upaya ini turut mendorong penurunan
angka kemiskinan, di mana pada tahun 2012
jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak
4.405.840 jiwa atau 9,89% dari total penduduk
44.548.431 jiwa (BPS Jawa Barat, 2012). Namun
ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat
perdesaan dan perkotaan masih cukup tinggi
serta jumlah penduduk miskin di perdesaan masih
cukup mendominasi. Oleh sebab itu sinergi dan
optimalisasi program pengentasan kemiskinan
tetap dibutuhkan.
Visi Pembangunan Jawa Barat
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018 adalah Jawa Barat Maju dan Sejahtera
Untuk Semua. Pembangunan juga difokuskan
pada pengentasan kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja, di mana sesuai amanat RKPD
2014 angka kemiskinan ditargetkan 9,0-9,5%.
Berfokus pada pemberdayaan masyarakat
miskin di perdesaan, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat mencoba mewujudkan berbagai program
unggulan dan khusus seperti : (1) Membuka 2
juta lapangan kerja baru dan mencetak 100.000
wirausahawan baru, (2) Revitalisasi posyandu dan
dana operasional kader posyandu, (3) Alokasi
Rp. 4 triliun untuk infrastruktur desa dan perdesaan,
(4) Rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin, (5)
Pembuatan Gerai Produk PNPM di tiap kabupaten/
kota.
KERJA bakti warga desa Leuwisadeng.*
RABAT Beton pembuka akses desa Leuwisadeng.*
GUBERNUR memegang Piala Si Kompak didampingi
Kepala BPMPD, Bappeda, dan Korprov Jabar.*
Tahun 2013 ini menjadi pembuktian serius
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengawal
PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa kategori
penghargaan Sikompak Award (penghargaan
bagi para pelaku PNPM berprestasi) berhasil
diraih. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
dinobatkan sebagai Pembina Terbaik Nasional,
Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Kadugede
Kabupaten Kuningan sebagai BKAD Terbaik
Nasional Aspek Kemitraan dan Kerjasama serta
Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) di Desa
Margalaksana Kecamatan Salawu Kabupaten
Tasikmalaya sebagai PPD Terbaik Nasional Aspek
Partisipasi Masyarakat.
Best Practices PNPM Mandiri Perdesaan
Di Jawa Barat kurun waktu 1998-2013, alokasi
BLM PNPM Mandiri Perdesaan mencapai Rp.
4.104.465.390.000,-. Dari angka tersebut, dihasilkan
jalan desa sepanjang 11.105 KM, jembatan 1.737
unit, pasar desa 783 unit, MCK umum 2.276 unit,
bangunan irigasi 1.329 unit dengan total panjang
1.118 KM.Terbangun pula 8.158 unit sekolah baru,
beasiswa untuk 2.977 siswa dan 6.049 unit pos
kesehatan desa.
Di bidang ekonomi, teralokasikan modal
usaha dari program UEP (Usaha Ekonomi Produktif )
sebesar Rp. 71.038.408.393 dan berkembang
menjadi Rp. 120.636.390.287. Demikian haknya
program SPP (Simpan Pinjam Perempuan), dari
alokasi modal Rp. 507.571.502.189 menjadi
Rp. 724.460.818.667 dengan penerima manfaat
sejumlah 101.082 kelompok usaha.
Sebagai sarana peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan, pelatihan juga intensif dilakukan.
Lembaga yang diprakarsai PNPM Mandiri Perdesaan
seperti UPK, TPK, KPMD, Tim Verifikasi, Pendamping
Lokal dan Kelompok SPP/UEP menjadi sasaran
pelatihan. Antara tahun 2012-2013 misalnya, telah
terserap dana pelatihan sebesar Rp. 9.625.492.058,
dengan pemanfaat 58.015 orang.
Penanganan Permasalahan
Sampai saat ini, pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di
Jawa Barat tergolong baik. Sistem pengaduan
masalah berjalan cukup optimal di mana setiap
permasalahan yang muncul mampu ditindaklanjuti
dan ditangani bersama masyarakat, baik
kesalahan administratif maupun yang perlu diajukan
ke ranah hukum. Sebagai upaya meningkatkan
integritas para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan,
pada tanggal 16 Mei 2013 telah dideklarasikan
Toleransi Nol Terhadap Korupsi sebagai dukungan
akan gerakan dan upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia.
Hasilnya, sampai saat ini tidak ada satupun
kecamatan di Jawa Barat yang dihentikan
penyaluran dana BLM-nya dikaitkan dengan
permasalahan yang muncul.(Adv/AE-08).**