Implementasi nilai-nilai Pancasila di era pasca reformasi masih menghadapi berbagai tantangan. Pancasila sebagai falsafah negara seakan mulai tersingkir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pancasila di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi Pancasila di tengah

1. Kelompok 2
Pancasila
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
di Era Pasca Reformasi
Widya Andi Karmila Saputri (141061008)
Belladhanius Berlinditya O.R.E.P (141061007)
Danang Afriansah (141061009)
Wigbertus Ngabu (141061006)

2. Latar Belakang
Pancasila yang merupakan falsafah Negara Indonesia, pada era
pasca reformasi seakan-akan mulai tersingkir di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam
sila-silanya menjadi tidak termaknai dengan baik
dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sendi-sendi kehidupan di masyarakat
sudah banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
luhur pancasila.
Pada hakikatnya Pancasila mengandung dua
pengertian pokok, sebagai pandangan hidup Bangsa
Indonesia dan sebagai dasar Negara Republik
Indonesia.

3. Landasan Teori
Bahasa
jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan
berzina, jangan
berdusta, dan jangan
minum-minuman
keras.
Panca “Lima” ,
Sila “dasar”
Ir. Soekarno
Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang
turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu
oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila
tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni
falsafah bangsa Indonesia.

4. Menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk
semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.
Apa itu
Reformasi?
• s
Reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, yang mempunyai
makna “make or become better by removing or putting right
what is bad or wrong”.
Secara harfiah bermakna suatu gerakan untuk memformat
ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang

5. Nilai-Nilai dalam Pancasila
Pancasila sebagai nilai yang termasuk nilai moral atau nilai
kerohanian juga mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Hal ini
bersumber dari dasar Pancasila, yaitu manusia yang mempunyai
susunan kodrat, sebagai mahluk yang tersusun atas jiwa (rohani) dan
raga (materi). Di samping itu Pancasila sebagai sistem nilai juga
mengakui nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai
kebenaran (epistemologis), setetis, etis, maupun nilai religius.
Nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, keadilan yang bersifat universal, objektif,
artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara
lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila. Sebagai contoh,
misalnya nilai kemanusiaan di negara lain diberi nama atau dipahami
sebagai humanisme, persatuan dipahami sebagai nasionalisme,
kerakyan dipahami dengan istilah demokrasi, keadilan dipahami
dengan istilah kesejahteraan (Rukiyati, 2008).

6. Implementasi
Pancasila di
Berbagai
Bidang
Hukum
Ekonomi

7. PenyelenggaraanNegara
Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah
final. Akan tetapi, dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-
pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pelanggran-pelanggaran tersebut
sebagai contohnya dapat dilihat pada penyelenggaraan negara. Ada beberapa kejadian
mengenai pelanggaran Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara, salah satu contohnya adalah
pengaduan gugatan terhadap Undang-Undang (UU).
Pengaduan gugatan Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada
beberapa periode antara 2003-2012 ada sekitar 400 pengaduan. Pengaduan tersebut terkait
dengan adanya indikasi pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang yang
dirancang. Beberapa kasus pengaduan tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi kemudian di proses
dan sekitar 27 persen dibatalkan. Pembatalan Undang-Undang tersebut dilakukan, karena
sebagian besar didapatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila.

8. Politik
Melihat perilaku sebagaian besar elit politik kita sekarang yang
mementingkan kepentingan kelompok/ partai, mereka rela
menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan
untuk memperbesar cengkeramannya pada upaya penguasaan
bangsa. Pada kenyataannya kepentingan politik jangka pendek
adalah segala-galanya
Hak-hak ulayat rakyat dirampas, kekerasan terjadi di mana-mana dan
kepentingan Nasional justru diabaikan padahal mereka itu adalah
konstituen yang harusnya mendapat perhatian dan kesejahteraan.

9. Ekonomi
Implementasi
Nilai Pancasila
Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas
kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan
namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi
persaingan bebas yang mematikan. Namun pada kenyataannya, sejak
pertengahan 1997 krisis ekonomi yang menimpa Indonesia masih
terasa hingga hari ini.
Di tingkat Asia, Indonesia yang oleh sebuah studi dari The
World Bank (1993) disebut sebagai bagian dari Asia miracle
economics, the unbelieveble progress of development, ternyata
perekonomiannya tidak lebih dari sekedar economic bubble, yang
mudah sirna begitu diterpa badai krisis (World Bank, 1993).

10. Ekonomi
Kebijakan perekonomian Indonesia yang diterapkan tidak membumi,
hanya sebatas “membangun rumah di atas langit” dan akibatnya upaya
pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tersingkirkan. Rakyat masih terus
menjadi korban kegagalan kebijakan pemerintah. Potret perekonomian Indonesia
semakin buram, memperhatikan kebijakan pemerintah yang selalu “pasrah”
dengan Bank Dunia atau pun International Monetary Fund (IMF) dalam mencari
titik terang perbaikan ekonomi Indonesia. Belum lagi menumpuknya utang luar
negeri semakin menghimpit nafas bangsa Indonesia, sampai-sampai seorang bayi
baru lahir pun telah harus menanggung hutang tidak kurang dari 7 juta rupiah.

11. Sosial Budaya
Begitu luasnya cakupan kebudayaan tetapi dalam
pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah
budaya ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah
tamah, kesusilaan dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami
perkembangan misalnya dalam hal Iptek dan pola hidup, perubahan dan
perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima
oleh bangsa Indonesia.
Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan
primordialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu
gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu
ideologi, dasar filsafati negara, azas, paham negara.

12. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat
ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik dibeberapa daerah, baik konflik
horizontal maupun konflik vertical. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak
menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-
olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih
mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan
bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan
semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok,
dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa
menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan
kekerasan.
Ini menunjukan bahwa filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi
karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh
karena itu harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan
Pancasila.
Sosial Budaya

13. Hukum
Indonesia adalah negara hukum, artinya semua
lembaga, institusi maupun personil yang ada di
dalamnya harus tunduk dan patuh pada hukum.
Maka ketika hukum di Indonesia betul-betul
ditegakkan dengan tegas, dan dikelola dengan
jujur, adil dan bijaksana, maka negeri ini akan
makmur dan tentram.
Namun saat ini betapa rapuhnya sistem dan penegakkan hukum (law enforcement) di
negeri ini penegakkan hukum yang masih terkesan tebang pilih, Kepercayaan masyarakat
terhadap supremasi hukum, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum, kian terpuruk.
Contohnya setelah putusan Prapardilan Budi Gunawan, sebagian besar masyarakat
menganggap putusan pengadilan itu mengusik keadilan masyarakat sehingga menimbulkan
rasa kekecewaan yang sangat besar. Akibatnya, kini ada kecenderungan munculnya
sinisme masyarakat terhadap setiap gagasan dan upaya pembaharuan hukum yang
dimunculkan oleh negara maupun civil society. Sejak komitmen reformasi dicanangkan
tahun 1998, mandat reformasi hukum paling utama adalah membersihkan sapu kotor agar
mampu membersihkan lantai kotor. Sapu kotor menggambarkan institusi penegak hukum
kita kepolisian, kejaksaan, dan peradilan yang belum steril dari praktek korupsi sehingga
menyulitkan untuk melaksanakan mandat penegakan hukum secara tidak diskriminatif.

14. Penutup
Penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi,
jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi, dalam
tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-
pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh
dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktanya, Pancasila
memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan peran
vitalnya.
Di masa sekarang ini, nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam Pancasila mulai terkikis. Akibatnya, konflik
terjadi di mana-mana, korupsi merajalela, dan
keadilan tercabik-cabik.

15. Daftar Pustaka
Al-Marsudi, H. S. (2003). Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi.
Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Maulana, A. (2014, 12). Implementasi Nilai Pancasila di Era Setelah reformasi.
Pokok-Pokok Materi: Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. (1998). Semarang.
Prof. DR. Kaelan, M. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Rukiyati, M, dkk. (2008). Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah. Yogyakarta:
UNY Press.
Yamin, M. (1982). Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Ghalia
Indonesia.