3. Kondisi Fisik
Sosio-Budaya dan
Religi
Kondisi Ekonomi
1. KETAHANAN PANGAN
Ketahanan pangan dalam UU No 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif,dan produktif secara berkelanjutan.
Dipengaruhi Oleh:
4. 2. BAHAN INDUSTRI
Dalam UU Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri
adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau
sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang yang mempunyai
nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Bahan baku
Barang setengah jadi
Barang jadi
5. 3. ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
Energi baru adalah jenis-jenis
energi yang pada saat ini belum
dipergunakan secara massal oleh
manusia dan masih dalam tahap
pengembangan.
Energi terbarukan adalah semua
bentuk energi yang perpotensi
untuk menggantikan energi
konvensional serta menghindari
kerusakan lingkungan.
6. 4. POTENSI PERTANIAN INDONESIA UNTUK
KETAHANAN PANGAN
Keanekaragaman hayati dan
agroekosistem
Lahan pertanian
Lahan sawah
Lahan bukan sawah
7. 5. POTENSI DAN SEBARAN PERKEBUNAN
INDONESIA UNTUK KETAHANAN PANGAN
Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang
Perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan
sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat
dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait
tanaman perkebunan.
Jenis Usaha
Perkebunan:
Berdasarkan
pengelolaan:
Berdasarkan Jenis
Tanaman:
Usaha budidaya
tanaman perkebunan
Usaha industri
pengolahan hasil
perkebunan
Tanaman musim
(tanaman berumur
pendek)
Tanaman tahunan
Perkebunan besar
Perkebunan rakyat
9. 6. POTENSI DAN SEBARAN PERIKANAN
INDONESIA UNTUK KETAHANAN PANGAN
10. Sebelas WPPNRI (Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia)
1. WPPNRI 571 Meliputi perairan Selat Malaka dan laut Andaman
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera
dan Selat Sunda.
3. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa
hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian
barat.
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut
Tiongkok Selatan
5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa
6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores,
dan Laut Bali
7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut
Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara pulau
Halmahera
10.WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
11. 6. POTENSI DAN SEBARAN PETERNAKAN
UNTUK KETAHANAN NASIONAL
Peternakan adalah kegiatan
membudidayakan dan
mengembangbiakkan hewan
ternak untuk mendapatkan
keuntungan
Peternakan hewan besar
Peternakan hewan kecil
Peternakan unggas
Aneka ternak
12. 7. POTENSI DAN SEBARAN SUMBER DAYA
UNTUK PENYEDIAAN BAHAN INDUSTRI
Sumber daya
alam
Bahan industri
Wilayah
Pengembangan
industri
Mempengaruhi
Peta wilayah pengembangan industri (WPPI)
13. 8. POTENSI SUMBER DAYA UNTUK
PENYEDIAAN ENERGI BARU DAN
TERBARUKAN
1. Panas bumi
2. Energi air
3. Biomassa
4. Energi matahari
5. Energi angin (hibrid)
6. Energi laut:
a. Energi gelombang laut
b. Energi pasang surut
c. Energi panas laut
7. Batu bara tercairkan
8. Batu bata tergaskan
9. Gas metana batu bara
10. Nuklir
11. hidrogen
18. 9. PENGELOLAAN SUMBER DAYA DALAM
PENYEDIAAN BAHAN PANGAN
Pemerintah pusat
Pemerintah provinsi
Pemerintah
kabupaten/kota
Pemerintah desa
Masyarakat
Ketahanan pangan
Intensifikasi
pertanian
Beksistensi pertanian
Mekanisme
pertanian
Diversifikasi
pertanian
Diwujudkan oleh:
Dengan cara:
19. 10. PENGELOLAAN SUMBER DAYA DALAM
PENYEDIAAN BAHAN INDUSTRI
Perusahaan industri dan perusahaan
kawasan industri wajib memanfaatkan
sumber daya alam secara efisien, ramah
lingkungan, dan berkelanjutan.
Pemanfaatan sumber daya alam
dengan cara pengurangan limbah,
penggunaan kembali, pengolahan
kembali, dan pemulihan
20. 11. PENGELOLAAN ENERGI BARU
TERBARUKAN
Dalam peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014
tentang Kebijakan energi Nasional, pengelolaan energi adalah
penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan
energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya
energi.
Dilakukan Dengan Kebijakan:
Kebijakan utama:
a. Ketersediaan energi untuk kebuuhan
nasional
b. Prioritas pengembangan energi
c. Pemanfaatan sumber daya energi
nasional
d. Cadangan energi nasional yang
meliputi cadangan strategis,
cadangan penyangga energi, dan
cadangan operasional
Kebijakan pendukung:
1. Konservasi energi, konservasi
sumber daya energi, dan
diversifikasi energi
2. Lingkungan hidup dan
keselamatan
3. Harga, subsudi, dan insentif
tinggi
4. Infrastruktur dan akses untuk
masyarakat terhadap energi dan
industri energi
5. Kelembagaan dan pendanaan
Kebijakan utama:
a. Ketersediaan energi untuk kebuuhan
nasional
b. Prioritas pengembangan energi
c. Pemanfaatan sumber daya energi
nasional
d. Cadangan energi nasional yang
meliputi cadangan strategis,
cadangan penyangga energi, dan
cadangan operasional
Kebijakan pendukung:
1. Konservasi energi, konservasi
sumber daya energi, dan
diversifikasi energi
2. Lingkungan hidup dan
keselamatan
3. Harga, subsudi, dan insentif
tinggi
4. Infrastruktur dan akses untuk
masyarakat terhadap energi dan
industri energi
5. Kelembagaan dan pendanaan
