1. Optimalisasi Peran APIP sebagai
Early Warning System dan Quality
Assurance
Disampaikan oleh Drs. Riyadi Sunarto
pada Acara Gelar Pengawasan Daerah
tahun 2019
2. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP Nomor 60 Tahun 2006 tentang SPIP
PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
APBD beserta perubahannya PP No 8 Tahun 2016
PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014
tentang Desa
Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Jakwas Tahun 2020
3. TUJUAN
Early warning system untuk memberikan
peringatan dini (tindakan preventif) , dengan
memberikan rekomendasi yang menghasilkan
perbaikan sistem maupun program yang akan
dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan
Quality asurance memberikan bimbingan pada
manajemen terhadap pengendalian resiko dan
menjamin program yang sedang dilaksanakan
mencapai tujuan yang diharapkan.
4. FUNGSI APIP
fungsi APIP sebagai early warning system dan
quality assurance melalui upaya pengawasan
dalam mewujudkan tiga peran efektif APIP
(assurance activities; consulting/advisory
activities, anti corruption activities).
5. ASSURANCE ACTIVITIES
memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah
6. ANTI CORRUPTION ACTIVITIES
memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah untuk mencegah perilaku
korupsi
13. TINDAK LANJUT LHP BPK
Khusus untuk Pemutakhiran Data Tindak
Lanjut BPK dilakukan sebanyak 2 kali yaitu
bulan Juli dan Desember.
Untuk capaian sampai dengan semester 2 TA
2019 sebesar 90,66% (tertinggi no 2 se
Propinsi DIY)
14. PEMERIKSAAN DESA
Dasar :
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Jakwas Tahun 2020
- Perda KP Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Keuangan Desa
Sasaran Pemeriksaan :
Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2018-2019
Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
15. SASARAN PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban
Realiasasi Pelaksanaan APBDesa TA 2018-
2019 (87 Desa)
Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
(30 Desa)
17. Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Realiasasi
Pelaksanaan APBDesa
Jumlah Desa Yang Diperiksa 87 Desa
Jumlah Temuan : 159 temuan
Jumlah Rekomendasi : 233 rekomendasi
Jumlah Selesai ditindaklanjuti : 166 rekomendasi
Jumlah Nilai temuan : Rp918.574.431,8
Jumlah Tindak Lanjut : Rp506.007.033,8
18. Nilai temuan sebesar Rp918.574.431,8
terdiri dari :
- Kerugian desa (setor kembali) Rp487.400.328
- Koreksi pembukuan Rp183.506.115,8
- Pajak belum disetor Rp65.373.217
- Sewa TKD/Kios Desa Rp182.294.771
Untuk temuan kerugian telah
ditindaklanjuti.
19. Desa yang tidak ada temuan, namun
masih terdapat hal-hal yang masih
harus diperhatikan (6 desa) :
Desa Karangwuluh
Desa Brosot
Desa Sidomulyo
Desa Demangrejo
Desa Banjarharjo
Desa Gerbosari
20. Desa yang tidak ada temuan maupun hal-hal yang masih
harus diperhatikan (11 desa)
Desa Pendoworejo
Desa Nomporejo
Desa Tayuban
Desa Ngargosari
Desa Srikayangan
Desa Gulurejo
Desa Ngentakrejo
Desa Cerme
Desa Jatirejo
Desa Purwosari
Desa Kanoman
21. Pemeriksaan AMJ Kepala Desa
Jumlah Desa Yang Diperiksa 30 Desa
Jumlah Temuan : 41 temuan
Jumlah Rekomendasi : 63 rekomendasi
Jumlah Selesai ditindaklanjuti : 41 rekomendasi
Jumlah Nilai temuan : Rp453.060.897,00
Jumlah Tindak Lanjut : Rp235.757.361,00
22. Pemeriksaan AMJ
Nilai temuan sebesar Rp453.060.897,00 terdiri
dari :
- Kerugian desa (setor kembali) Rp392.704.612,00
- Sisa nya merupakan temuan pajak yang belum disetor
23. Desa yang tidak ada temuan, namun
masih terdapat hal-hal yang masih harus
diperhatikan (4 desa)
Desa Temon Wetan
Desa Kulwaru
Desa Sendangsari
Desa Pagerharjo
24. Desa Kanoman
Desa Pendoworejo
Desa Tawangsari
Desa Ngargosari
26. 26
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
KEBIJAKAN UMUM TKDD APBN 2020
❑ Mempercepat penyediaan
infrastruktur publik dan penguatan
kualitas SDM, terutama melalui
bidang pendidikan, kesehatan, air
minum, perlindungan sosial, dan
konektivitas antarwilayah.
❑ Meningkatkan daya saing melalui
inovasi, kemudahan berusaha, tata
kelola pemerintahan, dan kebijakan
insentif yang mendukung iklim
investasi.
❑ Meningkatkan produktivitas
terutama berorientasi ekspor melalui
pengembangan potensi ekonomi
daerah.
“TKDD diarahkan untuk mendukung
perbaikan kualitas layanan dasar publik di
daerah, akselerasi daya saing, dan
mendorong belanja produktif yang dapat
meningkatkan aset daerah”
(Triliun Rp)
Rp814,42 T
Outlook APBN
2019
Rp856,9 T
APBN 2020
Tumbuh 5,22%
Postur 2019
APBN
2019
Outlook
2019
APBN 2020
Selisih
APBN
2020 dgn
Outlook
2019
% Selisih
Outlook
2019
(1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3)
(6)=(5)/(3
)
Transfer ke Daerah 756,77 744,59 784,95 40,36 5,42%
A. Dana Perimbangan 724,59 712,41 747,2 34,79 4,88%
1. Dana Transfer Umum 524,22 520,83 544,67 23,84 4,58%
a. Dana Bagi Hasil 106,35 103,03 117,58 14,55 14,12%
1) Pajak 52,44 51,53 56,23 4,7 9,12%
2) Sumber Daya Alam 53,91 46,57 48,84 2,27 4,87%
3) Kurang Bayar 4,93 12,5 7,57 153,55%
b. Dana Alokasi Umum 417,87 417,80 427,09 9,29 2,22%
2. Dana Transfer Khusus 200,37 191,58 202,53 10,95 5,72%
a. DAK Fisik 69,33 65,86 72,25 6,39 9,70%
b. DAK Non Fisik 131,04 125,72 130,28 4,56 3,63%
B. Dana Insentif Daerah 10 10 15 5 50,00%
C. Dana Otonomi Khusus &
Dana Keistimewaan
DIY
22,18 22,18 22,75 0,57 2,57%
1. Dana Otsus 20,98 20,98 21,43 0,45 2,14%
2. Dana Keistimewaan
DIY
1,2 1,2 1,32 0,12 10,00%
Dana Desa 70 69,83 72 2,17 3,11%
JUMLAH 826,77 814,42 856,95 42,53 5,22%
27. 27
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
SEBARAN PAGU DANA DESA 2020
Sulawesi
Utara
Pagu DF 1,85 T
Pagu DD 1,24 T
Gorontalo
Pagu DF 0,99 T
Pagu DD 0,64 T
Sulawesi
Tengah
Pagu DF 2,51 T
Pagu DD 1,61 T
Sulawesi
Tenggara
Pagu DF 2,44 T
Pagu DD 1,65 T
Sulawesi
Selatan
Pagu DF 3,44 T
Pagu DD 2,35 T
Sulawesi
Barat
Pagu DF 1,23 T
Pagu DD 0,57 T
Maluku
Utara
Pagu DF 1,64 T
Pagu DD 0,92 T
Maluku
Pagu DF 2,02 T
Pagu DD 1,16 T
Papua Barat
Pagu DF 2,12 T
Pagu DD 1,56 T
Papua
Pagu DF
4,89 T
Pagu DD
5,41 T
Kalimantan
Barat
Pagu DF 2,44 T
Pagu DD 2,04 T
Kalimantan
Utara
Pagu DF 0,75 T
Pagu DD 0,49 T
Kalimantan
Timur
Pagu DF 1,55 T
Pagu DD 0,91 T
Kalimantan
Tengah
Pagu DF 1,95 T
Pagu DD 1,40 T
Kalimantan
Selatan
Pagu DF 1,55 T
Pagu DD 1,53 T
Aceh
Pagu DF
2,71 T
Pagu DD
5,05 T
Sumatera
Utara
Pagu DF 3,64 T
Pagu DD 4,55 T
Sumatera Barat
Pagu DF 2,33 T
Pagu DD 0,96 T
Jambi
Pagu DF
1,44 T
Pagu DD
1,22 T
Kepulauan
Riau
Pagu DF 1,06 T
Pagu DD 0,27 T
Bangka
Belitung
Pagu DF 0,86 T
Pagu DD 0,32 T
Bengkulu
Pagu DF 1,28 T
Pagu DD 1,10 T
Sumatera
Selatan
Pagu DF 2,35 T
Pagu DD 2,71 T
Lampung
Pagu DF 2,26 T
Pagu DD 2,45 T
Riau
Pagu DF 2,15 T
Pagu DD 1,47 T
DKI Jakarta
Pagu DAKF 0,02 T
Banten
Pagu DAKF 0,83 T
Pagu DD 1,12 T
Jawa Barat
Pagu DAKF 4,07 T
Pagu DD 5,94 T
Yogyakarta
Pagu DAKF 0,73 T
Pagu DD 0,44 T
Jawa Timur
Pagu DAKF 4,60 T
Pagu DD 7,65 T
Bali
Pagu DAKF 0,88 T
Pagu DD 0,65 T
Nusa Tenggara
Timur
Pagu DAKF 3,53 T
Pagu DD 3,09 T
Nusa Tenggara
Barat
Pagu DAKF 2,05 T
Pagu DD 1,23 T
Jawa Tengah
Pagu DAKF 3,96 T
Pagu DD 8,20 T
28. Kegiatan PengawasanTahun 2020
a. Audit Reguler OPD : 40 OPD
- Audit Kinerja : 15 OPD
-Audit Operasional : 25 OPD
b. Audit Reguler Desa : 87 desa
c. AuditAMJ Desa : 2 desa
d. Audit Dana Keistimewaan : 8 obrik
e. Audit khusus/kasus, Pengaduan Masyarakat : 5 obrik
29. a. Reviu LKPD dan LK OPD 43 Obyek
b. Reviu RKPD dan RKPD-P 2 Obyek
c. Reviu Renja dan Renja-P 84 Obyek
d. Reviu KUA-PPAS dan KUA-PPAS-P 2 Obyek
e. Reviu RKA OPD 42 Obyek
f. Reviu LKjIP Bupati dan OPD 43 Obyek
g. Reviu DAK Fisik 23 Sub bidang
30. a. Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK-RI
b. Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan APIP
c. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
d. Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS)
e. Verifikasi LHKASN
f. Evaluasi Pelaksanaan MCP
g. Evaluasi SPIP dan Manajemen Risiko
h. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
31. a. Penilaian Zona Integritas
b. Pelaksanaan Saber Pungli
c. Cash Opname dan Stock Opname
32. a. Gelar Pengawasan Daerah
b. Survey Penilaian Integritas
c. Peningkatan Kapabilitas APIP
d. Peningkatan Pelatihan Mandiri
e. Pendidikan dan Pelatihan
f. Klinik Konsultasi
