Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar yang sadar hukum dan HAM melalui beberapa kegiatan seperti pembentukan tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM serta forum pelajar sadar hukum dan HAM. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap hukum dan HAM.
1. DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH TAHUN 2023
Keluarga
Sadar
Hukum
Oleh :
TIM PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN
HAM
PROVINSI JAWA BARAT
4. Menurut Friedman, 1998 dikutip oleh Suprajitno 2004 : 1
Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan
keterikatan aturan emosi dan individu mempunyai peran masing-masing yang
merupakan bagian dari keluarga.
Menurut Hasibuan (2012:193), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara
sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”.
Menurut Utrecht
Definisi hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.
Tahukah Kamu?
5. Pengetahuan Kesadaran Hukum
(1)Wajib dilaksanakan semua pihak atau warga negara Huku
m suatu system yang digunakan untuk mengatur;
(2)Munculnya hukum adanya manusia, mengatur norma kehid
upan masyarakat;
(3)Fungsinya hukum, mengatur semua aturan kehidupan sem
ua manusia dan Regulasi dalam pemerintah
(4)Sanksi dilakukan untuk memberikan kejeraan bagi orang y
ang melanggar, dalam pengaturan jalannya roda pemerinta
han.
Hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah
bisa terjadi apabila Kesadaran Hukum nya tinggi ,
serta hukum tidak pernah mengikat , kecuali atas
dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh
6. Pemahaman Kesadaran Hukum
Didasari Dengan Pengetahuan,Pemahaman , Kesadaran akan Hukum akan
akan menjadikan manusia mentaati semua rambu2 kehidupan .
Bagaimana Agar Bisa Terwujud Tentang Kesadaran Hukum Itu?
Adanya TINDAKAN bisa berupa Sanksi ataupun Penghargaan .
Pendidikan (Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Hukum kunci agar manusia bisa
menjadi sosok SADAR .
Kampanye (Bentuk Pengenalan Terhadap Hukum, memiliki kesadaran terhadap diri
sendiri bangun untuk bisa mentaati segala macam aturan yang berlaku dalam
Masyarakat,salah satu : contoh sebagai pelajar harus taat tehadap aturan sekolah da
n lingkungan di sekitar tempat tinggal dan aturan dalam bermasyarakat
8. DASAR HUKUM
KELUARGA SADAR HUKUM
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublIk
Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi M
anusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun
2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum;
2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan
Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
3. Lampiran V: Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan
Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penyuluhan Hukum di Jawa Barat;
5. SK Gubernur tentangTim Pembinaan Kesadaran Hukum- HAM
NO180.05/Kep.648-Disdik2018. Forum Pelajar Sadar Hukum
HAM No W11.HA.03.05-6082Tahun 2018 -2020
9. ▪ Kesadaran Hukum adalah: Nilai-nilai yang hidup didlam seti
ap manusia dan masyarakat dalam bentu pemahaman dan
ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan perat
uran perundang- undangan
▪ Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut KADARK
UM adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga mas
yarakat yang dengan kemauannya berusaha sendiri untuk
meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya
▪ Pembinaan dilakukan oleh Tim Kesadaran Hukum yang dib
eri mandat tugas dengan SK Gubernur dengan tujuan mem
berikan pembinaan kepada generasi muda khususnya pelaj
ar di Jawa Barat. Suatu upaya peningkatan kualitas masyar
akat dan generasi muda serta Pelajar
10. Tujuan:
➢ Mewujudkan kesadaran hukum pelajar, masyarakat
dan aparatur.
➢ sehingga setiap pelajar, masyarakat dan aparatur
menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga
negara; dan
➢ mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku
yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta
menghormati Hak Asasi Manusia
12. Hak Asasi Manusia adalah
prinsip-prinsip moral atau
norma-norma, yang
menggambarkan standar
tertentu dari perilaku
manusia, dan dilindungi
secara teratur sebagai
hak-hak hukum dalam
hukum kota dan
internasional.
13. Hak Asasi Manusia adalah hak yang
dibawa manusia sejak lahir dan secara
kodrati melekat karenanya tak bisa
diganggu gugat sebab sifatnya mutlak.
- John Locke -
14. D
D
PEMBATASAN HAM
• Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
• Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai denga
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
15. • Menghormati HAM orang lain
• Melaksanakan HAM secara Bertanggung Jawab
• Menaati Peraturan Perundang Undangan
• Bijak melaksanakan Ham Dan Menghormati Ham orang lain
• HAM tidak berarti bebas mutlak karena ada HAM orang lain di
dalamnya
• Didalam HAM ada pertanggung jawaban
16. UNSUR SADAR HUKUM – HAM
• Mengetahui
• Memahami
• Mengaktualkan
• Menjadi kebiasaaan
• Menjadi budaya/karakter
3 KOMPONEN UNTUK SUKSES DI MASA DEPAN
• Karakter Moral ( moral, kinerja)
• Kompetensi, Kreatif, Kritis, Komunikasi, Kolabolasi
• Literasi Baca, Budaya, Teknologi, Keuangan, Sains
17. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 : Zat atau ob
at yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman; baik si
ntetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan pen
urunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengu
rangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulk
an ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-go
longan
Welcome!!
APAKAH NARKOBA ITU?
Narkoba : Narkotika, Psikotropika dan
bahan adiktif lainnya
20. Bela Negara
20
UU No. 23/2019 ttg PSDN utk Hanneg, Pasal 1 Angka 11
Tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik sec
ara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan ne
gara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, y
ang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yg berdasarkan Pan
casila & UUD1945dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan negara dari ancaman.
Memahami dan tahu tentang sejarah bangsa Indonesia, serta m
emberikan penghargaan terhadap jasa2 pahlawan dengan meng
ingat jasa dan perjuanganya.
21. 21
NILAI DASAR BELA NEGARA
1 Cinta tanah air
Sadar berbangsa dan bernegara
3Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara
4Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5Kemampuan awal Bela Negara
2
22. • MEMPERSIAPKAN SDM YG BERKARAKTER
• PONDASI / DASAR AJARAN AGAMA
• MENINGKATKAN KEPEDULIAN
• PERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN
• MENJAGA KEDAULATAN
• SIAP MENGHADAPI TANTANGAN
MENGHADAPI DAN MENYONSONG MASA DEPAN
23. Mempersiapkan SDM
• Menutut Ilmu pengetahuan (Science)
• Menambah Keterampilan (Skill), Hard Skill
dan Soft Skill.
• Perluas Pengalaman ( Experience)
• Memiliki Sifat Bertanggung jawab
• Ahlaq yang baik dan beradab
• AGAMA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP
24. ARTI DAN MAKNA WAWASAN WIYATA MANDALA
Wawasan : Suatu pandangan atau sikap yang
mendalam terhadap suatu hakikat.
Wiyata Pendidikan
Mandala : Tempat atau lingkungan
Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dn
bertanggung jawab terhadap lingkungan
sekolah sebagai tempat menuntut ilmu
pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala:
25. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan
2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung
jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam
lingkungan sekolah.
3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling
pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas
pendidikan (hubungan yang serasi)
4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus
menjunjung tinggi martabat dan citra guru.
5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan
mendukung antarwarga.
26. PENATAAN WIYATA MANDALA DALAM UPAYA KETAHANAN
SEKOLAH
1. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-
upaya yang bersifat preventif.
2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan
fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di
sekolah melalui langkah-langkah :
a) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasai sesama warga
sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya ke
giatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses
belajar mengajar.
27. PENATAAN WIYATA MANDALA DALAM
UPAYA KETAHANAN SEKOLAH
Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan.
a) Melakukan koordinasi dengan Komite sekolah dan pihak keamanan
setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah.
b) Mengadakan penyuluhan bagi orangtua dan siswa yang bermasalah
c) Mengadakan penyuluhan dan pembinanan kesadaran hukum bagi
siswa.
28. UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DALAM MEMPERSIAPKAN PELAJAR
JAWA BARAT YANG SADAR HUKUM DAN HAM
”
29. * Diterbitkanya Keputusan Gubernur Nomor 180.05/Kep.648-Disdik/2018 tentang Tim
Pembina Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Bagi Pelajar Pada Jenjan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Kejuruan, Sekolah Menen
gah Atas Luar Biasa dan Madrasa Aliyah Atau Sederajat Di Provinsi Jawa Barat, yang
telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018.
* Selain itu telah terbit pula Keputusan Gubernur Nomor 180/Kep.1341- disdik/2018
tentang Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Bar
at, Sebagai wadah dari para Duta Hukum yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Des
ember 2018 sd 2020 2020
Sambutan Gubernur Jawa Barat dalam Arahan FPSH HAM Jawa Barat
11 Januari 2019
30. Forum Pelajar Sadar Hukum ini hadir untuk
mewujudkan proses kesadaran hukum dikalangan
peserta didik jenjang sekolah menengah atas
(sederajat) dimana ini merupakan salah satu
wadah aktifitas dalam hal kesadaran hukum dan
akan menjadi bekal saat para pelajar ini turun
bermasyarakat dan dapat menyebarkan “virus”
positif untuk mengajak pelajar lain agar tidak
melakukan berbagai perilaku yang beresiko serta
melanggar Ham.
untuk selanjutnya
kami berharap agar segera dikembangkan pul
a
sekolah sadar hukum – ham dengan indikator
sudah memiliki forum pelajar sadar hukum,ad
anya Duta Hukum atau Calon Duta Hukum,tida
k ada komunitas/ geng motor, bebas
dari narotika, tidak ada tawuran.
bulliying, tidak ada pungutan liar, tidak ada
31. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
KESADARAN HUKUM DAN HAM DI DAERAH PROVINSI JAWABARAT