Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian tentang Hak Asasi Manusia. Soal-soal tersebut mencakup berbagai aspek seperti sejarah perjuangan HAM, konsep dasar HAM, bentuk pelanggaran HAM, dan instrumen-instrumen HAM.
Program remedial dan pengayaan SMA Negeri 1 Cikembar mata pelajaran PPKn kelas XI meliputi ulangan tentang HAM dengan 4 indikator. Dokumen ini menjelaskan hasil ulangan siswa beserta rencana pengayaannya melalui diskusi kelompok mengenai topik aktual sejarah.
Demokrasi dan Pentingnya Pendidikan DemokrasiJenn Anastasya
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia dan pentingnya pendidikan demokrasi. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk memahamkan nilai-nilai demokrasi dan menanamkan perilaku yang demokratis pada peserta didik.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, yang didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dibahas pula bagian-bagian budaya politik seperti budaya politik apatis, mobilisasi, dan partisipatif. Juga disebutkan penyebab dan contoh budaya politik parokial, kaula, dan partisipan.
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman terdiri dari 3 tahapan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap inti meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Peserta didik diberikan tugas untuk mengidentifikasi pertanyaan dan menyajikan hasil analisisnya. Penilaian
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Program remedial dan pengayaan SMA Negeri 1 Cikembar mata pelajaran PPKn kelas XI meliputi ulangan tentang HAM dengan 4 indikator. Dokumen ini menjelaskan hasil ulangan siswa beserta rencana pengayaannya melalui diskusi kelompok mengenai topik aktual sejarah.
Demokrasi dan Pentingnya Pendidikan DemokrasiJenn Anastasya
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia dan pentingnya pendidikan demokrasi. Secara ringkas, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk memahamkan nilai-nilai demokrasi dan menanamkan perilaku yang demokratis pada peserta didik.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, yang didefinisikan sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dibahas pula bagian-bagian budaya politik seperti budaya politik apatis, mobilisasi, dan partisipatif. Juga disebutkan penyebab dan contoh budaya politik parokial, kaula, dan partisipan.
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman terdiri dari 3 tahapan yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap inti meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Peserta didik diberikan tugas untuk mengidentifikasi pertanyaan dan menyajikan hasil analisisnya. Penilaian
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPKMuhamad Yogi
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X ini membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. RPP ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model Examples Non Examples.
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)Abdul Rais P
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang identitas sosial dan komponen-komponennya, yaitu diri pribadi, konsep diri, gender, dan perbedaan persepsi diri antara laki-laki dan perempuan. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa identitas sosial terbentuk dari interaksi sosial seseorang dan merupakan bagian dari diri yang dikonstruksi oleh orang lain. Komponen penting lainnya adalah gender yang mempengaruhi cara se
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan UpayaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai urgensi optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh keutuhan NKRI. Kinerja otonomi daerah belum optimal dan belum mampu mempersempit jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Diperlukan konsepsi kebijakan, strategi, dan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
1. Teks membahas perspektif hukum, politik, dan budaya tentang hubungan warga negara dan pemerintah menurut beberapa ahli;
2. Terdapat berbagai pandangan mulai dari negara sebagai alat netral hingga melayani kepentingan kelas tertentu;
3. Paham kekeluargaan di Indonesia menekankan kerjasama dan keseimbangan antara warga negara dan pemerintah.
RPP PPKn KELAS X TERINTEGRASI 4C DAN PPKMuhamad Yogi
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X ini membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. RPP ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model Examples Non Examples.
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)Abdul Rais P
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang identitas sosial dan komponen-komponennya, yaitu diri pribadi, konsep diri, gender, dan perbedaan persepsi diri antara laki-laki dan perempuan. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa identitas sosial terbentuk dari interaksi sosial seseorang dan merupakan bagian dari diri yang dikonstruksi oleh orang lain. Komponen penting lainnya adalah gender yang mempengaruhi cara se
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan UpayaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai urgensi optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh keutuhan NKRI. Kinerja otonomi daerah belum optimal dan belum mampu mempersempit jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Diperlukan konsepsi kebijakan, strategi, dan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
1. Teks membahas perspektif hukum, politik, dan budaya tentang hubungan warga negara dan pemerintah menurut beberapa ahli;
2. Terdapat berbagai pandangan mulai dari negara sebagai alat netral hingga melayani kepentingan kelas tertentu;
3. Paham kekeluargaan di Indonesia menekankan kerjasama dan keseimbangan antara warga negara dan pemerintah.
1. Dokumen berisi soal pilihan ganda tentang HAM dan PKN kelas XI semester 2. Soal-soal meliputi konsep norma, hukum, proklamasi kemerdekaan, lembaga HAM, dan kebebasan berpendapat.
2. Ada 44 pertanyaan pilihan ganda yang mencakup berbagai aspek HAM seperti hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Soal-soal bertujuan mengetes pemahaman siswa tentang konsep-
1. Dokumen tersebut berisi soal-soal pilihan ganda tentang HAM dan PKN kelas XI semester 2. Soal-soal itu meliputi konsep-konsep seperti norma, hukum, proklamasi kemerdekaan, dan lembaga perlindungan HAM di Indonesia.
2. Terdapat 45 soal pilihan ganda yang mencakup berbagai aspek HAM sesuai kurikulum pelajaran PKN kelas XI semester 2.
3. Soal-soal tersebut bertujuan mengetes
Dokumen tersebut berisi soal evaluasi tentang hak asasi manusia dan pelanggarannya di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat adalah definisi hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang melindungi HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM seperti kasus Semanggi dan pembunuhan Munir.
Latihan soal pkn untuk persiapan uts genap tahun 2015Catur Prasetyo
Teks tersebut memberikan soal-soal latihan PKN untuk persiapan UTS yang mencakup berbagai konsep dasar PKN seperti negara, hukum, demokrasi, HAM, dan integrasi nasional. Teks tersebut berisi 35 pertanyaan pilihan ganda beserta jawabannya.
Beberapa instrumen hukum HAM internasional mendukung penegakan HAM di seluruh dunia, seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights. Ketiga perjanjian internasional ini menjamin perlindungan HAM secara universal.
Presentasi menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, perkembangan sejarah HAM, jenis-jenis hak dasar, dan contoh pelanggaran HAM. Presentasi ini disampaikan oleh empat siswa SMPN 1 Wonosari kelas 8C pada 14 Januari 2015.
Soal mid PKN kelas 10 semester 2 mencakup 20 soal pilihan ganda dan 5 soal isian yang membahas tentang konsep-konsep dasar kewarganegaraan seperti penduduk, warga negara, kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara seperti presiden, DPR, dan MA.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara, nasionalisme, patriotisme, hukum, lembaga peradilan, peran masyarakat dalam memberantas korupsi, HAM, konstitusi, pembukaan UUD 1945, asas kewarganegaraan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ilmu PKn seperti negara, hukum, dan HAM serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.
Soal semester genap 2015 p kn kelas viiiagussarkawi
Demokrasi langsung pertama kali muncul di Yunani kuno karena jumlah penduduk yang sedikit dan pengawasan negara yang ketat, memungkinkan rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Kerjasama erat antara pemerintah dan rakyat dalam sistem pemerintahan parlementer memungkinkan rakyat menjalankan fungsi pengawasan dan peran aktif dalam pemerintahan. Dalam sistem presidensial, pemerintah bert
Dokumen tersebut membahas definisi dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan bersifat universal. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga reformasi, serta lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan HAM seperti Komnas
SOAL PKN UNTUK PERCEPATAN SEM 3 TP 22-23 (1).docxRafiaHafni
Dokumen tersebut berisi soal pilihan ganda dan essay tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat adalah hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia, upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, pengertian demokrasi secara etimologis, dan 10 pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945.
Teks tersebut membahas tentang pentingnya peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan masyarakat. Peraturan diperlukan untuk mengatur tata tertib dan ketertiban agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Peraturan dibuat pada tingkat pusat dan daerah, dengan urutan tertinggi UUD 1945.
Similar to Soal pkn hak asasi manusia kelas xi (20)
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Soal pkn hak asasi manusia kelas xi
1. SOAL PKN Hak Asasi Manusia kelas XI
Nama:………………………….. kelas :……………………………….
1. Manusia memiliki hak hidup dan kebebasan untuk bergaul yang melekat pada
dirinya, yaitu...
a. sejak dilahirkan sampai masuk sekolah
b. sejak masa kanak-kanak sampai remaja
c. sejak akal mulai tumbuh dan berpikir secara dewasa
d. sejak berada dalam kandungan sampai hidup di dunia
2. Sebagai landasan bagi manusia untuk mengembangkan kehidupannya sesuai
dengan daya cipta dan kreasinya, maka hak hidup dan kebebasan manusia
merupakan... .
a. karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa
b. kehidupan manusia di dunia
c. keunikan sifat manusia
d. kekuasaan alam
3. Mengapa tidak seorang manusiapun yang dibenarkan merenggut/merampas hak
dasar itu kepada orang lain ?
a. karena kenyataan manusia mempunyai sifat merampas
b. karena orang lain tidak tahu dirampas baik hak atau kewajibannya
c. karena ada kemungkinan untuk tidak mau merampas hak orang lain
d. karena merampas hak dasar seorang, berarti melawan kodrat dan kehendak Tuhan
4. Sebagai manusia yang beradab, kita tidak boleh menindas orang lain sebab setiap
penindasan berarti... .
a. pelanggaran terhadap hak asasi manusia
b. pelanggaran terhadap hak seseorang
c. termasuk kegiatan yang direncanakan
d. bagian dari hak seseorang
5. Demi terwujudnya tata kehidupan yang beradab dan harmonis, setiap manusia
harus saling menghormati, maka tanggung jawab untuk menjaga, melindungi dan
menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban... .
a. setiap keluarga
b. seluruh umat manisia
c. masyarakat pada umumnya
d. pemerintah dan lembaga tinggi
2. 6. Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia yang semakin sempurna,
penegakkan dan perlindungan HAM diatur pelaksanaannya dan dituangkan dalam
berbagai peraturan sebagai...
a. pemehaman setiap hak dan kewajiban
b. dasar pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah
c. dasar dan pedoman dalam rangka penegakkan HAM
d. aturan dasar yang dilandasi perundang-undangan yang berlaku
7. Seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oeh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini tercantum
pada... .
a. pasal 1 UU No 26 tahun 2000
b. pasal 1 UU No 9 tahun 1998
c. pasal 1 UU No 39 tahun 1999
d. pasal 1 UU No 5 tahun 1998
8. Kesadaran akan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia harus terus kita
tingkatkan. Sebab ... .
a. HAM merupakan hak dasar manusia
b. kedamaian akan terwujud jika setiap orang menghormati HAM
c. Jika tidak menghormati HAM, kita akan berurusan dengan Polisi
d. HAM di Indonesia telah dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945
9. Negara yang pertama memperjuangkan penegakkan HAM adalah... .
a. PBB
b. Inggris
c. Amerika
d. Indonesia
10. Perjuangan HAM di Inggris tampak dari adanya beberapa dokumen kenegaraan
yang berhasil disusun dan disahkan sebagai tonggak perjuangan HAM. Hal ini
dimulai dari... .
a. Magna Charta
b. The Four Freedom
c. Declaration of Independence of united states
d. Declaration des droits de”l homme et do citoyen
11. Perhatikan pernyataan berikut :
1. Universal Declaration of Human Rights
2. Declaration of Independence of United States
3. Atlantic Charter
3. 4. Declaration des droits de”l homme et do citoyen
5. Bill of Rights
6. Magna Charta
7. Petition of Rights
8. Habes Corpus Act.
Berdasarkan penyataan di atas, manakah sebagai tonggak perjuangan HAM di
Inggris... .
a . 1 – 2 – 3 – 4 b . 2 – 3 – 4 – 5 c . 3 – 4 – 5 – 6 d . 5 – 6 – 7
– 8
12. Tonggak perjuangan HAM di Inggris yang berisi tentang pernyataan mengenai
hak-hak rakyat beserta jaminannya di tahun 1628 melalui pernyataan... .
a. Bill of Rights
b. Magna Charta
c. Petition of Rights
d. Habeas Corpus Act
13. Petition of Rights berisi pernyataan di bawah ini, kecuali... .
a. HAM berjalan secara perlahan dan beraneka ragam
b. pajak dan pungutan istimewa harus disertai dengan persetujuan
c. warga negara tidak boleh di paksakan menerima tentara di rumahnya
d. tentara tidak boleh menggunakan Hukum Perang dalam keadaan damai
14. Salah satu isi penyataan Magna Charta (Piagam Agung) yang pertama adalah... .
a. seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan
b. Di Inggris berlaku perjanjian raja dengan penduduk untuk memberi hak-haknya
c. masyarakat Inggris berlaku peraturan antara polisi atau jaksa dapat menuntut bagi
yang bersalah
d. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan hak dan
kebebasan gereja di Inggris
15. Isi pernyataan Petition of Rights dibawah ini yang kurang benar adalah... .
a. pajak dan pungutan istimewa harus disertai dengan persetujuan
b. warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara dirumahnya
c. tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai
d. seorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan
16. Undang-undang yang mengatur penahanan seseorang dalam pernyataan Habeas
Corpus Act isinya ... .
4. a. seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan
dan alasan penahanan seseorang harus disertai dengan bukti yang sah menurut hukum
b. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan hak dan
kebebasan di gereja
c. pemahaman HAM menjadi pendorong untuk lebih menghormati hak-hak dasar
d. Raja berjanji pada penduduk & bebas menggunakan hak-haknya
17. Pada tahun 1689 Bill of Rights merupakan undang-undang yang diterima oleh
parlemen Inggris yang isinya di bawah ini kecuali... .
a. hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-
masing,parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja
b. adanya kebebasan berbicara, berpendapat, beragama, dan bebas dari kekurangan
dan kelaparan
c. kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak dan undang-undang
d. mengatur kebebasan dalam pemeriksaan anggota parlemen
18. Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam seperti
dibawah ini kecuali... .
a. Hak milik
b. Hak atas hidup
c. Hak-hak dasar
d. Hak kebebasan
19. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini jelas dalam Deklarasi
Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 dikenal dengan... .
a. Declaration des droits de’l Homme et do Ciloyen
b. Declaration of Independence of United States
c. Umfenal Declaration of Independence
d. Declaration of Human Rights
20. Atlantic Charter dirumuskan pada tahun 1941 yang muncul pada saat terjadinya
Perang Dunia II yang dipelopori oleh Franklin Delano Roosevelt, piagam ini
memuat... .
a. Liberte
b. Egalite
c. Freternite
d. The Four Freedom
5. 21. Hak asasi manusia mengandung makna... .
a. hak dasar yang dikiliki manusia sejak lahir
b. hak dasar yang dikiliki manusia setelah dewasa
c. hak dasar yang dikiliki manusia setelah berumur lima tahun
d. hak dasar yang dikiliki manusia semenjak dalam kandungan
22. Hak asasi yang dimiliki setiap manusia merupakan... .
a. pemberian penguasa
b. pemberian orang tua
c. anugerah Tuhan
d. hasil perjuangan
23. Pelanggaran hak asasi manusia , maksudnya ialah... .
a. perbuatan yang sesuai dengan hukum
b. perbuatan yang mengurangi kebebasan seseorang
c. perbuatan yang memberikan kebebasan seseorang
d. perbuatan yang tidak mendasarkan aturan hukum
24. Undang-undang yang mengatur Hak asasi manusia adalah... .
a. Undang-undang No 22 tahun 1999
b. Undang-undang No 39 tahun 1999
c. Undang-undang No 32 tahun 2004
d. Undang-undang No 33 tahun 2004
25. Bentuk pelaksanaan hak asasi manusia dibidang politik adalah... .
a. hak untuk bekerja
b. hak untuk berpendapat
c hak untuk memperoleh pendidikan
d. hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
26. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia dapat dieujudkan dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea..
a. pertama
b. ke dua
c. ke tiga
d. ke empat
6. 27. Pernyataan sejagat tentang hak asasi manusia oleh PBB yang dikenal sebagai
Universal Declaration of Human Right ditetapkan pada tanggal... .
a. 24 Oktober 1945
b. 10 November 1945
c. 30 September 1945
d. 10 Desember 1948
28. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga adalah... .
a. pembantu diperlakukan semaunya
b. pembantu dianggap keluarga sendiri
c. pembantu diperlakukan secara tegas
d. pembantu diperlakukan secara manusiawi
29. Pelaksanaan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-
bebasnya, melainkan... .
a. harus mendasarkan Pancasila
b. harus mendasarkan UUD 1945
c. harus mendasarkan Ketetapan
d. harus mendasarkan hukum yang berlaku
30. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan
contoh hak dibidang... .
a. politik
b. ekonomi
c. sosial budaya
d. pembangunan
31. Perbuatan-perbuatan berikut ini merupakan contoh tindak kejahatan terhadap
kemanusiaan, kecuali ... .
a. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
b. membunuh anggota kelompok
c. perbudakan
d. penyiksaan
32. Berikut ini yang merupakan contoh tindak kejahatan genosida, kecuali ... .
a. perbudakan
b. membunuh anggota kelompok
c. membuat penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota kelompok
d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok
33. Penegakan Hak Asasi Manusia akan berjalan dengan baik apabila setiap warga
7. negara berusaha tidak... .
a. mengganggu orang lain
b. menganiaya orang lain
c. membuat kekacauan
d. menipu orang lain
34. Bentuk dukungan warga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia adalah... .
a. ikut menyelidiki berbagai kasus HAM
b. membantu Polisi menangkap penjahat
c. melaksanakan instrumen hukum HAM
d. mendaftarkan diri menjadi anggota KOMNAS HAM
35. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh warga negara dalam menegakkan Hak
Asasi Manusia yaitu...
a. membantu pemerintah dalam merumuskan instrumen Hak Asasi Manusia
b. mendukung tegaknya peraturan perundangan HAM
c. membantu terlaksananya perlindungan hak-hak anak
d. membantu orang lain yang haknya dilanggar
36. Contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi adalah... .
a. tewasnya Ersa dalam penyanderaan di Aceh
b. digusurnya sebuah sekolah untuk sarana olahraga
c. tertembaknya beberapa mahasiswa dalam kasus Trisakti
d. perampokan yang menimpa nasabah sebuah Bank ternama
37. Pengadilan secara paksa merupakan contoh dari... .
a. tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan
b. tindakan yang sewenang-wenang
c. pelanggaran hukum pidana
d. kejahatan genosida
38. Contoh pelanggaran HAM berat adalah ... .
a. penipuan
b. pencurian
c. perbudakan
d. pemalsuan dokumen
39. Penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM adalah ... .
a. rendahnya moral seseorang
b. rendahnya tingkat pendidikan
c. kurangnya pengawasan dari pemerintah
8. d. belum maksimalnya kinerja KOMNAS HAM
40. Salah satu penyebab kurangnya penegakan HAM di Indonesia adalah ... .
a. rendahnya gaji Hakim
b. kurang tegasnya penegakkan HAM
c. minimnya jumlah aparat penegak hukum
d. kurang jelasnya perundang – undangan mengenai HAM
41. Peristiwa kasus di Sampit Kalimantan Tengah adalah pelanggaran HAM yang
dilakukan antara... .
a. aparat pemerintah dengan masyarakat
b. pemerintah
d. Memiliki kewenangan untuk mempengaruhi negara lain
42. Perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan tercermin dalam pelaksanaan...... ...
a. Pemilihan umum
b. Pemilihan bupati
c. Pemilihan gubernur
d. Penerimaan calin pegawai negri
43. Mengenai kedaulatan dalam UUD 1945 diatur dalam pasal.......
a. 1 ayat (1)
b. 1 ayat (2)
c. 2 ayat (1)
d. 2 ayat (2)
44. Tujuan pemilihan umum ialah memilih wakil-wakil rakyat.Lembaga perwakilan
rakyat yaqng ada di tingkat provinsi adalah...........
a. DPRD I
b. DPRD II
c. DPR
d. Parlemen
45. Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara
sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan anggota,masyarakat bangsa dan negara melalui pemilihan umum
disebut............
a. Lembaga legislatif
b. Partai politik
c. ormas
d. Yayasan
46. Kedaulatan tidak mudah dibagi-bagi,kedaulatan itu merupakan satu-satunya
9. kekuasaan yang tertinggi dalam negaras.Oleh karena itu,kedaulatan bersifat..........
a. Asli
b.Bula t
c. Permanen
d. Tidak terbatas
47. Dalam suatu negara,raja berkuasa secara mutlak,bahwa memerintah secara
sewenang-wenang,berarti negara tersebut menganut kedaulatan bersifat............
a. tuhan
b. Negara
c.Raja
d. Rakyat
48. Sebagai warga negara yang meyakini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, Kita
harus......... .
a. Menyerahkan urusan pemerintah kepada presiden
b. Tidak usah peduli dengan masalah politik sebab bisa membahayakan
c. Ikut serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional sesuai dengan
kemampuan kita
d. Menyerahkan pembangunan presiden dan wakil-wakil rakyat yang melalui pemilu
49. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas,artinya........ .
a. Kepala negara selalu diawali oleh DPR
b. Kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi
c. Kepala negara memiliki kebebasan yang sebesar-besarnya
d. Kekuasaan kepala negara dipertanggung jawabkan kepada DPR
50. Partai politik di indonesia diatur dalam..........
a. UU Nomor 3 Tahun 1985
b. UU Nomor 4 Tahun 1999
c. UU Nomor 3 Tahun 1999
d. UU Nomor 31 Tahun 2002