Tokoh masyarakat memegang peran penting dan tanggungjawab sosial dalam implementasi Hak Asai Manusia (HAM). Ikuti pandangan sosiolog Musni Umar berikut ini.

2. Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat
dalam Implementasi
HAM
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher
Direktur Eksekutif
Institute for Social Empowerment and Democracy
(INSED)

3. Pengantar
Berbicara tentang tanggungjawab sosial tokoh masyarakat
dalam implementasi HAM, maka terlebih dahulu, harus
dijelaskan tentang masyarakat Indonesia.
Oleh karena implementasi HAM sangat berkaitan erat dengan
kondisi masyarakat. Pada masyarakat desa, tidak terlalu
banyak persoalan HAM karena masyarakat desa mempunyai
ciri-ciri antara lain:
1. Keakraban antara satu dengan yang lain sangat kuat.
2. Gotong-royong menjadi budaya.
3. Solidaritas sangat kuat (mekanik)
4. Tolong-menolong menjadi ciri kehidupan masyakat desa.
5. Kolektivitas dan ikatan-ikatan kekeluargaan diantara
masyarakat desat sangat akrab.
6. Pekerjaan utama adalah bercocok tanam (bertani).

6. Menurut saya, yang banyak berkaitan dengan persoalan HAM adalah
pada masyarakat kota yang mempunyai ciri-ciri antara lain:
1. Pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri, tanpa harus
tergantung pada orang lain.
2. Masyarakat lebih rasional.
3. Interaksi terjadi berdasarkan faktor kepentingan dan pribadi
4. Pembagian waktu sangat penting untuk dapat mengejar
kepentingan pribadi.
5. Pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang
tegas.
6. Perubahan dikota cepat terjadi.
Dengan demikian, dapat dibedakan antara masyarakat desa dengan
masyarakat kota yaitu:
1. Jumlah dan kepadatan penduduk
2. Lingkungan hidup
3. Mata pencaharian
4. Corak kehidupan sosial
5. Pola interaksi sosial
6. Solidaritas sosial
7. Stratifiikasi sosial
8. Corak hidup sosial

9. Apa Itu HAM?
HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia.
Masalah HAM bagi bangsa Indonesia walaupun dalam
ajaran agama dan UUD 1945 yang asli tercantum pasal-
pasal yang berkaitan dengan HAM, tetapi belum
menjadi wacana umum di masyarakat karena belum
terperinci dalam pasal demi pasal.
HAM banyak diungkapkan setelah Indonesia memasuki
era Orde Reformasi. Terlebih lagi setelah UUD 1945
diamandemen dan dimasukkan pasal-pasal HAM dalam
UUD 1945.
Dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia telah
menetapkan 10 pasal dan 26 ayat yang membahas
tentang hak asasi manusia.
Pasal 28A
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya".

11. Pasal 28B
(1). Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan kriminalisasi.
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

13. Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarga-negaraan.
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.

15. Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.
Pasal 28G
(1) Setiap orang brhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan
berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

17. Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang siapapun.

19. Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadaopan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang berwifat
diskriminatif itu.
(3) Identotas budaya dan hak masyarakat tradisoonal dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.

21. Tanggungjawab Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat adalah pemimpin yang selalu berada digarda
terdepan- ditengah-tengah masyarakat.
Tokoh masyarakat merupakan tokoh sentral di dalam masyarakat.
Tidak hanya diperlukan oleh masyarakat desa yang masih
sederhana, tetapi juga masyarakat kota (urban) yang sudah maju
dan dapat dikategorikan masyarakat moderen.
Tanggungjawab yang diemban:
1. Memahami dan menghayati 10 pasal dan 26 ayat tentang HAM
yang tercantum dalam UUD 1945.
2. Menyosialisasikan pasal-pasal dan ayat-ayat HAM di tengah-
tengah masyarakat.
3. Mengamalkan pasal-pasal dan ayat-ayat tentang HAM dalam
kehidupan sehari-hari.
4. Memberi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari tentang
pengamalan HAM.
5. Membela mereka yang tertindas dan diperlakukan tidak adil
secara hukum, ekonomi, sosial, politik, keamanan dan sebagainya.

24. Kesimpulan
Tokoh masyarakat tak obahnya para Nabi yang diutus Tuhan untuk
memandu, menunjuki masyarakat ke jalan yang lurus, memberi
contoh teladan pengamalan akhlak mulia, kejujuran, keadilan dan
perbuatan yang baik.
Disamping itu, tanggung tokoh masyarakat ialah mencegah dan
melarang masyarakat untuk berbuat jahat dan zalim.
Tanggung jawab sosial tokoh masyarakat ditengah-tengah
masyarakat, sangat berat tetapi mulia karena menyebar-luaskan
(dakwah) untuk mewujudkan misi suci kenabian.
Oleh karena itu, para tokoh masyarakat, harus selalu dicerahkan
dan diingatkan, serta didorong untuk menancapkan nawaitu (niat)
yang tukus dan menegaskan bahwa amal kebaikan yang dilakukan
adalah sebesar-besar bagi peningkatan kesejahteraan dan
kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
________________
* Tulisan ini merupakan bahan presentasi dalam program
Kesbangpol Jakarta Selaqtan, 14 Mei 2013, di Hotel Taman Aer,
Cisarua, Bogor-Jawa Barat.