Paparan hasil penelitian pelaksanaan Alokai Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015

1. LAPORAN
KAJIAN
PELAKSANAA
N PROGRAM
ALOKASI
DANA DESA
DI KABUPATEN
KUTAI
KARTANEGAR
A
BADAN PENELITIAN DAN
PENGAMBANGAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
2015
HERU SUPRAPTO

2. Latar belakang
 Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah mengamanahkan perlunya
dibuat PP Ttg Desa
 Lahirlan PP No 72 Th 2005 Ttg Desa
 Regulasi terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD)
adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret
2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa
 Selanjutnya keluar Permendagri No 37 Th 2007
Ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

3. ADD Di Kukar Sebelum UU No 6 Th 2014
 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti dengan
diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Keuangan Desa,
 Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut lahirlah
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
dan Peraturan Bupati Nomor 11 Pedoman Pengalolaan Keuangan
Desa.
 Belum genab satu tahun kedua Peraturan Bupati tersebut digantikan
dengan Perbu Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
dan Peratuan Bupati Nomor 72 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.
 Pada gilirannya pada tahun 2012 Peraturan Bupati Nomor 72 tahun
2008 dan Nomor 73 tahun 2008 tersebut diubah melalui Perbup
Peraturan Bupati 122 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan
Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa sedangkan Alokasi Danan Desa diubah menjadi
Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Perbup Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.

4. Tujuan ADD
1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat;
8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
(Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
melalui Perbup No 121 Tahun 2012, Pasal 3)

5. Alokasi ADD dan Jumlah Desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara (Rp Milyar)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ADD (Milyar) 390.29 400.63 232.21 223.72 177.66 390.00 168.05
Bantuan Utk
Gaji Aparatur
Desa 95.04 92.70 50.69 46.94 45.71 na na
Jlh (Milyar) 485.33 493.33 282.9 270.66 223.37 390 168.05
Jumlah Desa 193 193 185 185 185 185 185

6. ADD Setelah UU No 23 Th 2014
Ttg Desa
 Menindaklanjuti terbitnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, pada
tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi
kendala dalam menyusun regulasi terkait dengan keuangan desa dan
Alokasi Dana Desa.
 Hal ini karena antara lain Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2012 dan
Perturan Bupati Nomor 122 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian,
sehingga lahirlan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa yang terbit pada tanggal 12 Maret 2015.
 Karena ada penolakan dari pemerintah desa melalui asosiasi kepala desa
maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tersebut tidak dapat
dijalankan, dan sebagai pengganti Pemerintah Daerah Menyusu Peraturan
Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa

7. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
 Mengetahui dan menganalisis
tingkat keberhasilan pelaksanaan
ADD
 Mengetahui dan menganalisis
permasalahaan pelaksanaan ADD
 menganalisis efektivitas
pengalokasian, pengelolaan dan
penggunaan ADD di Kabupaten
Kutai Kartanegara; serta
 menganalisis dampak ADD
terhadap peningkatan prasarana
umum, penyerapan tenaga kerja
serta pemberdayaan masyarakat
dan kelembagaan desa.
 Dijadikan acuan dalam penyusunan
kebijakan penggunaan ADD;
 Dijadikan acuan dalam perbaikan regulasi
di kabupaten dan peningkatan kapasitas
pemerintah desa dalam melaksanaban
kelainan’
 Dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
meningkatkan efektivitas pengalokasian,
pengelolaan dan penggunaan ADD pada
masa yang akan datang; serta
 Acuan dalam perumusan kebijakan yang
terkait dengan ADD di Kabupaten Kutai
Kartanegara, antara lain dalam hal
jumlah/besaran, pola penyaluran, serta
pola pelaksanaan.

8. Metodologi Penelitian
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif.
 Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang
 Penyajian data hasil penelitian ditampilkan penilaian rerata score (score rata-
rata) digunakan untuk jenis pertanyaan tertutup, interprestasi penilaian rerata
digunakan untuk memotret gambaran umum dari keseluruhan jawaban
responden atas satu indikatar dan satu set variabel serta kelompok
responden.
 Selanjutnya analisis juga dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antar
variable yang digunakan pada variable yang digunakan untuk mengetahui
persepsi baik dari Aparatur Desa, BPD maupun LPM. Analisis ini
menggunakan analisisi correlation dengan bantuan program SPSS

9. Sampel
 Adapun responden penelitian pada setiap desa adalah
pengurus lembaga kemasyarakatan desa, yaitu sebagai
berikut:
 Aparatur Desa (3 Orang : Kades, Sekdes, Kaur)
 Pengurus BPD (2 Orang).
 Pengurus LPM (4 orang).
 Dengan demikian pada setiap desa yang terpilih sebagai
sampel terdapat 9 orang responden yang merupakan
representasi masyarakat penerima ADD. Dengan demikian
secara total untuk seluruh wilayah penelitian (Kabupaten
Kutai Kartanegara) ditargetkan sebanyak 162 orang
responden

10. Hasil Penelitian
Kecamatan Desa
Apr
Desa
BD LPM Jlh
1
Tenggarong
Seberang
1 Tanjung Batu 3 2 4 9
2 Bukit Pariaman 3 2 4 9
2 Kenohan
3 Teluk Bingkai 2 1 3 6
4 Kahala 3 2 4 9
3 Anggana
5 Sidomulyo 3 1 4 8
6 Anggana 3 2 4 9
4 Muara Badak
7 Salo Cella 1 - 2 3
8 Badak Baru 3 2 4 9
5 Loa Janan
9 Tani Bhakti 3 2 4 9
10 Tani Harapan 3 2 4 9
6 Marang kayu
11 Perangat Baru 3 2 3 8
12 Perangat Selatan 3 2 4 9
7 Loa Kulu
13 Rempanga 2 - 3 5
14 Sumber Sari 3 2 4 9
8 Kota Bangun
15 Sari Nadi 2 1 4 7
16 Kota Bangun I 3 2 4 9
9 Muara Wis
17 Lebak Cilong 3 2 4 9
18 Sebemban 3 2 4 9
Total 49 29 67 145

11. Jabatan Responden
Aparatur
Desa Jumlah Prosentase LPM Jumlah Prosentase
Kades 9 18.37% Ketua 37 55.22%
Sekdes 15 30.61% Wk Ketua 3 4.48%
Kaur 25 51.02% Sekretaris 6 8.96%
49 100% Anggota 5 7.46%
BPD Lainnya 1 1.49%
Ketua 11 37.93% Tak jwb 15 22.39%
Wk Ketua 6 20.69% 67 100%
Sekretaris 7 24.14%
Anggota 9 31.03%
29 100%

12. Pendidikan Responden
0.00%
8.89%
73.33%
17.78%
0.00% 0
8.89%
6.90%
20.70%
58.60%
10.30%
0 0
3.40%
19.40%
23.88%
31.34%
8.96%
0
2.99%
13.43%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
SD SLTP SLTA S1 S2 Lainnnya Tdk Jawab
Aprt Desa BDP LPM
Gb. 4.4. Perbandingan Pendidikan Responden

13. Pekerjaan Utama BPD dan LPM
BPD LPM
No Pekerjaan Utama Jlh % Jlh %
1 PNS Struktural 0 0.00% 0 0.00%
2
PNS Fungsional (Guru,
Tenaga Medis, dll) 1 3.45% 6 8.96%
3 TNI/ Polri 0 0.00% 0 0.00%
4
Pegawai Swasta/
Perusahaan 3 10.34% 3 4.48%
5 Petani 11 37.93% 20 29.85%
6
Nelayan/ Budi daya
perikanan 0 0.00% 2 2.99%
7 Pedagang 4 13.79% 1 1.49%
8 Wiraswasta 8 27.59% 16 23.88%
9 Jasa Pertukangan 0 0.00% 1 1.49%
10 Jasa Transportasi 0 0.00% 0 0.00%
11 Jasa Lainnya 1 3.45% 1 1.49%
12 Lainnya 1 3.45% 6 8.96%
13 Tdk Jawab 0 0.00% 11 16.42%
29 100% 67 100%

14. 1. Kualitas Perencanaan ADD
14.29%
65.31%
20.41%
0.00%
0.00%
17.24%
62.07%
20.69%
0.00%
0.00%
23.88%
47.76%
28.36%
0.00%
0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tidak Baik
Apr Desa
BPD
LPM
Gb. 4.5. Kualitas Perencanaan ADD

15. 1.1. Tanggapan Responden Aparatur Desa Atas
Intrumen Kualitas Perencanaan
Apr Desa Unsr Rsp Rerata Score Kri-teria
1 Keikutsertaan LPM Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes Apr Desa 3.84 Baik
BPD 3.72 Baik
LPM 3.81 Baik
2 Keikutsertaan Lembaga Masyarakat Selain LPM Seperti :
RT, PKK, Karang Taruna, dsb, Dalam Pelaksanaan
Musrenbangdes
Apr Desa 3.76 Baik
BPD 3.86 Baik
LPM 3.85 Baik
3 Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam
APBDesa
Apr Desa 3.78 Baik
BPD 3.72 Baik
LPM 3.83 Baik
4 Penentuan Prioritas Kegiatan Dalam APBDesa Apr Desa 3.69 Baik
BPD 3.90 Baik
LPM 3.75 Baik
5 Kemampuan BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi
Masyarakat
Apr Desa 3.76 Baik
BPD 3.97 Baik
LPM 3.56 Baik
6 Keterlibatan BPD Dalam Pembahasan RAPBDesa Apr Desa 3.75 Baik
BPD 4.00 Baik
LPM 3.70 Baik
7 Transparansi Dalam Perencanaan APBDesa Apr Desa 3.96 Baik
BPD 3.76 Baik
LPM 3.71 Baik
8 Ketepatan Waktu Dalam Penyusunan APBDesa Apr Desa 3.71 Baik
BPD 3.62 Baik
LPM 3.77 Baik

16. 2. PELAKSANAAN ADD
4%
69%
27%
0% 0%
7%
59%
28%
7%
0%
16%
52%
30%
1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tdk Baik
Aparatus Desa
BPD
LPM
Gb. 4.14. Pelaksanaan ADD

17. 2.1. Atribut Pelaksanaan ADD
No Atribut Unsur Rsp Rerata
Scor
Kriteria
Score
1 Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam
Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber ADD
Apr Desa 3.78 Baik
BPD 3.45 Baik
LPM 3.61 Baik
2 Proses Pelaksanaan Kegiatan Yang Bersumber ADD Apr Desa 3.78 Baik
BPD 3.64 Baik
LPM 3.75 Baik
3 Perbandingan Kwalitas Kegiatan Jika Dibandingkan
Dengan Jumlah Rupiah Yang Dianggarkan
Apr Desa 3.63 Baik
BPD 3.48 Baik
LPM 3.63 Baik
4 Kemanfaatan Hasil Kegiatan Yang Bersumber Dari
ADD
Apr Desa 3.80 Baik
BPD 4.03 Baik
LPM 3.82 Baik
5 Kwalitas Pelaksana Kegiatan Yang Bersumber Dari
ADD
Apr Desa 3.45 Baik
BPD 3.64 Baik
LPM 3.69 Baik
6 Transparansi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Yang
Bersumber Dari ADD
Apr Desa 3.73 Baik
BPD 3.52 Baik
LPM 3.76 Baik

18. 3. Pengendalian Kegiatan
14%
55%
29%
2%
0%
17%
69%
14%
0% 0%
12%
60%
27%
1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangan Tdk Baik
Aparatus Desa
BPD
LPM

19. 3.1. Atribut Pengendalian Kegiatan
Atribut Unsur Rsp Rerata Scor Kriteria Score
1 Kemampuan / Kualitas Panitia
Pelaksana Kegiatan Yang Bersumber
Dari ADD
Apr Desa 3.51 Baik
BPD 3.62 Baik
LPM 3.73 Baik
2 Ketepatan Waktu Dalam
Penyelesaian Kegiatan Yang
Bersumber Dari AD
Apr Desa 3.61 Baik
BPD 3.72 Baik
LPM 3.66 Baik
3 Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD
Oleh BPD
Apr Desa 3.65 Baik
BPD 4.07 Baik
LPM 3.63 Baik
4 Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD
Oleh Masyarakat
Apr Desa 3.67 Baik
BPD 3.66 Baik
LPM 3.64 Baik
5
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD
Apr Desa 3.63 Baik
BPD 3.76 Baik
LPM 3.66 Baik

20. 4. Pertanggung Jawaban Pelaporan
6.38%
68.09%
25.53%
0.00% 0.00%
10.34%
51.72%
27.59%
6.90% 3.45%
13.43%
58.21%
25.37%
2.99%
0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangan Tdk Baik
Aprt Desa
BPD
LPM

21. 4.1. Atribut Pertanggung
Jawaban Pelaporan
Unsur Rsp Rerata Score Kriteria Score
1 Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban
APBDesa
Apr Desa 3.74 Baik
BPD 3.66 Baik
LPM 3.83 Baik
2 Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban
APBDesa Kepada Masyarakat
Apr Desa 3.70 Baik
BPD 3.31 Baik
LPM 3.69 Baik

22. 5. Kapasitas Responden

23. 5.1.Kapasitas Aparatur Desa
2%
55%
43%
0% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Prosentase
Prosentase
Kriteria Jlh Rsp
Prosen
tase
Sangat Baik 1 2%
Baik 27 55%
Cukup Baik 21 43%
Tidak Baik 0 0%
Sangan Tdk
Baik 0
0%
49

24. 5.1.1. Atribut Kapasitas Aparatur Desa
0.00%
6.12%
0.00%
0.00%
2.04%
0.00%
48.98%
36.73%
42.86%
38.78%
48.98%
46.94%
42.86%
53.06%
51.02%
59.18%
40.82%
51.02%
8.16%
4.08%
6.12%
2.04%
8.16%
2.04%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
Kemampuan Kepala Desa Dalam
Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Kemampuan Sekretaris Desa Dalam
Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Kemampuan Kepala Urusan Dalam
Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Kemampuan Bendahara Dalam Memahami
Regulasi Terkait Dengan ADD
Kemampuan PPK Desa Dalam Memahami
Regulasi Terkait Dengan ADD
Pemerataan Pemahaman Aparatur Desa
Memahami Regulasi Terkait Dengan ADD
Sangat baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

25. 5.2. Kapasitas BPD
Kriteria Jlh Rsp
Prosen
tase
Sangat
Baik 2
7%
Baik 18 62%
Cukup
Baik 7
24%
Tidak
Baik 2
7%
Sangat
Tdk Baik 0
0%
29
6.90%
62.07%
24.14%
6.90%
0
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Sangat
Baik
Baik Cukup
Baik
Tidak
Baik
Sangan
Tdk Baik
Prosentase
Prosentase

26. 5.2.1. Atribut Kapasitas BPD
0.00%
6.90%
41.38%
37.93%
48.28%
55.17%
10.34%
0.00%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Kemampuan BPD dalam
memahami Regulasi terkait dengan
ADD dan APBDesa
Pemerataan pemahaman BPD dlm
memahami Regulasi terkait dengan
ADDd dan APBDesa SB
B
C B
T B
S T B

27. 5.3. Kapasitas LPM
Kriteria Jlh Rsp %
Sangat Baik 4 6%
Baik 38 57%
Cukup Baik 21 31%
Tidak Baik 4 6%
Sangan Tdk
Baik 0
0%
67
5.97%
56.72%
31.34%
5.97%
0.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Sangat
Baik
Baik Cukup
Baik
Tidak
Baik
Sangan
Tdk
Baik
Prosentase
Prosentase

28. 5.3.1. Atibut Kapasitas LPM
5.97%
4.48%
41.79%
34.33%
47.76%
55.22%
4.48%
5.97%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Kemampuan Lembaga
Kemasyarakatan dalam memahami
regulasi terkait dengan ADD dan
APBDesa
Pemerataan pemahaman Lembaga
Kemasyarakatan dalam memahami
Regulasi terkait dengan ADD dan
APBDesa
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik

29. 6.Aspek Kebijakan
Aprt Desa BPD
Jlh % Jlh %
Sangat Baik 4 8% 3 10%
Baik 25 51% 15 52%
Cukup Baik 17 35% 11 38%
Tidak Baik 3 6% 0 0%
Sangat Tdk
Baik
0 0% 0 0%
49 29
8%
10%
51%
52%
35%
38%
6%
0%
0% 20% 40% 60%
Apr Desa
BPD
Sangat Tdk
Baik
Tidak Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Ket:
LPM pada bagian ini tidak dapat dianalisi
karena jumlah responden menjawab tidak
signifikan

30. 6.1. Tanggapan thd Atribut Aspek Kebijakan
No Atribut Rsp
Rerata
Score Kriteria
1 Kejelasan Regulasi (Perda & Perbup) Apr Desa 3.50 Baik
BPD 3.46 Baik
2
Konsistensi Regulasi Dengan Produk Hukum
Diatasnya Apr Desa 3.52 Baik
BPD 3.52 Baik
3 Tingkat Kemudahan Memahami Regulasi Apr Desa 3.48 Baik
BPD 3.50 Baik
4 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kecamatan Apr Desa 3.84 Baik
BPD 3.76 Baik
5 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kabupaten Apr Desa 3.65 Baik
BPD 3.79 Baik
6 Standar Tata Cara Evaluasi Apr Desa 3.42 Baik
BPD 3.64 Baik
7 Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi ADD Per Desa Apr Desa 3.39 Cukup Baik
BPD 3.55 Baik
8 Kebijakan Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten Apr Desa 3.59 Baik
BPD 3.79 Baik

31. 6.2. % Tanggaan thd Atribut Aspek Kebijakan
43.75%
42.86%
41.67%
55.17%
58.70%
50.00%
29.55%
32.00%
37.50%
35.71%
45.83%
37.93%
34.78%
50.00%
56.82%
60.00%
10.42%
10.71%
6.25%
6.90%
6.52%
0.00%
13.64%
8.00%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
KejelasanRegulasi
(Perda&Perbup)
Konsistensi
RegulasiDengan
ProdukHukum
Diatasnya
TingkatKemudahan
Memahami
Regulasi
ProsedurEvaluasi
APBDesaOleh
Kecamatan
SB
B
CB
TB
STB

32. 6.2. % Tanggaan thd Atribut Aspek Kebijakan
2.08%
0.00%
6.25%
0.00%
8.16%
6.90%
6.12%
0.00%
41.67%
27.59%
47.92%
39.29%
53.06%
37.93%
34.69%
31.03%
45.83%
65.52%
43.75%
57.14%
30.61%
48.28%
53.06%
58.62%
10.42%
6.90%
2.08%
3.57%
8.16%
6.90%
6.12%
10.34%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
Apr Desa
BPD
ProsedurEvaluasi
APBDesaOleh
Kabupaten
StandarTataCara
Evaluasi
KetepatanWaktu
PenetapanAlokasi
ADDPerDesa
Kebijakan
PengawasanDari
Pemerintah
Kabupaten
SB
B
CB
TB
STB

33. 7. Hubungan Antar Variabel
Nilai Kriteria
0,00-0,20
Korelasi Sangat
rendah
0,21-0,40 Rendah
0,41-0,60 Sedang
0,61-0,80 Kuat
0,81-1.00 Sangat Kuat
Sugiyono : 2007
Hubungan antar
variabel diukur melalui
nilai korelasi.
Dalam analisas ini
disampaikan
gambaran untuk
masing2 unsud
responden (Apr Desa,
BPD dan LPM)

34. 7.1. Aparatur Desa
Kapasitas
Aparatur
Desa
Kualitas
Perenca
naan
Pelaksa
naan
Pengen
dalian
Kegiatan
Pertang gung
jawaban
0.505 0.365 0.112 0.435
Sig 0 0.005 0.221 0.001
Kriteria Sedang Rendah Sangat rendah Sedang
Aspek
Kebijakan
Kualitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengendalian
Kegiatan
Pertanggung
jawaban
0.186 0.398 0.592 0.424
Sig 0.1 0.002 0 0.001
Kriteria
Sangat rendah Rendah Sedang Sedang

35. 7.2. BPD
Kapasitas
BPD
Kualitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengendalian
Kegiatan
Pertanggunja
waban
0.605 0.459 0.688 0.565
Sig 0 0.006 0 0.001
Kriteria Kuat Sedang Kuat Sedang
Aspek
Kebijakan
Kualitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengendalian
Kegiatan
Pertanggunja
waban
0.617 0.529 0.508 0.659
Sig 0 0.002 0.002 0
Kriteria Kuat Sedang Sedang Kuat

36. 7.3. LPM
Kapasitas
LPM
Kualitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengen
dalian
Kegiatan
Pertanggunja
waban
0.527 0.542 0.618 0.552
Sig 0.00 0.00 0.00 0.00
Kriteria Sedang Sedang Kuat Sedang
Ket:
Pada Variabel Aspek Kebijakan, Jlh Resp dari
Unsur LPM tidak mencukupi utk dianalisa
Hal ini karena LPM tidak memahami atau tdk
mengetahui pertanyaan yg terdapat dalam
Aspek Kebijakan

37. 8. ADD dan Kemiskinan
Tahun Pdd Miskin
Alokasi
ADD&Bankeu
2008 48,160.00 168.050
2009 42,480.00 390.000
2010 54,700.00 223.370
2011 46,800.00 270.660
2012 51,000.00 282.900
2013 51,758.00 493.330
2014 50,085.00 485.330
Sumber :
Pdd Miskin :Disdukcapil
ADD : Bappemas
 Corelasi : - 0,069 dengan tk
Signifikan 0,441 atau 44,1%
 Hubungan ADD dengan
Penduduk Miskin tidak
signifikan
 Tidak Sig, karena terdapat
program penanggulangan
kemiskinan lain seperti
Bedah Rumah
 Catatan : analisa ini
menggunakan data total
kabupaten

38. 9. ADD Dan Penyerapan Tenaga Kerja
Desa
Jlh Tenaga
Kerja
ADD 2014
1 Tanjung Batu, Tgr. Seberang 29 1,495,021,966.00
2 Bukit Pariaman, Tgr. Seberang 59 2,647,221,230.00
3 Teluk Bingkai, Kec. Kenohan
4 Kahala, Kec. Kenohan 29 1,890,838,151.00
5 Sidomulyo, Kec. Anggana 42 2,017,278,054.00
6 Anggana, Kec. Anggana 7 1,806,177,854.00
7 Salo Cella, Kec. Muara Badak
8 Badak Baru, Kec. Muara Badak 26 3,001,514,037.00
9 Tani Bhakti, Kec. Loa Janan 105 1,730,744,725.00
10 Tani Harapan, Kec. Loa Janan 74 1,587,868,890.00
11 Perangat Baru, Kec. Marang Kayu 57 1,851,543,501.00
12 Perangat Selatan, Kec. Marangkayu 28 1,988,766,536.00
13 Rempanga, Kec. Loa Kulu 1,945,323,805.00
14 Sumber Sari, Kec. Loa Kulu 21 1,823,932,409.00
15 Sari Nadi, Kec. Kota Bangun 1,812,957,936.00
16 Kota Bnagun I, Kec. Kota Bangun 55 1,649,638,650.00
17 Lebak Cilong, Kec. Muara Wis 1,797,138,910.00
18 Sebemban, Kec. Muara Wis 75 1,753,650,128.00
Corelasi : - 0,021
tingkat Sig 0,255
atau 25,5% atau
Tidak Signifikan

39. 10. Desa Yg memiliki BUMDesa
1 2 3 4 5 6
Kecamatan Kec.
Anggana
Kec. Muara
Badak
Kec. Loa
Janan
Kec. Kota
Bangun
Kec. Muara
Wis
Muara Wis
Desa Anggana Badak Baru,
Tani
Harapan,
Kota
Bangun I,
Lebak
Cilong,
Sebemban,
Kec.
Nama
BUMDes Alamanda
Karya
Sejahtera
Harapan Jaya Abadi
Keham
Mandiri -
Bidang
Usaha
Simpan
Pinjam
Jasa Sarang WaletSaprodi Perkebunan
Mesin Giling
Padi
Perdagangan Sembako Kebun Sawit
(Baru
Berjalan)
Jasa
Industri
Rumah
Tangga
Rumah Sewa
Sewa Kios
Keuntungan - - - - - -
Dari 18 Desa Sampel,
terdapat 6 Desa yg
memiliki BUMDesa

40. Kesimpulan Umum 1
A. Evaluasi pelaksanaan program alokasi dana desa di kabupaten kutai
kartanegara dilakukan melaku kajian ini menunjukkan bahwa :
1. Kualitas Perencanaan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur
Desa, BPD dan LPM adalah Baik.
2. Pelaksanaan Kegiatan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur
Desa, BPD dan LPM adalah Baik
3. Pengendalian Kegiatan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur
Desa, BPD dan LPM adalah Baik
4. Pertanggunjawaban dan Laporan dinilai oleh responden dari unsur
Aparatur Desa, BPD dan LPM adalah Baik
5. Kualitas SDM dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa, BPD
dan LPM adalah Baik
6. Aspek kebijakan dinilai oleh responden dari unsur Aparatur Desa,
BPD adalah Baik

41. Kesimpulan lanjutan 2...
7. Pada Variabel Aspek Kebijakan responden LPM tidak
memberikan tanggapan, hal ini karena LPM tidak
mengetahui atribut sebagaimana terdapat dalam
kuisiner, yaitu :
No Atribut/ Indikator Aspek Kebiakan
1 Kejelasan Regulasi (Perda & Perbup)
2 Konsistensi Regulasi Dengan Produk Hukum Diatasnya
3 Tingkat Kemudahan Memahami Regulasi
4 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kecamatan
5 Prosedur Evaluasi APBDesa Oleh Kabupaten
6 Standar Tata Cara Evaluasi
7 Ketepatan Waktu Penetapan Alokasi ADD Per Desa
8 Kebijakan Pengawasan Dari Pemerintah Kabupaten

42. Kesimpulan lanjutan 3...
 Hubungan Antar variabel (Unsur Aprt Desa):
 Kapasitas Aparatur Desa memiliki keeratan
hubungan yang :
1.sedang terhadap kualitas perencanaan;
2.rendah terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
3.Tidak berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan
dan
4.rendah dengan Pertanggunjawaban dan Pelaporan

43. Keseimpulan lanjutan 4...
 Aspek Kebijakan, yang dipersepsikan Aparatur Desa
memiliki keeratan hubungan yang:
1. Tidak memiliki keeratan hubungan terhadap kualitas
perencanaan;
2. rendah terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
3. Sedang berhubungan dengan Pengendalian
Kegiatan dan
4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan Pelaporan

44. Keseimpulan lanjutan 5...Unsur
BPD
 Kapasitas BPD memiliki hubungan yang :
1. Kuat terhadap kualitas perencanaan;
2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
3. Kuat berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan
dan
4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan Pelaporan

45. Keseimpulan lanjutan 6...
 Aspek kebijakan yg dipersepsikan oleh BPD memiliki
hubungan yang :
1. Kuat terhadap kualitas perencanaan;
2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
3. Sedang berhubungan dengan Pengendalian
Kegiatan dan
4. Kuat dengan Pertanggunjawaban dan Pelaporan

46. Kesimpulan lanjutan 7...Unsur LPM
 Kapasitas LPM di persepsikan memiliki hubungan
yang :
1. Sedang terhadap kualitas perencanaan;
2. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
3. Kuat berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan
dan
4. Sedang dengan Pertanggunjawaban dan
Pelaporan

47. Kesimpulan Khusu Terkait Dg Tujuan
ADD... 1...
 Bahwa ADD tidak berhubungan penurunan
Penduduk Miskin
 Bahwa ADD dapat meningkatkan meningkatkan
perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
 Bahwa ADD tidak berhubungan dengan Penyerapan
Tenaga Kerja Lokal
 Bahwa ADD belum mampu mendorong tebentuknya
BUMDesa secara signifikan

48. Kesimpulan Khusu Terkait Dg Tujuan
ADD... 2...
 Bahwa Tujuan ADD untuk :
1. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
2. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam
rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat;
4. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong
royong masyarakat;
Tingkat keberhasilannya indikator tidak dapat terukur dengan
akurat

49. Rekomendasi ...1...
 Diperlukan peningkatan kualitas Aparatur Desa, BPD
dan LPM guna dapat meningkatkan kualitas
perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian
kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan
khususnya yang bersumber dari ADD
 Perlu penguatan kapasitas SDM khususnya untuk
LPM dalam memahami regulasi terkait dengan ADD.

50. Rekomendasi ..2....
 Pengaturan Kebijakan terkait dengan ADD
Hendaknya memberikan tolok ukur keberhasilan
yang jelas dan dapat dipertanggunjawabkan.

51. Rekomendasi ...3...
 Dengan berlakunya UU No 4 Th 2014 Ttg Desa,
sumber keuangan Desa semakin kuat khususnya
dengan adanya Dana Desa Dari Pusat. Oleh karena
itu diperlukan perbaikan regulasi yang mengatur
tentang :
1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa
2. Tata Kelola Keuangan.
3. Tata cara pengadaan Barang dan Jasa

52. TERIMAKASI
H