Civic question for ten grade(pertanyaan pendidikan kewarganegaraan) sma 10
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•345 views
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat bangsa dan negara, sistem hukum dan peradilan nasional, serta HAM di Indonesia. Bab pertama membahas tentang definisi bangsa dan negara serta unsur-unsurnya. Bab kedua membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia. Bab ketiga membahas tentang HAM di Indonesia.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to Civic question for ten grade(pertanyaan pendidikan kewarganegaraan) sma 10
Similar to Civic question for ten grade(pertanyaan pendidikan kewarganegaraan) sma 10 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Civic question for ten grade(pertanyaan pendidikan kewarganegaraan) sma 10
- 3. sec
- 4. sec
- 5. sec
- 6. sec
- 7. sec
- 8. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara
- 9. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 1. Bangsa merupakan satu kelompok manusia yang bersatu dan merasa dirinya bersatu, merupakan pengertian bangsa menurut ? a) Otto Bauer b) Ernest Renan c) P.T. Simbolon d) Miriam Budiarjo e) Ben Anderson 2. Istilah negara diambil dari bahasa Latin status/statum yang berarti ? a) keadaan yang tegak dan tetap b) keadaan yang statis dan modern c) keadaan yang abstrak d) keadaan yang dinamis e) keadaan yang berubah-ubah 3. Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah merupakan sifat negara berupa? a) Berkuasa b) Mencakup semua c) Persuasi d) Monopoli e) Memaksa
- 10. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 4. Unsur-unsur terbentuknya negara ada 2, yaitu: a) Konstitutif dan konstitusi b) Konstitusi dan deklarasi c) Negara dan pengakuan negara lain d) Pemerintahan dan negara e) Konstitutif dan deklaratif 5. Penduduk suatu negara digolongkan menjadi 2, yaitu: a) warga negara dan orang asing b) rakyat dan wisatawan c) rakyat dan pendatang d) rakyat dan orang asing e) warga negara dan wisatawan 6. Wilayah suatu negara di negara lain disebut wilayah? a) teritorial b) zone perluasan c) Ekstrateritorial d) zona ekslusif e) federasi
- 11. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 7. Perjanjian antara 2 negara/lebih yang saling berbatasan guna menentukan batas wilayah disebut? a) traktat b) delegasi c) Kovensi d) Contract e) Konferensi 8. Yang dimaksud dengan wilayah suatu negara adalah …. a) daerah serta batas negara b) peta teritorial negara-negara c) bentangan darat suatu negara d) laut teritorial suatu negara e) muka bumi tempat sebuah negara berada 9.Orang yang berdomisili tetap tetapi tidak memiliki hak dan kewajiban yang penuh dalam suatu negara disebut dengan …. a) warga negara b) penduduk bukan warga negara c) penduduk warga negara d) Rakyat e) diplomat
- 12. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 10. tidak termasuk fungsi negara... a) Menjaga keamanan dan ketertiban b) Pertahanan c) Menegakkan keadilan d) Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat e) Mementingkan kepentingan pemerintah 11. bukan tujuan Negara Indonesia... a) Melindungi segenap bangsa Indonesia b) Memajukan kesejahteraan umum c) Melaksanakan Pancasila dengan sebenar-benarnya d) Mencerdaskan kehidupan bangsa e) Melaksanakan ketertiban dunia 12. Tujuan NKRI tercantum didalam... a) Pembukaan UUD 45 alinea 1 b) Pembukaan UUD 45 alinea 2 c) Pembukaan UUD 45 alinea 3 d) Pembukaan UUD 45 alinea 4 e) UUD 45 pasal 1 ayat 1
- 13. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 13. Pengakuan atas fakta berdirinya suatu negara disebut pengakuan... a) pengakuan de facto b) pengakuan de jure c) pengakuan duta besar d) pengakuan delegasi e) pengakuan periodik 14. Berikut merupakan alasan mengapa suatu negara memberikan pengakuan kepada negara lain, kecuali... a) Kepentingan untuk melindungi negaranya sendiri b) Pemeliharaan hubungan baik yang stabil dengan negara baru c) Kecenderungan dalam hubungan internasional d) Ingin memberikan status baik dalam hukum internasional maupun nasional negara lain e) Mewujudkan imperialisme dan kolonialisme
- 14. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 15. Organisasi bersama yang dibentuk oleh negara-negara bekas jajahan inggris disebut... a) British Commonwealth Nation Organization b) Commonwealth Nation Organization c) British Cottonwear Nasitional d) British Commonwealh of Nation e) Commonwealth British Coloni 16. Memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan serta harga diri bangsa dengan tetap menghormati negara lain disebut... a) Nasionalisme b) Patriotisme c) Komensalisme d) Anarkisme e) Jingoisme
- 15. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
- 16. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 17. Tindakan ini menunjukkan perilaku taat hukum, kecuali ... a) Menaati rambu lalu lintas b) Menyebrang jalan pada zebracross c) Membayar pajak bumi dan bangunan d) Membuat dan menggunakan KTP dengan sebaiknya setelah usia 17 tahun e) Melakukan tawuran antar pelajar 18. Upaya memberikan perlindungan kepada kepentingan individu / masyarakat secara seimbang merupakan tujuan dari... a) Hukum b) Norma c) Adat d) Tata Kelakuan e) UU 19. Beradasarkan bentuknya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu: a) Hukum privat dan hukum publik b) Hukum tertulis dan hukum tak tertulis c) Hukum lokal dan hukum nasional d) Hukum material dan hukum formal e) Hukum golangan dan hukum antar golongan
- 17. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 20. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang disebut... a) Ius Constitutum b) Ius Constituendum c) Hukum antar waktu d) Hukum formal e) Hukum material 21. Hukum perceraian termasuk ke dalam hukum... a) publik b) material c) privat d) Formal e) Golongan 22. Hukum acara perdata termasuk ke dalam hukum... a) Formal b) Publik c) Ius Constitutum d) Material e) Privat
- 18. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 23. sumber hukum, kecuali... a) Undang-undang b) Yurisprudensi c) Adat d) Kebiasaan e) Traktat 24. Keputusan hakim terdahulu yg sering diikuti & dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai suatu masalah disebut.. a) Yurisprudensi b) Treaty c) Doktrin d) Custom e) Statute 25. Keputusan pemerintah yang merupakan UU karena cara pembuatannya, merupakan UU dalam arti... a) material b) luas c) Sempit d) Keluar e) formal
- 19. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 26. tata urutan perundang-undangan RI tahun 2004, kecuali... a) UUD 1945 b) UU/Peraturan Pemerintah pengganti UU c) Ketetapan MPR d) Peraturan Pemerintah e) Peraturan Daerah 27. UU yang memuat tata urutan perundang-undangan yang berlaku sekarang yaitu... a) UU No.2 Thn.2004 b) UU No.4 Thn.2004 c) UU No.6 Thn.2004 d) UU No.8 Thn.2004 e) UU No.10 Thn.2004 28. UUD dibuat oleh Presiden bersama... a) MPR b) DPR c) DPD d) DPRD e) MK
- 20. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 29. Peraturan yang dibuat Presiden dalam situasi genting yang memaksa disebut... a) UUD b) UU c) Peraturan Pemerintah Pengganti UU d) Keputusan Presiden e) Peraturan Daerah 30. unsur sistem hukum nasional adalah... a) Kepatuhan hukum b) Kewenangan hukum c) Kesederajatan hukum d) Keadilan hukum e) Budaya hukum 31. Lembaga peradilan masuk ke... a) Struktur kelembagaan hukum b) Budaya hukum c) Kewenangan hukum d) Kesederajatan hukum e) Materi hukum
- 21. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 32. Keseluruhan komponen peradilan sosial, pihak dalam proses peradilan, hirearki kelembagaan, sehingga terwujud suatu keadilan hukum, disebut... a) Sistem hukum nasional b) Sistem peradilan nasional c) Sistem perundangan nasional d) Sistem perjanjian nasional e) Sistem peraturan nasional 33. Peranan lembaga peradilan yaitu... a) Memutus perkara b) Menelaah perkara c) Mengkaji perkara d) Menimbang perkara e) Membeberkan perkara 34. Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut dalam UUD 1945 pasal... a) 1 ayat 1 b) 1 ayat 2 c) 1 ayat 3 d) 33 ayat 1 e) 28 ayat 3
- 22. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 35. Kegiatan guna mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat adalah... a) Menghormati keluarga b) Menghormati & peduli kepada tetangga c) Mematuhi tata tertib sekolah d) Mematuhi peraturan keluarga e) Datang tepat waktu ke sekolah 36. korupsi corruptio artinya... a) Pengrusakan, pembusukan dan penyuapan b) Pengrusakan, penyedotan, penghisapan c) Penghabisan, penyedotan dan penghisapan d) Penghabisan, pendorongan, penghisapan e) Penghisapan, pembusukan, pemusnahan 37. Penyelewengan uang untuk pribadi atau orang lain disebut... a) Kolusi b) Nepotisme c) Nazisme d) Korupsi e) Sarkasme
- 23. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 38. KY, lembaga negara bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan / pengaruh lain, merupakan pengertian Komisi Yudisial menurut... a) UU No.25 Tahun 1992 b) UU No.20 Tahun 2004 c) UU No.19 Tahun 1999 d) UU No.8 Tahun 2004 e) UU No.22 Tahun 2004 39. Pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lain disebut... a) Mahkamah Konstitusi b) Mahkamah Agung c) Komisi Yudisial d) Pengadilan negeri e) Pengadilan militer 40. Korupsi dapat berkembang dari hal kecil sejak kecil, sebagai contohnya yaitu... a) Membolos sekolah b) Mencontek untuk mendapat nilai tinggi c) Berbohong kepada orang tua d) Berjudi kecil-kecilan
- 24. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 41. Pengadilan di lingkungan peradilan umum terdiri dari... a. Pengadilan negeri dan Pengadilan tinggi b. Pengadilan tinggi dan Pengadilan tinggi agama c. Pengadilan militer dan Pengadilan tipikor d. Pengadilan umum dan Pengadilan khusus e. Pengadilan militer pertempuran dan Pengadilan militer utama 42. Berikut merupakan empat aspek pembentukan kesdararan hukum, kecuali... a. Pengetahuan hukum masyarakat b. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum c. Kekuatan mengikat hukum d. Sikap terhadap norma hukum e. Perilaku hukum warga masyarakat 43. Berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah praktik korupsi disebut... a. Upaya represif b. Upaya sekresif c. Upaya personal d. Upaya preventif e. Upaya pradiktif
- 25. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 44. Keseluruhan proses yang bertujuan mendidik, mengajak, mengawasi, atau memaksa warga masyarakat serta pemerintah agar mematuhi norma-norma yang berlaku disebut... a. Peraturan sosial b. Norma Sosial c. Kontrol sosial d. Budaya sosial e. Aturan sosial 45. Pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dapat disebut sebagai... a. Kontrol sosial dalam arti sempit b. Peraturan soisal dalam arti sempit c. Aturan sosial dalam arti sempit d. Aturan sosial dalam arti luas e. Kontrol sosial dalam arti luas 46. Kontrol Sosial dapat dilakukan seperti berikut, kecuali... a. Kontrol sosial oleh lembaga negara b. Kontrol sosial oleh masyarakat bersama media massa c. Kontrol sosial oleh media massa d. Kontrol sosial melalui organisasi masyarakat e. Kontrol sosial melalui lingkungan dekat
- 26. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia
- 27. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 47. HAM berasal dari... a. Manusia lain b. Interaksi sosial c. Hubungan keluarga d. Tuhan YME e. Hukum 48. HAM bersifat kodrati, artinya... a. dimiliki manusia karena statusnya manusia b. berasal dari hati nurani manusia c. berasal dari pemberian orang lain d. Hak itu berasal dari kerpentingan orang disekitarnya e. Hak itu berasal dari kesadaran tiap-tiap 49. HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah, merupakan pengertian HAM oleh... a. Franz Magniz-Suseno b. A.J.M Milne c. C. de Rover d. Austin Ranney e. David Beetham & Kevin Boyle
- 28. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 50. HAM dapat dibedakan menjadi 2, yaitu... a. kehidupan sipil dan politik & kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya b. sipil dan politik - sosial c. politik dan sipil - sosial dan budaya d. masyarakat sosial - individu e. masyarakat - kelompok 51. Hak asasi liberal didasarkan kepada... a. Keyakinan semua orang sama derajatnya b. Pandangan tugas dan kewajiban negara c. Pandangan bahwa setiap orang berhak atas bagian yang adil dari kekayaan material dan kultural bangsanya d. Pandangan bahwa kebebasan seseorang perlu mendapat respon dan selalu terpenuhi e. Kebebasan dan hak seseorang untuk mengurus diri sendiri 52. Hak yang didasarkan kepada pandangan tentang kedaulatan rakyat disebut Hak asasi... a. Liberal b. Aktif c. Sosial d. Positif e. Negatif
- 29. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 53. Pasal tentang HAM tercantum dalam UUD 1945 terutama pada pasal... a. 22 b. 26 c. 28 d. 30 e. 32 54. Hak atas perlindungan dan rasa aman tercantum dalam UUD 1945 pada ... a. Pasal 28 A b. Pasal 28 G ayat 1 c. Pasal 28 G ayat 2 d. Pasal 28 H ayat 3 e. Pasal 28 H ayat 2 55. Perpu yang berkenaan dengan HAM diantaranya, kecuali... a. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 b. UU No. 39 Tahun 1999 c. UU No. 26 Tahun 2000 d. UU No. 20 Tahun 2000 e. UU No.9 Tahun 1998
- 30. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 56. Berikut merupakan instrumen hukum HAM internasional, kecuali... a. Hukum Toleransi b. Hukum Kebiasaan c. Piagam PBB d. The International Bill of Human Right e. Traktat-traktat pada bidang khusus HAM 57. Komisi yang dibuat oleh PBB selaku organ pelengkap perlindungan HAM adalh... a. The Comitte of Human Right b. The Coorporation of Human Right c. The Comunication of Human Right d. The Commite of Human Rich e. The Commision of Human Right 58. Berikut merupakan 6 komite yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan traktat-traktat, kecuali... a. ICCPR Human Right Commitee b. CESCR c. CERD d. CEHR e. CAT
- 31. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 59. Konvensi Jeneva 12 Agustus 1949 telah diratifikasi kedalam... a. UU No. 59 Tahun 1958 b. UU No.7 Tahun 1984 c. UU No. 5 Tahun 1998 d. UU No. 83 Tahun 1998 e. UU No. 29 Tahun 1999 60. Kitab adat Bugis Kuno disebut... a. Lontana b. Luntana c. Lontara d. Lintana e. Luntana 61. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun... a. 1990 b. 1991 c. 1992 d. 1993 e. 1994
- 32. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 62. 4 fungsi Komnas HAM, kecuali... a. Pengkajian b. Penelitian c. Penindak lanjutan d. Penyuluhan e. Mediasi 63. Pelanggaran HAM berat berupa... a. genosida & kejahatan individu b. genosida & kejahatan kelompok c. Kejahatan individu & kelompok d. Kejahatan kemanusiaan & kelompok e. genosida & kejahatan kemanusiaan 64. Kasus Tanjung Priok terjadi pada... a. 9 Mei 1993 b. 12 September 1984 c. 15 September 1984 d. 12 September 1994 e. 15 September 1994
- 33. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 65. Konferensi Dunia mengenai HAM pada Juli 1993 diseleenggarakan di... a. Berlin d. California b. Amsterdam e. London c. Wina 66. Mahkamah internasional ( International Criminality Court ) berkedudukan di... a. Jakarta d. Kopenhagen b. Berlin e. Hague c. Wina 67. Mahkamah Internasional terdiri atas 18 hakim yang bertugas selama... a. 5 tahun d. 8 tahun b. 6 tahun e. 9 tahun c. 7 tahun
- 34. Bab 1. Hakikat Bangsa dan Negara Bab.2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bab.3 HAM di Indonesia 68. Kewenangan seorang ketua RT untuk memimpin sebuah wiliyah RT merupakan hak karena... a. Pemberian orang lain b. Aturan hukum/perjanjian c. Karena pemberian masyarakat d. Pemberian negara e. Pemberian swasta 69. Hak yang didasarkan kepada pandangan bahwa setiap orang berhak atas bagian yang adil dari kekayaan material dan kultural bangsanya, disebut... a. Liberal d. Positif b. Aktif e. Negatif c. Sosial