OLEH : Heru Suprapto
BALITBANDA KUTAI KARTANEGARA
NOV 2012
1.1. Latar Belakang…i
 UU

No 21 Tahun 2001, tentang
Migas;
 UU No.19 Tahun 2003, tentang
BUMN;
 UU No.40 Tahun 2007, T...
1.1. Latar Belakang…..ii
 Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola

Sumber
Daya
Alam
(SDA)
diwajibkan
melaks...
v1.1. Latar Belakang…..iii

JADI:
Corporate Social Responsibility saat ini bukan lagi
bersifat sukarela yang dilakukan per...
1.2. Permasalahan
Beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan
Implementasi CSR oleh Perusahaan-perusahaan yang berop...
1.2.Tujuan
 Presepsi masyarakat di sekitar perusahaan terhadap

implementasi Corporate Social Responsibility.
 Persepsi ...
2. Tinjauan pustaka..i
Stakeholder perusahaan ;






yang dibangun ialah
nilai (Sesuatu yg
bermakna) bagi
organisasion...
OSt
ESt SSt
2. Tinjauan pustaka …ii




Banyak kalangan melihat bahwa praktik CSR
yang dilakukan oleh korporat masih sebatas
”kosmet...
2. Tinjauan pustaka …iii






CSR menurut World Business Council For Sustainable Development
(WBCSD) merupakan suatu k...
3.1.Metodologi
3.2. Lokasi




Lokasi penelitian adalah kecamatan yang ada
dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartenagara.
De...
3.3. Metode


Penelitan ini merupakan penelitian yang bersifat
eksploratif, yaitu ditujukan untuk mengetahui
kondisi yang...
Target Responden
 Responden

perusahaan : 10 Rsp/ Kec
 Responden Pemerintah :30 Rsp/ Kec
 Responden Masyarakat : 30 Rsp...
4. Hasil Peneltian

4.1. Responden Perusahaan Berdasarkan
Jenis Usaha
Karet, 11%
Sawit, 3%

Migas, 21%

Batu
Bara, 66%
5.1.Tangapan Masyarakat
Loa Kulu

Muara
Jawa

SangaSanga

Kembang
Janggut

Tenggaro
ng
Seberang

Rerata
Score
Indikator

R...
5.2. Tanggapan Unsur Perusahaan
Perusah
aan

Rerata

Nilai
Score

Loa Kulu

Muara
Jawa

SangaSanga

Kembang
Janggut

Tengg...
5.3. Tangapan Unsur Pemerintah
Pemerint
ah

Rerata
Nilai
Score

Loa Kulu

Muara
Jawa

SangaSanga

Kembang
Janggut

Tenggar...
5.00

Rerata Tanggapan thd
Implementasi CSR
4.48
4.36

4.50
4.00
3.50

4.19
4.09
3.74

4.12
3.53
3.16

3.00

3.97
3.96

4....
6.1. KESIMPULAN..i




Baik responden unsur masyarakat maupun
unsur perusahaan setuju bahwa CSR
merupakan kegiatan rutin...
6.1. KESIMPULAN..ii




Antara responden unsur perusahaan dan
responden unsur pemerintah setuju bahwa dalam
pelaksanaan ...
6.1. KESIMPULAN..ii




Responden unsur masyarakat, Perusahaan dan
Pemerintah setuju bahwa sasaran penting dalam
program...
6.2. REKOMENDASI ..i




Pelaksanaan/Implementasi program CSR oleh
perusahaan harus melibatkan masyarakat sasaran
dalam ...
6.2. REKOMENDASI ..ii




Perlunya forum koordinasi pelaksanaan CSR terutama
pada perusahaan yang bergerak pada sector u...
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Implementasi program corporate social responsibility (csr)

4,709 views

Published on

Presentati Hasil Riset Tentang CSR

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
256
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementasi program corporate social responsibility (csr)

  1. 1. OLEH : Heru Suprapto BALITBANDA KUTAI KARTANEGARA NOV 2012
  2. 2. 1.1. Latar Belakang…i  UU No 21 Tahun 2001, tentang Migas;  UU No.19 Tahun 2003, tentang BUMN;  UU No.40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas  UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  PP No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas,  Dll
  3. 3. 1.1. Latar Belakang…..ii  Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan  bagi penanaman modal asing, diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan“  Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: ”Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikitketentuan-ketentuan pokok yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.
  4. 4. v1.1. Latar Belakang…..iii JADI: Corporate Social Responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela yang dilakukan perusahaan di dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya.
  5. 5. 1.2. Permasalahan Beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan Implementasi CSR oleh Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pertimbangan dilaksanakannya kegiatan penelitian ini. Permasalah tersebut diantaranya: Masih rendahnya kesadaran korporasi untuk mengimplentasikan program CSR yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan lestari; Masih rendahnya kesadaran korporasi tentang kontribusi CSR terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; Masih kurangnya komitmen dan kebersamaan korporasi dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera
  6. 6. 1.2.Tujuan  Presepsi masyarakat di sekitar perusahaan terhadap implementasi Corporate Social Responsibility.  Persepsi perusahaan atas implementasi Corporate Social Responsibility kepada masyarakat.  Persepsi Pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan terhadap program Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan Perusahaan.
  7. 7. 2. Tinjauan pustaka..i Stakeholder perusahaan ;    yang dibangun ialah nilai (Sesuatu yg bermakna) bagi organisasional sesuatu yang dibangun dengan para stakeholder ekonomi untuk mencapai tujuan bertujuan untuk membangun social value yang bermakna dengan para stakeholder demi mencapai tujuan organisasi  Estaswara, 2010 organizaon stakeholder economic stakeholder societal stakeholder
  8. 8. OSt ESt SSt
  9. 9. 2. Tinjauan pustaka …ii   Banyak kalangan melihat bahwa praktik CSR yang dilakukan oleh korporat masih sebatas ”kosmetik”. Nuansa ”kosmetik” tersebut menurut Wibowo (2006)*1 tercermin dari berbagai aspek sejak perumusan kebijakan dan penentuan orientasi program, pengorganisasian, pendanaan, eks ekusi program, hingga evaluasi dan pelaporan. Namun demikian, tidak dapat pula dipungkiri bahwa perkembangan pelaksanaan CSR akhir-akhir ini juga mengalami kecenderungan positif Wibowo, P. (2006). Rentang program CSR di mata para ahli pemasaran. Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG
  10. 10. 2. Tinjauan pustaka …iii    CSR menurut World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada komonitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya. Menurut ISO 26000 Karakteristik dari Social Responbility adalah kemauan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan sarta aktivitas yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Dalam ISO 26000 Social Responsibility mencakup 7 aspek utama, yaitu: tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek bisnis yang adil, isu konsumen serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat.
  11. 11. 3.1.Metodologi 3.2. Lokasi   Lokasi penelitian adalah kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartenagara. Dengan mempertimbangkan keterbatasan zona pembagian wilayah (Pantai, tengah dan hulu mahakam), pertimbangan sentra pengembangan batubara, perkebunan sawit, dan migas, dana dan waktu yang tersedia, Maka lokasi penelitian dilakukan pada 5 kecamatan yaitu Kec. Kembang Janggut, Muara Badak, Sangasanga, Muara Jawa, dan Samboja. Pemilihan kecamatan sebagai lokasi penelitian ditentukan secara Purpose Sampling (sengaja) dengan pertimbangan zona, sentra usaha dan jenis usaha serta waktu dan dana yang tersedia.
  12. 12. 3.3. Metode  Penelitan ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif, yaitu ditujukan untuk mengetahui kondisi yang sebelumnya belum diketahui. Dilihat dari sisi metodenya, maka kegiatan penelitian ini termasuk penelitian kebijakan (policy method) yakni penelitian yang dilakukan dengan analisis masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah; Sedangkan ditinjau dari tingkat eksplanasi dan Jenis Data yang digunakan, maka kegiatan penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif.
  13. 13. Target Responden  Responden perusahaan : 10 Rsp/ Kec  Responden Pemerintah :30 Rsp/ Kec  Responden Masyarakat : 30 Rsp/ Kec
  14. 14. 4. Hasil Peneltian 4.1. Responden Perusahaan Berdasarkan Jenis Usaha Karet, 11% Sawit, 3% Migas, 21% Batu Bara, 66%
  15. 15. 5.1.Tangapan Masyarakat Loa Kulu Muara Jawa SangaSanga Kembang Janggut Tenggaro ng Seberang Rerata Score Indikator Rerata 3.16 3.74 2.99 4.04 2.74 3,33 Nilai Score Raguragu Baik Raguragu Baik Raguragu Raguragu Masy arakat
  16. 16. 5.2. Tanggapan Unsur Perusahaan Perusah aan Rerata Nilai Score Loa Kulu Muara Jawa SangaSanga Kembang Janggut Tenggaro ng Seberang Rerata Score Indikator 4.12 4.09 3.97 4.36 3.97 4.10 Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik
  17. 17. 5.3. Tangapan Unsur Pemerintah Pemerint ah Rerata Nilai Score Loa Kulu Muara Jawa SangaSanga Kembang Janggut Tenggaro ng Seberang Rerata Score Indikator 3.53 4.19 3.96 4.48 4.22 4.08 Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik
  18. 18. 5.00 Rerata Tanggapan thd Implementasi CSR 4.48 4.36 4.50 4.00 3.50 4.19 4.09 3.74 4.12 3.53 3.16 3.00 3.97 3.96 4.22 3.97 4.04 2.99 2.73 2.50 Masy Persh 2.00 Pemrt 1.50 1.00 0.50 LK MJ SS KB J TgS
  19. 19. 6.1. KESIMPULAN..i   Baik responden unsur masyarakat maupun unsur perusahaan setuju bahwa CSR merupakan kegiatan rutin tahunan, disisi lain responden unsur masyarakat menyatakan bahwa belum seluruh perusahaan yang ada disekitarnya melaksanakan program CSR. Pemerintah menyadari bahwa program CSR sangat diperlukan dan selanjutnya perlu diatur melalui Peraturan Daerah untuk pelaksanaan atau implementasinya.
  20. 20. 6.1. KESIMPULAN..ii   Antara responden unsur perusahaan dan responden unsur pemerintah setuju bahwa dalam pelaksanaan CSR perlu dibentuk forum CSR yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa, kecamatan dan sampai tingkat kabupaten, serta diperlukan laporan berkala kepada pemerintah kabupaten atas pelaksanaan program CSR tersebut. Responden unsur masyarakat dan responden unsur perusahaan setuju bahwa program CSR terdiri dari program Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi, Program Pembangunan sarana fisik/infrastruktur serta dalam bentuk Program-Program Sosial.
  21. 21. 6.1. KESIMPULAN..ii   Responden unsur masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah setuju bahwa sasaran penting dalam program CSR adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini responden unsur pemerintah memandang perlu diatur mengenai reward dan punishment kepada perusahaan yang melaksanakan program CSR dan yang tidak melakukan program CSR. Belum ada kesamaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan terhadap jenis program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini responden unsur pemerintah menganggap perlu adanya sinergitas program pembangunan pemerintah dengan program-program SCR oleh perusahaan dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan kegiatan CSR.
  22. 22. 6.2. REKOMENDASI ..i   Pelaksanaan/Implementasi program CSR oleh perusahaan harus melibatkan masyarakat sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring program tersebut. Berkaitan dengan hal ini program CSR dapat dimulai bersamaan dengan musrenbang tingkat Desa/ Kelurahan serta Kecamatan maupun Kabupaten, sehingga terjadi sinergitas antara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan program CSR perusahaan. Diperlukan monitoring dan evaluasi rutin dalam rangka untuk memantau tingkat keberhasilan program CSR, baik pada tingkat perusahaan sebagai pelaksana program, pada tingkat Desa/Kelurahan maupun Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.
  23. 23. 6.2. REKOMENDASI ..ii   Perlunya forum koordinasi pelaksanaan CSR terutama pada perusahaan yang bergerak pada sector usaha yang sama agar program CSR berkelanjutan dan dapat berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat serta mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, baik di tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, serta tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Program CSR perlu diatur melalui Peraturan Daerah agar perusahaan dan masyarakat memperoleh kepastian hukum, sehingga tercipta kepastian keberlangsungan usaha bagi perusahaan dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat.

×