SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
Download to read offline
MAHKAMAH KONSTITUSI
PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT
BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES
Pemberitaan Media Massa dan
Perbincangan di Media Sosial
15 – 17 Oktober 2023
LATAR BELAKANG
• Mahkamah Konstitusi sebagai benteng akhir penjaga konstitusi menjadi sorotan publik dalam banyak kasus,
termasuk perihal batas usia capres-cawapres yang ramai belakangan ini.
• Pasca dibacakan pada Senin (16 Oktober 2023) siang, putusan MK tentang batas usia capres-cawapres
langsung menjadi polemik dan menarik perhatian media massa dan publik di media sosial
• Reaksi publik atas putusan tersebut, beragam. Pro kontra di masyarakat terjadi dan terlihat juga di media
sosial.
• Trending Topics Indonesia (TTI) di media sosial Twitter/X, ramai dengan kata-kata yang terkait dengan isu ini
dalam dua hari terakhir. Beberapa TTI bahkan langsung menunjukkan penolakan.
2
PERTANYAAN DAN METODE
• Pertanyaan penelitian:
1. Apa saja isu yang muncul terkait Mahkamah Konstitusi pasca pembacaan keputusan
tentang batas usia capres-cawapres.
2. Siapa saja aktor yang berbicara soal Mahkamah Konstitusi.
3. Bagaimana peta percakapan tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bagaimana emosi dalam percakapan tentang Mahkamah Konstitusi.
• Data yang digunakan adalah data pada periode dari 15 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB s.d. 17
Oktober 2023 pukul 13.59 WIB.
• Data yang diambil bersumber dari media online dan Twitter.
• Data diambil menggunakan pendekatan kata kunci. Adapun kata kunci yang dipasang adalah:
3
Platform Keywords Condition
Twitter, Media Online
MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Keluarga, MahkamahKonstitusi,
MahkamahKeluarga
B. Indonesia
RANGKUMAN/1
• Sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia capres-cawapres menjadi sorotan
publik, bahkan sebelum MK menyampaikan putusannya.
• Keputusan MK atas batas usia capres-cawapres sempat disambut dengan suka cita (joy) oleh publik
setelah MK sampaikan menolak gugatan yang dilayangkan PSI.
• Akan tetapi, putusan final MK yang kabulkan sebagian gugatan Almas Tsaqibbirru tentang batas usia
capres-cawapres mengejutkan publik dan langsung berbuah kecaman. Tidak sedikit warganet yang
menilai masyarakat Indonesia kena prank oleh MK.
• Tokoh-tokoh nasional, sontak bereaksi keras atas putusan MK tersebut. Beberapa narasi yang cukup
dominan antaranya: (1) MK membuat putusan yang melampaui wewenangnya, (2) MK sedang
meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada MK, (3) Mahkamah Konstitusi merusak
tatanan hukum dan demokrasi, (4) MK memberi landasan hukum untuk dinasti politik dan langgengkan
kekuasaan, (5) putusan MK merupakan pesanan politik.
• Meski demikian, beberapa tokoh nasional juga mendukung atau bersikap netral atas putusan MK.
Beberapa yang cukup banyak dikutip antaranya: (1) perihal putusan MK harus ditanyakan ke MK, (2)
putusan MK membuka peluang untuk semua kepala daerah Gen Z dan millenial menjadi capres-
cawapres, (3) MK independen dalam memutuskan, (4) MK sudah bertindak sesuai prinsip keadilan, (5)
menghormati keputusan MK.
• Percakapan di media sosial secara umum terbagi dalam empat klaster dengan suara yang relatif bulat,
mengecam atau setidaknya menyangkan putusan final MK.
4
RANGKUMAN/2
• Percakapan di media sosial, juga, kuat merupakan respons atas cuitan-cuitan pemberitaan di media
online.
• Publik umum, aktivis demokrasi, juga tokoh nasional sebagian besar merespons putusan final MK
dengan nada kekecewaan di media sosial.
• Akun-akun yang selama ini keras membela Presiden Jokowi, pun sebagian besar menyayangkan
putusan final MK tersebut.
• Trending Topics Indonesia, tercatat sempat diisi oleh kata-kata yang sebagian besar diisi suara
kekecewaan atas putusan final MK, seperti Paman, Gibran, KamiMuak, MakinEnek, Mahkamah
Keluarga, prank, Hakim MK, Jan Etes, Saldi Isra, Yusril.
5
Detail Analisis
TREND OF TRENDING TOPICS/1
• Tagar #KamiMuak naik dan menempati posisi 4 besar TTI pada 17 Oktober pukul 07.39 WIB, kemudian
sempat bertahan selama beberapa jam hingga akhirnya perlahan bergerak menurun.
• Untuk tagar #MakinEnek sempat menempati posisi 1 pada tanggal 16 Oktober pukul 18.09 WIB. Sempat
bertahan juga selam beberapa jam hingga akhirnya menurun.
KamiMuak MakinEnek
7
TREND OF TRENDING TOPICS/2
• Tagar #Gibran naik dan menempati posisi 3 besar TTI pada 16 Oktober pukul 17.39 WIB, kemudian
bergerak fluktuatif hingga 15 besar dalam beberapa jam.
• Untuk tagar #Paman menempati posisi 9 pada tanggal 16 Oktober pukul 20.39 WIB. Terakhir menempati
posisi 26 besar pada 17 Oktober pukul 14.00 WIB.
Gibran Paman
8
PETA MEDIA SOSIAL PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES-CAWAPRES
ØPercakapan bernada negatif (60%) è Amplifikasi Saldi Isra kritisi putusan final MK, marah dengan hasil putusan MK, sebut 16 Oktober
menjadi hari Mahkamah Keluarga, kepercayaan pada lembaga negara anjlok.
ØPercakapan positif (29%) è Publik apresiasi MK kabulkan gugatan usia Capres-Cawapres.
9
Periode pemantauan 15 – 17 Oktoberr 2023 pk 13.59 WIB
Klaster – Publik/Aktivis:
• @okkymadasari:
MK kabulkan gugatan usia Capres-Cawapres yang
diajukan mahasiswa Universitas Negeri Solo …
• @PartaiSocmed:
Saldi Isra Bingung, Putusan Hakim MK Berubah ...
• @mazzini_gsp:
Pendemo di MK membubarkan diri setelah MK menolak
batas usia capres cawapres ...
• @Dandhy_Laksono:
1. Harga naik, kekeringan, bencana. 2. Konflik agraria
dan kekerasan polisi ... 5. Kepercayaan pada lembaga
negara seperti MK atau KPK, anjlok. Situasi "jerami
kering” …
Klaster – Pro Anies:
• @ekowboy2:
Saldi Isra: Baru kali ini saya mengalami perisUwa aneh &
jauh dari batas penalaran yg wajar, …
• @faizalassegaf:
✍ Putusan MK Hina Gibran, DinasU Jokowi Membusuk …
• @dennyindrayana:
Sayangnya, kali ini prediksi saya benar. Putusan MK
mengabulkan Gibran ...
• @DokterTifa:
MK tolak syarat usia diturunkan, tetapi kabulkan syarat
Kepala Daerah …
• @NenkMonica:
16 Oktober adalah Hari KesakUan Mahkamah Keluarga.
Klaster Pro Ganjar:
• @Paltiwest:
• Para pemohon gugatan usia
capres dan cawapres ini harus
dihukum …
• @ch_chotimah2:
• Ujungnya ditolak, tapi pak
@jokowi sdh dikatain2
pengkhianat, ....
• @Miduk17:
• Alhamdulillah, Puji Tuhan MK
MENOLAK Gugatan Usia
Minimal Capres-Cawapres ...
• @yusuf_dumdum:
• Saya dan ..., putusan MK ini
masih belum bisa diterapkan,
karena ada penambahan
klausul …
Klaster Media :
• @catchmeupid:
• Narasi bahwa Jokowi membangun poliUk dinasU Udak terbantahkan
sebagaimana realita hari ini. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah
KonsUtusi ...
• @VIVAcoid:
• Hakim Saldi Isra Ungkap Perubahan Sikap MK gara-gara Paman Gibran
ikut RPH.
• @temponewsroom:
• Sejauh ini skenario Jokowi terus berkuasa berjalan mulus. Adik iparnya di
Mahkamah KonsUtusi membahas gugatan usia calon wakil presiden
dalam UU Pemilu.
SOCIAL NETWORK ANALYSIS
10
Kelompok Publik/Aktivis:
• Negatif.
• Sindir MK kabulkan gugatan usia Capres-Cawapres.
• Amplifikasi kebingungan Saldi Isra dengan perubahan putusan MK.
• MK seolah prank publik setelah tolak gugatan usia cawapres.
• Nilai MK membuat kepercayaan public pada lembaga negara semakin anjlok.
• Top Influencer: @okkymadasari, @PartaiSocmed, @mazzini_gsp, @Dandhy_Laksono.
Kelompok Pro Anies:
• Negatif.
• Saldi Isra kritisi putusan final MK.
• Nilai putusan MK Hina Gibran dan harap dinasti Jokowi membusuk.
• Bagikan bocoran putusan MK.
• Marah dengan hasil putusan MK.
• Sebut MK sebagai Mahkamah Keluarga.
• Top Influencer: @ekowboy2, @faizalassegaf, @dennyindrayana, @DokterTifa, @NenkMonica.
SOCIAL NETWORK ANALYSIS
11
Kelompok Media:
• Negatif.
• Kabarkan sejauh ini skenario Jokowi terus berkuasa berjalan mulus.
• Narasi bahwa Jokowi membangun politik dinasti tidak terbantahkan.
• Hakim Saldi Isra ungkap perubahan sikap MK gara-gara paman Gibran ikut RPH.
• Influencer: @temponewsroom, @catchmeupid, @VIVAcoid.
Kelompok Pro ganjar:
• Netral, Positif, Negatif.
• Minta pemohon gugatan dihukum berat oleh masyarakat (netral).
• Putusan MK tidak terkait dengan Jokowi (netral).
• Apresiasi MK tolak gugatan (positif).
• Nilai putusan MK belum bisa diterapkan sepenuhnya (netral).
• Nilai adanya cawe-cawe untuk Gibran (negatif).
• Top influencers: @Paltiwest, @ch_chotimah2, @Miduk17, @yusuf_dumdum, @henrysubiakto.
TREND ISU
12
• Tren perbincangan mencapai puncak pada 17 Oktober pukul 08.00 WIB dengan 4.736 mentions.
Didorong kritik keras netizen atas putusan final MK yang mengabulkan syarat menjadi Cawapres
adalah pernah atau sedang menjabat di Pemerintahan.
• Sedangkan kuantitas pemberitaan di media online mencapai puncak pada 16 Oktober pukul 12.00
WIB dengan 1.391 mentions setelah media nasional ramai mengabarkan putusan awal MK untuk
menolak semua gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres.
Putusan Awal MK Putusan Final MK
13
SENTIMEN MEDIA
Positif (32%):
• KNPI apresiasi putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres.
• Walikota Bukittinggi: Putusan MK angin segar bagi Gen Z-Milenial.
Negatif (47%):.
• MK dinilai kehilangan akal sehat usai kabulkan syarat Capres-
Cawapres.
• Tim Ganjar sebut MK lampaui kewenangannya soal syarat alternatif
batas usia Capres-Cawapres.
• Putusan MK muluskan dinasti Jokowi.
• Putusan MK merusak demokrasi.
Media Online
Media Online
Positif (29%):
• Publik apresiasi MK kabulkan gugatan usia Capres-Cawapres yang
diajukan PSI.
Negatif (60%):
• Amplifikasi Saldi Isra kritisi putusan final MK.
• Marah dengan hasil putusan MK.
• Sebut MK adalah Mahkamah Keluarga.
• MK lampaui kewenangan.
• MK tidak lepas dari pengaruh Istana.
Media Sosial Media Sosial
14
EMOTION
Publik gembira dengan putusan
awal MK.
Publik yakin putusan final MK
diintervensi.
Publik kaget MK kabulkan syarat
Cawapres, setelah sebelumnya tolak
3 gugatan.
TREND OF EMOTIONS
• Emosi trust muncul sangat tinggi pasca MK putuskan tolak gugatan PSI perihal batas usia capres-
Cawapres, pada 16 Oktober. Cuitan-cuitan tentang hal ini terus diamplifikasi pada hari yang sama,
sampai sekitar pukul 22 WIB.
• Meski demikian, emosi yang juga tinggi pada 16 Oktober sekitar pukul 12-13 WIB, adalah anticipation.
Publik ingatkan, masih ada gugatan lagi terkait batas usia yang belum diputus oleh MK.
• Emosi surprise, menyusul pasca MK menerima sebagian gugatan terkait batas usia capres-Cawapres.
• Setelah itu, perbincangan publik didominasi oleh emosi anger dan kecaman pada MK pun mengalir
deras.
Trust
Anticipation
Surprise
Anger
16-17 Oktober 2023 pkl. 13.59 WIB
15
16
TOP INFLUENCERS/1
• Top 5 influencer dominan
dari akun media
• Akun ProAnies:
@NenkMonica, @msaid_didu.
• Akun Media:
@temponewsroom,
@tvOneNews, @Catchmeupid.
17
TOP INFLUENCERS/2
• Jajaran 20 Top Influencer didominasi oleh akun–akun pro Anies, pro Ganjar, dan akun–akun media.
• Akun-akun pro Anies dan pro Ganjar menyampaikan kriXk keras atas putusan final MK yang mengabulkan syarat
menjadi Cawapres adalah pernah atau sedang menjabat di Pemerintahan.
18
TOKOH PRO - KONTRA
Kontra Putusan Final MK
Hormati
Pro Putusan Final MK
• Tercatat setidaknya ada 100 tokoh yang membicarakan isu putusan MK soal Batasan usia Capres-Cawapres.
• Dari 100 tokoh tersebut, 50% di antaranya, mengkritisi putusan final MK yang mengabulkan gugatan terkait batas
usia Capres-Cawapres.
• Adapun, 25% tokoh mendukung putusan final MK agar memberikan kesempatan generasi muda memimpin
Indonesia.
• Sisanya 25% tokoh ikut bersuara dan menghormati keputusan final MK tersebut.
50%
50
25%
25
25% 25
DAFTAR TOKOH/1
No. Afiliasi Nama Quote Tone
1 Hakim
Konstitusi/Wakil
Ketua MK
Saldi Isra
"Jika pendekatan dalam memutus
perkara sejenis seperti ini terus
dilakukan, saya sangat sangat
sangat cemas dan khawatir
Mahkamah Konstitusi justru
sedang menjebak dirinya sendiri
dalam pusaran politik yang pada
akhirnya akan meruntuhkan
kepercayaan dan legitimasi publik
kepada MK."
Negatif
2 Pengamat
Hukum Tata
Negara
Universitas
Jember (Unej)
Dr Adam
Muhshi
"Dengan putusan itu, MK
memposisikan diri sebagai positif
legislator, sehingga sudah
'melompat pagar' dari
kewenangannya karena yang
membentuk aturan itu DPR dan
Presiden,"
Negatif
3 Hakim MK Guntur Hamzah "Pembatasan usia yang hanya
diletakkan pada usia tertentu tanpa
dibuka syarat alternatif yang setara
merupakan wujud ketidakadilan
yang inteloreable dalam kontestasi
pemilihan presiden dan wakil
presiden,"
Positif
19
DAFTAR TOKOH/2
No. Afiliasi Nama Quote Tone
4 Presidium
Kongres Rakyat
Nasional
(Kornas)
Sutrisno
Pangaribuan
Putusan MK tidak dapat dimaknai
demi kepentingan politik putra
Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Putusan MK tersebut justru
memberi peluang kepada semua
kepala daerah yang dinilai
berprestasi memimpin daerahnya.
Positif
5 Anggota
Constitutional
and
Administrative
Law Society
(CALS)
Herdiansyah
Hamzah Castro
"Putusan ini pertanda MK
kehilangan akal sehatnya. Syahwat
politik MK lebih dominan bekerja
dibanding nalar hukumnya,"
Negatif
6 Ketua MK Anwar Usman Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo; Para pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo;
Pokok permohonan para pemohon
beralasan menurut hukum untuk
sebagian.
Positif
20
DAFTAR TOKOH/3
No. Afiliasi Nama Quote Tone
7 Pakar Hukum
Tata Negara
Bivitri Susanti
“Pola yang manapun, sebenarnya
tengah meminta MK memutus
suatu perkara yang sebenarnya
bukan wilayah MK, alias wilayah
pembentuk undang-undang (open
legal policy),”
Negatif
8 Wakil Ketua
Umum Partai
Gerindra
Budi
Djiwandono
“Kami menghargai dan
menghormati proses yang telah
berjalan kita telah menghormati
putusan MK,”
Netral
9 Presiden RI Joko Widodo "Mengenai putusan MK silakan
ditanyakan ke Mahkamah
Konstitusi, jangan saya yang
berkomentar,"
Netral
21
DAFTAR TOKOH/4
No. Afiliasi Nama Quote Tone
10 Direktur
Eksekutif
Amnesty
Internasional
Indonesia
Usman Hamid
“Jadi pada akhirnya, dugaan
publik, dugaan masyarakat sipil
benar bahwa Mahkamah Konstitusi
telah menjelma Mahkamah
Keluarga. Jokoisme menjelma
Jokowigarki,”
Negatif
11 Sekretaris
Jenderal
Transparency
Internasional
Indonesia (TII)
Danang
Widoyoko
“Ini menjadi alarm bagi kita semua.
Bukan membatasi anak muda,
demokrasi memaksa anak muda
dan kita semua untuk berprestasi,
bekerja keras, agar mereka
menjadi pilihan (pemimpin) dan
memberi harapan. Kalau seperti ini
(adanya dinasti politik) kan
pilihannya terbatas,”
Negatif
12 Inisiator Maklumat
Juanda
Erry Riyana
Hardjapamekas
“Kehadiran kita hari ini juga
menyoroti deretan masalah yang
merugikan demokrasi dan
kehidupan kita sebagai bangsa,”
Negatif
22
DAFTAR TOKOH/5
No. Afiliasi Nama Quote Tone
13 Antropologi
Hukum
Universitas
Indonesia
Sulistyowati
Irianto
“Mereka mengabaikan mayoritas
dengan tujuan melanggengkan
kepentingan-kepentingannya
melalui penumpukan kekuasaan,
privilese, dan akhirnya penguasaan
akses kepada sumber daya,”
Negatif
14 Wapres RI Ma’ruf Amin
“Putusan MK saya kira itu
kewenangan yudikatif ya,
Mahkamah Konstitusi. Artinya,
pemerintah tentu tidak
(menentang), dan akan menerima
semua keputusan yang telah
diputuskan oleh MK,”
Netral
15 Menko Polhukam Mahfud MD “Kalau putusannya menyebut
orang yang pernah menjabat
sebagai kepala daerah itu boleh,
ya artinya boleh. Karena putusan
MK itu bersifat final,”
Netral
23
DAFTAR TOKOH/6
No. Afiliasi Nama Quote Tone
16 Ketua Komisi
III DPR RI
Bambang
Wuryanto /
Bambang
Pacul
"Subjektif saya, MK melebihi
kewenangannya karena
menciptakan norma baru. Norma
baru ini harus diuji, mengambil hak
DPR, yudisial reviewnya ini
kejauhan, itu nendang rumpun
DPR nendang rumpun eksekutif,"
Negatif
17 Advokat dan Ahli
Hukum
Pendukung
Demokrasi
(Aliansi)
Mangatta
Toding Allo
“Kami Aliansi dengan ini memohon
dan mendesak agar Dewan Etik
dan Majelis Kehormatan MK untuk
melaksanakan tugas pengawasan
Mahkamah Konstitusi dengan
memeriksa dugaan pelanggaran
kode etik dan perilaku hakim
konstitusi Yang Mulia hakim
konstitusi Anwar Usman, terkhusus
terkait prinsip independensi,
ketidakberpihakan, integritas, yang
diatur dalam Pasal 15 UU MK,”
Negatif
18 Anggota DPR RI
dari Fraksi PDIP
Masinton
Pasaribu
putusan MK itu merupakan bagian
dari desain politik pelanggengan
kekuasaan. Hal itu dimulai dari
wacana penundaan Pemilu 2024,
kemudian dilanjutkan dengan
perpanjangan masa jabatan
Negatif
24
DAFTAR TOKOH/7
No. Afiliasi Nama Quote Tone
19 Wakil Ketua
MPR RI dari
Fraksi PDIP
Ahmad Basarah
putusan MK tidak dapat dimaknai
bahwa berpengalaman sebagai
kepala daerah adalah sebagai
bupati/walikota. Atas putusan yang
problematik seperti itu, maka
sudah selayaknya untuk tidak serta
merta diberlakukan, karena
mengandung persoalan, yaitu
kekeliruan dalam mengambil
putusan yang berakibat pada
keabsahan putusan.
Negatif
20 Ketua Harian
DPP Gerindra
Sufmi Dasco
Ahmad
“Tentunya dengan putusan MK ini
tidak hanya membuka peluang
bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala
daerah yang sedang menjabat,”
Positif
21 Waketum DPP
Partai Golkar
Nurul Arifin “Hendaknya semua pihak dapat
menghargai dan menghormati
keputusan MK,”
Netral
25
DAFTAR TOKOH/8
No. Afiliasi Nama Quote Tone
22 Wakil Ketua
Umum
(Waketum) DPP
PKB
Jazilul Fawaid
“Yang jelas (putusan MK) kita
hormati,” Netral
23 Jubir Tim
Pemenangan
Nasional (TPN)
Ganjar Pranowo
Chico Hakim
“Putusan itu melampaui
kewenangan MK,” Negatif
24 Jubir Tim
Pemenangan
Nasional (TPN)
Ganjar Pranowo
Tama S Langkun “Tentu saja ini menjadi kritik dan
masukan untuk MK di kemudian
hari,”
Negatif
26
DAFTAR TOKOH/9
No. Afiliasi Nama Quote Tone
25 Pengamat
Politik
Universitas Al
Azhar Indonesia
Ujang
Komarudin
"Jadi, ya, kelihatannya memang ini
desain TSM, atau bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif,
dari kelompok tertentu untuk
menggunakan Mahkamah
Konstitusi melegalkan Gibran
sebagai bakal cawapres,"
Negatif
26 Ketua DPP PPP Saifullah
Tamliha
"Mau bagaimana lagi? Kan
putusan MK bersifat final dan
mengikat sesuai konstitusi UUD
1945,"
Negatif
27 Pengamat Politik
dari Universitas
Nasional (Unas)
Selamat Ginting “Keputusan MK di luar
kewenangannya dapat
menimbulkan instabilitas politik
yang membahayakan persatuan
nasional,”
Negatif
27
DAFTAR TOKOH/10
No. Afiliasi Nama Quote Tone
28 Dewan
Penasihat
Sahabat Ganjar
Fahlesa
Munabari
“Sahabat Ganjar sangat
menyayangkan putusan tersebut
karena bertentangan dengan
argumentasi hukum putusan MK
sebelumnya dalam kurun waktu
yang sangat berdekatan di hari
yang sama terhadap gugatan PSI,”
Negatif
29 Direktur
Eksekutif
Indonesia Public
Institute (IPI)
Karyono
Wibowo
"Tapi, pada saat memutuskan
perkara mahasiswa Almas Tsaqib
Birru Re A, MK malah menambah
frasa pernah atau sedang
menjabat sebagai kepala daerah.
Padahal, di awal dia (MK) sudah
menyerahkan bahwa soal syarat
pencalonan cawapres itu adalah
kewenangan DPR dan pemerintah.
Semestinya MK tidak masuk lagi di
ranah itu,"
Negatif
30 Ketua OKK Partai
NasDem Sulsel
Tobo Hairuddin "Sangat kelihatan kalau ini
pesanan politik,"
Negatif
28
DAFTAR TOKOH/11
No. Afiliasi Nama Quote Tone
31 Ketua Bolone
Mase Lampung
Murtopo
“Tentu kami sambut baik, kami
apresiasi. Artinya putusan MK
membuka peluang putra putri
terbaik bangsa untuk ikut serta
membangun Indonesia ke depan,”
Positif
32 Ketua Bolone
Mase Lampung
Utara
Jimmy Irawan
“Kami makin semangat untuk
menyosialisasikan Mas Gibran
sebagai cawapres 2024,”
Positif
33 Ketua Bolone Mase
Lampung Tengah
Roy MP “Bagus karena membuka peluang
siapa pun kepala daerah untuk
bisa maju dalam pemilihan
presiden dan wakil presiden. Dan
kami yakin Mas Gibran mampu
menjadi Wakil Presiden RI pada
2024 nanti,”
Positif
29
DAFTAR TOKOH/12
No. Afiliasi Nama Quote Tone
34 Sekretaris
Jenderal PDIP
Hasto
Kristiyanto
"Ketika pemilu sebenarnya sudah
masuk pada tahapan pendaftaran
capres dan cawapres, masih ada
persoalan-persoalan yang
seharusnya tidak perlu, ketika
sikap kenegarawanan itu betul-
betul dikedepankan,"
Negatif
35 Walikota Bogor/
Politisi PAN
Bima Arya
"Putusan MK ini kan ibarat
membuka jalan tol bagi kepala
daerah untuk menuju
kepemimpinan nasional. Jadi
kepala daerah itu walaupun
usianya masih muda dan masa
jabatannya belum lama, tapi bisa
'nyapres' atau cawapres begitu,"
Netral
36 Bacapres dari
Koalisi Perubahan
Anies Baswedan "Saya tidak berkomentar banyak
soal itu (putusan MK). Kami akan
tetap fokus pada persiapan
pendaftaran calon untuk pemilihan
presiden dan wakil presiden
(pilpres),"
Netral
30
DAFTAR TOKOH/13
No. Afiliasi Nama Quote Tone
37 Direktur
Profetik Institute
Muhammad
Asratillah
"Percaya tidaknya publik ke MK,
akan berpengaruh kepada percaya
tidaknya publik kepada supremasi
hukum. Dan juga akan
berpengaruh terhadap rasa
percaya publik pada
penyelenggaraan negara,"
Negatif
38 Pengamat Politik
Universitas
Muhammadiyah
(Unismuh)
Makassar
Andi Luwu
Prianto
"Pasca putusan ini, MK akan
mengalami public distrust yg
dahsyat. Stereotyping sebagai
Mahkamah Keluarga semakin
menemukan kebenarannya,"
Negatif
39 Bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo "Maka kita hormati saja keputusan
yang ada dari institusi resmi
negara ini,"
Netral
31
DAFTAR TOKOH/14
No. Afiliasi Nama Quote Tone
40 Koordinator
Pusat BEM SI
Kerakyatan
Ahmad Nurhadi
“Kami menyatakan sikap
kekecewaan terhadap putusan MK
No. 90 PUU 21 Tahun 2023, yang
mengabulkan permohonan
pemohon untuk sebagian yang
menambahkan klausul usia paling
rendah 40 tahun atau sedang
menduduki jabatan yang dipilih dari
pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah sehingga
putusan MK tersebut sangat
inkonsisten dan cenderung bersifat
politis,”
Negatif
41 Pakar Hukum
Tata Negara
Universitas
Padjadjaran
(Unpad)
Indra Perwira
"Jadi dari komposisinya kalau yang
betul-betul hakim mungkin dari
Mahkamah Agung tiga orang kalau
dari presiden dan DPR itu kan
macam-macam latar belakangnya
itu bisa politisi. Jadi kalau 9 orang,
6 orang itu politisi ya mahkamah
politik namanya kan dari
komposisinya aja,"
Negatif
42 Presiden PKS Ahmad Syaikhu "MK sebagai lembaga independen,
apa pun putusannya, tentu kami
menghormati itu,"
Netral
32
DAFTAR TOKOH/15
No. Afiliasi Nama Quote Tone
43 Sekjen
Gerindra
Ahmad Muzani
"Kami memandang putusan
Mahkamah Konstitusi sebagai
putusan yang final dan mengikat.
Tentu saja ini akan menjadi sebuah
cara pandang bagi partai-partai
Koalisi Indonesia Maju dalam
mengambil keputusan,"
Netral
44 BEM Udayana I Putu Bagus
Padmanegara
"Bukan tidak mungkin, persepsi
publik selama ini benar. Gugatan
usia capres-cawapres merupakan
agenda by design yang dilakukan
Jokowi untuk meloloskan anaknya
sebagai kandidat cawapres.
Tentunya, hal ini merupakan
bentuk cawe-cawe yang dilakukan
Jokowi dengan mengotak-atik
aturan pemilu demi kepentingan
tertentu yang melanggar prinsip
negara demokrasi,"
Negatif
45 Wakil Gubernur
Jatim
Emil Elestianto
Dardak
"Keputusan MK harus dihormati,
karena sudah menjadi keputusan
maka yang bisa dilakukan ya harus
mendukung dan menghormati
keputusan itu,"
Netral
33
DAFTAR TOKOH/16
No. Afiliasi Nama Quote Tone
46 Ketua Dewan
Nasional Setara
Institute
Hendardi
"MK telah mengambil alih peran
DPR dan Presiden, dua institusi
yang mempunyai kewenangan
legislasi, karena dengan putusan
menerima dan mengubah bunyi
pasal tersebut, artinya MK
menjalankan positive legislator,"
Negatif
47 PAKAR hukum
tata negara dari
UGM Yogyakarta
Andi Sandi
Antonius
Tabusassa
Tonralipu
“Pada prinsipnya, bukan
penyerobotan hukum namun di
putusan 90 terlihat betul perubahan
pendirian hakim. Seharusnya,
putusan yang terdahulu menjadi
patokan,”
Negatif
48 Elite PDIP Junimart Girsang"Keputusan MK tidak otomatis bisa
diberlakukan karena harus
memenuhi persyaratan yang diatur
dalam UU 12/2011 vide Pasal 10
(1) huruf d dan ayat (2) yang
menyebutkan tindak lanjut atas
putusan MK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan oleh DPR atau presiden,"
Negatif
34
DAFTAR TOKOH/17
No. Afiliasi Nama Quote Tone
49 Pengamat
Hukum Tata
Negara dari UPI
Cecep
Darmawan
"Jangan sampai Indonesia
bergeser dari negara demokrasi
menjadi negara juristrokrasi.
Artinya bahwa aspek aspek
kenegaraan diatur oleh para hakim,
mestinya ini oleh legislatif,"
Negatif
50 Politisi Partai
Golkar
Nusron Wahid
"Keputusan MK ini tidak hanya
untuk Gibran. siapa bilang?
Memang kepala daerah yang usia
di bawah 40 tahun hanya Gibran?
Masih banyak gubernur, wagub,
bupati, wabup, wali kota dan wakil
wali kota yang usia di bawah 40
tahun. ada Dico (Bupati Kendal
dari Golkar), ada Emil Dardak
(Wagub Jatim dari Demokrat),
Bupati Tuban dll. Semua
mendapatkan kesempatan akibat
keputusan MK ini,"
Positif
51 Menteri
Investasi/Kelapa
BKPM
Bahlil Lahadalia "Atas putusan ini, saya
menghormatinya karena pada
gilirannya suara ditentukan oleh
rakyat,"
Positif
35
DAFTAR TOKOH/18
No. Afiliasi Nama Quote Tone
52 Akademisi
Ilmu Hukum dari
Universitas
Pakuan
Andi
Muhammad
Asrun
“Dengan adanya Putusan MK
Nomor 90/PUU-XXII/2023, yang
mengubah syarat jadi cawapres
yang sejatinya wewenang DPR RI
sebagai pembentuk UU, kita bisa
menguji syarat presidential
threshold untuk menguji
konsistensi sikap MK dalam
memutus permohonan pengujian
UU yang merupakan norma
kewenangan pembentuk UU,”
Netral
53 Front Mahasiswa
Demokrasi
(FMD) Reformasi
Faisal Ngabalin
"Masyarakat se-Indonesia kena
prank MK. Seolah-olah mendengar
aspirasi rakyat menolak gugatan
usia minimal, namun pada sisi lain
meloloskan celah gugatan aturan
demi kepentingan hasrat
kekuasaan beberapa pihak,"
Negatif
54 Direktur Rumah
Politik Indonesia
Fernando Emas “MK tidak konsisten dalam
menangani dan memutuskan uji
materi yang seharusnya menjadi
ranah pembuat Undang-Undang
yaitu DPR dan Pemerintah namun
diambil alih oleh MK,”
Negatif
36
DAFTAR TOKOH/19
No. Afiliasi Nama Quote Tone
55 Analis Sosial
Politik UNJ
Ubedilah
Badrun
"Jadi secara umum putusan MK itu
mudah terbaca terang benderang
bahwa putusan MK itu dapat
ditafsirkan sebagai penyempurna
dinasti politik Jokowi,"
Negatif
56 Kepala
Bakomstra
Demokrat
Herzaky
Mahendra
Putra
"Kami menghormati putusan MK,
kami menghormati independensi
MK,"
Netral
57 Ketua Umum Partai
Nasdem
Surya Paloh "Bagaimana pun selagi koridor
yang masih berlaku, kami
menghormati ya. Tetapi, kami tentu
terus berupaya memonitoring
sejauh mana sebenarnya
pemahaman masyarakat kami
sendiri,"
Netral
37
DAFTAR TOKOH/20
No. Afiliasi Nama Quote Tone
58 Dosen
Fakultas Hukum
UGM
Herlambang
Wiratraman
"Saya pernah membuat tulisan
kenapa MK ini lebih cocok disebut
sebagai Mahkamah Kartel. Ketika
dia hanya diorientasikan atau
ditaruh atau ditempatkan dalam
posisi yang sebenarnya melumasi
kepentingan kartel,"
Negatif
59 Ketua DPD KNPI
Kalsel
M Imam Satria
Jati
“Syarat alternatif sebagai cawapres
juga memberikan ruang bagi anak
muda sebagai kepala daerah yang
memiliki kelayakan serta prestasi
untuk melanggengkan di tingkat
nasional,”
Positif
60 Anggota Dewan
Syura PKS
Hidayat Nur
Wahid
"Karena tahun 2021 MK juga
membuat keputusan menolak agar
dikabulkan kepala daerah itu
umurnya dimudakan. Waktu itu MK
tolak jadi kalau untuk kepala
daerah usia muda ditolak,
bagaimana untuk capres dan
cawapres? itu logika hukum yang
kami sampaikan,"
Negatif
38
DAFTAR TOKOH/21
No. Afiliasi Nama Quote Tone
61 Pengamat
Politik dari
Universitas
Islam Negeri
Sumatra Utara
(UINSU)
Faisal Riza
"Menurut saya, putusan MK itu
secara umum memberi ruang
khusus kepada Kepala Daerah di
bawah usia 40 tahun ini
diskriminatif. Kalau sifatnya elected
official, mestinya siapapun boleh
dicalonkan, baik guru, dosen,
pengacara, dokter, dan lain
sebagainya,"
Negatif
62 Penggugat
batasan usia
Capres-
Cawapres
Almas
Tsaqibbirru
"Saya ini mengajukan, ingin
memberikan sumbangan kepada
negara. Ya selama negara ini
masih berdiri kan saya ingin
memberikan variasilah terhadap
politik yang ada, apa pun ini kan
hasil diskusi juga. Ya saya juga
senang atas dikabulkannya,"
Positif
63 Walikota Solo Gibran
Rakabuming
Raka
"Wis clear, ya (sudah beres, ya).
Ojo mbahas MK terus (Jangan
bahas MK terus),"
Netral
39
DAFTAR TOKOH/22
No. Afiliasi Nama Quote Tone
64 Budayawan
Yogyakarta
Butet
Kertaredjasa
"Rakyat selalu punya kecerdasan
membaca yang "tersembunyi"," Negatif
65 Ketua Netfid
Jakarta
Agustini Nurur
Rohmah
“Kami menyayangkan sikap MK
yang cenderung menimbulkan
kegaduhan publik. Jangan sampai
polemik ini justru menjadi alasan
hanya untuk menguntungkan salah
satu pihak tertentu,”
Negatif
66 Calon Wakil
Presiden
(cawapres)
Muhaimin
Iskandar
"Ya MK punya kewenangan,
putusan MK bersifat final dan
berlaku. Semua harus taat pada
putusan MK meski mengagetkan
semua banyak pihak,"
Netral
40
DAFTAR TOKOH/23
No. Afiliasi Nama Quote Tone
67 Pakar
Komunikasi
Politik
Effendi Gazali
"Kalau saya nggak ada masalah,
saya suka Gibran jadi wali kota,
saya suka gaya bicaranya unik,
songong tapi unik,"
Netral
68 Deputi Badan
Pemenangan
Pemilu DPP
Partai Demokrat
Kamhar
Lakumani
"Kami tak ingin terjebak dan
mengaitkan judicial review dan
putusan MK ini dengan figur
tertentu. Kami menaruh harapan,
sebagai lembaga negara yang lahir
dari rahim reformasi MK
sepatutnya memiliki imperatif moral
dan konstitusional untuk menjaga
dan meningkatkan derajat dan
kualitas demokrasi, bukan
sebaliknya. Meskipun demikian,
karena telah menjadi keputusan
tentunya keputusan ini kita
hormati,"
Netral
69 Anggota Komisi II
DPR RI
Guspardi Gaus "Berharap Pak Jokowi tidak
menyetujui, termasuk Gibran tidak
mau untuk dicalonkan,"
Netral
41
DAFTAR TOKOH/24
No. Afiliasi Nama Quote Tone
70 Mantan Hakim
Mahkamah
Konstitusi
I Dewa Gede
Palguna
"Pertimbangan hukum yang
dibuatnya itukan harus
menjelaskan. Mengapa dari yang
tadinya menolak, putusan sebelum
break itu. tiba-tiba berbali 180
derajat menjadi mengabulkan. Itu
yang tidak dijelaskan di dalam
pertimbangan hukum putusannya,"
Negatif
71 Direktur
Eksekutif Voxpol
Center Research
& Consulting,
Pangi Syarwi
Chaniago
"MK yang kita harap jadi gate
keeper penjaga demokrasi, justru
MK yang mendukung tumbuh
suburnya menurunnya demokrasi
di Indonesia, dan MK yang ikut
merusak harga diri martabat
kehormatan Presiden. Karena
Presiden pasti harkat harga diri
kehormatannya pasti rusak,"
Negatif
72 Hakim Konstitusi Arief Hidayat "Hal ini mengusik hati nurani saya
sebagai seorang hakim (MK) yang
harus menunjukkan sikap penuh
integritas, independent, dan
impersial,"
Negatif
DAFTAR TOKOH/25
No. Afiliasi Nama Quote Tone
73 Wakil Ketua
Umum PAN
Viva Yoga
Mauladi
"PAN menghormati keputusan MK,
secara konstitusional keputusan
MK bersifat final dan mengikat.
Sehingga dalam pengertiannya
bersifat akhir, dan tidak ada upaya
hukum lain yang dapat melakukan
revisi,"
Positif
74 BEM SI
Kerakyatan
Melki Sedek
Huang
"Saatnya kita menggaungkan,
cukup sudah MK dicawe-cawe
untuk melanggengkan kekuasaan,
cukup sudah Presiden Jokowi
mencawe-cawe, mengobok-obok
konstitusi, untuk melanggengkan
kekuasaan putra mahkotanya,"
Negatif
75 Mantan Sekretaris
BUMN
Said Didu "Ketua MK adalah orang nekad
dan abaikan semua. Dia salah satu
biang kehancuran negeri ini,"
Negatif
43
DAFTAR TOKOH/26
No. Afiliasi Nama Quote Tone
76 Direktur
Parameter
Politik Indonesia
Ras Md
"Frasa berpengalaman sama
dengan wajib pilih, 17 tahun atau
sudah menikah. Membingungkan,
ini namanya prank se-Indonesia,
disetting betul,"
Negatif
77 Pengamat Politik
Universitas
Malikussaleh
(Unimal)
Teuku Kemal
Fasya
"Karena urusan MK itu penjaga
gerbang konstitusi. Seharusnya
dampak politik dramatis tidak
menjadi pilihan mereka dalam
membuat keputusan tersebut,"
Negatif
78 Dosen Universitas
Nahdlatul Ulama
Indonesia (Unusia)
Ahsanul Minan "Akan tetapi tentunya MK membuat
keputusan berdasarkan
pertimbangan situasional, jadi
dalam konteks negara hukum ya
kita harus menghormati putusan
MK tersebut,"
Netral
44
DAFTAR TOKOH/27
No. Afiliasi Nama Quote Tone
79 Komunikolog
Politik dan
Hukum Nasional
Tamil Selvan
"Kalau bunyi putusannya begitu,
artinya ya seperti Gibran itu boleh
maju untuk menjadi kepala negara
atau dalam hal ini maju sebagai
capres-cawapres,"
Netral
80 Wali Kota
Bukittinggi
Erman Safar
"Kami menyambut baik putusan
mahkamah Konsitusi ini. Ini adalah
angin segar bagi kaum Millennial,
generasi Zet serta anak anak muda
pada umumnya,"
Positif
81 Kordinator Wilayah
BEM PTNU DKI
Jakarta
Yusuf
Hidayatullah
"Kami sangat senang dengan
keputusan MK. Pasal 169 huruf q
UU Nomor 17 Tahun 2017
dimaknai berusia paling rendah 40
tahun atau berpengalaman sebagai
kepala daerah baik di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota,"
Positif
45
DAFTAR TOKOH/28
No. Afiliasi Nama Quote Tone
82 Ketua MBC
(Milennial and
Business
Center) ILUNI UI
Pradana
Indraputra
Keputusan MK telah membuka
pintu bagi generasi muda untuk
berkontribusi secara aktif dalam
perubahan politik dan sosial di
Indonesia.
Positif
83 Ketua BEM
Universitas
Pendidikan
Indonesia (UPI)
Hilal Syahbana
"Keputusan ini kami apresiasi, ini
tandanya ada ruang anak muda
yang memiliki prestasi dalam
memimpin daerah untuk bisa naik
ke panggung nasional,"
Positif
84 Waketum Partai
Gelora
Fahri Hamzah "Ya keputusannya sudah keluar,
kami bersyukur atas keputusan
(MK) itu karena sesuai dengan
harapan dan istikharah para kiai
muda di Samawi. Kemudian
selanjutnya kita terus berdoa, agar
diberi kemudahan lain, seperti di
partai koalisi, mudah-mudahan
disepakati Mas Gibran jadi
cawapres, kemudian selanjutnya
pasangan Prabowo dan Gibran
bisa jadi pemimpin Indonesia,"
Positif
46
DAFTAR TOKOH/29
No. Afiliasi Nama Quote Tone
85 Direktur
Parameter
Politik Indonesia
(PPI)
Adi Prayitno
"Tak perlu banyak wacana.
Pastinya Gibran, bukan yang lain," Netral
86 Waketum Partai
Gerindra
Habiburokman
"Soalnya kalau Habiburokman,
anak Jakarta Timur, berharap kita
punya wapres anak muda yang
gigih dan berani,"
Positif
87 Direktur LBH PSI Francine Noni
Widjojo
"Partai Solidaritas Indonesia
menghormati putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) meskipun
permohonan kami ditolak. PSI
yakin bahwa putusan MK tersebut
sudah melalui pertimbangan
terbaik dalam mengawal demokrasi
Indonesia,"
Positif
47
DAFTAR TOKOH/30
No. Afiliasi Nama Quote Tone
88 Koordinator
Komunitas ojek
online Subang
Sri Wahyono
"Sujud syukur atas keputusan MK
memutuskan pemimpin muda bisa
maju menjadi capres atau
cawapres,"
Positif
89 Waketum
NasDem
Ahmad Ali
"Saya mengucapkan selamat ya.
Selamat kepada anak-anak muda
Indonesia yang hari ini diberikan
bonus oleh MK untuk terlibat dalam
pengelolaan pemerintahan,"
Positif
90 Pendakwah
Kondang dari Jawa
Tengah
Gus Miftah "Sehingga kepala daerah terpacu
bekerja untuk rakyat, menunjukan
prestasi, melayani masyarakat
dengan baik yang kemudian
diapresiasi membuat peluang
menjadi pemimpin nasional tanpa
terjebak dalam batasan umur,"
Positif
48
DAFTAR TOKOH/31
No. Afiliasi Nama Quote Tone
91 Komunitas
pendukung
Gibran
Rakabuming
Raka di Kediri
Agus Setiawan
"Kami dari sedulur Mas Gibran
wilayah Kota Kediri,
mendukungnya. Mas Gibran itu
jujur untuk menjadi pemimpin di
Indonesia,"
Positif
92 Ketua LBH Pelita
Umat
Chandra Purna
Irawan
"Itu hanya mengakomodasi pihak
yang ada di kekuasaan atau hanya
diperuntukkan bagi yang sudah
berada di kekuasaan,"
Negatif
93 Ketua Umum DPP
KNPI
Muhammad
Ryano Panjaitan
"Pemuda yang sebelumnya
mungkin merasa terbatas oleh
batasan usia tersebut, kini merasa
dihargai dan diakui sebagai agen
perubahan,"
Positif
49
DAFTAR TOKOH/32
No. Afiliasi Nama Quote Tone
94 Direktur
Ekskutif CSIIS
Sholeh Basyari
"Putusan ini tampaknya sengaja
dibikin untuk melempangkan jalan
bagi sang putra mahkota; Gibran
Rakabuming Raka. Tampaknya
deklarasi pasangan Prabowo
Gibran segera dilakukan,"
Negatif
95 Ketua Aliansi
Nasional
Bhinneka
Tunggal Ika
(ANBTI )
Nia Sjarifuddin
"Bahwa apa yang kita lihat
sekarang ini adalah sebuah bentuk
'karpet merah' yang berarti bukan
sebuah keadilan untuk semua
orang muda dalam kesempatan ini,
itu yang kita lihat, jadi kami sangat
mengkhawatirkan sekali kalau kita
diam itu membiarkan bentuk-
bentuk nepotisme yang selama ini
selalu dilawan,"
Negatif
96 Pakar Hukum Tata
Negara Universitas
Brawijaya (UB)
Aan Eko
Widiarto
"Putusan MK itu jelas-jelas sudah
masuk ke ranah politik. Jad, bukan
mahkamah hukum, tetapi politik,
menjadi bagian dari politik,"
Negatif
50
DAFTAR TOKOH/33
No. Afiliasi Nama Quote Tone
97 Pengamat
Politik
Rocky Gerung
"Sebetulnya publik lebih dahulu
memerosotkan marwah dari
Mahkamah Konstitusi, dengan kata
lain keputusan MK itu jadi
semacam pembusukan yang paling
sempurna dari institusi hukum kita,"
Negatif
98 Peneliti Ipsos
Public Affairs
Arif Nurul Imam
“Putusan MK tentang pengalaman
sebagai kepala daerah bisa maju
dalam Pilpres memberi peluang
bagi Gibran untuk maju bersama
Prabowo,”
Netral
99 Ketua Umum Partai
Solidaritas
Indonesia (PSI)
Kaesang
Pangarep
"Ya sudah, ya sudah. Enggak
membawa efek juga dengan saya
itu,"
Netral
51
DAFTAR TOKOH/34
No. Afiliasi Nama Quote Tone
100 Ketua
Persaudaraan
98
Wahab Talaohu
"Keputusan MK dimaksud telah
memenuhi rasa keadilan karena
telah menjunjung tinggi hak asasi
manusia, melindungi hak dasar
warga negara,"
Positif
52
53
MOST SHARED TWEET/1
54
MOST SHARED TWEET/2
55
MOST SHARED TWEET/3
56
MOST SHARED TWEET/4
57
MOST SHARED TWEET/5
58
TOP HASHTAGS
Tagar yang mendominasi umumnya menyuarakan kekecewaan atas putusan final MK.
59
SITUS BERITA PALING AKTIF
• 5 besar media
didominasi oleh media
Mainstream.
• Media Mainstream:
news.detik.com,
liputan6.com,
kumparan.com,
nasional.kompas.com,
metrotvnews.com.
60
CONTOH PEMBERITAAN POSITIF
40%
• Nama tokoh: Muhammad Ryano Panjaitan.
• Kelompok: Ketua Umum DPP KNPI.
• Quote: "Dengan hadirnya keputusan MK
tersebut, maka pemuda sudah bisa menjadi
subjek dalam proses politik 2024 dimana
potensi suara pemuda mencapai 56 persen
pada saat ini,"
• Motif: Apresiasi putusan MK.
• Media: Mainstream / jpnn.com.
• Nama tokoh: Erman Safar.
• Kelompok: Wali Kota Bukittinggi.
• Quote: "Kami menyambut baik putusan
mahkamah Konsitusi ini. Ini adalah angin
segar bagi kaum Millennial, generasi Zet serta
anak anak muda pada umumnya,’’
• Motif: Sambut baik putusan MK.
• Media: Mainstream / news.detik.com.
61
CONTOH PEMBERITAAN KONTRA
40%
• Nama tokoh: Herdiansyah Hamzah Castro.
• Kelompok: Anggota Constitutional and
Administrative Law Society (CALS).
• Quote: "Putusan ini pertanda MK kehilangan
akal sehatnya. Syahwat politik MK lebih
dominan bekerja dibanding nalar hukumnya,"
• Motif: Nilai MK kehilangan akal sehat.
• Media: Mainstream / cnnindonesia.com.
• Nama tokoh: Chico Hakim.
• Kelompok: Juru Bicara TPN Ganjar
Presiden.
• Quote: "Mahkamah Konstitusi dalam hemat
kami telah melampui kewenangannya
sebagai institusi negara,"
• Motif: Sebut MK lampaui kewenangannya.
• Media: Mainstream / liputan6.com.
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumAnto Neo Madani
 
Politik hukum-islam-di-indonesia
Politik hukum-islam-di-indonesiaPolitik hukum-islam-di-indonesia
Politik hukum-islam-di-indonesiaaditurki
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Sejarah Proses Perumusan Pancasila
Sejarah Proses Perumusan PancasilaSejarah Proses Perumusan Pancasila
Sejarah Proses Perumusan Pancasilaveronicalenore14
 
Memahami Restorative Justice
Memahami Restorative JusticeMemahami Restorative Justice
Memahami Restorative JusticeLestari Moerdijat
 
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan HukumKonstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan HukumYuli Eko
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Hubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnHubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnNuelnuel11
 
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiAchmad Junaidi
 
Di Balik Reformasi B.J. Habibie
Di Balik Reformasi B.J. HabibieDi Balik Reformasi B.J. Habibie
Di Balik Reformasi B.J. Habibieshafirahany22
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 

What's hot (20)

Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Politik hukum-islam-di-indonesia
Politik hukum-islam-di-indonesiaPolitik hukum-islam-di-indonesia
Politik hukum-islam-di-indonesia
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Ptun
PtunPtun
Ptun
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Sejarah Proses Perumusan Pancasila
Sejarah Proses Perumusan PancasilaSejarah Proses Perumusan Pancasila
Sejarah Proses Perumusan Pancasila
 
Memahami Restorative Justice
Memahami Restorative JusticeMemahami Restorative Justice
Memahami Restorative Justice
 
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan HukumKonstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
realisme hukum
 realisme hukum realisme hukum
realisme hukum
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Hubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hnHubungan hi dan hn
Hubungan hi dan hn
 
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan Demokrasi
 
Di Balik Reformasi B.J. Habibie
Di Balik Reformasi B.J. HabibieDi Balik Reformasi B.J. Habibie
Di Balik Reformasi B.J. Habibie
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 

Similar to MK Putusan

RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024Ismail Fahmi
 
MAJELIS KEHORMATAN MK
MAJELIS KEHORMATAN MKMAJELIS KEHORMATAN MK
MAJELIS KEHORMATAN MKIsmail Fahmi
 
Laporan Khusus - Penundaan Pemilu
Laporan Khusus - Penundaan PemiluLaporan Khusus - Penundaan Pemilu
Laporan Khusus - Penundaan PemiluIsmail Fahmi
 
Omnibuw Law - Update Desember 2020
Omnibuw Law - Update Desember 2020Omnibuw Law - Update Desember 2020
Omnibuw Law - Update Desember 2020Ismail Fahmi
 
Roasting Kiky Saputri kepada Ganjar
Roasting Kiky Saputri kepada GanjarRoasting Kiky Saputri kepada Ganjar
Roasting Kiky Saputri kepada GanjarIsmail Fahmi
 
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di InternetRembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di InternetIsmail Fahmi
 
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptxPerpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptxIsmail Fahmi
 
Analisis Pra debat keempat cawapres pemilu 2024
Analisis Pra debat keempatcawapres pemilu 2024Analisis Pra debat keempatcawapres pemilu 2024
Analisis Pra debat keempat cawapres pemilu 2024Ismail Fahmi
 
Media Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatMedia Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatDamar Juniarto
 
Analisis Percakapan Omnibus Law di Media Sosial
Analisis Percakapan Omnibus Law di Media SosialAnalisis Percakapan Omnibus Law di Media Sosial
Analisis Percakapan Omnibus Law di Media SosialIsmail Fahmi
 
Final update bahan rilis ruu pks
Final update bahan rilis ruu pksFinal update bahan rilis ruu pks
Final update bahan rilis ruu pksRepublikaDigital
 

Similar to MK Putusan (14)

RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024
 
MAJELIS KEHORMATAN MK
MAJELIS KEHORMATAN MKMAJELIS KEHORMATAN MK
MAJELIS KEHORMATAN MK
 
Laporan Khusus - Penundaan Pemilu
Laporan Khusus - Penundaan PemiluLaporan Khusus - Penundaan Pemilu
Laporan Khusus - Penundaan Pemilu
 
Omnibuw Law - Update Desember 2020
Omnibuw Law - Update Desember 2020Omnibuw Law - Update Desember 2020
Omnibuw Law - Update Desember 2020
 
Roasting Kiky Saputri kepada Ganjar
Roasting Kiky Saputri kepada GanjarRoasting Kiky Saputri kepada Ganjar
Roasting Kiky Saputri kepada Ganjar
 
#BlokirKominfo
#BlokirKominfo#BlokirKominfo
#BlokirKominfo
 
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di InternetRembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet
 
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptxPerpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.pptx
 
Bicara Atau Penjara
Bicara Atau PenjaraBicara Atau Penjara
Bicara Atau Penjara
 
Analisis Pra debat keempat cawapres pemilu 2024
Analisis Pra debat keempatcawapres pemilu 2024Analisis Pra debat keempatcawapres pemilu 2024
Analisis Pra debat keempat cawapres pemilu 2024
 
Media Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan AkibatMedia Sosial: Manfaat dan Akibat
Media Sosial: Manfaat dan Akibat
 
Analisis Percakapan Omnibus Law di Media Sosial
Analisis Percakapan Omnibus Law di Media SosialAnalisis Percakapan Omnibus Law di Media Sosial
Analisis Percakapan Omnibus Law di Media Sosial
 
Konflik Rempang
Konflik RempangKonflik Rempang
Konflik Rempang
 
Final update bahan rilis ruu pks
Final update bahan rilis ruu pksFinal update bahan rilis ruu pks
Final update bahan rilis ruu pks
 

More from Ismail Fahmi

HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...Ismail Fahmi
 
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Ismail Fahmi
 
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEIsmail Fahmi
 
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024Ismail Fahmi
 
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO 5-12 FEBRUARI 2024
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO  5-12 FEBRUARI 2024TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO  5-12 FEBRUARI 2024
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO 5-12 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024Ismail Fahmi
 
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024Ismail Fahmi
 
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024Ismail Fahmi
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS  - TWITTER 3 – 4 Februari 2024ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS  - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024Ismail Fahmi
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024Ismail Fahmi
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024Ismail Fahmi
 
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAMMUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAMIsmail Fahmi
 
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02Ismail Fahmi
 
VISI MISI PASLON 03: GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD
VISI MISI PASLON 03: GANJAR PRANOWO - MAHFUD MDVISI MISI PASLON 03: GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD
VISI MISI PASLON 03: GANJAR PRANOWO - MAHFUD MDIsmail Fahmi
 

More from Ismail Fahmi (20)

HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
HARNESSING AI FOR ENHANCED MEDIA ANALYSIS A CASE STUDY ON CHATGPT AT DRONE EM...
 
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
Different Frontiers of Social Media War in Indonesia Elections 2024
 
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINEANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
ANALISIS ISU KECURANGAN PEMILU DI MEDIA SOSIAL & ONLINE
 
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
ANALISIS SIREKAP DI MEDIA SOSIAL TWITTER, TIKTOK, YOUTUBE 14-15 FEBRUARI 2024
 
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
SUARA NETIZEN HARI PENCOBLOSAN PEMILU 2024
 
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO 5-12 FEBRUARI 2024
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO  5-12 FEBRUARI 2024TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO  5-12 FEBRUARI 2024
TIGA CAPRES DI DALAM PLATFORM SNACK VIDEO 5-12 FEBRUARI 2024
 
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
DIRTY VOTE TWITTER, NEWS, TIKTOK 10-12 Februari 2024
 
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
UPDATE JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
 
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
JIS VS GBK DALAM KAMPANYE TERAKHIR PILPRES 2024
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON PASCA DEBAT DI YOUTUBE 4 - 6 FEBRUARI 2024
 
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
TREN JUMLAH VIDEO PER JAM DI TIKTOK 1 – 5 FEBRUARI 2024
 
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
ANALISIS DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 - 4 FEBRUARI 2024
 
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS  - TWITTER 3 – 4 Februari 2024ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS  - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI YOUTUBE - 25 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
 
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
ANALISIS KONTEN DAN INTERAKSI KETIGA PASLON DI TIKTOK 1-3 FEBRUARI 2024
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI TIKTOK - 21 JANUARI - 3 FEBRUARI 2024
 
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
PERBANDINGAN KETIGA PASLON DI INSTAGRAM DARI 21 JAN-3 FEB 2024
 
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAMMUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
MUNDURNYA MAHFUD MD SEBAGAI MENKOPOLHUKAM
 
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
 
VISI MISI PASLON 03: GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD
VISI MISI PASLON 03: GANJAR PRANOWO - MAHFUD MDVISI MISI PASLON 03: GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD
VISI MISI PASLON 03: GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

MK Putusan

  • 1. MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PEMBACAAN KEPUTUSAN TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES Pemberitaan Media Massa dan Perbincangan di Media Sosial 15 – 17 Oktober 2023
  • 2. LATAR BELAKANG • Mahkamah Konstitusi sebagai benteng akhir penjaga konstitusi menjadi sorotan publik dalam banyak kasus, termasuk perihal batas usia capres-cawapres yang ramai belakangan ini. • Pasca dibacakan pada Senin (16 Oktober 2023) siang, putusan MK tentang batas usia capres-cawapres langsung menjadi polemik dan menarik perhatian media massa dan publik di media sosial • Reaksi publik atas putusan tersebut, beragam. Pro kontra di masyarakat terjadi dan terlihat juga di media sosial. • Trending Topics Indonesia (TTI) di media sosial Twitter/X, ramai dengan kata-kata yang terkait dengan isu ini dalam dua hari terakhir. Beberapa TTI bahkan langsung menunjukkan penolakan. 2
  • 3. PERTANYAAN DAN METODE • Pertanyaan penelitian: 1. Apa saja isu yang muncul terkait Mahkamah Konstitusi pasca pembacaan keputusan tentang batas usia capres-cawapres. 2. Siapa saja aktor yang berbicara soal Mahkamah Konstitusi. 3. Bagaimana peta percakapan tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Bagaimana emosi dalam percakapan tentang Mahkamah Konstitusi. • Data yang digunakan adalah data pada periode dari 15 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB s.d. 17 Oktober 2023 pukul 13.59 WIB. • Data yang diambil bersumber dari media online dan Twitter. • Data diambil menggunakan pendekatan kata kunci. Adapun kata kunci yang dipasang adalah: 3 Platform Keywords Condition Twitter, Media Online MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga, MahkamahKonstitusi, MahkamahKeluarga B. Indonesia
  • 4. RANGKUMAN/1 • Sikap dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia capres-cawapres menjadi sorotan publik, bahkan sebelum MK menyampaikan putusannya. • Keputusan MK atas batas usia capres-cawapres sempat disambut dengan suka cita (joy) oleh publik setelah MK sampaikan menolak gugatan yang dilayangkan PSI. • Akan tetapi, putusan final MK yang kabulkan sebagian gugatan Almas Tsaqibbirru tentang batas usia capres-cawapres mengejutkan publik dan langsung berbuah kecaman. Tidak sedikit warganet yang menilai masyarakat Indonesia kena prank oleh MK. • Tokoh-tokoh nasional, sontak bereaksi keras atas putusan MK tersebut. Beberapa narasi yang cukup dominan antaranya: (1) MK membuat putusan yang melampaui wewenangnya, (2) MK sedang meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada MK, (3) Mahkamah Konstitusi merusak tatanan hukum dan demokrasi, (4) MK memberi landasan hukum untuk dinasti politik dan langgengkan kekuasaan, (5) putusan MK merupakan pesanan politik. • Meski demikian, beberapa tokoh nasional juga mendukung atau bersikap netral atas putusan MK. Beberapa yang cukup banyak dikutip antaranya: (1) perihal putusan MK harus ditanyakan ke MK, (2) putusan MK membuka peluang untuk semua kepala daerah Gen Z dan millenial menjadi capres- cawapres, (3) MK independen dalam memutuskan, (4) MK sudah bertindak sesuai prinsip keadilan, (5) menghormati keputusan MK. • Percakapan di media sosial secara umum terbagi dalam empat klaster dengan suara yang relatif bulat, mengecam atau setidaknya menyangkan putusan final MK. 4
  • 5. RANGKUMAN/2 • Percakapan di media sosial, juga, kuat merupakan respons atas cuitan-cuitan pemberitaan di media online. • Publik umum, aktivis demokrasi, juga tokoh nasional sebagian besar merespons putusan final MK dengan nada kekecewaan di media sosial. • Akun-akun yang selama ini keras membela Presiden Jokowi, pun sebagian besar menyayangkan putusan final MK tersebut. • Trending Topics Indonesia, tercatat sempat diisi oleh kata-kata yang sebagian besar diisi suara kekecewaan atas putusan final MK, seperti Paman, Gibran, KamiMuak, MakinEnek, Mahkamah Keluarga, prank, Hakim MK, Jan Etes, Saldi Isra, Yusril. 5
  • 7. TREND OF TRENDING TOPICS/1 • Tagar #KamiMuak naik dan menempati posisi 4 besar TTI pada 17 Oktober pukul 07.39 WIB, kemudian sempat bertahan selama beberapa jam hingga akhirnya perlahan bergerak menurun. • Untuk tagar #MakinEnek sempat menempati posisi 1 pada tanggal 16 Oktober pukul 18.09 WIB. Sempat bertahan juga selam beberapa jam hingga akhirnya menurun. KamiMuak MakinEnek 7
  • 8. TREND OF TRENDING TOPICS/2 • Tagar #Gibran naik dan menempati posisi 3 besar TTI pada 16 Oktober pukul 17.39 WIB, kemudian bergerak fluktuatif hingga 15 besar dalam beberapa jam. • Untuk tagar #Paman menempati posisi 9 pada tanggal 16 Oktober pukul 20.39 WIB. Terakhir menempati posisi 26 besar pada 17 Oktober pukul 14.00 WIB. Gibran Paman 8
  • 9. PETA MEDIA SOSIAL PUTUSAN MK SOAL USIA CAPRES-CAWAPRES ØPercakapan bernada negatif (60%) è Amplifikasi Saldi Isra kritisi putusan final MK, marah dengan hasil putusan MK, sebut 16 Oktober menjadi hari Mahkamah Keluarga, kepercayaan pada lembaga negara anjlok. ØPercakapan positif (29%) è Publik apresiasi MK kabulkan gugatan usia Capres-Cawapres. 9 Periode pemantauan 15 – 17 Oktoberr 2023 pk 13.59 WIB Klaster – Publik/Aktivis: • @okkymadasari: MK kabulkan gugatan usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Solo … • @PartaiSocmed: Saldi Isra Bingung, Putusan Hakim MK Berubah ... • @mazzini_gsp: Pendemo di MK membubarkan diri setelah MK menolak batas usia capres cawapres ... • @Dandhy_Laksono: 1. Harga naik, kekeringan, bencana. 2. Konflik agraria dan kekerasan polisi ... 5. Kepercayaan pada lembaga negara seperti MK atau KPK, anjlok. Situasi "jerami kering” … Klaster – Pro Anies: • @ekowboy2: Saldi Isra: Baru kali ini saya mengalami perisUwa aneh & jauh dari batas penalaran yg wajar, … • @faizalassegaf: ✍ Putusan MK Hina Gibran, DinasU Jokowi Membusuk … • @dennyindrayana: Sayangnya, kali ini prediksi saya benar. Putusan MK mengabulkan Gibran ... • @DokterTifa: MK tolak syarat usia diturunkan, tetapi kabulkan syarat Kepala Daerah … • @NenkMonica: 16 Oktober adalah Hari KesakUan Mahkamah Keluarga. Klaster Pro Ganjar: • @Paltiwest: • Para pemohon gugatan usia capres dan cawapres ini harus dihukum … • @ch_chotimah2: • Ujungnya ditolak, tapi pak @jokowi sdh dikatain2 pengkhianat, .... • @Miduk17: • Alhamdulillah, Puji Tuhan MK MENOLAK Gugatan Usia Minimal Capres-Cawapres ... • @yusuf_dumdum: • Saya dan ..., putusan MK ini masih belum bisa diterapkan, karena ada penambahan klausul … Klaster Media : • @catchmeupid: • Narasi bahwa Jokowi membangun poliUk dinasU Udak terbantahkan sebagaimana realita hari ini. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah KonsUtusi ... • @VIVAcoid: • Hakim Saldi Isra Ungkap Perubahan Sikap MK gara-gara Paman Gibran ikut RPH. • @temponewsroom: • Sejauh ini skenario Jokowi terus berkuasa berjalan mulus. Adik iparnya di Mahkamah KonsUtusi membahas gugatan usia calon wakil presiden dalam UU Pemilu.
  • 10. SOCIAL NETWORK ANALYSIS 10 Kelompok Publik/Aktivis: • Negatif. • Sindir MK kabulkan gugatan usia Capres-Cawapres. • Amplifikasi kebingungan Saldi Isra dengan perubahan putusan MK. • MK seolah prank publik setelah tolak gugatan usia cawapres. • Nilai MK membuat kepercayaan public pada lembaga negara semakin anjlok. • Top Influencer: @okkymadasari, @PartaiSocmed, @mazzini_gsp, @Dandhy_Laksono. Kelompok Pro Anies: • Negatif. • Saldi Isra kritisi putusan final MK. • Nilai putusan MK Hina Gibran dan harap dinasti Jokowi membusuk. • Bagikan bocoran putusan MK. • Marah dengan hasil putusan MK. • Sebut MK sebagai Mahkamah Keluarga. • Top Influencer: @ekowboy2, @faizalassegaf, @dennyindrayana, @DokterTifa, @NenkMonica.
  • 11. SOCIAL NETWORK ANALYSIS 11 Kelompok Media: • Negatif. • Kabarkan sejauh ini skenario Jokowi terus berkuasa berjalan mulus. • Narasi bahwa Jokowi membangun politik dinasti tidak terbantahkan. • Hakim Saldi Isra ungkap perubahan sikap MK gara-gara paman Gibran ikut RPH. • Influencer: @temponewsroom, @catchmeupid, @VIVAcoid. Kelompok Pro ganjar: • Netral, Positif, Negatif. • Minta pemohon gugatan dihukum berat oleh masyarakat (netral). • Putusan MK tidak terkait dengan Jokowi (netral). • Apresiasi MK tolak gugatan (positif). • Nilai putusan MK belum bisa diterapkan sepenuhnya (netral). • Nilai adanya cawe-cawe untuk Gibran (negatif). • Top influencers: @Paltiwest, @ch_chotimah2, @Miduk17, @yusuf_dumdum, @henrysubiakto.
  • 12. TREND ISU 12 • Tren perbincangan mencapai puncak pada 17 Oktober pukul 08.00 WIB dengan 4.736 mentions. Didorong kritik keras netizen atas putusan final MK yang mengabulkan syarat menjadi Cawapres adalah pernah atau sedang menjabat di Pemerintahan. • Sedangkan kuantitas pemberitaan di media online mencapai puncak pada 16 Oktober pukul 12.00 WIB dengan 1.391 mentions setelah media nasional ramai mengabarkan putusan awal MK untuk menolak semua gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Putusan Awal MK Putusan Final MK
  • 13. 13 SENTIMEN MEDIA Positif (32%): • KNPI apresiasi putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. • Walikota Bukittinggi: Putusan MK angin segar bagi Gen Z-Milenial. Negatif (47%):. • MK dinilai kehilangan akal sehat usai kabulkan syarat Capres- Cawapres. • Tim Ganjar sebut MK lampaui kewenangannya soal syarat alternatif batas usia Capres-Cawapres. • Putusan MK muluskan dinasti Jokowi. • Putusan MK merusak demokrasi. Media Online Media Online Positif (29%): • Publik apresiasi MK kabulkan gugatan usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI. Negatif (60%): • Amplifikasi Saldi Isra kritisi putusan final MK. • Marah dengan hasil putusan MK. • Sebut MK adalah Mahkamah Keluarga. • MK lampaui kewenangan. • MK tidak lepas dari pengaruh Istana. Media Sosial Media Sosial
  • 14. 14 EMOTION Publik gembira dengan putusan awal MK. Publik yakin putusan final MK diintervensi. Publik kaget MK kabulkan syarat Cawapres, setelah sebelumnya tolak 3 gugatan.
  • 15. TREND OF EMOTIONS • Emosi trust muncul sangat tinggi pasca MK putuskan tolak gugatan PSI perihal batas usia capres- Cawapres, pada 16 Oktober. Cuitan-cuitan tentang hal ini terus diamplifikasi pada hari yang sama, sampai sekitar pukul 22 WIB. • Meski demikian, emosi yang juga tinggi pada 16 Oktober sekitar pukul 12-13 WIB, adalah anticipation. Publik ingatkan, masih ada gugatan lagi terkait batas usia yang belum diputus oleh MK. • Emosi surprise, menyusul pasca MK menerima sebagian gugatan terkait batas usia capres-Cawapres. • Setelah itu, perbincangan publik didominasi oleh emosi anger dan kecaman pada MK pun mengalir deras. Trust Anticipation Surprise Anger 16-17 Oktober 2023 pkl. 13.59 WIB 15
  • 16. 16 TOP INFLUENCERS/1 • Top 5 influencer dominan dari akun media • Akun ProAnies: @NenkMonica, @msaid_didu. • Akun Media: @temponewsroom, @tvOneNews, @Catchmeupid.
  • 17. 17 TOP INFLUENCERS/2 • Jajaran 20 Top Influencer didominasi oleh akun–akun pro Anies, pro Ganjar, dan akun–akun media. • Akun-akun pro Anies dan pro Ganjar menyampaikan kriXk keras atas putusan final MK yang mengabulkan syarat menjadi Cawapres adalah pernah atau sedang menjabat di Pemerintahan.
  • 18. 18 TOKOH PRO - KONTRA Kontra Putusan Final MK Hormati Pro Putusan Final MK • Tercatat setidaknya ada 100 tokoh yang membicarakan isu putusan MK soal Batasan usia Capres-Cawapres. • Dari 100 tokoh tersebut, 50% di antaranya, mengkritisi putusan final MK yang mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres. • Adapun, 25% tokoh mendukung putusan final MK agar memberikan kesempatan generasi muda memimpin Indonesia. • Sisanya 25% tokoh ikut bersuara dan menghormati keputusan final MK tersebut. 50% 50 25% 25 25% 25
  • 19. DAFTAR TOKOH/1 No. Afiliasi Nama Quote Tone 1 Hakim Konstitusi/Wakil Ketua MK Saldi Isra "Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada MK." Negatif 2 Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej) Dr Adam Muhshi "Dengan putusan itu, MK memposisikan diri sebagai positif legislator, sehingga sudah 'melompat pagar' dari kewenangannya karena yang membentuk aturan itu DPR dan Presiden," Negatif 3 Hakim MK Guntur Hamzah "Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang inteloreable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden," Positif 19
  • 20. DAFTAR TOKOH/2 No. Afiliasi Nama Quote Tone 4 Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan Putusan MK tidak dapat dimaknai demi kepentingan politik putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK tersebut justru memberi peluang kepada semua kepala daerah yang dinilai berprestasi memimpin daerahnya. Positif 5 Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah Castro "Putusan ini pertanda MK kehilangan akal sehatnya. Syahwat politik MK lebih dominan bekerja dibanding nalar hukumnya," Negatif 6 Ketua MK Anwar Usman Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Positif 20
  • 21. DAFTAR TOKOH/3 No. Afiliasi Nama Quote Tone 7 Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti “Pola yang manapun, sebenarnya tengah meminta MK memutus suatu perkara yang sebenarnya bukan wilayah MK, alias wilayah pembentuk undang-undang (open legal policy),” Negatif 8 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono “Kami menghargai dan menghormati proses yang telah berjalan kita telah menghormati putusan MK,” Netral 9 Presiden RI Joko Widodo "Mengenai putusan MK silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar," Netral 21
  • 22. DAFTAR TOKOH/4 No. Afiliasi Nama Quote Tone 10 Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid “Jadi pada akhirnya, dugaan publik, dugaan masyarakat sipil benar bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjelma Mahkamah Keluarga. Jokoisme menjelma Jokowigarki,” Negatif 11 Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko “Ini menjadi alarm bagi kita semua. Bukan membatasi anak muda, demokrasi memaksa anak muda dan kita semua untuk berprestasi, bekerja keras, agar mereka menjadi pilihan (pemimpin) dan memberi harapan. Kalau seperti ini (adanya dinasti politik) kan pilihannya terbatas,” Negatif 12 Inisiator Maklumat Juanda Erry Riyana Hardjapamekas “Kehadiran kita hari ini juga menyoroti deretan masalah yang merugikan demokrasi dan kehidupan kita sebagai bangsa,” Negatif 22
  • 23. DAFTAR TOKOH/5 No. Afiliasi Nama Quote Tone 13 Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto “Mereka mengabaikan mayoritas dengan tujuan melanggengkan kepentingan-kepentingannya melalui penumpukan kekuasaan, privilese, dan akhirnya penguasaan akses kepada sumber daya,” Negatif 14 Wapres RI Ma’ruf Amin “Putusan MK saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya, pemerintah tentu tidak (menentang), dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK,” Netral 15 Menko Polhukam Mahfud MD “Kalau putusannya menyebut orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh, ya artinya boleh. Karena putusan MK itu bersifat final,” Netral 23
  • 24. DAFTAR TOKOH/6 No. Afiliasi Nama Quote Tone 16 Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto / Bambang Pacul "Subjektif saya, MK melebihi kewenangannya karena menciptakan norma baru. Norma baru ini harus diuji, mengambil hak DPR, yudisial reviewnya ini kejauhan, itu nendang rumpun DPR nendang rumpun eksekutif," Negatif 17 Advokat dan Ahli Hukum Pendukung Demokrasi (Aliansi) Mangatta Toding Allo “Kami Aliansi dengan ini memohon dan mendesak agar Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK untuk melaksanakan tugas pengawasan Mahkamah Konstitusi dengan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi Yang Mulia hakim konstitusi Anwar Usman, terkhusus terkait prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, yang diatur dalam Pasal 15 UU MK,” Negatif 18 Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu putusan MK itu merupakan bagian dari desain politik pelanggengan kekuasaan. Hal itu dimulai dari wacana penundaan Pemilu 2024, kemudian dilanjutkan dengan perpanjangan masa jabatan Negatif 24
  • 25. DAFTAR TOKOH/7 No. Afiliasi Nama Quote Tone 19 Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah putusan MK tidak dapat dimaknai bahwa berpengalaman sebagai kepala daerah adalah sebagai bupati/walikota. Atas putusan yang problematik seperti itu, maka sudah selayaknya untuk tidak serta merta diberlakukan, karena mengandung persoalan, yaitu kekeliruan dalam mengambil putusan yang berakibat pada keabsahan putusan. Negatif 20 Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad “Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat,” Positif 21 Waketum DPP Partai Golkar Nurul Arifin “Hendaknya semua pihak dapat menghargai dan menghormati keputusan MK,” Netral 25
  • 26. DAFTAR TOKOH/8 No. Afiliasi Nama Quote Tone 22 Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid “Yang jelas (putusan MK) kita hormati,” Netral 23 Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Chico Hakim “Putusan itu melampaui kewenangan MK,” Negatif 24 Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Tama S Langkun “Tentu saja ini menjadi kritik dan masukan untuk MK di kemudian hari,” Negatif 26
  • 27. DAFTAR TOKOH/9 No. Afiliasi Nama Quote Tone 25 Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin "Jadi, ya, kelihatannya memang ini desain TSM, atau bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dari kelompok tertentu untuk menggunakan Mahkamah Konstitusi melegalkan Gibran sebagai bakal cawapres," Negatif 26 Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha "Mau bagaimana lagi? Kan putusan MK bersifat final dan mengikat sesuai konstitusi UUD 1945," Negatif 27 Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting “Keputusan MK di luar kewenangannya dapat menimbulkan instabilitas politik yang membahayakan persatuan nasional,” Negatif 27
  • 28. DAFTAR TOKOH/10 No. Afiliasi Nama Quote Tone 28 Dewan Penasihat Sahabat Ganjar Fahlesa Munabari “Sahabat Ganjar sangat menyayangkan putusan tersebut karena bertentangan dengan argumentasi hukum putusan MK sebelumnya dalam kurun waktu yang sangat berdekatan di hari yang sama terhadap gugatan PSI,” Negatif 29 Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo "Tapi, pada saat memutuskan perkara mahasiswa Almas Tsaqib Birru Re A, MK malah menambah frasa pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Padahal, di awal dia (MK) sudah menyerahkan bahwa soal syarat pencalonan cawapres itu adalah kewenangan DPR dan pemerintah. Semestinya MK tidak masuk lagi di ranah itu," Negatif 30 Ketua OKK Partai NasDem Sulsel Tobo Hairuddin "Sangat kelihatan kalau ini pesanan politik," Negatif 28
  • 29. DAFTAR TOKOH/11 No. Afiliasi Nama Quote Tone 31 Ketua Bolone Mase Lampung Murtopo “Tentu kami sambut baik, kami apresiasi. Artinya putusan MK membuka peluang putra putri terbaik bangsa untuk ikut serta membangun Indonesia ke depan,” Positif 32 Ketua Bolone Mase Lampung Utara Jimmy Irawan “Kami makin semangat untuk menyosialisasikan Mas Gibran sebagai cawapres 2024,” Positif 33 Ketua Bolone Mase Lampung Tengah Roy MP “Bagus karena membuka peluang siapa pun kepala daerah untuk bisa maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan kami yakin Mas Gibran mampu menjadi Wakil Presiden RI pada 2024 nanti,” Positif 29
  • 30. DAFTAR TOKOH/12 No. Afiliasi Nama Quote Tone 34 Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto "Ketika pemilu sebenarnya sudah masuk pada tahapan pendaftaran capres dan cawapres, masih ada persoalan-persoalan yang seharusnya tidak perlu, ketika sikap kenegarawanan itu betul- betul dikedepankan," Negatif 35 Walikota Bogor/ Politisi PAN Bima Arya "Putusan MK ini kan ibarat membuka jalan tol bagi kepala daerah untuk menuju kepemimpinan nasional. Jadi kepala daerah itu walaupun usianya masih muda dan masa jabatannya belum lama, tapi bisa 'nyapres' atau cawapres begitu," Netral 36 Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan "Saya tidak berkomentar banyak soal itu (putusan MK). Kami akan tetap fokus pada persiapan pendaftaran calon untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres)," Netral 30
  • 31. DAFTAR TOKOH/13 No. Afiliasi Nama Quote Tone 37 Direktur Profetik Institute Muhammad Asratillah "Percaya tidaknya publik ke MK, akan berpengaruh kepada percaya tidaknya publik kepada supremasi hukum. Dan juga akan berpengaruh terhadap rasa percaya publik pada penyelenggaraan negara," Negatif 38 Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luwu Prianto "Pasca putusan ini, MK akan mengalami public distrust yg dahsyat. Stereotyping sebagai Mahkamah Keluarga semakin menemukan kebenarannya," Negatif 39 Bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo "Maka kita hormati saja keputusan yang ada dari institusi resmi negara ini," Netral 31
  • 32. DAFTAR TOKOH/14 No. Afiliasi Nama Quote Tone 40 Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Ahmad Nurhadi “Kami menyatakan sikap kekecewaan terhadap putusan MK No. 90 PUU 21 Tahun 2023, yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menambahkan klausul usia paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih dari pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sehingga putusan MK tersebut sangat inkonsisten dan cenderung bersifat politis,” Negatif 41 Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira "Jadi dari komposisinya kalau yang betul-betul hakim mungkin dari Mahkamah Agung tiga orang kalau dari presiden dan DPR itu kan macam-macam latar belakangnya itu bisa politisi. Jadi kalau 9 orang, 6 orang itu politisi ya mahkamah politik namanya kan dari komposisinya aja," Negatif 42 Presiden PKS Ahmad Syaikhu "MK sebagai lembaga independen, apa pun putusannya, tentu kami menghormati itu," Netral 32
  • 33. DAFTAR TOKOH/15 No. Afiliasi Nama Quote Tone 43 Sekjen Gerindra Ahmad Muzani "Kami memandang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang final dan mengikat. Tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang bagi partai-partai Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan," Netral 44 BEM Udayana I Putu Bagus Padmanegara "Bukan tidak mungkin, persepsi publik selama ini benar. Gugatan usia capres-cawapres merupakan agenda by design yang dilakukan Jokowi untuk meloloskan anaknya sebagai kandidat cawapres. Tentunya, hal ini merupakan bentuk cawe-cawe yang dilakukan Jokowi dengan mengotak-atik aturan pemilu demi kepentingan tertentu yang melanggar prinsip negara demokrasi," Negatif 45 Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak "Keputusan MK harus dihormati, karena sudah menjadi keputusan maka yang bisa dilakukan ya harus mendukung dan menghormati keputusan itu," Netral 33
  • 34. DAFTAR TOKOH/16 No. Afiliasi Nama Quote Tone 46 Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi "MK telah mengambil alih peran DPR dan Presiden, dua institusi yang mempunyai kewenangan legislasi, karena dengan putusan menerima dan mengubah bunyi pasal tersebut, artinya MK menjalankan positive legislator," Negatif 47 PAKAR hukum tata negara dari UGM Yogyakarta Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu “Pada prinsipnya, bukan penyerobotan hukum namun di putusan 90 terlihat betul perubahan pendirian hakim. Seharusnya, putusan yang terdahulu menjadi patokan,” Negatif 48 Elite PDIP Junimart Girsang"Keputusan MK tidak otomatis bisa diberlakukan karena harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU 12/2011 vide Pasal 10 (1) huruf d dan ayat (2) yang menyebutkan tindak lanjut atas putusan MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau presiden," Negatif 34
  • 35. DAFTAR TOKOH/17 No. Afiliasi Nama Quote Tone 49 Pengamat Hukum Tata Negara dari UPI Cecep Darmawan "Jangan sampai Indonesia bergeser dari negara demokrasi menjadi negara juristrokrasi. Artinya bahwa aspek aspek kenegaraan diatur oleh para hakim, mestinya ini oleh legislatif," Negatif 50 Politisi Partai Golkar Nusron Wahid "Keputusan MK ini tidak hanya untuk Gibran. siapa bilang? Memang kepala daerah yang usia di bawah 40 tahun hanya Gibran? Masih banyak gubernur, wagub, bupati, wabup, wali kota dan wakil wali kota yang usia di bawah 40 tahun. ada Dico (Bupati Kendal dari Golkar), ada Emil Dardak (Wagub Jatim dari Demokrat), Bupati Tuban dll. Semua mendapatkan kesempatan akibat keputusan MK ini," Positif 51 Menteri Investasi/Kelapa BKPM Bahlil Lahadalia "Atas putusan ini, saya menghormatinya karena pada gilirannya suara ditentukan oleh rakyat," Positif 35
  • 36. DAFTAR TOKOH/18 No. Afiliasi Nama Quote Tone 52 Akademisi Ilmu Hukum dari Universitas Pakuan Andi Muhammad Asrun “Dengan adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXII/2023, yang mengubah syarat jadi cawapres yang sejatinya wewenang DPR RI sebagai pembentuk UU, kita bisa menguji syarat presidential threshold untuk menguji konsistensi sikap MK dalam memutus permohonan pengujian UU yang merupakan norma kewenangan pembentuk UU,” Netral 53 Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Reformasi Faisal Ngabalin "Masyarakat se-Indonesia kena prank MK. Seolah-olah mendengar aspirasi rakyat menolak gugatan usia minimal, namun pada sisi lain meloloskan celah gugatan aturan demi kepentingan hasrat kekuasaan beberapa pihak," Negatif 54 Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas “MK tidak konsisten dalam menangani dan memutuskan uji materi yang seharusnya menjadi ranah pembuat Undang-Undang yaitu DPR dan Pemerintah namun diambil alih oleh MK,” Negatif 36
  • 37. DAFTAR TOKOH/19 No. Afiliasi Nama Quote Tone 55 Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun "Jadi secara umum putusan MK itu mudah terbaca terang benderang bahwa putusan MK itu dapat ditafsirkan sebagai penyempurna dinasti politik Jokowi," Negatif 56 Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra "Kami menghormati putusan MK, kami menghormati independensi MK," Netral 57 Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh "Bagaimana pun selagi koridor yang masih berlaku, kami menghormati ya. Tetapi, kami tentu terus berupaya memonitoring sejauh mana sebenarnya pemahaman masyarakat kami sendiri," Netral 37
  • 38. DAFTAR TOKOH/20 No. Afiliasi Nama Quote Tone 58 Dosen Fakultas Hukum UGM Herlambang Wiratraman "Saya pernah membuat tulisan kenapa MK ini lebih cocok disebut sebagai Mahkamah Kartel. Ketika dia hanya diorientasikan atau ditaruh atau ditempatkan dalam posisi yang sebenarnya melumasi kepentingan kartel," Negatif 59 Ketua DPD KNPI Kalsel M Imam Satria Jati “Syarat alternatif sebagai cawapres juga memberikan ruang bagi anak muda sebagai kepala daerah yang memiliki kelayakan serta prestasi untuk melanggengkan di tingkat nasional,” Positif 60 Anggota Dewan Syura PKS Hidayat Nur Wahid "Karena tahun 2021 MK juga membuat keputusan menolak agar dikabulkan kepala daerah itu umurnya dimudakan. Waktu itu MK tolak jadi kalau untuk kepala daerah usia muda ditolak, bagaimana untuk capres dan cawapres? itu logika hukum yang kami sampaikan," Negatif 38
  • 39. DAFTAR TOKOH/21 No. Afiliasi Nama Quote Tone 61 Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) Faisal Riza "Menurut saya, putusan MK itu secara umum memberi ruang khusus kepada Kepala Daerah di bawah usia 40 tahun ini diskriminatif. Kalau sifatnya elected official, mestinya siapapun boleh dicalonkan, baik guru, dosen, pengacara, dokter, dan lain sebagainya," Negatif 62 Penggugat batasan usia Capres- Cawapres Almas Tsaqibbirru "Saya ini mengajukan, ingin memberikan sumbangan kepada negara. Ya selama negara ini masih berdiri kan saya ingin memberikan variasilah terhadap politik yang ada, apa pun ini kan hasil diskusi juga. Ya saya juga senang atas dikabulkannya," Positif 63 Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka "Wis clear, ya (sudah beres, ya). Ojo mbahas MK terus (Jangan bahas MK terus)," Netral 39
  • 40. DAFTAR TOKOH/22 No. Afiliasi Nama Quote Tone 64 Budayawan Yogyakarta Butet Kertaredjasa "Rakyat selalu punya kecerdasan membaca yang "tersembunyi"," Negatif 65 Ketua Netfid Jakarta Agustini Nurur Rohmah “Kami menyayangkan sikap MK yang cenderung menimbulkan kegaduhan publik. Jangan sampai polemik ini justru menjadi alasan hanya untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu,” Negatif 66 Calon Wakil Presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar "Ya MK punya kewenangan, putusan MK bersifat final dan berlaku. Semua harus taat pada putusan MK meski mengagetkan semua banyak pihak," Netral 40
  • 41. DAFTAR TOKOH/23 No. Afiliasi Nama Quote Tone 67 Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali "Kalau saya nggak ada masalah, saya suka Gibran jadi wali kota, saya suka gaya bicaranya unik, songong tapi unik," Netral 68 Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani "Kami tak ingin terjebak dan mengaitkan judicial review dan putusan MK ini dengan figur tertentu. Kami menaruh harapan, sebagai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi MK sepatutnya memiliki imperatif moral dan konstitusional untuk menjaga dan meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, bukan sebaliknya. Meskipun demikian, karena telah menjadi keputusan tentunya keputusan ini kita hormati," Netral 69 Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus "Berharap Pak Jokowi tidak menyetujui, termasuk Gibran tidak mau untuk dicalonkan," Netral 41
  • 42. DAFTAR TOKOH/24 No. Afiliasi Nama Quote Tone 70 Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna "Pertimbangan hukum yang dibuatnya itukan harus menjelaskan. Mengapa dari yang tadinya menolak, putusan sebelum break itu. tiba-tiba berbali 180 derajat menjadi mengabulkan. Itu yang tidak dijelaskan di dalam pertimbangan hukum putusannya," Negatif 71 Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago "MK yang kita harap jadi gate keeper penjaga demokrasi, justru MK yang mendukung tumbuh suburnya menurunnya demokrasi di Indonesia, dan MK yang ikut merusak harga diri martabat kehormatan Presiden. Karena Presiden pasti harkat harga diri kehormatannya pasti rusak," Negatif 72 Hakim Konstitusi Arief Hidayat "Hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim (MK) yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independent, dan impersial," Negatif
  • 43. DAFTAR TOKOH/25 No. Afiliasi Nama Quote Tone 73 Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi "PAN menghormati keputusan MK, secara konstitusional keputusan MK bersifat final dan mengikat. Sehingga dalam pengertiannya bersifat akhir, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat melakukan revisi," Positif 74 BEM SI Kerakyatan Melki Sedek Huang "Saatnya kita menggaungkan, cukup sudah MK dicawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan, cukup sudah Presiden Jokowi mencawe-cawe, mengobok-obok konstitusi, untuk melanggengkan kekuasaan putra mahkotanya," Negatif 75 Mantan Sekretaris BUMN Said Didu "Ketua MK adalah orang nekad dan abaikan semua. Dia salah satu biang kehancuran negeri ini," Negatif 43
  • 44. DAFTAR TOKOH/26 No. Afiliasi Nama Quote Tone 76 Direktur Parameter Politik Indonesia Ras Md "Frasa berpengalaman sama dengan wajib pilih, 17 tahun atau sudah menikah. Membingungkan, ini namanya prank se-Indonesia, disetting betul," Negatif 77 Pengamat Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Teuku Kemal Fasya "Karena urusan MK itu penjaga gerbang konstitusi. Seharusnya dampak politik dramatis tidak menjadi pilihan mereka dalam membuat keputusan tersebut," Negatif 78 Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Ahsanul Minan "Akan tetapi tentunya MK membuat keputusan berdasarkan pertimbangan situasional, jadi dalam konteks negara hukum ya kita harus menghormati putusan MK tersebut," Netral 44
  • 45. DAFTAR TOKOH/27 No. Afiliasi Nama Quote Tone 79 Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan "Kalau bunyi putusannya begitu, artinya ya seperti Gibran itu boleh maju untuk menjadi kepala negara atau dalam hal ini maju sebagai capres-cawapres," Netral 80 Wali Kota Bukittinggi Erman Safar "Kami menyambut baik putusan mahkamah Konsitusi ini. Ini adalah angin segar bagi kaum Millennial, generasi Zet serta anak anak muda pada umumnya," Positif 81 Kordinator Wilayah BEM PTNU DKI Jakarta Yusuf Hidayatullah "Kami sangat senang dengan keputusan MK. Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," Positif 45
  • 46. DAFTAR TOKOH/28 No. Afiliasi Nama Quote Tone 82 Ketua MBC (Milennial and Business Center) ILUNI UI Pradana Indraputra Keputusan MK telah membuka pintu bagi generasi muda untuk berkontribusi secara aktif dalam perubahan politik dan sosial di Indonesia. Positif 83 Ketua BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Hilal Syahbana "Keputusan ini kami apresiasi, ini tandanya ada ruang anak muda yang memiliki prestasi dalam memimpin daerah untuk bisa naik ke panggung nasional," Positif 84 Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah "Ya keputusannya sudah keluar, kami bersyukur atas keputusan (MK) itu karena sesuai dengan harapan dan istikharah para kiai muda di Samawi. Kemudian selanjutnya kita terus berdoa, agar diberi kemudahan lain, seperti di partai koalisi, mudah-mudahan disepakati Mas Gibran jadi cawapres, kemudian selanjutnya pasangan Prabowo dan Gibran bisa jadi pemimpin Indonesia," Positif 46
  • 47. DAFTAR TOKOH/29 No. Afiliasi Nama Quote Tone 85 Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno "Tak perlu banyak wacana. Pastinya Gibran, bukan yang lain," Netral 86 Waketum Partai Gerindra Habiburokman "Soalnya kalau Habiburokman, anak Jakarta Timur, berharap kita punya wapres anak muda yang gigih dan berani," Positif 87 Direktur LBH PSI Francine Noni Widjojo "Partai Solidaritas Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meskipun permohonan kami ditolak. PSI yakin bahwa putusan MK tersebut sudah melalui pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia," Positif 47
  • 48. DAFTAR TOKOH/30 No. Afiliasi Nama Quote Tone 88 Koordinator Komunitas ojek online Subang Sri Wahyono "Sujud syukur atas keputusan MK memutuskan pemimpin muda bisa maju menjadi capres atau cawapres," Positif 89 Waketum NasDem Ahmad Ali "Saya mengucapkan selamat ya. Selamat kepada anak-anak muda Indonesia yang hari ini diberikan bonus oleh MK untuk terlibat dalam pengelolaan pemerintahan," Positif 90 Pendakwah Kondang dari Jawa Tengah Gus Miftah "Sehingga kepala daerah terpacu bekerja untuk rakyat, menunjukan prestasi, melayani masyarakat dengan baik yang kemudian diapresiasi membuat peluang menjadi pemimpin nasional tanpa terjebak dalam batasan umur," Positif 48
  • 49. DAFTAR TOKOH/31 No. Afiliasi Nama Quote Tone 91 Komunitas pendukung Gibran Rakabuming Raka di Kediri Agus Setiawan "Kami dari sedulur Mas Gibran wilayah Kota Kediri, mendukungnya. Mas Gibran itu jujur untuk menjadi pemimpin di Indonesia," Positif 92 Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan "Itu hanya mengakomodasi pihak yang ada di kekuasaan atau hanya diperuntukkan bagi yang sudah berada di kekuasaan," Negatif 93 Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan "Pemuda yang sebelumnya mungkin merasa terbatas oleh batasan usia tersebut, kini merasa dihargai dan diakui sebagai agen perubahan," Positif 49
  • 50. DAFTAR TOKOH/32 No. Afiliasi Nama Quote Tone 94 Direktur Ekskutif CSIIS Sholeh Basyari "Putusan ini tampaknya sengaja dibikin untuk melempangkan jalan bagi sang putra mahkota; Gibran Rakabuming Raka. Tampaknya deklarasi pasangan Prabowo Gibran segera dilakukan," Negatif 95 Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI ) Nia Sjarifuddin "Bahwa apa yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah bentuk 'karpet merah' yang berarti bukan sebuah keadilan untuk semua orang muda dalam kesempatan ini, itu yang kita lihat, jadi kami sangat mengkhawatirkan sekali kalau kita diam itu membiarkan bentuk- bentuk nepotisme yang selama ini selalu dilawan," Negatif 96 Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto "Putusan MK itu jelas-jelas sudah masuk ke ranah politik. Jad, bukan mahkamah hukum, tetapi politik, menjadi bagian dari politik," Negatif 50
  • 51. DAFTAR TOKOH/33 No. Afiliasi Nama Quote Tone 97 Pengamat Politik Rocky Gerung "Sebetulnya publik lebih dahulu memerosotkan marwah dari Mahkamah Konstitusi, dengan kata lain keputusan MK itu jadi semacam pembusukan yang paling sempurna dari institusi hukum kita," Negatif 98 Peneliti Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam “Putusan MK tentang pengalaman sebagai kepala daerah bisa maju dalam Pilpres memberi peluang bagi Gibran untuk maju bersama Prabowo,” Netral 99 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep "Ya sudah, ya sudah. Enggak membawa efek juga dengan saya itu," Netral 51
  • 52. DAFTAR TOKOH/34 No. Afiliasi Nama Quote Tone 100 Ketua Persaudaraan 98 Wahab Talaohu "Keputusan MK dimaksud telah memenuhi rasa keadilan karena telah menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi hak dasar warga negara," Positif 52
  • 58. 58 TOP HASHTAGS Tagar yang mendominasi umumnya menyuarakan kekecewaan atas putusan final MK.
  • 59. 59 SITUS BERITA PALING AKTIF • 5 besar media didominasi oleh media Mainstream. • Media Mainstream: news.detik.com, liputan6.com, kumparan.com, nasional.kompas.com, metrotvnews.com.
  • 60. 60 CONTOH PEMBERITAAN POSITIF 40% • Nama tokoh: Muhammad Ryano Panjaitan. • Kelompok: Ketua Umum DPP KNPI. • Quote: "Dengan hadirnya keputusan MK tersebut, maka pemuda sudah bisa menjadi subjek dalam proses politik 2024 dimana potensi suara pemuda mencapai 56 persen pada saat ini," • Motif: Apresiasi putusan MK. • Media: Mainstream / jpnn.com. • Nama tokoh: Erman Safar. • Kelompok: Wali Kota Bukittinggi. • Quote: "Kami menyambut baik putusan mahkamah Konsitusi ini. Ini adalah angin segar bagi kaum Millennial, generasi Zet serta anak anak muda pada umumnya,’’ • Motif: Sambut baik putusan MK. • Media: Mainstream / news.detik.com.
  • 61. 61 CONTOH PEMBERITAAN KONTRA 40% • Nama tokoh: Herdiansyah Hamzah Castro. • Kelompok: Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS). • Quote: "Putusan ini pertanda MK kehilangan akal sehatnya. Syahwat politik MK lebih dominan bekerja dibanding nalar hukumnya," • Motif: Nilai MK kehilangan akal sehat. • Media: Mainstream / cnnindonesia.com. • Nama tokoh: Chico Hakim. • Kelompok: Juru Bicara TPN Ganjar Presiden. • Quote: "Mahkamah Konstitusi dalam hemat kami telah melampui kewenangannya sebagai institusi negara," • Motif: Sebut MK lampaui kewenangannya. • Media: Mainstream / liputan6.com.