Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pengalokasian dana desa tahun 2018 melalui reformulasi kebijakan pengalokasian dana desa, evaluasi pelaksanaan dana desa tahun 2015-2017, dampak dana desa terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di perdesaan, serta indeks desa membangun untuk mengkategorikan status desa."

1. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
OPTIMALISASI DANA DESA
MELALUI
REFORMULASI PENGALOKASIAN
DANA DESA TAHUN 2018
1

2. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
2 EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA #1:
Perkembangan Pagu Anggaran
Pasal 72 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014:
Alokasi Dana Desa dari APBN bersumber dari Belanja
Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis
Desa secara merata dan berkeadilan.
Penjelasan Pasal 72 ayat (2):
• Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya
langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar
dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
• Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan
dialokasikan dengan memerhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan Desa.
46,982
60,000
2016
20,766
2015 2017
3,2% TKD
6,4% TKD
8,6% TKD
(miliar Rp)
Dana Desa dialokasikan sejak tahun 2015 sebesar Rp20,8T (3,2% dari TKD), meningkat
menjadi Rp47,0T (6,4% dari TKD) di tahun 2016 dan Rp60T (8,5% dari TKD) di tahun 2017.
60,000
8,5% TKD
2018

3. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
3 EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA #2:
Kebijakan Pengalokasian 2015-2017
CARA PERHITUNGAN
BOBOT
1. Jml. Penduduk Desa (25%);
2. Angka Kemiskinan Desa (35%);
3. Luas Wilayah Desa (10%);
4. Tingkat Kesulitan Geografis Desa (30%)
ALOKASI
DASAR
ALOKASI
FORMULA
90%
10%
PERTIMBANGAN
Proporsi
(Alokasi
Dasar:
Formula)
TA 2015
Rp20,7 Triliun
TA 2016
Rp46,9 Triliun
TA 2017
Rp60,0 Triliun
Rata-
rata/ Desa
(juta)
Alokasi
max
(juta)
Alokasi
min
(juta)
Rasio
Rata-
rata/ Desa
(juta)
Alokasi
max
(juta)
Alokasi
min
(juta)
Rasio
Rata-
rata/ Desa
(juta)
Alokasi
max
(juta)
Alokasi
min
(juta)
Rasio
90:10 280 1.121 254 1:4 628 2.221 570 1:4 800 2.819 726 1:4
80: 20 280 1.961 228 1:8 628 3.813 512 1:8 800 4.838 652 1 : 7
75: 25 280 2.382 215 1:11 628 4.610 483 1:10 800 5.848 616 1:10
0:100
(full
formula)
280 8.768 13 1:662 628 16.555 48 1:340 800 20.992 62,670 1:335
Hasil Perhitungan
1. Memperhatikan aspek pemerataan dan
keadilan;
2. Rasio penerima Dana Desa terkecil dan
terbesar adalah yang paling rendah 4:1;
3. Standar deviasi palling rendah.
Distribusi Dana Desa 2017 di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp19,1T (32,0%), sedangkan di luar Jawa dan Bali
sebesar Rp40,9T (68,0%). Hal ini sejalan dengan jumlah Desa di Pulau Jawa dan Bali sebanyak 23.111 Desa
(30,8%) dan Desa di luar Jawa dan Bali sebanyak 51.843 Desa (69,2%).

4. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
4
DD/kapita untuk Desa dengan jumlah
penduduk miskin:
• terbesar (9,7 juta orang) = Rp151 ribu.
• terkecil (296,6 ribu orang) = Rp4,85 juta.
.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JutaOrang
JutaRupiah
AD:AF=90:10 Jumlah Penduduk Miskin
Dana Desa perkapita
Rp3,8 juta
Dana Desa perkapita
Rp120,8 ribu
Jumlah Penduduk Miskin
9,7 Juta orang
Jumlah Penduduk Miskin
296,6 ribu orang
Ketimpangan Dana Desa Per Kapita:
DD/kapita untuk Desa dengan populasi
penduduk:
• terbesar = Rp120,8 ribu.
• terkecil = Rp3.879,1 ribu.
Distribusi Dana Desa Kurang Fokus
Pada Pengentasan Kemiskinan:
EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA #3:
Ketimpangan Distribusi Dana Desa Per Kapita
Gini ratio: 0,51

5. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Jalan Nasional
14.983,1 km
Jembatan
10.590,73 m
Bendungan
37 unit
Irigasi
1.025 km
Sanitasi
983.250 KK
Air Bersih
SPAM Perkotaan
2.924 lt/detik
SPAM Kawasan
Khusus
75 lt/detik
SPAM Regional
300 lt/detik
Perumahan
14.795 unit
Jalan Desa
66.179 km
Jembatan
511.484 m
MCK Desa
36.951 Unit
Air Bersih Desa
16.069 Unit
Tambatan Perahu
1.366 unit
Embung
686 unit Tembok
Penahan Tanah
37.926 unit
PAUD
11.221 unit
Posyandu
7.428 unit
Polindes
3.100unit
Sumur
13.988 Unit
Pasar Desa
1.810 unit
Drainase
65.573 Unit
Irigasi
12.540 unit
DANA DESA DANA K/L DANA K/LDANA DESA
OUTPUT ENGGUNAAN DANA DESA DAN
DANA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Rp40,8 T Rp30,7 T

6. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
INTEGRITY PROFESSIONALISM SYNERGY SERVICE PERFECTION
6KEMENTERIAN KEUANGAN
0.30 0.30 0.30
0.32
0.33 0.33 0.32
0.34
0.33
0.32 0.32
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rasio Gini di Perdesaan
-
100,000
200,000
300,000
400,000
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Indikator Kemiskinan di Perdesaan
Persentase
Penduduk Miskin di
Perdesaan (%)
Jumlah Penduduk
Miskin di Perdesaan
(juta orang)
Dana
Desa
Dana
Desa
Data 2017 untuk bulan Maret
Terjadi pemerataan pendapatan di
perdesaan setelah diberlakukannya
Dana Desa, yang ditunjukkan dengan
menurunnya rasio Gini di perdesaan dari
0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32
pada tahun 2016.
Jika dihubungkan dengan menurunnya
persentase dan jumlah penduduk
miskin di perdesaan, maka turunnya
rasio Gini tersebut berarti
kesejahteraan yang semakin merata,
dan bukan kemiskinan yang makin
merata.
DAMPAK DANA DESA:
Dampak Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Penduduk Miskin di Perdesaan

7. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
7
DESA SANGAT TERTINGGAL
IDM ≤ 0,4907
Desa yg rentan, karena
bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial,
sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensinya.
DESA TERTINGGAL
0,4907 < IDM ≤ 0,5989
Desa dengan potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi,
namun belum/kurang mampu
mengelolanya.
0,5989 < IDM ≤ 0,7072
Desa potensial menjadi Desa
Maju, tetapi belum mengelola
potensinya secara optimal.
DESA BERKEMBANG
0,7072 < IDM ≤ 0,8155
Desa yang memiliki kemampuan
mengelola potensi sumber daya
sosial, ekonomi dan ekologi.
DESA MAJU
IDM > 0,8155
Desa Maju yg mampu
membangun untuk peningkatan
kualitas hidup masyarakat Desa
secara berkelanjutan
DESA MANDIRI
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) #1
Komponen dan Kategori
IDM
Indeks Ketahanan Sosial
Indeks Ketahanan Ekonomi
Indeks Ketahanan Lingkungan
• Modal sosial;
• Kesehatan;
• Pendidikan; &
• Permukinan.
𝐼𝐷𝑀 =
1
3
(𝐼𝐾𝑆 + 𝐼𝐾𝐸 + 𝐼𝐾𝐿)

8. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
8
Modal Sosial
1. Memiliki solidaritas sosial
• Kebiasaan gotong royong di desa;
• Keberadaan ruang publik terbuka gratis;
• Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga;
• Terdapat kelompok kegiatan olahraga
2. Memiliki toleransi
• Warga Desa terdiri dari beberapa suku dan agama;
• Warga berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda;
3. Rasa aman penduduk
• Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling;
• Partisipasi warga mengadakan siskamling;
• Tingkat kriminalitas & konflik yang terjadi di Desa;
• Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa
4. Kesejahteraan sosial
• Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
• Terdapat penyandang kesejahteraan social;
• Terdapat penduduk yang bunuh diri.
Kesehatan
1. Pelayanan Kesehatan
• Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari
30 menit;
• Tersedia tenaga kesehatan bidan;
• Tersedia tenaga kesehatan dokter;
• Tersedia tenaga kesehatan lain
2. Keberdayaan Masyarakat
• Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu;
• Tingkat aktivitas posyanduc.
3. Jaminan Kesehatan
• Tingkat kepesertaan BPJS.
Permukiman
1. Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak
• Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air
minum yang layak
• Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan
mencuci.
2. Akses ke Sanitasi
• Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban
• Terdapat tempat pembuangan sampah
3. Akses ke Listrik
• Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
4. Akses ke Informasi dan Komunikasi
• Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal
yang kuat
• Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
• Terdapat akses internet
Pendidikan
1. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah
• Akses ke SD/MI kurang dari 3 kilometer;
• Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer;
• Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
2. Akses ke Pendidikan Non Formal
• Kegiatan pemberantasan buta aksara;
• Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
• Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC
• Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
3. Akses ke Pengetahuan
• Taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa
1. Keragaman Produksi Masyarakat Desa
• Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonom penduduk.
2. Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan
• Akses penduduk ke pusat perdagangan;
• Terdapat sektor perdagangan di permukiman;
• Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
3. Akses Distribusi/Logistik
• Terdapat kantor pos dan jasa logistik.
4. Akses Ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan
• Tersedianya lembaga perbankan umum;
• Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
• Akses penduduk ke kredit.
5. Lembaga Ekonomi
• Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi).
6. Keterbukaan Wilayah
• Terdapat moda transportasi umum;
• Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat
atau lebih;
• Kualitas jalan Desa;
1. Kualitas Lingkungan
• Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
• Terdapat sungai yang terkena limbah
2. Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana
• Kejadian bencana alam;
• Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam.
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) #2
Indikator - Indikator

9. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
9 STATUS DESA PER WILAYAH
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Papua
sangat tertinggal tertinggal berkembang maju mandiri JPM alokasi
Total
Desa
23.005 (31,2%) 23.116 (31,4%) 6.580 8,93%) 8.677(11,8%) 3.946(5,35%) 2.116 (2,87%) 6.269 (8,51%)
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun
2015
Pengalokasian Dana Desa 2017 menghasilkan distribusi dana yang masih timpang antar kab/kota & antarwilayah dan belum berkontribusi
secara optimal terhadap penanggulangan kemiskinan. Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah penduduk miskin (JPM) 17,1 juta jiwa mendapat
Dana Desa Rp19 triliun, hampir sama dengan pulau Sumatera dengan JPM 5,7 juta jiwa mendapat Dana Desa sebesar Rp17,9 triliun.
SGT TERTINGGAL TERTINGGAL BERKEMBANG MAJU MANDIRI JPM Alokasi
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
SUMATERA 3.571 15,50% 13.705 59,60% 5.321 23,10% 395 1,70% 13 0,06% 5.758.022 19,97% Rp17,997 T 30,00%
JAWA-BALI 263 1,10% 6.953 30,10% 12.784 55,30% 2.960 12,80% 156 0,70% 17.163.317 59,51% Rp19,187 T 31,98%
KALIMANTAN 2.497 37,90% 3.089 46,90% 927 14,10% 66 1% 1 0,02% 846.968 2,94% Rp 5,258 T 8,76%
SULAWESI 854 9,80% 5.161 59,50% 2.582 29,80% 79 0,90% 1 0,01% 2.095.245 7,27% Rp 6,873 T 11,45%
NUS-RA 476 12,10% 2.570 65,10% 827 20,90% 70 1,80% 3 0,08% 411.549 1,43% Rp 3,225 T 5,38%
MALUKU 832 39,30% 988 46,70% 270 12,80% 26 1,20% 0 0% 2.234.230 7,75% Rp 1,794 T 2,99%
PAPUA 4.960 79,10% 1.126 17,90% 171 2,70% 12 0,19% 0 0% 330.254 1,15% Rp 5,665 T 9,44%
• Dengan DD yang hampir sama di Jawa dan Sumatera, namun jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumatera mencapai 75,1%, jauh lebih banyak
dibandingkan dengan Jawa-Bali yang hanya 31,1%.
• Demikian juga di Papua dengan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal mencapai 97,0% hanya mendapatkan DD Rp5,7 T. Hal sama juga terjadi di Maluku yang
jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal mencapai 86%

10. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
10 JUMLAH DAN STATUS DESA DI DAERAH TERTINGGAL,
PERBATASAN DAN KEPULAUAN
138
3,017
17,600
4,767
21,378
2,304
13
335
4,392
8,835
11,506
669
0
5000
10000
15000
20000
25000
Mandiri Maju Berkembang Tertinggal Sangat Tertinggal Blm diklasifikasi
JumlahDesa
Jumlah Desa Di Daerah Non Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Jumlah Desa Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
Jumlah desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan mencapai sebanyak 25.750 desa (34,35%). Dari
jumlah tersebut, hampir 80% termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal.

11. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
11
Sulawesi memiliki daerah afirmasi paling banyak (42 daerah,
23,6%) namun hanya memiliki jumlah penduduk miskin sebesar
14,9%. Sumatera dan Papua memiliki daerah afirmasi relatif sama
(17,98% dan 19,10%) namun memiliki jumlah penduduk miskin
yang jauh berbeda (16,32% dan 4,08%)
JUMLAH DAERAH DAN DESA DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN,
DAN KEPULAUAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
Sumatera Jawa-Bali
Kalimant
an
Sulawesi
Nusa
Tenggara
Maluku Papua
Jml Daerah 32 6 15 42 29 20 34
JPM 1,086,111 1,286,503 376,767 991,662 2,232,778 411,493 271,833
32
6
15
42
29
20
34
1,086,111
1,286,503
376,767
991,662
2,232,778
411,493
271,833
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sumatera Jawa-Bali
Kalimanta
n
Sulawesi
Nusa
Tenggara
Maluku Papua
DST 3,537 263 2,219 837 484 828 5,699
DT 13,685 6,954 2,010 5,160 2,603 1,138 1,281
JPM 1,086,111 1,286,503 376,767 991,662 2,232,778 411,493 271,833
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
DST: Desa Sangat Tertinggal
DT: Desa Tertinggal
JPM: Jumlah Penduduk Miskin
Nusa Tenggara memiliki Jumlah Penduduk Miskin paling besar
(33,54%) namun hanya memiliki Desa Sangat Tertinggal dan
Desa Tertinggal sebesar 6,61% sedangkan Sumatera yang hanya
memiliki Jumlah Penduduk Miskin 16,31% memiliki Desa
Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal sebesar 36,88%

12. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI
REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA
REFORMULASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN
DAN PENGALOKASIAN
IMPLIKASI REFORMULASI KEBIJAKAN
PENGALOKASIAN
 Penyesuaian bobot:
1. variabel jumlah penduduk miskin; dan
2. indeks kesulitan geografis.
 mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi
AF.
12
Dana Desa = 10% dari dan di luar Dana TKD
Memerhatikan pemerataan & keadilan, untuk:
 Pengentasan kemiskinan
 Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa
 Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras
pelayanan publik antardesa.
 Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal,
serta desa di daerah perbatasan, kepulauan, dan
tertinggal
Penyempurnaan formula distribusi Dana Desa melalui:
mengatasi kemiskinan;
Perbaikan ketimpangan fiskal antardesa dengan
meningkatkan DD/kapita di desa dengan populasi
penduduk besar dan sebaliknya;
Distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran
jumlah penduduk miskin; dan
Memberikan afirmasi kepada Desa tertinggal dan sangat
tertinggal, serta Desa di Daerah Tertinggal, Perbatasan,
dan Kepulauan.
Memperbaiki ketimpangan antar desa dalam alokasi
dana desa dengan Indeks Gini yang rendah;

13. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
DANA DESA PER
KAB/KOTA
10 %
Formula
25% x Jumlah Penduduk
Desa
35% x Jumlah Penduduk
Miskin Desa
10% x Luas Wilayah Desa
30% x IKK
2017
90%
Alokasi Dasar
DANA DESA PER
KAB/KOTA
Alokasi
Afirmasi
PERUBAHAN FORMULASI OPSI I
Porsi
Alokasi Dasar
Desa Tertinggal
Desa Sangat
Tertinggal
Desa
berkembang di
Daerah
Tertinggal,
Perbatasan, dan
Kepulauan
Alokasi
Formula
α1 x Jumlah
Penduduk Desa
α2 x Jumlah
Penduduk Miskin
Desa
α3 x Luas Wilayah
Desa
α4 x IKK
Keterangan: α1, α2, α3, α4 = bobot masing-masing variabel
DANA DESA PER
KAB/KOTA
Y %
Formula
α1 x Jumlah Penduduk
Desa
α2 x Jumlah Penduduk
Miskin Desa
α3 x Luas Wilayah Desa
α4 x IKK
X%
Alokasi Dasar
PERUBAHAN FORMULASI OPSI II
Perubahan Reformulasi Dana Desa dilakukan melalui 2 (dua) opsi:
- OPSI 1: Dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF)
- OPSI 2: Dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF)
13 REFORMULASI PENGALOKASIAN

14. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
14 HASIL SIMULASI OPSI 1:
Rata-rata DD, Min-Max DD, dan Rasio Gini (Pagu Rp60.000 M)
No. Komposisi
Bobot AD Min DD Min DD (Juta Rp) Max DD Max DD (Juta Rp)
Rata-
Rata DD
Rata-Rata DD (JutaRp)
Rasio
Gini
JP:JPM:LW:IKK (Juta Rp) (Juta Rp)
Desa
Tertinggal
Desa
Sangat
Tertinggal
(Juta Rp)
Desa
Tertinggal
Desa
Sangat
Tertinggal
(Juta Rp)
Desa
Tertinggal
Desa
Sangat
Tertinggal
Baseline(2017)
AD:AF=90:10 25:35:10:30 720.44 726.71 726.95 728.88 2,168.63 1,856.99 2,026.86 800.49 791.78 787.00 0.510
Alternatif(2018):
1 70:5:25 5:60:25:10 560.34 565.65 669.04 772.14 7,875.49 4,557.37 5,605.28 800.49 842.49 931.09 0.499
2 60:5:35 10:50:20:20 480.29 495.31 596.83 707.20 8,785.70 5,822.56 5,675.65 800.49 839.38 930.99 0.486
3 60:5:35 15:40:20:25 480.29 497.96 600.39 716.70 7,964.96 5,419.31 5,236.56 800.49 844.12 949.20 0.491
4 65:5:30 15:40:20:25 520.32 535.46 637.94 752.33 6,935.75 4,768.45 4,626.50 800.49 846.86 951.62 0.498
1. Penurunan proporsi AD;
2. Peningkatan proporsi AF;
3. Pemberian Afirmasi
4. Penambahan bobot variabel JPM dan LW
Distibusi Dana Desa yang lebih merata dan lebih berkeadilan,
ditunjukkan dengan Rasio Gini yang semakin mengecil, dan afirmasi
kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal di daerah tertinggal,
perbatasan dan kepulauan ditunjukkan dengan rata-rata alokasi
Dana Desa untukDesa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang
meningkat.
*)Opsi simulasi lainnya terdapat dalam lampiran

15. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
15 HASIL SIMULASI OPSI 1:
PERBANDINGAN PERUBAHAN MEDIAN ALOKASI PER KAPITA DANA DESA TERHADAP BASELINE, MENURUT
JUMLAH PENDUDUK
No. Komposisi
Bobot
JP:JPM:LW:IKK
Kelompok Desa
dg Populasi
Penduk Miskin
Terkecil
Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 5 Desil 6 Desil 7 Desil 8 Desil 9
Kelompok
Desa dg
Populasi
Penduduk
Miskin
Terbesar
Baseline(eksisting)
90:0:10 25:35:10:30 3,885.77 1,924.31 1,254.45 886.30 652.06 481.29 354.28 262.83 191.47 120.84
Alternatif:
1 70:5:25 5:60:25:10 3,919.84 1,877.49 1,197.92 839.63 613.75 451.71 334.03 252.22 187.89 123.66
Perubahan 0.88% -2.43% -4.51% -5.27% -5.87% -6.15% -5.72% -4.04% -1.87% 2.33%
2 65:5:30 5:60:25:10 3,794.33 1,743.65 1,118.13 793.21 586.19 437.43 327.98 252.45 192.45 130.89
Perubahan -2.35% -9.39% -10.87% -10.50% -10.10% -9.11% -7.42% -3.95% 0.51% 8.32%
3 60:5:35 10:50:20:20 3,777.11 1,705.66 1,099.46 783.26 583.63 435.83 328.28 254.21 193.86 133.48
Perubahan -2.80% -11.36% -12.35% -11.63% -10.49% -9.45% -7.34% -3.28% 1.25% 10.45%
4 60:5:35 15:40:20:25 3,863.14 1,726.55 1,110.72 791.93 589.17 436.46 327.74 252.35 191.43 131.19
Perubahan -0.58% -10.28% -11.46% -10.65% -9.64% -9.31% -7.49% -3.99% -0.02% 8.57%
Penurunan bobot AD dan peningkatan bobot AF, yang disertai dengan penambahan bobot pada variabel Jumlah Penduduk Miskin, akan
menghasilkan perbaikan distribusi Dana Desa yang lebih berpihak kepada penduduk miskin.

16. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
16 HASIL SIMULASI OPSI 1:
Perbandingan Distribusi Dana Desa Antar Wilayah
No. Komposisi
JP:JPM:LW:I
KK
Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi
Maluku,
Total
Papua
JPM(Ribu) 5,757 17,167 2,233 847 2,095 740 28,840
Proporsi 20.00% 59.50% 7.70% 2.90% 7.30% 2.60% 100.00%
Baseline (eksisting) Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal % Nominal %
2017(90:10) 25:35:10:30 17,997.09 30.00% 19,187.18 31.98% 3,225.31 5.38% 5,258.33 8.76% 6,872.73 11.45% 7,459.35 12.43% 60,000 100%
Alternatif:
1 70:5:25 5:60:25:10 16,707.61 27.85% 19,381.67 32.30% 3,543.12 5.91% 5,507.71 9.18% 6,598.66 11.00% 8,261.24 13.77% 60,000 100%
2 65:5:30 5:60:25:10 16,464.71 27.44% 19,727.57 32.88% 3,571.75 5.95% 5,537.89 9.23% 6,500.71 10.83% 8,197.36 13.66% 60,000 100%
3 60:5:35 10:50:20:20 16,298.83 27.16% 19,787.36 32.98% 3,566.83 5.94% 5,495.54 9.16% 6,525.65 10.88% 8,325.80 13.88% 60,000 100%
4 60:5:35 15:40:20:25 16,385.49 27.31% 19,368.44 32.28% 3,509.25 5.85% 5,598.48 9.33% 6,592.61 10.99% 8,545.74 14.24% 60,000 100%
• Penurunan bobot AD dan peningkatan bobot AF, yang disertai dengan penambahan bobot pada variabel Jumlah Penduduk Miskin, akan menghasilkan distribusi Dana Desa yang
lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin.
• Pulau Jawa dan Bali dengan penduduk miskin yang mencapai 59,5% akan mendapatkan Dana Desa berkisar 32%-33% dari share nasional, yang berarti meningkat. Demikian juga
dengan Dana Desa di Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara juga relative mengalami peningkatan. Sementara itu, Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk
miskin yang jauh lebih rendah dari Jawa akan mendapatkan Dana Desa yang lebih sedidkit dibandingkan Jawa yaitu sekitar 27%.

17. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
17 HASIL SIMULASI OPSI 1:
Summary Distribusi Dana Desa Pagu Rp60.000 M
Formula
90:0:10 65:5:30 60:5:35 60:5:35 65:5:30
JP:JPM:LW:IKG
10:25:35 30:5:60 35:10:50 35:15:40 30:15:40
Distribusi Dana Desa
Dana Desa Untuk Desa Sangat Tertinggal (Miliar Rp) 10,688.91 11,618.86 11,655.90 11,858.96 11,901.96
(%) 17.81% 19.36% 19.43% 19.76% 19.84%
% Penduduk pada Desa Sangat Tertinggal terhadap Total Nasional 6.07% 6.07% 6.07% 6.07% 6.07%
Dana Desa Untuk Desa Tertinggal (Miliar Rp) 26,088.34 25,620.99 25,508.03 25,496.04 25,594.80
(%) 43.48% 42.70% 42.51% 42.49% 42.66%
% Penduduk pada Desa Tertinggal terhadap Total Nasional 34.92% 34.92% 34.92% 34.92% 34.92%
Dana Desa Untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan,
Kepulauan
(Miliar Rp) 20,459.56 22,121.63 22,229.14 22,435.18 22,456.15
(%) 34.10% 36.87% 37.05% 37.39% 37.43%
Dana Desa perkapita Daerah Tertinggal, Perbatasan,
Kepulauan
( Ribu Rp) 1,015.23 1,026.19 1,029.09 1,041.27 1,058.35
Dana Desa perkapita non Daerah Tertinggal,
Perbatasan, Kepulauan
( Ribu Rp) 396.98 363.71 362.36 361.79 364.22
Dana Desa Untuk Desa dengan JPM Tinggi (Miliar Rp) 19,167.25 21,949.22 22,016.43 21,305.62 20,756.43
(%) 31.95% 36.58% 36.69% 35.51% 34.59%
Dana Desa Untuk Desa dengan JPM Rendah (Miliar Rp) 17,331 15,948 15,899 16,397 16,746
(%) 28.89% 26.58% 26.50% 27.33% 27.91%
Distibusi Dana Desa yang lebih merata dan lebih berkeadilan, dibuktikan dengan distribusi Dana Desa untuk Desa sangat tertinggal meningkat, Dana Desa
untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan kepulauan meningkat dan Dana Desa untuk Desa dengan Jumlah Penduduk miskin tinggi meningkat, sehingga dapat
memperbaiki ketimpangan fiskal antar daerah dan membantu mengatasi kemiskinan.

18. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
18 HASIL SIMULASI OPSI 2:
Rata-rata DD, Min-Max DD, dan Rasio Gini (Pagu Rp60.000 M)
1. Penurunan proporsi AD;
2. Peningkatan proporsi AF;
3. Penambahan bobot
variabel JPM.
Distibusi Dana Desa yang lebih merata dan lebih berkeadilan,
dibuktikan dengan Rasio Gini yang semakin mengecil,
sehingga dapat memperbaiki ketimpangan fiskal antar daerah
dan membantu mengatasi kemiskinan.

19. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
19 HASIL SIMULASI OPSI 2:
Perbandingan Distribusi Dana Desa Antar Wilayah
• Penurunan bobot AD dan peningkatan bobot AF, yang disertai dengan penambahan bobot pada variabel Jumlah Penduduk Miskin, akan menghasilkan distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran
jumlah penduduk miskin.
• Pulau Jawa dan Bali dengan penduduk miskin yang mencapai 59,5% akan mendapatkan Dana Desa berkisar 32%-34% dari share nasional, yang berarti meningkat. Demikian juga dengan Dana Desa di Maluku,
Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara juga relative mengalami peningkatan. Sementara itu, Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk miskin yang jauh lebih rendah dari Jawa akan mendapatkan
Dana Desa yang lebih sedidkit dibandingkan Jawa yaitu sekitar 27-28%.

20. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
20 HASIL SIMULASI OPSI 2:
Summary Distribusi Dana Desa Pagu Rp60.000 M
• Distibusi Dana Desa yang lebih merata dan lebih berkeadilan, dibuktikan dengan distribusi Dana Desa Desa sangat tertinggal meningkat, Dana Desa untuk
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan kepulauan meningkat dan Dana Desa untuk desa dengan Jumlah Penduduk miskin tinggi meningkat, sehingga dapat
memperbaiki ketimpangan fiskal antar daerah dan membantu mengatasi kemiskinan Distribusi Dana Desa untuk Desa Sangat tertinggal meningkat

21. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
21
OPSI 1
Penurunan proporsi AD, peningkatan proporsi AF,
pemberian afirmasi, serta penambahan bobot variabel
JPM dan LW, menghasilkan:
• distibusi Dana Desa yang lebih merata dan
berkeadilan, serta keberpihakan kepada desa sangat
tertinggal, desa tertinggal dan desa di daerah
tertinggal, perbatasan dan kepulauan (afirmasi)
• membantu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan
sarana & prasarana antardesa
• mempunyai rasio gini yang semakin rendah.
• memerlukan perubahan regulasi melalui Undang-
Undang APBN.
OPSI 2
Penurunan proporsi AD, peningkatan proporsi
AF, dan penambahan bobot variabel JPM dan
IKK menghasilkan distribusi Dana Desa yang
lebih merata dan berkeadilan, dibuktikan
dengan Rasio Gini yang semakin rendah,
memperbaiki ketimpangan fiskal antardesa dan
membantu mengatasi kemiskinan.
KESIMPULAN

22. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
TERIMA KASIH

23. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
23 HASIL SIMULASI OPSI 1:
Rata-rata DD, Min-Max DD, dan Rasio Gini (Pagu Rp60.000 M)
No. Komposisi
Bobot AD Min DD Min DD (Juta Rp) Max DD
Rasio Gini
JP:JPM:LW:IKK (Juta Rp) (Juta Rp)
Desa
Tertinggal
Desa Sangat
Tertinggal
(Juta Rp)
Baseline(2017)
AD:AF=90:10 25:35:10:30 720.44 726.71 726.95 728.88 2,168.63 0.510
Alternatif(2018):
1 75:5:20 5:60:25:10 600.37 604.61 707.89 810.94 6,452.48 0.507
2 70:5:25 5:60:25:10 560.34 565.65 669.04 772.14 7,875.49 0.499
3 65:5:30 5:60:25:10 520.32 526.69 630.19 733.35 9,298.49 0.491
4 60:7.5:32.5 10:50:20:20 480.29 494.24 647.26 808.51 8,192.46 0.498
5 60:5:35 10:50:20:20 480.29 495.31 596.83 707.20 8,785.70 0.486
6 60:7.5:32.5 15:40:20:25 480.29 496.70 650.57 817.33 7,430.34 0.503
7 60:5:35 15:40:20:25 480.29 497.96 600.39 716.70 7,964.96 0.491
8 65:5:30 15:40:20:25 520.32 535.46 637.94 752.33 6,935.75 0.498